Ditemukan 5594543 data
Urut Berdasarkan
Putus : 25-01-2012 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1110 K/PID/2011 Tanggal 25 Januari 2012 — H. ABDUL HALIM
57 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
57 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
ABDUL HALIM pada hari dan tanggal yangtidak dapat ditentukan lagi pada bulan Desember 2009 atau setidaktidaknya antara tahun 2009 dan tahun 2010 bertempat di Desa GosariKecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik atau setidaktidaknya padasuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum PengadilanNegeri Kabupaten Gresik Sengaja dan melawan Hukum Menghancurkan,merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatuyang selurun atau sebagian milik orang lain.
Register : 13-03-2012 — Putus : 06-05-2014 — Upload : 20-01-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 131/PDT.G/2011/PN.BDG Tanggal 6 Mei 2014 — DESY FITRIYANI
LAWAN
PT. TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES
32 — 6
32 — 6
Register : 03-02-2015 — Putus : 17-04-2015 — Upload : 06-11-2015
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 33/Pid.B/2015/PN.Tbk Tanggal 17 April 2015 — RUSLAN Als. ALAN Bin ISMAIL
121 — 45
121 — 45
ALAN Bin ISMAIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Dengan Ancaman Kekerasan Melawan Seorang Pejabat Yang Sedang Melakukan Tugas Yang Sah, Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih Dengan Bersekutu
PERMATA dan massa lainnya melawan dan dengan jumlah massa yangbanyak maka saksi BASIRAN dan petugas jaga lainnya tidak mampu mengatasinyaHalaman 3 dari 28 Putusan Nomor: 33/Pid.B/2015/PN. Tbk.sehingga terdakwa bersamasama dengan H.
Namun H.PERMATA dan massanya termasuk terdakwa tetap bersikeras dan melawan saksiYUDHI dengan tidak mendengarkan katakata saksi YUDHI dan terus masuk kepelabuhan tempat kapal H. PERMATA ditahan, sampai akhirnya petugas PolresKarimun datang dan menangkap H. PERMATA dan massanya termasuk terdakwaRUSLAN.Bahwa perbuatan terdakwa RUSLAN bin ALAN melanggar Pasal 335 ayat (1)ke1 jo.
Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Melawan Seorang Pejabat YangSedang Menjalankan Tugas Yang Sah;3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur diatas, Majelis Hakim akanmempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini.Ad. 1.
Unsur Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Melawan SeorangPejabat Yang Sedang Menjalankan Tugas Yang Sah.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan (geweld) adalahsetiap perbuatan dimana dipergunakan kekuatan yang lebih dari biasanya. Kekerasansendiri menurut Pasal 89 KUHP berarti membuat orang menjadi pingsan atau tidakberdaya lagi (lemah).
ALAN Bin ISMAIL telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana DenganAncaman Kekerasan Melawan Seorang Pejabat Yang SedangMelakukan Tugas Yang Sah, Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebihDengan Bersekutu;Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor: 33/Pid.B/2015/PN. Tbk.2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu denganPidana Penjara selama 5 (lima) Bulan;3.
Register : 04-09-2014 — Putus : 11-02-2015 — Upload : 11-04-2015
Putusan PN KLATEN Nomor 100/Pdt.G/2014/PN Kln Tanggal 11 Februari 2015 — 1.SULASTRI, DKK LAWAN : TIYONO
36 — 6
36 — 6
Putus : 18-12-2007 — Upload : 18-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1075K/PDT/2003 Tanggal 18 Desember 2007 — TUAN BUDI MARDIONO ; NY. SUMARDINAH MOELYARSO, dkk. ; ARI WITJAKSONO ; PT SUCOFINDO (PT SUPERINTENDING COMPANY OF INDONESIA)
25 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
25 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Advokat, berkantor di Sukamulia,Desa Sukamulia, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten LombokTimur, para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/paraTerbanding ;melawan:1. HAJI MUHSAN ;AMAQ ABD. RAHMAN alias H. ABD.
