Menyatakan sah dan menerima pentipan uang ganti rugi kerugian sejumlah Rp. 165.400.000,- (seratus enam puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran ganti kerugian non tanah dari Pemohon kepada Termohon.

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cilacap untuk melakukan penyimpanan ganti kerugian sejumlah tersebut diatas dan memberitahukan kepada Pemohon.

4.

Menyatakan sah dan menerima pentipan uang ganti rugi kerugian sejumlah Rp. 32.865.860.000,- (tiga puluh dua milyard delapan ratus enam puluh lima juta delapan ratus enampuluh ribu rupiah) sebagai pembayaran ganti kerugian non tanah dari Pemohon kepada Termohon.

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cilacap untuk melakukan penyimpanan ganti kerugian sejumlah tersebut diatas dan memberitahukan kepada Pemohon.

4.

Menyatakan sah dan menerima pentipan uang ganti rugi kerugian sejumlah Rp. 942.320.000,- (sembilan ratus empat puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) sebagai pembayaran ganti kerugian non tanah dari Pemohon kepada Termohon.

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cilacap untuk melakukan penyimpanan ganti kerugian sejumlah tersebut diatas dan memberitahukan kepada Pemohon.

4.

Blok 5

Sebelah Utara berbatasan dengan Blok 5 Non Tanah Garapan Perkebunan Bukit Maradja.

Sebelah Timur berbatasan dengan Blok 23 Perkebunan Bukit Maradja.

Sebelah Selatan berbatasan dengan Blok 3 dan Blok 3 Non Tanah Garapan Perkebunan Bukit Maradja.

Sebelah Barat berbatasan dengan Blok 6 Perkebunan Bukit Maradja.

Blok 11 dan Blok 7

Sebelah Utara berbatasan dengan Blok 10 dan Blok 15 Perkebunan Bukit Maradja.

Blok 5

Sebalah Utara berbatasan dengan Blok 5 Non Tanah Garapan Perkebunan Bukit Maradja.

Sebelah Timur berbatasan dengan Blok 23 Perkebunan Bukit Maradja.

Sebelah Selatan berbatasan dengan Blok 3 dan Blok 3 Non Tanah Garapan Perkebunan Bukit Maradja.

Sebelah Barat berbatasan dengan Blok 6 Perkebunan Bukit Maradja.

Blok 11 dan Blok 7

Sebalah Utara berbatasan dengan Blok 10 dan Blok 15 Perkebunan Bukit Maradja.

Bahwa dalildalil Penggugat pada point (1) Dalam Pokok Perkara Repliknya merupakan dalildalil yang tidak berdasar hukum, dengan alasanalasan :Bahwa kalaupun benar (quod non) tanah aquo awalnya berstatus Hak Guna Bangunan,maka perolehan hak atas tanah aquo juga kabur karena tidak ada dasar dan fakta yangbersandar pada hukum sehingga Penggugat dapat mengalihkan hak atas tanah dariBekas Hak Guna Bangunan No. 127 menjadi sertifikat Hak Milik Nomor M. 833.Bahwa kalaupun benar (quod non) Penggugat telah

proses pembeliannya diwakili Olen PendetaAgustinus Latupeirissa, dengan batas batas :a) Sebelah Utara : Jalan Parakomandob) Sebelah Timur : Kompleks P.A.Mc) Sebelah Selatan : Jalan Gangd) Sebelah Barat : Got / DrainaseBahwa selanjutnya secara faktual, tanah aquo bukanlah dikuasai dan dimiliki secarapribadi oleh Tergugat, tetapi olen Gereja Sidang Jemaat Allah GSJA, dan oleh GerejaSidang Jemaat Allah telah membangun fondasi untuk pembuatan Gedung Gereja.Bahwa selanjutnya, seandainya benar (quod non

) tanah aquo merupakan bekas HakGuna Bangunan No. 127 sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, maka hanya dapatdiberikan untuk jangka waktunya 30 Tahun, dan hanya bisa diperpanjang / dilakukanpemberian hak bangunan baru kepada pemegang hak, jika mendapat izin dariPemegang Hak Milik in casu MATIUS MBURING SAMKAKAI selaku Pemilik Hak Adatatau Dr.

