PD. BARAMARTA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

Menyatakan permohonan peninjauan kembali kedua dari PemohonPeninjauan Kembali Kedua PD BARAMARTA tidak diterima;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali Kedua membayar biayaperkara pada peninjauan kembali kedua sejumlah Rp2.500.000,00 (duajuta lima ratus ribu Rupiah);Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 2880/B/PK/Pjk/2019Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 18 November 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PD. BARAMARTA;

Putusan Nomor 1928/B/PK/Pjk/2019diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak telahterdapat kekeliruan dalam menilai fakta dan penerapan hukum,sehingga Majelis Hakim Agung membatalkan putusan PengadilanPajak a quo dan mengadili kembali dengan pertimbangan hukumberikut ini karena in casu (a) Bahwa Surat Kontra Memori PeninjauanKembali Nomor 543/DDTCLIT/X/2018, tertanggal 5 Oktober 2018 yangditandatangani oleh Sdr.R.Herjuno Wahyu Adji dan Fakri sebagaipenerima kuasa dari Direktur Utama PD

Baramarta Sdr.TeguhImanullah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor139/275/KEUPD.BM, tanggal 25 September 2018 diperoleh petunjukbahwa Penerima Kuasa Hukum Sdr.R.Herjuno Wahyu Adji dan Fakrimasingmasing berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan PajakNomor KEP173/PP/IKH/2017, tertanggal 6 Mei 2017 danKEP089/PP/IKH/2017, tertanggal 3 Februari 2017 hanya bolehberacara pada Pengadilan Pajak, sedangkan untuk mengajukan SuratKontra Memori Peninjauan Kembali harus tunduk pada Hukum AcaraMahkamah (vide Pasal

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PD. BARAMARTA;

2019Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT111288.15/2013/PP/M.IIIA Tahun 2018, tanggal 24 Mei 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00194/KEB/WP4J.29/2016,tanggal 9 Desember 2016, tentang keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan TahunPajak 2013 Nomor 00005/206/13/732/15 tanggal 29 September 2015, atasnama PD

Baramarta, NPWP 01.719.411.9732.000, beralamat di JalanJenderal Ahmad Yani, KM 39 RT 05 RW O02 Nomor 1, Kelurahan Jawa,Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, sebagaiberikut:Penghasilan Netto Rp30.275.629.043,00Kompensasi kerugian Rp 0,00Penghasilan Kena Pajak Rp30.275.629.043,00PPh Terutang Rp 7.568.907.260,00Kredit Pajak Rp27.173.822.360,00(Rp19.604.915.100,00)Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitanukanPajak yang kurang/(Lebih) bayarkepada Pemohon Peninjauan Kembali

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PD BARAMARTA;

DIREKTUR JENDERAL PAJAK ; PD. BARAMARTA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK ; PD. BARAMARTA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK ; PD. BARAMARTA

Menurut Pemeriksa bahwa berdasarkan Pasal 17 kontrakkerjasama antara PD. Baramarta dengan PT. Dasa Eka JasatamaNo. 002/PD.BMT/V/2002 tanggal 21 Mei 2002, PemeriksaHal. 1 dari 16 hal. Put. No. 188/B/PK/PJK/2007menyimpulkan bahwa PD. Baramarta hanya menerima imbalandalam bentuk bagi hasil dari PT. Dasa Eka Jasatama, sehinggaatas penjualan ekspor bukan merupakan omzet PD. Baramarta,tetapi omzet PT. Dasa Eka Jasatama;b.

Dasa Eka Jasatama;Penjelasan PD. Baramarta :a. PD. Baramarta akan menerima bagi hasil yang dihitung dari labakotor (Penjualan kurang biaya Produksi) atas hasil penjualandengan komposisi 16,75% untuk PD. Baramarta dan 83,25% untukPT. Dasa Eka Jasatama;b. PKP2B tersebut diberikan oleh Pemerintah kepada PD. Baramartadan tidak dapat dialihnkan kepada pihak lain, maka tidak dapatdimanfaatkan oleh pihak lain (PT.