Putus : 06-07-2011 — Upload : 18-11-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 472 K/Pid.Sus/2011 Tanggal 6 Juli 2011 — PAUL HANDOKO
81 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
81 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakan Terdakwa PAUL HANDOKO bersalah melakukantindak pidana Secara melawan hukum dengan sengajamenghambat atau menghalangi kemerdekaan perssebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat (1) UndangUndang RI No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, dalamdakwaan Alternatif Kesatu.2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PAUL HANDOKOdengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.3.
hukumdan oleh karena itu) unsur secara melawan hukum tidakterpenuhi, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaantersebut ;Bahwa disini nampak pertimbangan Majelis HakimPengadilan Tinggi Denpasar keliru dan tidak tepat yangmenyatakan perbuatan Terdakwa adalah untuk melindungidiri atau. pembelaan diri, tetapi tidak jelas yangHal. 16 dari 19 hal.
hukumdan oleh karena itu) unsur secara melawan hukum tidakterpenuhi, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaantersebut ;Bahwa disini nampak pertimbangan Majelis HakimPengadilan Tinggi Denpasar bertentangan antarapertimbangan yang satu) dengan lainnya dimana di satusisi mengakui fakta hukum yang terjadi (fakta no. 4) disisi lain menyatakan unsur melawan hukum dengan sengajatidak teroukti dengan menyatakan bahwa perbuatan yangdilakukan Terdakwa adalah melindungi diri atau pembelaandiri.
Kecuali fakta menunjukkan bahwa Terdakwa tidak adamelakukan perbuatan seperti fakta hukum no. 4, makajelas unsur melawan hukum dan dengan sengaja tidakpernah ada, disini seharusnya Majelis Hakim PengadilanTinggi Denpasar fokus terhadap Unsur Melawan HukumDengan Sengaja baik secara teori hukum maupunyurisprudensi yang ada, dengan dihubungkan dengan faktafakta yang terungkap dalam persidangan baik berupaHal. 20 dari 19 hal.
diri sebagaimana dimaksud pasal 49 ayat (1)KUHP maka terhadap tTerdakwa tidak dapat dijatuhihukuman, bukan unsur melawan hukum dengan sengaja yangtidak terbukti.Bahwa apa yang telah diputuskan oleh Pengadilan NegeriDenpasar alam pertimbangan unsur Melawan Hukum DenganSengaja pada halaman 14 dan 15 adalah sudah benar dantepat, yang antara lain menyebutkanMenimbang, bahwa dari keadaan tersebut, apakah itumemukul atau mengayunkan tangan, yang jelas suatu faktabahwa telah terjadi gerakan tangan Terdakwa
Register : 23-02-2015 — Putus : 03-08-2015 — Upload : 21-08-2015
Putusan PN KLATEN Nomor 18/Pdt.G/2015/PN Kln Tanggal 3 Agustus 2015 — 1.Tuan H. SRIYANA, SH.DK.
Vs
BUPATI KLATEN
38 — 15
38 — 15
Bahwa setelah tanah sengketa dimilki Para Penggugat seluas 2070 m2,yang kemudian sebagian tanah dikuasai secara melawan hukum oleh pihakTergugat seluas 781 m2, sehingga penguasaan tanah oleh Para Penggugatberkurang menjadi 1289 m2..