) tanah aquo merupakan bekas Hak GunaBangunan No. 127 sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, maka secara faktualterbukti kalau sejak tahun 1981 hingga gugatan dalam perkara ini diajukan, tidak pernahada penguasaan dan penggunaan tanah untuk mendirikan bangunan di atasnya olehPemegang Hak Guna bangunan, sehingga hilangnya hak yang melekat padaPemegang hak guna bangunan aquo atau hapusnya hak guna bangunan karenaditelantarkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah RI Nomor40 Tahun

1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai AtasTanah.Bahwa seandainya benar (quod non) tanah aquo merupakan bekas Hak GunaBangunan No. 127 sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, maka setelah hapusnyahak guna bangunan, tanah aquo wajib dikembalikan kepada penguasaan pemeganghak milik, bukan sebaliknya tanpa hak dan berdasar hukum kemudian Penggugatmengurus penerbitan sertifikat Nomor M.833, sehingga sangat bertentangan dengan3.8.13Pasal 36 ayat (3) Peraturan Pemerintah RI Nomor

Seandainya quod non tanah sengketa, adalah merupakan harta peninggalanalmarhum suami istri Palungan dan Sino yang diperoleh dari membuka tanahkosong pada tahun 1940an, maka pengadilan dalam memeriksa danmengadili perkara ini harusnya mempertimbangkan pula antara waktupembukaan tanah in litis (tahun 1940an) dengan pembayaran pajaknya atasnama Karel Kali (tahun 1994);Hal. 8 dari 11 hal. Put.

No. 125 PK/Pdt/2004 Dengan tidak dipertimbangkannya tenggang waktu antara seandainyaquod non tanah sengketa adalah dibuka oleh almarhum suami istriPalungan dan Sino pada tahun 1940an dengan pembayaran pajaknyaatas nama Karel Kali pada tahun 1994, maka jelas merupakan kekhilafandan kekeliruan yang nyata oleh Hakim dan hal ini memenuhi syaratsebagai alasan peninjauan kembali sesuai Pasal 67 huruf f UndangUndang 14/1985;6.

pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertipikat telah tidak mengajukan keberatansecara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yangbersangkutan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.Berdasarkan ketentuan hukum dan beralasan SHMSHM tersebut, TERGUGAT Ilbenarbenar harus diakui baik secara yuridis maupun secara nyata sebagaiPemilik Tanah, sekaligus harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum;Seandainya benar (quod non

) Tanah Peninggalan Alm.MADJENU Bin TAJIB(Orang Tua PENGGUGAT) sebagaimana yang menjadi obyek gugatan a quomerupakan tanah yang sama dengan tanah yang dimiliki dan dikuasai olehTERGUGAT Il sebagaimana ternyata dari SHM No.15933I/Parit Tokaya A.nHalaman 13 dari 37 hal Putusan Nomor 133/Pdt.G/2015/PN.Ptk.TERGUGAT Il, maka PENGGUGAT tidak dapat lagi melakukan tuntutan hukumatas kepemilikan dan penggunaan hak atas tanah tersebut karena daluarsa;Berdasarkan dan beralasan yuridis serta pembuktian yang

Seandainya benar (quod non), Tanah Peninggalan Alm.MADJENU Bin TAJIB(Orang Tua PENGGUGAT) sebagaimana yang menjadi obyek gugatan a quotersebut secara kadastral mempunyai letak yang sama dengan tanah yang dikuasiHalaman 15 dari 37 hal Putusan Nomor 133/Pdt.G/2015/PN.Ptk.dan dimiliki dahulu oleh HAMID MALAK, TERGUGAT , dan sekarang iniTERGUGAT Il dan Seandai benar (quod non) tanah tersebut Dikuasai danDigarap oleh PENGGUGAT, maka pada saat Petugas Ukur dari KantorTERGUGAT Ill melakukan Pengukuran dan

;Berdasarkan dan beralasan tersebut, PENGGUGAT Tidak Memiliki Hak DanKepentingan Serta Kedudukan Hukum mengajukan gugatan terhadap tanahyang saat ini dimiliki dan dikuasai sepenuhnya oleh TERGUGAT Il sebagaimanaternyata dari SHM No.15933I/Parit Tokaya;Seandainya benar (quod non) Tanah Peninggalan Alm.MADJENU Bin TAJIB(Orang Tua PENGGUGAT) sebagaimana yang menjadi obyek gugatan a quotersebut merupakan tanah yang sama dengan tanah yang dimiliki dan dikuasaioleh TERGUGAT Il, berdasarkan ketentuan hukum

Penggugat tidak pernah menerima uang sepersenpun dari Tergugat,jika benar quod non tanah tersebut dijual kepada Tergugat ;Halaman3dari19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2018/PN Sgmc. Yang disebutkan sebagai persetujuan istri atas nama SARIPA dalamAkta Jual Beli Nomor : 723/KP/VIII/2008, tanggal 1 Agustus 2008,adalah bukan istri Penggugat, karena istri Penggugat bernamaJumarian bukan Saripa, sementara Saripa adalah saudara kandungPenggugat;d.