Lap19/WPJ.14/KP.0607/2003 tanggal 24 Desember2003, telah disimpulkan bahwa pendapatan usaha yang diperoleh PD.Baramarta dan diakui sendiri oleh PD. Baramarta bahwa berasal dariFee/Imbalan;Penjelasan PD. Baramarta :Tahun 2002 masih menggunakan Perjanjian Kerjasama semulatanggal 21 Mei 2002 dan Laporan Penelitian No.

Dasa Eka Jasatama diberi hak oleh PD. Baramarta untukmemasarkan semua produk dari usaha pertambangan denganpersetujuan PD. Baramarta;Pasal 15 ayat (1) :Pemasaran hasil produksi batubara sepenuhnya dipegang olehPD. Baramarta;Pasal 15 ayat (2b);PT. Dasa Eka Jasatama diberi hak melakukan penjualan hasilproduksi batubara yang diketahui oleh PD.

Dasa Eka Jasatama atas nama TermohonPeninjauan Kembali (PD. Baramarta) tidak sesuai dengan persyaratantersebut di atas;Bahwa sesuai dengan isi perjanjian Pasal 2 ayat (1) : PT. Dasa EkaJasatama diberi hak oleh PD. Baramarta untuk memasarkan semuaproduk dari usaha pertambangan dengan persetujuan PD. Baramarta;Bahwa dengan demikian penghasilan (bagi hasil) yang diperolehTermohon Peninjauan Kembali adalah dari penjualan/ekspor yangdilakukan oleh PT.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, ; PD. BARAMARTA

PD. BARAMARTA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

Putusan Nomor 176B/PK/Pjk/2018Tahun Pajak 2009 Nomor: 00008/206/09/732/11 tanggal 29 Desember 2011,atas nama: PD Baramarta, NPWP: 01.719.411.9.732.000, beralamat di: JI.Jend.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PD. BARAMARTA;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 15 Maret 2018, oleh Dr. H. Supandi, S.H.

PD. BARAMARTA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

Mengabulkan permohonan' peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali PD BARAMARTA;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put73985/PP/M.IIB/12/2016, tanggal 31 Agustus 2016;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan banding dari Pemohon Banding PD BARAMARTA;1.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PD BARAMARTA

Putusan Nomor 396/B/PK/Pjk/202000005/206/12/732/16 tanggal 29 September 2015, atas nama PD Baramarta,NPWP 01.719.411.9732.000, beralamat di JI. Jend. Anmad Yani Km.39No.1, RT.5, RW.2, Kelurahan Jawa, Kecamatan Martapura, KabupatenBanjar, Kalimantan Selatan, dengan perhitungan sebagai berikut.

Baramarta Nomor 01 Tahun 2011Tentang Peraturan Perusahaan PD.

Baramarta sebagai Tergugat dan Bupati Banjar sebagai TurutTergugat dalam perkara ini jelas terlihat jika Penggugat tidak fokus untukHal. 7 dari 15 hal.Put.Nomor 4 K/Pdt.Sus/2013menentukan pihak mana yang bertanggung jawab atas tuntutan Penggugatapakah Direktur PD.

Baramarta ataukah Bupati Banjar ?

Baramarta dan MengangkatPenggugat sebagai Direktur yang baru pada PD.

