Ditemukan 1862 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Keputusan menteri dalam negeri
Tirtayasa
Dkk vs 1. menteri dalam negeri ri.
2. menteri agama ri;
Erwan vs menteri dalam negeri;
Surat keputusan menteri dalam negeri
Kusdiana
Dkk vs kementerian luar negeri ri qq. menteri luar negeri ri;
Ali hasymi
Dkk vs 1. menteri pendidikan dan kebudayaan ri.
2. menteri dalam negeri ri.
3. menteri agama ri;
Keputusan menteri agama ri
Keputusan menteri dalam negeri republik indonesia
Keputusan menteri kehutanan ri
Register : 15-07-2020 — Putus : 28-09-2020 — Upload : 16-02-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 409 K/TUN/2020 Tanggal 28 September 2020 — BLEGUR, M.Si VS MENTERI DALAM NEGERI RI;
127 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
127 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
BLEGUR, M.Si VS MENTERI DALAM NEGERI RI;
Register : 10-09-2019 — Putus : 29-10-2019 — Upload : 25-09-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 71 P/HUM/2019 Tanggal 29 Oktober 2019 — EDI LANGKARA, MH (BUPATI HALMAHERA TENGAH) VS MENTERI DALAM NEGERI RI;
454 — 757 — Berkekuatan Hukum Tetap
454 — 757 — Berkekuatan Hukum Tetap
EDI LANGKARA, MH (BUPATI HALMAHERA TENGAH) VS MENTERI DALAM NEGERI RI;
Register : 05-03-2020 — Putus : 14-05-2020 — Upload : 09-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 25 P/HUM/2020 Tanggal 14 Mei 2020 — MENTERI DALAM NEGERI RI., 2. MENTERI AGAMA RI;
390 — 214 — Berkekuatan Hukum Tetap
390 — 214 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERI DALAM NEGERI RI., 2. MENTERI AGAMA RI;
Register : 01-07-2020 — Putus : 28-09-2020 — Upload : 04-02-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 365 K/TUN/2020 Tanggal 28 September 2020 — SYARIFUDDIN HSB VS MENTERI DALAM NEGERI RI;
347 — 128 — Berkekuatan Hukum Tetap
347 — 128 — Berkekuatan Hukum Tetap
SYARIFUDDIN HSB VS MENTERI DALAM NEGERI RI;
Register : 25-05-2021 — Putus : 19-07-2021 — Upload : 12-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 236 K/TUN/2021 Tanggal 19 Juli 2021 — MENTERI DALAM NEGERI RI., 2. JHONY BANUA ROUW., DKK;
55 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
55 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERI DALAM NEGERI RI., 2. JHONY BANUA ROUW., DKK;
Register : 17-05-2021 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 12-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 214 K/TUN/2021 Tanggal 22 Juli 2021 — MENTERI DALAM NEGERI RI., 2. Dr. ELLY ENGELBERT LASUT, ME., DK;
184 — 104 — Berkekuatan Hukum Tetap
184 — 104 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERI DALAM NEGERI RI., 2. Dr. ELLY ENGELBERT LASUT, ME., DK;
Register : 02-01-2020 — Putus : 17-02-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 14 K/TUN/2020 Tanggal 17 Februari 2020 — MENTERI DALAM NEGERI RI., II. Dr. ELLY ENGELBERT LASUT, ME;
331 — 146 — Berkekuatan Hukum Tetap
331 — 146 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERI DALAM NEGERI RI., II. Dr. ELLY ENGELBERT LASUT, ME;
Register : 16-04-2020 — Putus : 15-06-2020 — Upload : 03-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 33 P/HUM/2020 Tanggal 15 Juni 2020 — FRANS MANERY (BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA PROVINSI MALUKU UTARA) VS MENTERI DALAM NEGERI RI;