Jika benar quod non tanah tersebut sudah terjual kepada Tergugat,seharusnya asli buku rincik Persil 50 d.ll, Kohir 154 Cl milik Penggugattersebut dilakukan pencatatan dan diambil oleh Turut Tergugat karena telah habis terjual, tetapi fakta hukumnya asli buku rinciktersebut tidak dilakukan pencatatan dan masih dalam penguasaanPenggugat ;Bahwa Jjelas Akta Jual Beli Nomor : 723/KP/VIII/2008, tanggal 1 Agustus2008 yang dibuat dihadapan Camat Pallangga (Turut Tergugat I) selakuPPAT dengan disaksikan Turut

beli dengan Lauw Tjeng Hoat;14 Bahwa tanah yang berada di Kaveling 108 saat ini adalah tanah milik orang tua Penggugat yangmerupakan sisa setelah terkena pembebasan dalam rangka pelebaran jalan Asean Games tersebut, dankalaupun ada tanah milik Lauw Tjeng Hoat yang merupakan sisa dari tanah yang dibeli dari MohamadSani bin Muslim yang di klaim oleh Lauw Tjeng Hoat termasuk dalam kaveling 108 Quod Non adalahberada pada bagian sebelah Utara dari tanah milik orang tua Penggugat tersebut;Sedangkan Quod Non

tanah yang dibeli Lauw Tjeng Hoat daridan" didaftarkan di kanf*tWiari,flbiK21D6n'f>laftafta fepbfflibS*IPiakarta R,> egister nomor: 58/E/6ggs8Rfaor2 @oo t&RSSteMt telah h;penggusuran pembangMUS81d04B Sart>;Stte nyiBe $hgQSRgHaiyang sekadengan nama Jalan Lefl$9g@J PaRWaaoJUeoSEan wetnnn anne nanaBahwa terlepas dari b8fi(*vaal$i&I53$iylP!

Bahwa seandainya benar quod non tanah dan bangunan yang diakuisebagai milik Pembantah, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 127/2004tanggal 24 Maret 2004, yang dibuat dinadapan Barnas Somantri, Sipselaku Pejabat Pembuat Akta tanah, seluas 3.010 m2, terletak di DesaSukasari, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, sebagaimana didalilkandalam Bantahan, ternyata Nama Pemegang Haknya adalah Isep HeryPurnama (ic. Terbantah ), berdasarkan Sertipikat Hah Milik (SHM)Nomor 104/Desa Sukasari;3.

Dalam perkara Bantahan ini, ternyata Termohon Kasasi dahuluTerbanding/Pembantah tidak mempunyai kualifikasi/kompetensi untukbertindak, dengan alasanalasan sebagai berikut:a) Bahwa Perlawanan/Bantahan pihak ketiga terhadap sita eksekusi harusdidasarkan hak milik, yaitu barang yang disita itu adalah milik pihak ketiga(vide: Pasal 195 ayat (6) HIR);b) Bahwa dalam perkara ini seandainya benar quod non tanah SertipikatHak Milik Nomor 108/Sukasari, seluas 3010 m?

Bunga Tanjung RT.0O7 RW.006 Kelurahan TuahKarya, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, bahwa andaikan benar (quad non)tanah yang menjadi obyek sengketa adalah tanah dimaksud Penggugat, makaGugatan yang diajukan oleh Penggugat bukan hanya ditujukan kepada Tergugat yang nyatanyata tidak ada mengusai sedikitpbun tanah obyek perkara, tetapijuga harus mengikut sertakan orangorang yang nyatanyata menguasai danmemiliki tanah obyek perkara diantaranya 1. Linda Marlina. Balia Suryadi,2. Lismaerni i, 3.

Bunga TanjungRT.007 RW.006 Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru,bahwa andaikan benar (quad non) tanah yang menjadi obyek sengketa adalahtanah dimaksud Penggugat, maka Gugatan yang diajukan oleh Penggugatbukan hanya ditujukan kepada Tergugat yang nyatanyata tidak ada mengusaisedikitpun tanah obyek perkara, tetapi juga harus mengikut sertakan orangorang yang nyatanyata menguasai dan memiliki tanah obyek perkaradiantaranya 1. Linda Marlina. Balia Suryadi, 2. Lismaerni i, 3.