juta rupiah).14.Bahwa Para Penggugat telah berupaya secara maksimal, telah mengirimsurat Permohonan kepada Tergugat, namun Tergugat telah mengabaikanpermohonan dari Para Penggugat, sekalipun surat permohonan dikirimbeberapa kali baik melalui para pihak yang dapat menyentuh kebijakan dariTergugat, namun Tergugat sampai saat ini tidak menanggapinya, sehinggapara Penggugat mengambil jalan hukum melalui Pengadilan Negeri Klaten.15.Bahwa guna meyakinkan keberadaan dan pengusaan tanah sengketasecara melawan
sebagai perbuatan melawan hukum.Menetapkan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) dandipasang papan nama di tanah sengketa.Menetapkan sebagai hukum bahwa Para Penggugat berhak menguasaitanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat.Bahwa menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya materiil yangberupa kerugian penguasaan seluas 781 m2 untuk jalan Kabupaten yangsaat ini dihargai secara umum sebesar Rp. 1.500.000,00 /m2 (satu juta limaratus ribu rupiah per meter persegi), sehingga jumlah
;PENGGUGAT (Pembeli) memiliki dan menguasai tanah a quosecara melawan hukum.
TERGUGAT menyerahkan kepada kebijaksanaan Yang Mulia MajelisHakim tentang penilaian Perbuatan Melawan Hukum sebagaimanadiatur pada pasal 1365 Burgerlijk Wetboek. PENGGUGATsamasekali tidak menyatakan bahwa PENGGUGAT menderitakerugian sebagai akibat perbuatan Para TERGUGAT.
Register : 05-10-2015 — Putus : 22-04-2016 — Upload : 19-10-2016
Putusan PN SAMPANG Nomor 9/Pdt.G/2015/PN Spg Tanggal 22 April 2016 — Penggugat:1. MUTROFIN AINI
2. HABIBUR ROHMAN
3. MOH. AMIR SALMAN
4. SITI FATIMA
5. NABILA PUTRI
6. H. MUNIF DAFID SAIR
7. NABILA,
8. WUSILAH,
9. NOR HALIMAH
10. JUNI,
11. SAUDI,
12. SULAIHATUL HASANAH,
Tergugat: 1. MUTIYAH,
2. HOLILAH
3. INDAH CAHYANI
4.SEFTI MARETA
5.FITRA
69 — 8
2. HABIBUR ROHMAN
3. MOH. AMIR SALMAN
4. SITI FATIMA
5. NABILA PUTRI
6. H. MUNIF DAFID SAIR
7. NABILA,
8. WUSILAH,
9. NOR HALIMAH
10. JUNI,
11. SAUDI,
12. SULAIHATUL HASANAH,
Tergugat: 1. MUTIYAH,
2. HOLILAH
3. INDAH CAHYANI
4.SEFTI MARETA
5.FITRA
69 — 8
semakinjelas bahwa proses sertifikat yang dilakukan oleh Turut Tergugat adalah cacathukum, dimana dasar yang digunakan adalah pepel yang tidak sah danadanya obyek dari pepel (gugatan poin 3b) yang juga termasuk dalamsertifkat tersebut dan kemudian Absadju atas adanya temuan ini, mengirimsurat pada tanggal 17 Januari 2014 kepada Turut Tergugat (BPN) untukmeninjau ulang tentang sertifikat tersebut, namun tidak ada tanggapan,sehingga tindakan yang dilakukan oleh Turut Tergugat adalah suatu tindakanyang melawan
Bahwa Pengadilan Negeri Sampang tidak berwenang mengadiliperkara ini karena sebelum tanggal 14 Januari 1991, Perkaraperbuatan melawan hukum oleh Penguasa (onrechtmatigeoverheidsdaad) dan Pembatalan keputusan tata usaha negara(KTUN) masuk dalam ruang lingkup peradilan umum berdasarkanyurisprudensi : Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor : 364 K/Sip/1973 tanggal 19111973 karena Peradilanadministrasi belum terbentuk, maka Pengadilan Umum berwenangmemeriksa perbuatan melawan hukum dari Pemerintah
