Menyatakan Terdakwa INDRIANI ALAMSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu Akta Uuntentik sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum.;-----2. Menjatuhkan hukuman pidana kepada Terdakwa INDRIANI ALAMSYAH tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan;------------------------------------------------------------3.

;Menimbang, bahwa dimuka persidangan terdakwa mengaku dalam keadaansehat jasmani dan rohani, dan membenarkan identitas yang tertulis dalam suratdakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga unsur barang siapa yang dimaksuddalam perkara ini adalah Terdakwa INDRIANI ALAMSYAH dan di pandangmampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan2 Unsur Menyuruh menempatkan keterangan palsu Ke dalamsesuatu). akte authentik tentang sesuatu. kejadian yangkebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu.Menimbang, bahwa

;Memperhatikan, Pasal 266 ayat (1) KUHP dan undangundang lain yangbersangkutan ; MENGADILI:1 Menyatakan Terdakwa INDRIANI ALAMSYAH telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaMenyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu AktaUuntentik sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair Penuntut2 Menjatuhkan hukuman pidana kepada Terdakwa INDRIANIALAMSY AH tersebut dengan pidana penjara selama (satu) Tahundan8 (delapan)3 Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya

Menyatakan Terdakwa INDRA PUTRA BIN RAZAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membantu menempatkan calon TKI (Tenaga Kerja Indonesia) yang tidak memiliki dokumen yang sah sebagaimana dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum;2.

Menyatakan Terdakwa Indra Putra Bin Razak bersalah melakukantindakpidana Setiap orang yang menempatkan calon TKI (Tenaga Kerja Indonesia) /TKI yang tidak memiliki dokumen yang sah sesuai dengan peraturan yangberlaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 ayat (1) huruff Undangundang RI No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan Tenaga KerjaIndonesia di Luar Negeri dalam dakwaan Kedua Primair;2.

Agustus 2015, yang padapokoknya sebagai berikut :KESATUPRIMAIRBahwa Terdakwa Indra Putra pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2015 sekirapukul 16.00 Wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2015atau setidaktidaknya masih masuk dalam tahun 2015 bertempat di jalan Akasia GangFamily RT. 005 kelurahan Bukit Batrem Kotamadya Dumai, atau setidaktidaknyapada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan NegeriDumai yang berhak memeriksa dan mengadili, setiap orang yang menempatkan

Mei 2015 sekirapukul 16.00 Wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2015atau setidaktidaknya masih masuk dalam tahun 2015 bertempat di jalan Akasia GangFamily Rt. 005 kelurahan Bukit Batrem kotamadya Dumai, atau setidaktidaknya padatempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Dumaiyang berhak memeriksa dan mengadili, setiap orang yang mencoba melakukanmenempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri yaitu orangperseorangan dilarang menempatkan

di Luar negeri Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana.ATAUKEDUAPRIMAIR~ Bahwa Terdakwa Indra Putra pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2015 sekirapukul 16.00 Wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2015atau setidaktidaknya masih masuk dalam tahun 2015 bertempat di jalan Akasia GangFamily Rt. 005 kelurahan Bukit Batrem kotamadya Dumai, atau setidaktidaknya padatempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Dumaiyang berhak memeriksa dan mengadili, setiap orang yang menempatkan

visa (panggilan kerja)Memiliki kartu KTKLN (Kartu Tanda Tenaga Kerja Luar Negeri) yangdikeluarkan oleh BNP2TKI.cm aN Pe SF SSBahwa untuk bekerja diluar Negeri dapat dilakukan perseorangan dan yangbersangkutan disebut sebagai TKI Mandiri dan keberangkatan yang bersangkutanke Luar Negeri diurus oleh Calon TKI itu sendiri, namun sesampainya di Negaratujuan yang bersangkutan harus melaporkan diri ke kantor Konsulat atau KedutaanNegara Indonesia dinegara tujuan calon TKI;Bahwa perorangan tidak boleh menempatkan