Penggugat meminta kepada Tergugat agar segeradan secara sukarela menyerahkan kembali Tanah Sengketa kepada ParaPenggugat, akan tetapi Tergugat selalu menolaknya, dan bahkan yang sangatmengejutkan bagi Para Penggugat adalah bahwa menurut Tergugat TanahSengketa telah dibeli oleh Tergugat dari almarhum Kasdani, jual beli manamenurut Tergugat dilakukan secara dibawah tangan pada tanggal 23 Februari2009 sesuai dengan Surat Perjanjian JualBeli Tanah Sawah tertanggal 23Februari 2009 ;Bahwa jika benar (quod non

) Tanah Sengketa oleh Tergugat telah dibeli darialmarhum Kasdani pada tanggal 23 Februari 2009, maka jualbeli TanahSengketa tersebut telah dilakukan dengan cara melawan hukum, sebab almarhumKasdani bukanlah pemilik sah atas Tanah Sengketa dan oleh karenanya tidakberhak menjual Tanah Sengketa kepada siapapun; dan lagi pula jualbeli tersebuttidak dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana diwajibkanHal 3 dari 9 hal.Put.No.259/Pdt/2015/PT.Smgmenurut ketentuan perundangan yang berlaku

atas tanah, maka patutdan beralasan kiranya menurut hukum apabila Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No.4 tanggal 7 Desember 1985, dinyatakan dan berkekuatanhukum ;bahwa oleh karena Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No.4 tanggal 7Desember 1985 telah dinyatakan sah dan berkekuatan hukum, maka patutdan beralasan pula kiranya menurut hukum apabila Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat dalam konvensi dinyatakan sebagai satusatunya pemegang alas hak yang sah atas tanah terperkara ;bahwa andaikan quad non

tanah yang termaktub di dalam jual beli tanggal 831969 yang dilakukan alm.

No. 287 PK/Pdt/2007.Ill dalam konvensi dinyatakan sebagai satusatunya pemegang alas hakyang sah atas tanah terperkara ;bahwa andaikata quad non tanah yang termaktub di dalam jual beli tanggal831969 yang dilakukan alm. H.A. Madjid bin H. Mahidin dengan MahmudTjiknang adalah sama dengan tanah yang termaktub dalam Akte PelepasanHak No.41 tanggal 14 Januari 1985, maka jelas pula adanya, bahwa jual bellitanggal 831969, yang dilakukan alm. H.A. Madjid bin H.

Bahwa jikalau benar, quad non, tanah/kebun karet milik Tergugattermasuk dalam SHGU No. 2 Tanggal 14 Mei 1994 Gambar SituasiNo.1398/1994, maka patut diduga penerbitan SHGU a quo tanpamelalui prosedur pembebasan dengan membayar ganti kerugiankepada Tergugat dan pemilik lahan lainnya.Hal ini terbukti dalam putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraPalembang (PTUN Palembang) atas gugatan pembatalan olehASNAWI Bin REJULIN Dkk (8 orang), hal ini dikarenakan terbitnyaSertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Penggugat

Bahwa jikalau benar, quad non, Tanah/Kebun Karet milik Tergugatberada dalam SHGU No. 2 Tanggal 14 Mei 1994 Gambar SituasiNo. 1398/1994, maka Penggugat tidak akan dapat membuktikanalas hak atas ganti rugi tersebut, hal ini membuktikan bahwaPenggugat adalah pembeli yang ceroboh dan tidak cermat,sehingga dapat dikatakan pembeli yang beritikad buruk, olehkarenanya tidak pantas untuk mendapat perlindungan hukum.Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Yuriprudensi MahkamahAgung Nomor 1816 K/Pdt/1989, tertanggal

Bahwa disamping itu, Penggugat Rekonpensi tidak pernah menjualatau pun menghibahkan tanah/kebun karet a quo kepada pihak lain,termasuk dengan Tergugat Rekonpensi, sehingga jikalau pun benar,quad non, tanah/kebun karet yang menjadi objek sengketa ini termasukdalam Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) No. 2 Tanggal 14 Mei 1994Gambar Situasi No. 1398/1994 seluas 6.934,5 hektar, maka perolehannya adalah tidak berdasarkan hukum, sehingga sudah sewajarnyaapabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo menyatakan

Johanis Tombuku dan isterinya almh.Elisabeth Lumi (bukti TI.T28) menjadi pihak dalam perkara, makaapabila benar "quod non" tanah kebun obyek sengketa milik Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi, maka Tergugat dan Tergugat illPembanding/Pemohon Kasasi tidak mempunyai dasar untuk menuntutpenyesuaian pembagian harta peninggalan/boedel dari alm. JohanisTombuku dan isterinya almh. Elisabeth Lumi;.