382 — 279 — Berkekuatan Hukum Tetap
382 — 279 — Berkekuatan Hukum Tetap
FRANS MANERY (BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA PROVINSI MALUKU UTARA) VS MENTERI DALAM NEGERI RI;
Register : 08-10-2019 — Putus : 06-12-2019 — Upload : 13-01-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 584 K/TUN/2019 Tanggal 6 Desember 2019 — MENTERI DALAM NEGERI RI., II. Dr. ELLY ENGELBERT LASUT, ME;
187 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
187 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERI DALAM NEGERI RI., II. Dr. ELLY ENGELBERT LASUT, ME;
Register : 04-05-2021 — Putus : 01-07-2021 — Upload : 12-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 23 P/HUM/2021 Tanggal 1 Juli 2021 — MENTERI DALAM NEGERI RI., 3. MENTERI AGAMA RI;
256 — 372 — Berkekuatan Hukum Tetap
256 — 372 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERI DALAM NEGERI RI., 3. MENTERI AGAMA RI;
Register : 08-03-2021 — Putus : 03-05-2021 — Upload : 04-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 17 P/HUM/2021 Tanggal 3 Mei 2021 — ., MENTERI DALAM NEGERI RI., MENTERI AGAMA RI;
1226 — 1617 — Berkekuatan Hukum Tetap
1226 — 1617 — Berkekuatan Hukum Tetap
., MENTERI DALAM NEGERI RI., MENTERI AGAMA RI;
Register : 20-05-2021 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 12-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 217 K/TUN/2021 Tanggal 22 Juli 2021 — MENTERI DALAM NEGERI RI., 2. Dr. ELLY ENGELBERT LASUT, SE., 3. MOKTAR ARUNDE PARAPAGA;
144 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
144 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERI DALAM NEGERI RI., 2. Dr. ELLY ENGELBERT LASUT, SE., 3. MOKTAR ARUNDE PARAPAGA;
Putus : 04-08-2015 — Upload : 25-08-2015
Putusan PT KUPANG Nomor 85/PDT/2015/PT.KPG Tanggal 4 Agustus 2015 — Menteri Dalam Negeri RI, Cq. Gubernur NTT, Cq. Wali Kota Kupang, Cq. Lurah Fatufeto
36 — 26
36 — 26
Menteri Dalam Negeri RI, Cq. Gubernur NTT, Cq. Wali Kota Kupang, Cq. Lurah Fatufeto
Menteri Dalam Negeri RI, Cq.Gubernur NTT, Cq. Wali Kota Kupang, Cq. LurahFatufeto, beralamat di Jl. Pahlawan RT.02 RW.01, KelurahanFatufeto, Kecamatan Alak, Kota Kupang, dalam hal inimemberikan kuasa kepada : Marsel Wigers Radja, SH danFriedom Y. Radja, SH., Para Advokad yang berkantor di Jl.Kartini Il No. 2 Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor HK.61/VIII/2014 tanggal 05 Agustus 2014, selanjutnyadisebut sebagai TERBANDING semula TERGUGAT I ;2.
Register : 17-07-2018 — Putus : 15-08-2018 — Upload : 07-09-2018
Putusan PT KUPANG Nomor 99/PDT/2018/PT KPG Tanggal 15 Agustus 2018 — PRESIDEN RI, Cq MENTERI DALAM NEGERI RI, Cq. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, Cq. BUPATI NGADA Cq. CAMAT RIUNG Cq. KEPALA DESA LENGKOSAMBI BARAT, DK VS -. KATARINA KEWA
96 — 38
96 — 38
PRESIDEN RI, Cq MENTERI DALAM NEGERI RI, Cq. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, Cq. BUPATI NGADA Cq. CAMAT RIUNG Cq. KEPALA DESA LENGKOSAMBI BARAT, DK VS -. KATARINA KEWA
PRESIDEN RI, Cq MENTERI DALAM NEGERI RI,Cq. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, Cq.BUPATI NGADA Cq. CAMAT RIUNG Cq. KEPALADESA LENGKOSAMBI BARAT, berkedudukan diLengkosambi Barat, Kecamatan Riung, KabupatenNgada, sebagai Pembanding semula Tergugat;2.