Aly Hassan,Muhammad Ali, Muhammad Riswan, Hendro Henggoro Djati, SamsitulRifah dan Saksi Fauziah (Terdakwa dengan berkas perkara disidangkanterpisah) pada hari Selasa tanggal 14 Juli tahun 2009 bertempat di Areaterminal Il (dua) kKeberangkatan Bandara Internasional Soekarno HattaKota Tangerang atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yangberwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah turut sertamelakukan perbuatan pidana menempatkan

dan Saksi Fauziah (Terdakwa dengan berkas perkara disidangkanterpisah) pada hari Selasa tanggal 14 Juli tahun 2009 sekira pukul 20.30WIB atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2009bertempat di Area terminal 2 (dua) keberangkatan Bandara InternasionalSoekarno Hatta Kota Tangerang atau setidaktidaknya pada suatu tempatlain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriTangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telahturut serta melakukan perbuatan pidana menempatkan

AL Jaidi Ikhwanyang dipimpin oleh Terdakwa agar dapat memproses perbuatandokumendokumen untuk Tenaga Kerja Indonesia ;Bahwa Terdakwa Naser Saleh Al Jaidi menempatkan calon TKItersebut tidak dilengkapi dokumen Surat Keterangan izin SertifikatKompetensi Kerja dan perjanjian penempatan kerja TKI, serta perjanjiankerja dan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN).Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 103 ayat (1) f UndangUndang No.39 tahun 2004 tentangpenempatan dan perlindungan

Menyatakan Terdakwa Naser Saleh Al Jaidi, yang identitasnya tersebut diatas, telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana Bersamasama menempatkan calon TKI/TKI yang tidakmemiliki dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51;Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 2653 K/Pid/20104. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun ;5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;6.

Bahwa di luar tersebut diatas, maka Judex Facti harus memeriksakeseluruhan objek perkara yang dimintakan kasasi karena Judex Factitelah keliru dalam menerapkan hukum;Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :mengenai alasanalasan ke 1 sampai dengan ke 4: bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena JudexFacti tidak salah menerapkan hukum, Terdakwa terbukti bersalah melakukantindak pidana bersamasama menempatkan calon TKI yang tidak memilikidokumen.

Abas dan Terdakwa Il Ruswandi aliasWandi menempatkan calon TKI tersebut tidak dilengkapi dokumen suratketerangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali, sertifikatkompetensi kerja, perjanjian penempatan kerja TKI, perjanjian kerja dan KartuTenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN);Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 103 ayat (1) f UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan danPerlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri jo.

Abas dan Terdakwa Il Ruswandi aliasWandi menempatkan TKI tersebut tidak melalui Mitra Usaha di negara tujuan,yakni Negara Arab Saudi;Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 104 ayat (1) a UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan danPerlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri jo. Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP;Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriTangerang tanggal 22 Desember 2009 sebagai berikut:1.

ABAS (alm.) alias JEFRI aliasBIBIR dan Terdakwa II RUSWANDI alias WANDI bin JARKASH tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana "turut serta melakukan perbuatan pidana menempatkan TKI tidakmelalui Mitra Usaha;Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para Terdakwa dengan pidanapenjara selama 4 (empat) bulan;Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalankan oleh paraTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;Menetapkan barang

YAYUK DEWI ASTUTI ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangansaksisaksi serta keterangan terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yangdihadapkan di persidangan ini benar para terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut108109Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian unsursetiap orang dalam hal ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;Menimbang, bahwa unsur kedua adalah Dilarang menempatkan warga NegaraIndonesia bekerja di luar negeri ; Menimbang

ALI IMRON yang patut didugadilakukan bersama dengan ERDIYANTO tersebut yaitu menempatkan tenaga kerja Indonesiadi Negara Australia tidak tercapai bukan karena kehendak terdakwa 1. ALI IMRON, dimanalangkahlangkah permulaan pelaksanaan telah dilakukan oleh terdakwa 1. ALI IMRONsebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan diatas, sehingga dengan demikian telahterlaksana percobaan dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa 1. ALI IMRON ;Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa 1.