130 m2 atasnama ABSADJU asal pemberian waris dari pepel/petok D Nomor218 atas nama Pak SIRAT BADJOERI tanggal 15071971 yangterletak di Desa Karangpenang Onjur Kecamatan KarangpenangKabupaten Sampang dengan batasbatas :Utara : Jalan PAUDTimur : Tanah ABSADJU (asal dari SAYUNA LAMING).Selatan : Tanah bangunan Masjid.Barat : Tanah bangunan Haji IMAM.Bahwa kalau mencermati posita dan petitum Para Penggugat, makajelas gugatan kabur karena Penggugat dalam gugatannyamendalilkan telah terjadi perbuatan melawan
hukum, akan tetapidalam Petitum gugatan Penggugat menyatakan hal kewarisansebagaimana Petitum jal 8 poin 2 dan poin 3, sehingga antaraperbuatan melawan hukum dan hal mengenai waris jelas merupakan15hal yang berbeda dan substansi yang berbeda sehingga tidak dapatdicampur adukkan dalam satu berkas gugatan.Bahwa gugatan yang dilakukan Para Penggugat adalah masalahwaris diantara Para pihak, sehingga merajuk kepada ketentuan pasal49 huruf b undangundang No. 7 tahun 1989 tentang PeradilanAgama, maka Peradilan
hukum namun memperhatikan PositaGugatan Penggugat yang menyebutkan akibat perbuatan Para Tergugat yangmenguasai dan menempati Tanah Obyek Sengketa kemudian Menjualnyayaitu terhadap Harta Peninggalan Orang Tua Para Penggugat dari hasilPembelian ke Pak Sayuna Laming dan Pemberian Waris dari P.SiratBadjoeri yang menimbulkan kerugian bagi Pihak Para Penggugat yangdinyatakan dalam Petitum Gugatan Perbuatan Para Tergugat tersebutmerupakan Perbuatan Melawan Hukum sehingga Majelis Hakim berpendapatPokok
Register : 17-09-2014 — Putus : 07-05-2015 — Upload : 03-06-2015
Putusan PN KLATEN Nomor 109/Pdt.G/2014/PN Kln Tanggal 7 Mei 2015 — BURUH HARYONO
Vs
1.PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT KLATEN SEJAHTERA, DK
84 — 17
84 — 17
(seratus ribu rupiah per hari) keterlambatan yang ditujukan kepadatergugat dengan dalil penolakan bahwa tuntutan ganti yang diajukan penggugattidak dijelaskan dengan sempurna serta tidak disertai dengan dalil alasan serta tidakmenyertakan bukti yang meyakinkan mengenai dasar penghitungan dari jumlahganti kerugian yang diderita oleh penggugat mengingat Yurisprudensi MahkamahAgung RI No 1954 K/Pdt/1987 menimbang bahwa kerugian yang diakibatkankarena perbuatan tergugat yang melawan hukum tidak dibuktikan
(sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran angsuran, namunjumlah uang yang dibayarkan tersebut tidak mengurangi jumlah hutangpenggugat.Bahwa mengingat gugatan perbuatan melawan hukum yang disampaikan olehpenggugat timbul sebagai akibat dari wanprestasi terhadap perjanjian kriditdimaksud, seharusnya penggugat menjelaskan mengenai kapan dan dimanadilaksanakan perjanjian kridit tersebut (obscuur libel).Bahwa selain itu, permasalahan yang menjadi dasar diajukannya gugatanadalah masalah
halhal tersebut diatas, karena penggugat dalam gugatannyamendalilkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugatsedangkan disi lain dalam posita gugatan penggugat juga memuat dalilwanprestasi sehingga dengan demikian gugatan penggugat tersebut patutdinyatakan sebagai gugatan yang kabur / tidak jelas (obscuur libel).Bahwa oleh karena posita dan petitum gugatan tidak sejalan, maka gugatanharus ditolak atau setidaktidaknya tidak dapat diterima (vide YurisprudensiMahkamah Agung RI tanggal
Klaten Sejahtera Telp.0272 325866 Klaten ;28Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi sengketa dan perlu dibuktikanadalah apakah tindakan Tergugat I memasang papan pengumuman dirumah Penggugat danTergugat IT yang tidak melindungi kenyamanan Konsumen Jasa Keuangan adalahmerupakan perbuatan melawan hukum?
Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum sebagaimana yangdidalilkan oleh Penggugat didasarkan pada adanya wanprestasi maka Majelis Hakim akanmempertimbangkan terlebih dahulu mengenai adanya wanprestasi ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan suratsurat bukti dan keterangan saksisaksi dari Penggugat ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi AGUS SUSANTO dan saksiACHMAD AL FAUZI yang menerangkan Penggugat memiliki memiliki pinjaman di PT.BPR Klaten Sejahtera
Putus : 14-06-2011 — Upload : 28-03-2012
Putusan PT SAMARINDA Nomor 24/Pdt/2011/PT.KT.Smda. Tanggal 14 Juni 2011 — - LENA INDAH
- ERNAWATI
Melawan
- RINDA RUSTINAH
- HARI SANTOSO
52 — 16
52 — 16
- LENA INDAH- ERNAWATI Melawan- RINDA RUSTINAH- HARI SANTOSO
Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II danTergugat III adalah per buatan melawan hukum3.Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IIImembayar kepada Penggugtat kerugian materiil sebesarRp. 187.500.000, ( seratus delapan puluh tujuh jutalima ratus ribu rupiah ) ditambah obunga 6% xRp.187.500.000, = Rp. 11.250.000, ( sebelas jutadua ratus lima puluh~ ribu rupiah ) pertahunterhitung sejak bulan Juli 2007 dan perhitungan iniberjalan terus hingga perkara ini berkekuatan hukumtetap 30 Menyatakan
Register : 03-10-2011 — Putus : 15-12-2011 — Upload : 02-01-2012
Putusan DILMIL III 12 SURABAYA Nomor 202-K/PM.III-12/AL/X/2011 Tanggal 15 Desember 2011 — - Leonardo Husni, Letda Laut (KH) NRP 18898/P
93 — 26
93 — 26
Putus : 26-06-2008 — Upload : 25-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2338K/PDT/2005 Tanggal 26 Juni 2008 — MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INONESIA, Cq. DIREKTUR JENDERAL PAJAK DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH XVII DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BALI, NTB, NTT, Cq. KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK MATARAM ; SUWARTONO
21 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
21 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 27-10-2011 — Upload : 03-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 164 K/MIL/2011 Tanggal 27 Oktober 2011 — SUKAMTO
25 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
25 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
hari Minggu tanggal sembilan belas bulan Meitahun dua ribu delapan, setidaktidaknya dalam tahun 2008 di halaman depanRuang Unit Gawat Darurat (UGD) Rumah Sakit Polri Sukanto, Kramat Jati,Jakarta Timur, setidaktidaknya di tempattempat yang termasuk wewenanghukum Pengadilan Militer IIO8 Jakarta, yang pada pokoknya Terdakwa telahmelakukan tindak pidana sebagai berikut :"Barangsiapa mencoba mengambil barang sesuatu, yang seluruhnyaatau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimilikisecara melawan
Putus : 10-08-2007 — Upload : 07-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1403K/PDT/2004 Tanggal 10 Agustus 2007 — ETJE SUTARDI ; NEGARA RI Cq. PEMERINTAH RI Cq. TENTARA NASIONAL INDONESIA Cq. TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT Cq. KOMANDO DAERAH MILITER III/SILIWANGI Cq. KOMANDO DISTRIK MILITER 0607 SUKABUMI, dkk.
17 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
17 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Advokat, berkantor di Sukamulia,Desa Sukamulia, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten LombokTimur, para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/paraTerbanding ;melawan:1. HAJI MUHSAN ;AMAQ ABD. RAHMAN alias H. ABD.