Megumi Agung Indonesia;

BARAMARTA nomor: 139/177/OPS-PD.BM, tanggal 04 Juni 2018 Perihal : Laporan penambangan tanpa izin di area PD BARAMARTA kepada Direktorat Jendral Mineral dan Batubara;

BARAMARTA nomor: 779/045/OPS-PD.BM tanggal 28 Pebruari 2017 Perihal: Teguran kepada kegiatan PETI;

BARAMARTA SK 26/Menhut-II/2011 ukuran A3;

BARAMARTA nomor: 139/152/OPSPD.BM, tanggal 25 April 2018 Perihal : Himbauan PenghentianPenambangan Tanpa Izin (PETI) & Manualan kepada Pemilik lahan danPenambang tanpa izin (PETI) & manualan diwilayah PKP2B PDBARAMARTA; 1 (satu) lembar salinan surat PD. BARAMARTA nomor: 139/177/OPSPD.BM, tanggal 04 Juni 2018 Perihal : Laporan penambangan tanpa izin diarea PD BARAMARTA kepada Direktorat Jendral Mineral dan Batubara; 1 (satu) lembar salinan surat PD.

BARAMARTA nomor: 139/152/OPSPD.BM tanggal 25 April 2018 Perihal : Himbauan Penghentian Penambangan TanpaIzin (PETI) & Manualan kepada Pemilik lahan dan Penambang tanpa izin (PETI) &manualan diwilayah PKP2B PD BARAMARTA, 1 (satu) Iembar salinan surat PD.BARAMARTA nomor: 139/177/OPSPD.BM, tanggal 04 Juni 2018 Perihal : Laporanpenambangan tanpa izin di area PD BARAMARTA kepada Direktorat Jendral Mineraldan Batubara, 1 (satu) lembar salinan surat PD.

AGUS SUDARWANTO sebagai Direktur Operasional pada perusahaan PT.Megumi Agung Indonesia, 1 (Satu) lembar salinan surat PD. BARAMARTA nomor:139/152/OPSPD.BM tanggal 25 April 2018 Perihal : Himbauan PenghentianPenambangan Tanpa Izin (PETI) & Manualan kepada Pemilik lahan dan Penambangtanpa izin (PETI) & manualan diwilayah PKP2B PD BARAMARTA, 1 (satu) lembarsalinan surat PD.

BARAMARTA nomor: 139/177/OPSPD.BM, tanggal 04 Juni 2018 Perihal : Laporan penambangan tanpa izin diarea PD BARAMARTA kepada Direktorat Jendral Mineral dan Batubara; 1 (Satu) lembar salinan surat PD. BARAMARTA nomor: 779/009/OPSPD.BM tanggal 14 Januari 2019 Perihal : Penghentian kegiatanpenambangan kepada pemilik lahan jembatan dan penambang tanpa izin; 1 (satu) lembar salinan surat PD.

BARAMARTA nomor: 779/045/OPSPD.BM tanggal 28 Pebruari 2017 Perihal: Teguran kepada kegiatan PETI; 1 (satu) lembar salinan surat PD.

PD.

PD. BARAMARTA untuk pengerjaan tambang batubara di DesaRantau Nangka, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Banjar sedangmelakukan penambangan dan ketika melakukan kegiatan penambangantibatiba datang Terdakwa dan Terdakwa Il bersamasama dengan Sadr.SUPIAN SURI Als UPI (melarikan diri) dan Sdr. H. BAHRUDIN Als H.UDIN (melarikan diri) datang ke lokasi tambang dan menghentikankegiatan penambangan PT. PRIMA MULTI TRADA yang saat dikerjakanoleh PT.

Baramarta, yang untuk kepentingan operasionalPD. Baramarta tersebut membuat suatu kontrak kerja dengan PT.Prima Multi Trada (sub kontrak PD. Baramarta) yang untukselanjutnya PT. Prima Multi Trada tersebut membuat kontrak kerjalebih lanjut dengan PT.

Prima Multi Trada terkait dampaklingkungan timbul yang mencemari areal sekitar tambang; Bahwa benar pemegang konsesi PKP2B (Perjanjian KaryaPengusahaan Pertambangan Batubara atau sekarang dikenaldengan IUP (lzin Usaha Pertambangan) pada lokasi tambangdimaksud dalam perkara a quo adalah PD. Baramarta, yang untukkepentingan operasional PD. Baramarta tersebut membuat suatukontrak kerja dengan PT. Prima Multi Trada (sub kontrak PD.Baramarta) yang untuk selanjutnya PT.

