Ditemukan 27 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
75
Upload : 15-07-2020
Putusan PT DENPASAR Nomor 75/PDT/2020/PT.DPS I MADE SUARTAWAN,
melawan
GUSTI AYU KETUT SUCIATI,
159 — 61
159 — 61
Putus : 21-08-2008 — Upload : 07-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 347 K/TUN/2007 Tanggal 21 Agustus 2008 — I NYOMAN POGOG,; I KETUT SUWENA, ; I MADE RETI, ; I NYOMAN SUDARMA, ;; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DENPASAR
51 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
51 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tergugat dan belum pernah juga menjual tanahnyakepada Pihak Ill dan para Penggugat mengetahui Pihak Ill memiliki SHM yangmenunjuk bagianbagian tanah warisannya adalah setelah diperlihatkan suratkeberatan oleh Pihak Tergugat sehingga Para Penggugat mengajukan surattertanggal 8 Desember 2005 tersebut ;Bahwa Ketut Wisna sebagai pemegang SHM. yang menunjuk obyekkonversi seluas 2.300 M2 yang menyatakan telah membeli bagian dari tanahsengketa dari Ni Supleg' sebagai Tergugat dalam perkaraNo.7/PN.Dps/Pdt
/75.
Bahwa dalam posita angka 5baris 7, Para Penggugat sudah mengetahui sendiri akan jawaban suratnyatertanggal 3 Desember 2005, Nomor Ag. : 01/KXII/2005 dan mengetahuikapan kepentingannya mulai dirugikan yaitu dimana Para Penggugatmendalilkan Bahwa Ketut Wisna sebagai pemegang SHM yang menunjukobyek Konversi seluas 2.300 M2 yang menyatakan telah membeli bagiandari tanah sengketa dari Ni Supleg sebagai Tergugat dalam perkaraNo.7/PN.Dps/Pdt/75 yo.
No. 347 K/TUN/ 2007ada Berita Acara Pencabutan Sitanya sehingga dapat dibuktikan bahwapenerbitan SHM atas nama Ketut Wisna adalah cacat hukum ;Demikian pula halnya Pemegang SHM atas nama Made Saplug dinyatakanmembeli tanah sengketa seluas 6.100 M2 dan Wayan Geriya yang terbuktiberstatus kawin nyeburin ;Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Denpasar atas perkaraNo.7/PN.DPS/PDT/75 tanggal 26 Juli 1975 (vide Tergugat Il Intervensi angkaVide T.ll1), telah diajukan Banding pada Pengadilan Tinggi Denpasar,terhadap
Yang diputuskan pada hariSenin tanggal 19 Juli 1976 dimana pihak Penggugat/Terbanding (dalam halini Wayan Ngetis orang tua Para Penggugat) terhadap putusan PengadilanTinggi Denpasar tersebut tidak mengajukan upaya hukum Kasasi danterhadap putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut telah mempunyaikekuatan hukum tetap sejak tanggal 16 Oktober 1976 (Vide TLIl.2) yangdalam hal ini membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 26Juli 1975 No.7/PN.Dps/Pdt/75 ;Maka berdasarkan hal tersebut di
Register : 02-06-2017 — Putus : 05-12-2017 — Upload : 30-04-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 142/Pdt.G/2017/PN Pbr Tanggal 5 Desember 2017 — Ir. ISHAK HASAN VS KANTOR WILAYAH DINAS PEKERJAAN UMUM TINGKAT I PROVINSI RIAU, Dkk
117 — 13
117 — 13
terhadap dalilgugatan Penggugat secara jelas yang akan dimintakan kepadaMajelis Hakim untuk dinyatakan melawan hukum;Bahwa terdapat beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikHalaman 21 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 142/Pdt.G/2017/PN PbrIndonesia yang membahas mengenai suatu gugatan dimanaPenggugat tidak menyebutkan/mengetahui dengan Jjelas letak, batasobyek perkara, maka gugatan tidak dapat diterima, yaitu:Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 April1979 Nomor 1149 K/Pdt
/75, intinya berisi dalam suatu gugatanPenggugat tidak menyebutkan dengan jelas letak, batas obyeksengketa, maka gugatan tidak dapat diterima;Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 9 Juli1973 No. 1391 K/Sip/1975 No. 81 K/Sip/1975 yang menyatakankhusus gugatan mengenai tanah seharusnya menyebutkan denganjelas letak tanah, batasbatas dan ukuran tanah;Bahwa karena tidak jelas dan kabur Gugatan dari Penggugat tentangobyek sengketa maka sesuai dengan Yurisprudensi MahkamahAgung tersebut
Bahwa terdapat beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia yang membahas mengenai suatu gugatan dimana Penggugattidak menyebutkan/mengetahui dengan jelas letak, batas obyek perkara,maka gugatan tidak dapat diterima, yaitu:Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 April1979 Nomor 1149 K/Pdt/75, intinya berisi dalam suatu gugatanPenggugat tidak menyebutkan dengan jelas letak, batas obyek sengketa,maka gugatan tidak dapat diterima;Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia
Register : 02-06-2020 — Putus : 04-11-2020 — Upload : 20-11-2020
Putusan PN BENGKALIS Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Bls Tanggal 4 Nopember 2020 — Penggugat:
ANTON DWINUGROHO
Tergugat:
1.Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati
2.Pemerintah RI Cq Kementrian Keuangan RI Cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, DJKN, Cq. Kantor Wilayah DJKN Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang, KPKNL, Dumai
3.JUWITA, Pemegang Lelang, Pembeli
93 — 27
ANTON DWINUGROHO
Tergugat:
1.Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati
2.Pemerintah RI Cq Kementrian Keuangan RI Cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, DJKN, Cq. Kantor Wilayah DJKN Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang, KPKNL, Dumai
3.JUWITA, Pemegang Lelang, Pembeli
93 — 27
Bahwa terdapat beberapa yurisprudensi Mahkmah Agung RepublikIndonesia yang membahas mengenai suatau gugatan dimanaPenggugat tidak menyebutkan/mengetahui dengan jelas letak, batasobjek perakra, maka gugatan tidak dapat diterima yaitu: Yurisprudesi Mahkmah Agung Republik Indonesia tanggal17 April 1979 Nomor 1149 K/Pdt/75 intinya berisi dalam suatugugatan Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas letak, batasobjek sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima; Yurisprudensi Mahkmah Agung Republik Indonesia
tanah yang diperkarakan olehPenggugat; Bahwa Penggugat dalam Gugatannya tidak menyebutkan suratsuratsecara tegas yang akan dimintakan kepada Mejelis Hakim untuk dinyatakanmelawan hukum; Bahwa terdapat beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia yang membahas mengenai suatu gugatan dimana Penggugat tidakmenyebutkan/mengetahui dengan jelas letak, batas objek perkara, makagugatan tidak dapat diterima yaitu: Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17April 1979 Nomor 1149 K/Pdt
/75, intinya berisi dalam suatu gugatanPenggugat tidak menyebutkan dengan jelas, letak, batas objek sengketa,maka gugatan tidak dapat diterima; Yurisprudensi Mahkmah Agung Republik Indonesia tanggal 9 Juli1973 Nomor 1391 K/Sip/1975 yang menyatakan khusus gugatanmengenai tanah seharusnya menyebutkan dengan Jelas letak tanah, batasbatas dan ukuran tanah;Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat II tersebut Penggugatmenanggapinya dalam Repliknya dengan dalil sebagai berikut: Bahwa Penggugat menolak
Register : 20-03-2018 — Putus : 05-06-2018 — Upload : 07-08-2018
Putusan PT PEKANBARU Nomor 56/PDT/2018/PT PBR Tanggal 5 Juni 2018 — Ir. Ishak Hasan,(PENGGUGAT)
Lawan
Kantor Wilayah Dinas Pekerjaan Umum Tingkat I Provinsi Riau, Dkk (Par Tergugat)
55 — 15
55 — 15
Bahwa terdapat beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia yang membahas mengenai suatu gugatan dimanaPenggugat tidak menyebutkan/mengetahui dengan jelas letak, batasobyek perkara, maka gugatan tidak dapat diterima, yaitu:Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 April1979 Nomor 1149 K/Pdt/75, intinya berisi dalam suatu gugatanPenggugat tidak menyebutkan dengan jelas letak, batas obyeksengketa, maka gugatan tidak dapat diterima;Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia
Register : 26-10-2021 — Putus : 09-02-2022 — Upload : 22-02-2022
Putusan PN SOE Nomor -47/Pdt.G/2021/PN Soe Tanggal 9 Februari 2022 — -1LAZARUS FAOT, SH
-2.JEMI MARSAEL FAOT, SH
-3.LAMBERTUS FAOT
LAWAN
-1.BERNABAS NUBAN
-2.BERNADUS TALAN
-3.STEFANUS TALAN
-4.YULIANUS PINIS
-5.FIDELIS CHEN
165 — 103
165 — 103
Bahwa"terbukti dalam surat gugatan Penggugat tidak merinci berapa luas sertabatasbatas tanah yang diakui Penggugat sebagai miliknya itu yangsecara nyata dikuasai oleh masingmasing Tergugat: bahwaberdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka gugatan Penggugattidak dapat diterima, adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak,Bahwa gugatan yang tidak menyebutkan obyek tanah sengketayang jelas maka sesuai dengan Yurisprudensi Putusan MahkamahAgung Republik Indonesia tanggal 17 April 1979 Nomor 1149 K/Pdt
/75,intinya berisi dalam suatu gugatan Penggugat tidak menyebutkandengan jelas letak, batas obyek sengketa maka gugatan tidak dapatditerima.