Putus : 26-02-2008 — Upload : 07-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1783K/PDT/2005 Tanggal 26 Februari 2008 — VASHDEF C. VASANI ; H. M. TAUFIQ SIDIK ; PEMERINTAH RI qq. DARTEMEN KEUANGAN RI qq. BADAN URUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA KANTOR WAYAHâÂÂIII, qq. KEPALA KANTOR PELAYANAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA JAKARTA, dkk.
14 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
14 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Advokat, berkantor di Sukamulia,Desa Sukamulia, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten LombokTimur, para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/paraTerbanding ;melawan:1. HAJI MUHSAN ;AMAQ ABD. RAHMAN alias H. ABD.
Register : 04-08-2014 — Putus : 12-02-2015 — Upload : 12-04-2015
Putusan PN KLATEN Nomor 87/Pdt.G/2014/PN Kln Tanggal 12 Februari 2015 — SUGENG HARYANTO, SE.
vS
1.IR. RA. SUTRISNO KGA, dkk.
78 — 35
78 — 35
KInGugatan1.Bahwa Tergugat dalam perkara No. 51/PDT.G/2014/PN.KIn mengajukan gugatanperbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Klaten pada hari rabu tanggal 30April 2014 dengan perkara No. 51/PDT.G/2014/PN.KIn dengan diwakili kuasahukumnya Joko Yunanto, SH alamat: JL Nusa Indah No. 15/17, Kabupaten Klaten57412 Telp. (0272) 326162.Bahwa sebelum didaftarkan ke PN Klaten, materi ini telah didaftarkan ke PNJakarta Selatan dengan nomor daftar 212/Pdt.G/2014/PN Jkt Sel tertanggal 11 April2014.
Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan Tergugat 1 dahulu Penggugat denganTergugat Il, Ill, dan IV suatu perbuatan melawan hukum.4. Menyatakan dan menetapkan secara hukum perjanjian dan perdamaian antaradahulu Penggugat sekarang Tergugat 1 dengan Tergugat Il, IL dan IV batal demihukum dan perbuatan melawan hukum.5.
demi hokum;Petitum angka 4 halaman 5 gugatan, menyatakan dan menetapkan secara hukumperjanjian dan perdamaian antara tergugat I dengan tergugat II, II, dan IV bataldemi hukum dan perbuatan melawan hokum;Bahwa gugatan penggugat memohonkan pembatalan terhadap PutusanPengadilan Nomor 51/Pdt.G/2014/PN.KIn.
Para TERGUGAT menyerahkan kepada kebiyaksanaan Yang Mulia MajelisHakim tentang penilaian Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur padapasal 1365 Burgerlijk Wetboek. PENGGUGAT samasekali tidak menyatakanbahwa PENGGUGAT menderita kerugian sebagai akibat perbuatan ParaTERGUGAT.
Raya Setu Cipayung Jakarta Timur, selaku PihakPenggugat, melawan Bupati Klaten (selaku penanggung jawab proaem kegiatan), KepalaDinas Pekerjaan Umum Kab. Klaten (selaku Pengguna Anggaran),dan Kepala BidangCipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kab.
Putus : 21-08-2013 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1253 K/Pid.Sus/2013 Tanggal 21 Agustus 2013 — Drs. BAMBANG TOTOK HARTONO Bin JAYUSMAN
48 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
48 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Secara teoritis kondisi tersebutdapat terjadi karena kelalaian Mahkamah Konstitusi bahwa terdapatpenjelasan serupa yang tertuang dalam Penjelasan Bagian Umum.Apabila menggunakan pembedaan antara sifat melawan hukum secara umumdan khusus, secara formil dan materiil, maka dapat dikaitkan bahwa kategorisifat melawan hukum yang dipakai oleh Pasal 2 Ayat (1) dan dalam Pasal 12huruf e UndangUndang Anti Korupsi, yaitu sifat melawan hukum khusus dandalam pengertian materiil.