Baramarta merupakan pihak pemegangkonsesi PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubaraatau sekarang dikenal dengan IUP (Ilzin Usaha Pertambangan) pada lokasitambang dimaksud yang notabene tidak memiliki persoalan hak atas tanahdengan pemegang hak. untuk selanjutnya dengan kekuasaannya tersebuttelah membuat suatu kontrak kerja dengan pihak PT. Prima Multi Trada (subkontrak PD. Baramarta) yang untuk selanjutnya PT.

., dan telah diperbaiki dalam PemeriksaanPersiapan tanggal 2 Maret dalam perkara antara:PERUSAHAAN DAERAH (PD) BARAMARTA yangdalam hal ini diwakili oleh TEGUH IMANULLAH, S.E.berdasarkan Keputusan Bupati Banjar No. 635 Tahun2016 Tentang Pemberhentian Direktur Utama danDirektur Umum serta Pengangkatan Direktur UtamaPerusahaan Daerah Baramarta Kabupaten Banjaryang berkedudukan di Martapura Kalimantan SelatanJalan Jenderal A.

Yani KM 39 No.1 RT.5 RW.2Kelurahan Jawa Kecamatan Martapura KabupatenBanjar Kalimantan Selatan;Warga Negara Indonesia, yang bertempattinggal diJalan Pinus Rahayu Blok No.58 RT.019 SungaiParing, Martapura, Kabupaten Banjar, KalimantanSelatan, Pekerjaan Direktur PD Baramarta;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:01/SKK/PTUN/SNS/2020 tertanggal 22 Januari 2020dan Nomor 02/SKK/PTUN/SNS/2020 tertanggal 18Juni 2020 memberikan kuasa kepada :Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 19/G/TF/2020/PTUNJKTaL

.153.509.063.678,00;setujubahwa koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp. 153.509.063.678,00 tersebut berasal daririncian sebagai berikut :Peredaran Usaha menurut TerbandingPeredaran Usaha menurut Pemohon BandingKoreksi Peredaran UsahaRp. 883.369.445.864,00Rp. 729.860.382.186,00Rp. 153.509.063.678,00;bahwa koreksi Terbanding dikarenakan menurut Terbanding selama tahun 2008 PemohonBanding telah melakukan penjualan/ekspor batubara sebesar 1.454.490 MT, batubara yangdiyual tersebut berasal dari pembelian dari PD

Baramarta sebesar 1.318.000 MT dan dari PTTanjung Alam Raya sebesar 136.490 MT;bahwa pada saat pemeriksaan Pemohon Banding menyampaikan data berupa ShippingReport dan Laporan Peredaran Usaha dimana berdasarkan Shipping Report dan LaporanUsaha Terbanding Penjualan Batubara menurut Pemohon Banding adalah sebesar 1.143.096MT;bahwa jumlah penjualan batubara menurut Terbanding sebesar 1.454.490 MT tersebutdiperoleh Terbanding berdasarkan hasil konfirmasi Surat Keterangan Asal Barang yangdikeluarkan oleh

ada royalty yang dibayar ke Pemerintah Daerah;bahwa bebanbeban retribusi yang dimaksud adalah retribusi pemeliharaan jalan, yaitu jalandari tempat produksi menuju pelabuhan, yang seharusnya adalah termasuk kelompok bebanpenjualan tetapi Pemohon Banding salah mengklasifikasikan sehingga dicatat dalam AkunRoyalty Pemerintah Daerah pada kelompok HPP;bahwa beban penjualan (retribusi pemeliharaan jalan) adalah merupakan beban PemohonBanding, dan tidak termasuk dalam Pasal 10 perjanjian dengan pihak PD