Putus : 31-07-2012 — Upload : 12-09-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 587 K/Pdt/2012 Tanggal 31 Juli 2012 — H. SIRAJUDDIN, vs MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, dkk
45 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
45 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal17 April 1979 Nomor 1149 K/Pdt/75, intinya berisi dalam suatugugatan, Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas letak, batasobyek sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima :e Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesiatanggal 9 Juli 1973 No. 1391 K/Sip/1975 No.81 K/Sip/1975 yangmenyatakan khusus gugatan mengenai tanah seharusnyamenyebutkan dengan jelas letak tanah, batasbatas dan ukurantanah ;e Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung
Putus : 30-04-2015 — Upload : 11-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 216 K/Pdt/2015 Tanggal 30 April 2015 — PEMERINTAH R.I. Cq. MENTERI PADA KEMENTERIAN
PENDlDIKAN NASIONAL R.I. vs Tn. WAHIDIN
53 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
53 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
halaman 3 angka 8tidak mengetahui letak obyek tanah yang diklaim miliknya;3) Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 2 angka 1dan 2 telah menyatakan batasbatas tanah milik Penggugat yaituHak Milik Nomor 5500 yang telah dipecah menjadi Hak MilikNomor 6790 sampai dengan Nomor 6798 namun Penggugatsendiri tidak menyebutkan secara tegas batasbatas tanah milikTergugat II dan III yang diperkarakan oleh Penggugat;4) Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesiatanggal 17 April 1979 Nomor 1149 K/Pdt
/75, intinya berisi dalamsuatu gugatan Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas letak,batas obyek sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima;Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesiatanggal 9 Juli 1973 Nomor 1391 K/Sip/1975 Nomor 81 K/Sip/1975yang menyatakan khusus gugatan mengenai tanah seharusnyamenyebutkan dengan jelas letak tanah, batasbatas dan ukurantanah;Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 1391 K/Sip/1975 tanggal 26 April 1979 dalam perkaraFlistis Ussu Janis
Register : 10-12-2014 — Putus : 26-02-2015 — Upload : 02-03-2015
Putusan PT MEDAN Nomor 400/PDT/2014/PT MDN Tanggal 26 Februari 2015 — Pembanding : Kliwon dkk -
Terbanding : Andi Musa Hasyim dkk
68 — 112
68 — 112
Bahwa terdapat beberapa Yurisprudensi dari Mahkamah Agung Republik Indonesiayang mengatur bahwa gugatan tidak dapat diterima apabila gugatan tidak menyebutkansecara jelas letak dan batas dari suatu objek gugatan, antara lain :Q Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 April 1979Nomor 1149.K/Pdt/75, intinya berisi dalam suatu gugatan Penggugat tidakmenyebutkan dengan jelas letak, batas obyek sengketa, maka gugatan tidak dapatditerima ;1 Yurisprudensi MahkamahAgung Republik Indonesia
Register : 22-11-2016 — Putus : 01-02-2017 — Upload : 02-03-2017
Putusan PT PEKANBARU Nomor 168/PDT/2016/PT PBR Tanggal 1 Februari 2017 — Hj. LAILATUL KAFTIAH,Dkk Sebagai PENGGUGAT
Lawan
H. SULAIMAN ADNAN,Dkk Sebagai TERGUGAT
76 — 60
76 — 60
Bahwa terdapat beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesiayang membahas mengenai suatu gugatan dimana Penggugat tidakmenyebutkan / mengetahui dengan jelas letak batas objek perkara, makagugatan tidak dapat diterima yaitu : Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 April 1979Nomor :1149 K/Pdt/75, intinya berisi dalam suatu gugatan Penggugat tidakmenyebutkan dengan jelas letak, batas objek sengketa, maka gugatan tidakdapat diterima ; Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik
Putus : 23-12-2014 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1866 K/Pdt/2014 Tanggal 23 Desember 2014 — KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL cq. UNIVERSITAS RIAU PROVINSI RIAU, DKK VS NAOMI Br. SINAGA, DKK
64 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
64 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
sebagai miliknya;Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan suratsurat Turut Tergugat secara jelas yang akan dimintakan kepada MajelisHakim untuk dinyatakan melawan hukum;Bahwa terdapat beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia yang membahas mengenai suatu gugatan dimana Penggugattidak menyebutkan/mengetahui dengan jelas letak, batas objek perkara,maka gugatan tidak dapat diterima, yaitu: Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 April1979, Nomor 1149 K/Pdt