Maksud melawan hukum secara khusus yaitu Pasal2 Ayat (1) dan Pasal 12 huruf e UndangUndang Anti Korupsi yang secarategas mencantumkan melawan hukum sebagai bagian inti atau bestandeeltindak pidana.
Apabila penjelasan bagian Umum UndangUndang Anti Korupsimengenai melawan hukum masih dianggap berlaku, sesungguhnya UndangUndang Anti Korupsi masih mengikuti ajaran sifat melawan hukum materiildalam fungsi positif, di samping sifat melawan hukum formil dan materiildalam fungsi negatif.Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka mengingat Penuntut Umum denganmendasarkan faktafakta yang telah terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan terutama dalam kaitannya dengan unsur Secara melawanHal. 29 dari 35
Di samping itu saksi sebagai ahli pidana dalam persidanganini, telah menjelaskan bahwa sifat melawan hukum memiliki 4 maknayaitu :Sifat melawan hukum diartikan syarat umum dapat dipidananyasuatu perbuatan sebagaimana definisi perbuatan pidana yaknikelakuan manusia yang termasuk dalam rumusan delik, bersifatmelawan hukum dan dapat dicela.Kata melawan hukum dicantumkan dalam rumusan delik,dengan demikian sifat melawan hukum merupakan syarat tertulisuntuk dapat dipidananya suatu perbuatan.sifat melawan
Sifat melawan Hukum Formal merupakan syarat untukdapat dipidananya perbuatan bersumber pada asas Legalitas.
Putus : 27-01-2016 — Upload : 23-06-2016
Putusan PN MADIUN Nomor 40/Pdt.G/2015/PN.Mad Tanggal 27 Januari 2016 — - HENGKY BUDIONO
- BANK CIMB NIAGA MADIUN
- PT. TELKOMSEL, TBK CAB. MADIUN
473 — 242
473 — 242
Hal mana dapatdiduga karena peristiwa yang ditunjuk sebagai musabab diajukannyaGugatan ini adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimanadisebut pada Titel dan Posita Gugatan.Bahwa Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang disebut oleh Penggugatdalam gugatannya adalah menunjuk pada dugaan terjadinya peristiwaPembobolan Rekening Penggugat yang selanjutnya di laporkan sebagaidugaan terjadinya tindak pidana pada POLRES KOTA MADIUN.Nyata dan Tegas, logika yang digunakan oleh Penggugat dalammenunjuk Pengadilan
PaparanPosita Penggugat ke20 tampak bias dengan ranahkepidanaan sebagai bagian pokok yang berhubungandengan frasa melawan Hukum pada titel PerouatanMelawan Hukum yang menjadi subjek gugatan ini. Satudan lain hal, hal itu telah pula disampaikan TERGUGAT I,bahwa perkara a quo pada dasarnya adalah perkaraPidana bukan diperiksa dan diadili oleh pengadilanperdata.
Adanya perbuatan;Perbuatan tersebut melawan hukum;Adanya kesalahan;Adanya kerugian;Adanya hubungan sebabakibat (kausalitas) antara perbuatan melawanhukum dan kerugianBahwa perbuatan TERGUGAT dalam menyedikan layanan jasa perbankandan jasa perbankan elektronik, adalah sah dan sesuai dengan hukum yang45berlaku.
Bahwa dalam surat kuasa tersebut di atas dapat dibaca dengan sangatjelas dan gamblang bahwa wewenang yang diberikan adalah mengajukangugatan dengan titel GUGATAN PERBUATAN HUKUM, namun demikian,ternyata di dalam perkara aquo, Gugatan yang diajukan adalah GugatanPERBUATAN MELAWAN HUKUM (sebagaimana disebutkan dalamhalaman pertama Surat Gugatan yang menyebutkan Perihal: GugatanPerbuatan Melawan Hukum).Bahwa antara istilah Perbuatan Hukum dan istilah PerouatanMelawan Hukum jelas memiliki pengertian
No.5450107609189).23.Bahwa apabila benar (quod non) proses transfer dana dan pembelianpulsa kartu prabayar (prepaid) sebagaimana dimaksud di atas adalahsuatu bentuk perbuatan ilegal atau melawan hukum, maka menuruthukum HENDRI HASAN, AGUS SAPRIADI, YUL!