Baramarta;bahwa pengeluaran biayabiaya tersebut didukung dengan buktibukti yang sah sehubungandengan kegiatan usaha Perusahaan yaitu dalam rangka mendapatkan, menagih danmemelihara penghasilan, dan berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU PPh pengeluaran tersebutdapat dibebankan secara fiskal;bahwa dari pemeriksaan Majelis atas Laporan Pemeriksan Pajak Nomor : LAP227/WPJ.04/KP.1100/3.2/2010 tanggal 1 September 2010 diketahui bahwa koreksi atasRoyalty Pemermntah Daerah sebesar Rp. 8.210.653.345,00 disebabkan

dalam proses keberatan Pemohon Banding tidak menyampaikan dokumenpendukung yang memadai (seperti voucher, faktur bukti pembayaran dan lainlain) terkaitdengan pengeluaran biaya Royalti Pemerintah Pusat, sehingga Tim Peneliti tidak dapatmelakukan trasir dari pencatatan G/L ke Support Document;bahwa setelah Pemohon Banding meneliti kembali beban dalam akun tersebut, walaupunbeban tersebut dalam kenyataan adalah ditanggung oleh Pemohon Banding, tetapi denganmempertimbangkan Pasal 10 perjanjian dengan PD

Tim.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur telan membaca gugatan padaperkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Nomor 406/Pdt.G/2020/PN.Jkt, Tim.antara:PERUSAHAAN DAERAH (PD) BARAMARTA, dengan Pendirian dan StatusPendirian Perusahaan Daerah berdasarkan Peraturan DaerahKabupaten Banjar Nomor 19 tahun 1998 Tentang PendirianPerusahaan Daerah Baramarta Kabupaten Daerah Tingkat IIBanjar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DaerahKabupaten Banjar Nomor

., M.Kn;

Baramarta Seluas 1.109,62 Ha (Seribu Seraus Sembilan dan enam puluh dua perseratus hektare) Pada Kawasan Hutan Lindung, Kawasan Hutan Produksi Terbatas, dan Kawasan Hutan Provinsi Tetap di Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 10 Mei 2022;

fotocopy legalisir Addendum Perjanjian Kerjasama Jasa Pemindahan Tanah Penutup dan Pengangkutan Batubara Nomor 005/PD.BM/2020 03/SPKWAB-PD.BM/02/2020 tanggal 7 Januari 2021;

Baramarta dengan PT. Wahyu Sinar Utama Nomor 010/PD.BM/2020 005/SPKWAB-PD.BM/04/2020 tanggal 30 April 2020.

PA.Mtp.BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama di Martapura yang memeriksa danmengadili perkara perdata cerai gugat pada tingkatpertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkaranya:PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam,pendidikan Madrasah Aliah, pekerjaan tidak ada,bertempat tinggal di ; Kabupaten Banjar,selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;MELAWANTERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikanSMA, pekerjaan Karyawan PD

Baramarta,bertempat tinggal, Kabupaten Banjar, sebagaiTERGUGAT ;Pengadilan Agama tersebut ;Telah mempelajari berkas perkara ;Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dansaksi saksi di persidangan ;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat berdasarkan suratgugatannya tertanggal 19 Maret 2010 yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama MartapuraNomor : 138/Pdt.G/2010/PA.Mtp. telah mengajukan halhal sebagai berikut1.

., M.Kn;

Baramarta Seluas 1.109,62 Ha (Seribu Seraus Sembilan dan enam puluh dua perseratus hektare) Pada Kawasan Hutan Lindung, Kawasan Hutan Produksi Terbatas, dan Kawasan Hutan Provinsi Tetap di Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 10 Mei 2022;

fotocopy legalisir Addendum Perjanjian Kerjasama Jasa Pemindahan Tanah Penutup dan Pengangkutan Batubara Nomor 005/PD.BM/2020 03/SPKWAB-PD.BM/02/2020 tanggal 7 Januari 2021;

Baramarta dengan PT. Wahyu Sinar Utama Nomor 010/PD.BM/2020 005/SPKWAB-PD.BM/04/2020 tanggal 30 April 2020.