/75, intinya berisi dalam suatu gugatanPenggugat tidak menyebutkan dengan jelas letak, batas objek sengketa,maka gugatan tidak dapat diterima; Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 9 Juli1973, Nomor 1391 K/Sip/1975, Nomor 81 K/Sip/1975 yang menyatakankhusus gugatan mengenai tanah seharusnya menyebutkan denganjelas letak tanah, batasbatas dan ukuran tanah; Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1391K/Sip/1975, tanggal 26 April 1979 dalam perkara Flistis Ussu Janismelawan
Putus : 13-05-2014 — Upload : 29-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 508 K/Pdt/2013 Tanggal 13 Mei 2014 — PT KRISTAL KENCANA ABADI Melawan PT INTI PALM SUMATERA, DKK
98 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
98 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17April 1979 Nomor 1149 K/Pdt/75, intinya berisi dalam suatu gugatanPenggugat tidak menyebutkan dengan jelas letak, batas objeksengketa, maka gugatan tidak dapat diterima;Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 9Juli 1973 Nomor 1391 K/Sip/1975 Nomor 81 K/Sip/1975 yangmenyatakan khusus gugatan mengenai tanah seharusnya menyebutkandengan jelas letak tanah, batasbatas dan ukuran tanah;Hal. 26 dari 47 hal.
Putus : 19-09-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1450 K/Pdt/2017 Tanggal 19 September 2017 — SARNUBY
VS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU, DKK
54 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
54 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa menurut Pasal 10 Rv dan Yurisprudensi Mahkamah AgungRepublik Indonesia tanggal 17 April 1979 Nomor 1149 K/Pdt/75,Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 26 April1979, Nomor 1391 K/Sip/1975 seharusnya untuk gugatan yang objeksengketanya tanah yang merupakan barang tidak bergerak/tetap, makaPara Penggugat harus menyebutkan secara lengkap, jelas, dan tegas diJalan apa ?, Nomor berapa ?, RT berapa ?, RW berapa ?, Desa/Kelurahan Apa ?, Kecamatan apa ?
Putus : 13-10-2016 — Upload : 23-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1540 K/Pdt/2016 Tanggal 13 Oktober 2016 — I. SAPAR, LEGIMIN, NGADIMIN, TRESNO, MARNO, MARLAN, MUSLIK, NGADI, TRIMO, PONIMIN, SAMIAN, PAIMIN, IDRIS, RATNO, MARMO, TEJO, II. SUDARMAN, dkk. VS DIREKTUR UTAMA PTPN IV (PERSERO), dkk. dan MUHARI SUTONO, dkk.
98 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
98 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
yangdiklaim milik Para Penggugat, namun dalam gugatan tersebut, ParaPenggugat tidak menyebutkan secara tegas batasbatas tanah manamilik Tergugat yang diperkarakan oleh Para Penggugat:;d.Bahwa terdapat beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia yang membahas mengenai suatu gugatan dimanaPenggugat tidak menyebutkan/mengetahui dengan jelas letak, batasobjek perkara, maka gugatan tidak dapat diterirna, yaitu: Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17April 1979 Nomor 1149 K/Pdt
/75, intinya berisi dalam suatugugatan Penggugat tidak menyebutkan dengan Jjelas letak, batasobjek sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima; Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 9 Juli1973 Nomor 1391 K/Sip/1975 Nomor 81 K/Sip/1975 yangmenyatakan khusus gugatan mengenai tanah seharusnyamenyebutkan dengan jelas letak tanah, batasbatas dan ukurantanah; Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1391K/Sip/1975 tanggal 26 April 1979 dalam perkara Flistis Ussu Janismelawan
Register : 23-03-2017 — Putus : 11-09-2017 — Upload : 13-09-2017
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 13/G/2017/PTUN.PBR Tanggal 11 September 2017 — RUSLAN SAN MUNAWAR, DKK MELAWAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ROKAN HILIR, BUPATI ROKAN HILIR/PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
92 — 33
92 — 33
Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17April 1979 No 1149 K/Pdt/75. Intinya bahwa berisi dalam suatugugatan penggugat tidak menyebutkan dengan jelas letak batasobjek sengketa maka gugatan tidak dapat diterima.d.