Register : 24-11-2014 — Putus : 12-03-2015 — Upload : 12-04-2015
Putusan PN KLATEN Nomor 140/Pdt.G/2014/PN Kln Tanggal 12 Maret 2015 — BURUH HARYONO
VS
1.PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT KLATEN SEJAHTERA, DK.
34 — 9
34 — 9
Trucuk, Klaten Dalam hal ini memberikansurat kuasa khusustertanggal : 14 November2014 kepada ; DANANGSINDHU SASANGKA,SHAdvokat dan KonsultanHukum Alamat : KrenekanWetan Ril Ceper Kec.Ceper Klaten, JawaTengah; Selanjutnya disebutsebagaiPENGGUGAT; MELAWAN ; PT.BANK PERKREDITAN RAKYAT KLATENSEJAHTERA yang beralamat: di JI.
Putus : 24-04-2007 — Upload : 07-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1602K/PDT/2002 Tanggal 24 April 2007 — H. ASMUNI bin H. MASRI ; H. TARSI ; RUSMIYATI binti H. TARSI, dkk.
25 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
25 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Advokat, berkantor di JalanDharmawangsa RITI.16, No.7 Komplek' Beruntung Jaya,Banjarmasin (d/h di Jalan Gatot Subroto Barat No. 84Banjarmasin, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/T erbanding;melawan:1. H. TARSI;2. RUSMIYATI binti H. TARSI, keduanya bertempat tinggal diJalan A.
hukumperbuatan Tergugat dan II dapat dikualifisir telah melakukan perbuatan melawanhukum (Onrechtimatige daad);Bahwa sekitar bulan Juli 1999 ternyata mobil tersebut telah dimutasikanoleh Tergugat dan Tergugat II ke Kalimantan Selatan dan Nomor Polisi KT 8347DA diganti dengan Nomor Polisi DA 9019 FA dan sekitar bulan itu pula Tergugat dan Tergugat II telah menjual mobil milik Penggugat tersebut kepada Tergugat III;Bahwa oleh karena penguasaan BPKB dan mobil milik Penggugatdilakukan tanpa hak dan melawan
Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;3. Menyatakan sah dan berharga Sita Revindicatoir dan Sita Jaminan atas hartakekayaan milik Para Tergugat yang dilakukan oleh Jurusita PengadilanNegeri Amuntai dalam perkara ini;4. Menghukum Tergugat Ill atau pihak ketiga lainnya yang menguasai/memperoleh BPKB dan mobil Toyota Kijang Pick Up (sekarang Nomor PolisiDA 9019 FA) untuk mengembalikan kepada Penggugat tanpa beban apapunjuga;5.
Menyatakan sah dan berharga Sita Revindicatoir yang telah dilaksanakansebagaimana termuat dalam Berita Acara Penyitaan RevindicatoirNo.03/Pdt/G/2000/PN.Amt tertanggal 12 Mei 2000, yang dibuat oleh WadjaniDarman, Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari, terhadap: Sebuah mobil Toyota Kijang model Pick Up Nomor POlisi DA 9019 FA,Silinder 1486 CC, Nomor Mesin 5K 9033492, Nomor Rangka KF 50 075819berikut foto copy BPKB kendaraan Toyota Kijang DA 9019 FA;Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan
Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;4. Menghukum Tergugat Il atau pihak ketiga lainnya yangmenguasai/memperoleh BPKB dan mobil Toyota Kijang Pick Up (sekarangNomor Polisi DA 9019 FA) untuk mengembalikan kepada Penggugat sebagaipemiliknya yang sah tanpa beban apapun juga;5.