YAYUK DEWI ASTUTI yaitu bahwa terdakwa 2terlibat dalam upaya menempatkan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri yaitu ke Australiayang adalah merupakan perbuatan melanggar hukum. Tidak terdapat bukti yang dapatmeyakinkan Pengadilan yang membuktikan bahwa terdakwa 2 terlibat dalam kerjasamamenempatkan tenaga kerja Indonesia ke Australia yang sejak awal dilakukan oleh terdakwa 1.ALI IMRON dan patut diduga bersama seorang bernama ERDIYANTO.

ALI IMRONdan ERDIYANTO sudah tidak dapat ditemui lagi karena telah melarikan diri, serta tidak adabukti dari Penuntut Umum yang menunjukkan adanya penggunaan uang para pendaftar untukkepentingan pribadi terdakwa 2 selain untuk gaji bulanannya, menimbulkan ketidakyakinan Hakim akan salahnya terdakwa 2;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dilarang menempatkan warga NegaraIndonesia bekerja di luar negeri telah terpenuhi terhadap terdakwa 1. ALI IMRON namun tidak terpenuhi terhadap terdakwa 2.

ALI IMRON telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaPERCOBAAN MENEMPATKAN WARGA NEGARAINDONESIA UNTUK BEKERJA DI LUAR NEGERIBEBERAPA KALI SECARA BERSAMASAMAan) 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. ALI IMRON olehkarena itu dengan pidana penjara selama : 2 (DUA) TAHUN ;3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa1. ALI IMRON dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;4 Menetapkan agar terdakwa 1.

Bima atau setidaktidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam DaerahHukum Pengadilan Negeri Raba Bima, Setiap Orang yang menempatkan Warga NegaraIndonesia untuk Bekerja Diluar Negeri, perbuatan tersebut dilakukan dengan caracarasebagai berikut ; Pada waktu dan tempat sebagai telah diuraikan diatas, Terdakwa SITI MA'ANIyang tidak mempunyai surat jin perekrutan tenaga kerja bertemu dengan saksiYUSRAN dan saksi ALI SADIKIN untuk mengajak bekerja di Malaysia yaitu diperusahaan Kelapa Sawit tempat

Bima atau setidaktidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalamDaerah Hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, setiap orang yang menempatkan calonTKI/TKJ yang tidak memiliki dokumen, perbuatan tersebut dilakukan dengan caracarasebagai berikut : === Pada waktu dan tempat sebagai telah diuraikan diatas, Terdakwa SIT!

Unsur Menempatkan Calon TKI/TKI Yang Tidak Memiliki DokumenSebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 51 ; Ad.1.

Menyatakan bahwa Terdakwa SITI MAANI telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MENEMPATKAN CALON TKIYANG TIDAK MEMILIKI DOKUMEN? ; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjaraselama (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliarrupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti denganpidana kurungan selama (satu) bulan ; 3.

TAPSIR tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri sebagaimana dalam dakwaan kesatu;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;3.

Dilarang menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luarnegeri.Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad. 1.

Unsur dilarang menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerjadi luar negeri;Menimbang, bahwa dilarang mengandung makna perintah supaya tidakmelakukan sesuatu, tidak diperbolehkan berbuat sesuatu. Menempatkanmengandung makna menaruh, memberikan tempat. Warga Negara Indonesiaadalah orangorang bangsa Indonesia asli dan orangorang bangsa lain yangdisahkan dengan undangundang sebagai Warga Negara Indonesia. Bekerjamengandung makna melakukan sesuatu perbuatan (pekerjaan).