Bahwa jika benar (quod non) Tanah Sengketa oleh Tergugat telah dibelidari almarhum Kasdani pada tanggal 23 Februari 2009, maka jualbeliTanah Sengketa tersebut telah dilakukan dengan cara melawan hukum,sebab almarhum Kasdani bukanlah pemilik sah atas Tanah Sengketa danHalaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2015/PN Dmkoleh karenanya tidak berhak menjual Tanah Sengketa kepada siapapun;dan lagi pula jualbeli tersebut tidak dilakukan dihadapan PejabatPembuat Akta Tanah sebagaimana diwajibkan

PattukuLimpoe Nomor : 200/DSPL/IV/2018 tanggal 24 April 2018 yang turut ditandatanganioleh Hj.Munare sebagai Pihak Pertama(Penjual) dan Talattasebagai Pihak Kedua (Pembeli) dan diketahui oleh Kepala Desa PattukuLimpoE (lihat bukti P2).Hal tersebut di atas sangat bertentangan dengan Jawaban/EksepsiTergugatl, Il dan III yang dalam Eksepnya menyatakan : Dalam hal ini, Tergugatll tidak pernah menjual tanah sengketa kepadaTergugatl, begitu pula TergugatIll tidak pernah menyetujui seandainyabenar quo non

tanah sengketa telah dijual oleh Tergugat II kepada TergugatI, Penggugat telah salah menarik dan mengikutsertakan Tergugat II danTergugat III dalam perkara ini ; .

Putusan No.245/PDT/2020/PT MKSTergugat II dan Tergugat Ill tidak mempunyai hubungan hukum denganPenggugat berkaitan tanah sengketa ;Dalam hal ini Tergugat II tidak pernah menjual tanah sengketa kepadaTergugatl, begitu pula Tergugat Ill tidak pernah menyetujui seandainyabenar quo non tanah sengketa telah dijual oleh Tergugat II kepadaTergugat . Oleh karena itu, Penggugat telah salah menarik danmengikutsertakan Tergugat II dan Tergugat III dalam perkara ini.

penguasafisik yang sah selama 77 tahun juga harusdipertimbangkan sedangkan Termohon Kasasi baru membeliseluruh tanah dan bangunan a quo (Tahun 1993) denganharga yang tidak wajar yaitu) Rp.20.000,000, (duapuluh juta rupiah) terungkap di persidangan ; Judex Facti a quo dalam pertimbangan hukumputusannya dengan mengambil bukti P7 (buktiTermohon Kasasi), menyatakan tanah danbangunan a quo adalah rumah ber SIP, bahwaadanya SIP a quo baru terungkap di persidanganpada saat acara Pembuktian tertulis, bahwaquod non

tanah dan bangunan a quo adalah rumahber SIP, maka sesuai Pasal 5 Penjelasan AtasPeraturan Pemerintah No.17 tahun 1963 tentangPokok Pokok Pelaksanaan Peraturan PemerintahPengganti Undang undang Perumahan a quo,Pemohon Kasasi seharusnya mendapatperlindungan dari tindakan sewenang wenangbukan sebaliknya malah diminta membayar gantirugi sebesar Rp.300.000.000, (tiga ratus jutarupiah).DALAM REKONVENSI :7.

No. 135K/Pdt/2010yang sah dan Quod non tanah dan bangunan a quo adalahrumah ber SIP sesuai bukti P6 (foto copy), P7 dan P.8(foto copy SIP tanggal 12 = April 1999) sehinggapengosongan tanah dan bangunan merupakan kewenanganPemda DKI Jakarta cq Dinas Perumahan DKI Jakarta bukanPengadilan Negeri Jakarta Barat dan berdasarkan Pasal 5Penjelasan atas Peraturan Pemerintah No.17 tahun 1963tentang PokokPokok Pelaksanaan Peraturan PemerintahPengganti Undangundang Perumahan yang menyatakan Penguasaan Kepala

sebagai pelunasanhutangnya kepada Penggugat/Terbanding ;Menimbang, bahwa andaikatapun benar quad non tanah milik paraTergugat / Pembanding SHM No. 16 luas 3900 M? sebagai jaminan hutang paraTergugat / Pembanding itupun tidak dengan sendirinya tanah tersebut diserahkankepada Penggugat/Terbanding, sebab lembaga hukum milik beding dilarangdalam sistim hukum pertanahan di Indonesia ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut tanah milik paraTergugat/Pembanding SHM No. 16 luas 3900 M?