Putus : 28-02-2008 — Upload : 02-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 09P/HUM/2004 Tanggal 28 Februari 2008 — BUPATI GRESIK, ; MENTERI DALAM NEGERI RI
73 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
73 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
BUPATI GRESIK, ; MENTERI DALAM NEGERI RI
Register : 30-05-2012 — Putus : 25-06-2012 — Upload : 27-07-2012
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 85/G/2012/PTUN-JKT Tanggal 25 Juni 2012 — Anton, S.H;Menteri Dalam Negeri RI
70 — 30
70 — 30
Anton, S.H;Menteri Dalam Negeri RI
Register : 08-06-2012 — Putus : 02-07-2012 — Upload : 07-08-2012
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 94/G/2012/PTUN-JKT Tanggal 2 Juli 2012 — Anton, S.H;Menteri Dalam Negeri RI
52 — 20
52 — 20
Anton, S.H;Menteri Dalam Negeri RI
Hukum pada KantorHukum Dudung Badrun & Associates, beralamat diGedung Guru/KLH PGRI DKI Jakarta, Jalan TB SBSimatupang Nomor 48 A, Jakarta Selatanberdasarkan Surat Kuasa Khusus, 7 Juni 2012selanjutnya disebut sebagai... eeePENGGUGAT;L A W A NMENTERI DALAM NEGERI RI tempat kedudukan di Jalan Merdeka UtaraNo. 7 Jakarta, selanjutnya disebutsebagai LaaeesaceeseeesseeesceesneesseeceaeeeseeeeaeeeaeeaeeeTERGUGAT ;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan denganobyek gugatan berupa :e Keputusan Menteri
Dalam Negeri RI Nomor 131.74339 Tahun2012, tertanggal 16 Mei 2012 Tentang Pengesahan PemberhentianBupati Kolaka Utara Periode 20072012 dan PengesahanPengangkatan Bupati Kolaka Utara, Propinsi Sulawesi Tenggaraperiode 2012 2017 ; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 62 (1) UndangUndang No. 5 tahun1986 yang telah diubah dengan UndangUndang No. 51 tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas UndangUndang No. 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara, Ketua Pengadilan dalam Rapat Permusyawaratanberwenang
Mahkamah Agungjuga telah digariskan mengenai keputusan yang berkaitan dan termasuk ruanglingkup politik dalam kasus pemilihan tidak menjadi kewenangan Peradilan TataUsaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya (Vide putusan Nomor 482 K/TUN/2003 tanggal 18 Agustus 2004, Putusan Mahkamah Agung No. 114 K/TUN/2005 tanggal 20 Pebruari 2008, dan Putusan Mahkamah Agung No. 100 PK/TUN/ 2008 tanggal 1 Desember 2008 ) ; Menimbang, bahwa dengan demikian obyek sengketa a quo yangdikeluarkan oleh Tergugat (Menteri
Dalam Negeri RI) dalam rangka PemilihanUmum Kepala Daerah di Kabupaten Kolaka Utara, Propinsi Sulawesi Tenggaramerupakan kelanjutan hasil pemilihan umum kepala daerah sebagaimanadimaksud Pasal 2 huruf g UndangUndang No. 5 Tahun 1986 yang telah diubahterakhir dengan UndangUndang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang PerubahanKedua Atas UndangUndang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara juga Keputusan Tata Usaha Negara dalam lingkup politis, oleh karenanyawalaupun Keputusan Tata Usaha Negara
Putus : 28-02-2008 — Upload : 02-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 08P/HUM/2004 Tanggal 28 Februari 2008 — MENTERI DALAM NEGERI RI
59 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
59 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERI DALAM NEGERI RI
Register : 08-08-2016 — Putus : 12-01-2017 — Upload : 31-08-2017
Putusan PN TUAL Nomor 12/Pdt.G/2016/PN Tul Tanggal 12 Januari 2017 — Menteri Dalam Negeri RI Cq. Gubernur Maluku Cq. Bupati Malra
- Bupati Malra Cq. Sekda Malra selaku Pejabat Pembuat Komitmen
- Bupati Malra Cq. Sekda Malra Cq. Panitia Pelelangan Pemilihan Langsung Pengadaan Barang dan Jasa Pemda Malra
- Bupati Malra Cq. Sekda Malra, Kabag Umum dan Perlengkapan Cq. Panitia Pemeriksa Barang
- Bupati Malra Cq. Kepala Inspektorat Pemda Malra
- Bupati Malra Cq. Sekda Malra Cq. Kepala BKPD Kab. Malra
- Drs.
247 — 150
247 — 150
Menteri Dalam Negeri RI Cq. Gubernur Maluku Cq. Bupati Malra- Bupati Malra Cq. Sekda Malra selaku Pejabat Pembuat Komitmen- Bupati Malra Cq. Sekda Malra Cq. Panitia Pelelangan Pemilihan Langsung Pengadaan Barang dan Jasa Pemda Malra- Bupati Malra Cq. Sekda Malra, Kabag Umum dan Perlengkapan Cq. Panitia Pemeriksa Barang- Bupati Malra Cq. Kepala Inspektorat Pemda Malra- Bupati Malra Cq. Sekda Malra Cq. Kepala BKPD Kab. Malra- Drs.
Register : 14-02-2017 — Putus : 20-04-2017 — Upload : 19-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 128 K/TUN/2017 Tanggal 20 April 2017 — MENTERI DALAM NEGERI RI VS AW. NOFIANDI MAWARDI;
234 — 154 — Berkekuatan Hukum Tetap
234 — 154 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERI DALAM NEGERI RI VS AW. NOFIANDI MAWARDI;