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan yangdilakukannya tersebut tidak diperbolehkan dan melanggar hukum, namunTerdakwa tetap melakukannya karena menginginkan imbalan uang sejumlahRp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap calon tenaga kerja Indonesiadari Perusahaan Penyalur tenaga kerja Indonesia ke luar negeri di Medan;Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.B/2014/PN UnrMenimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur dilarang menempatkan

Menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam sesuatu akta autentik tentang suatu kejadianyang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu;3. Dengan maksud akan = menggunakan ataumenyuruh orang lain) menggunakan akta ituseolaholah keterangannya itu cocok dengan halsebenarnya;4. Apabila mempergunakannya dapat mendatangkankerugian;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut :Ad. 1.

Unsur menyuruh menempatkan keterangan palsuke dalam sesuatuakta autentik tentang suatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu; Menimbang, bahwa menyuruh dalam unsur ini bukanlah menyuruhsebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP yang berdasarkan putusanMahkamah Agung tanggal 01 Desember 1956 Nomor 137K/Kr/1956 ditegaskanbahwa makna dari menyuruh lakukan (doen plegen) suatu tindak pidana,sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 55 ayat (1) KUHP, syaratnya menurut ilmuhukum pidana

tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya danoleh karenanya ia tidak dapat dihukum, tetapi menyuruh dalam unsur ini adalahdihubungkan dengan kata berikutnya yaitu menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akta autentik yang dalam hal ini R.

IMAM GOZALI HARAHAP;Bahwa saksi adalah pelapor sehubungan telah terjadinya tindak pidanaberupa menempatkan keterangan palsu kedalam surat outentik dengan caramenerbitkan 25 Persil sertifikat untuk 13 nama pemohon Sertifikat diataslahan perkebunan seluas 25 Ha milik saksi dan keluarga yang terletak diDesa Raniate Kec. Muara Batangtoru Kab.

Agus Yulianto, S.E. bin Zaenal Abidin telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanamenyuruh menempatkan keterangan palsu palsu kedalam suatu aktaauthentiek tentang suatu kejadian yang kebenaranya harus dinyatakanoleh akte itu, dengan maksud akan meggunakan atau menyuruh oranglain menggunakan akte itu seolaholah keterangannya itu cocok denganhal sebenarnya, maka kalau dalam mempergunakannya itu dapatmendatangkan kerugian sebagaimana diatur dan dan diancam pidanadalam Pasal

Kedirisebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat (1)KUHAP menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu aktaauthentik tentang suatu kejadian yang kebenanrannya harus dinyatakan olehakte itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lainmenggunakan akte itu seolaholah keterangannya itu cocok dengan halsebenarnya, maka kalau dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkankerugian.

Menyatakan Terdakwa Doni Kurniawan bin Warsit tersebut diatas terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanamenyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta autentik;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu denganpidana penjara selama 5 (lima) bulan;3.

Haryono(yang perkaranya disidangkan secara terpisah) pada tanggal 28 Pebruari 2000atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam tahun 2000 di Ruko Prima CiputatBlok B No. 12 Jalan Otista Ciputat Kabupaten Tangerang atau setidaktidaknyapada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang atauPengadilan Negeri Tangerang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukanperbuatan menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu

No. 304 K/Pid/2007Membaca putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 1355/Pid.B/2004/PN.TNG. tanggal 18 Mei 2005 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa Nyoman Suartha bersalah melakukan tindak pidanaMenyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentiktentang suatu kejadian yang maksud akan menggunakan ataumenyuruh orang lain menggunakan akte itu seolaholah keterangannyacocok dengan yang sebenarnya dan mendatangkan kerugian bagiorang lain, yang dilakukan secara bersamasama

Jadi kalaumemang demikian Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan tindakPidana Menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatuakta authentik tentang suatu kejadian dengan maksud akanmenggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan Akta ituseolaholah keterangannya cocok dengan yang sebenarnya danmendatangkan kerugian bagi orang lain, yang dilakukan secarabersamasama sebagaimana dimaksud Pasal 266 ayat (1) Jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP ;PUTUSAN JUDEX FACTIE MENGINGKARI KEBENARAN HUKUM ATASBUKTI