Register : 30-09-2020 — Putus : 18-08-2020 — Upload : 15-09-2021
Putusan PN SOE Nomor -42/Pdt.G/2020/PN Soe Tanggal 18 Agustus 2020 — -Henderina Nakamnanu
-THOFILUS NAKAMNANU
132 — 134
132 — 134
"terbuktidalam surat gugatan Penggugat tidak merinci berapa luas serta batasbatas tanah yang diakui Penggugat sebagai miliknya itu yang secaranyata dikuasai oleh masingmasing Tergugat; bahwa berdasarkan faktahukum tersebut diatas, maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima,adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak;Bahwa gugatan yang tidak menyebutkan obyek tanah sengketa yangjelas maka sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia tanggal 17 April 1979 Nomor 1149 K/Pdt
/75, intinyaHalaman 34 dari 63 Putusan Nomor 42/Pat.G/2020/PN Soeberisi dalam suatu gugatan Penggugat tidak menyebutkan dengan jelasletak, batas obyek sengketa maka gugatan tidak dapat diterima.
Register : 22-11-2016 — Putus : 01-02-2017 — Upload : 02-03-2017
Putusan PT PEKANBARU Nomor 167/PDT/2016/PT PBR Tanggal 1 Februari 2017 — Hj. LAILATUL KAFTIAH, Dkk Sebagai PENGGUGAT
Lawan
Dra. ANDARINI, Dkk Sebagai TERGUGAT
99 — 54
99 — 54
Bahwa terdapat beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesiayang membahas mengenai suatu gugatan dimana Penggugat tidakmenyebautkan /mengetahui dengan jelas letak batas objek perkara, makagugatan tidak dapat diterima yaitu : Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 April 1979Nomor :1149 K/Pdt/75, intinya berisi dalam suatu gugatan Penggugat tidakmenyebutkan dengan jelas letak batas objek sengketa, maka gugatan tidakdapat diterima ; Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik
Register : 07-05-2018 — Putus : 06-11-2018 — Upload : 05-03-2019
Putusan PN SOE Nomor -13/Pdt.G/2018/PN.Soe Tanggal 6 Nopember 2018 — -CHRISTOFORUS BAMBANG SIANTATO, (PENGGUGAT)
-HJ.MUHAMAD ILHAM KAUSE, (TERGUGAT I)
-DHOFAR, Als DO, (TERGUGAT II)
-JESAYA DONUARTA, Als JES DONUATA, (TERGUGAT, III)
108 — 45
108 — 45
Bahwa gugatan yang tidak menyebutkan obyek tanah sengketa yang jelasmaka sesuai dengan Yuris Prodensi Putusan Mahkama Agung RepublikIndonesia tanggal 17 April 1979 Nomor 1149 K/Pdt/75, intinya berisi dalamsuatu gugatan Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas letak, batas obyeksengketa maka gugatan tidak dapat diterima.
Register : 03-03-2015 — Putus : 26-08-2015 — Upload : 23-03-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 49/Pdt.G/2015/PN Pbr Tanggal 26 Agustus 2015 — Sarnuby, Dk Vs Universitas Islam Riau, Dkk
74 — 25
74 — 25
Sangat tidak masukakal;Bahwa menurut Pasal 10 Rv dan Yurisprudensi Mahkamah AgungRepublik Indonesia tanggal 17 April 1979 Nomor 1149 K/Pdt/75,Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 26April 1979, Nomor 1391 K/Sip/1975 seharusnya untuk gugatanHal 15 dari 70 Hal. Putusan No : 49/PDT.G/2015/PN.PBRyang objek sengketanya tanah yang merupakan barang tidakbergerak/tetap, maka Para Penggugat harus menyebutkan secaralengkap, jelas, dan tegas di Jalan apa ?, Nomor berapa ?, RTberapa ?
Register : 07-12-2020 — Putus : 24-05-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 226/G/2020/PTUN-JKT Tanggal 24 Mei 2021 — - PENGGUGAT : Nyonya PIYOL binti H. PIOK, DKK;
- TERGUGAT : Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat;
- INTERVENSI : PT. Antilope Madju Puri Indah
409 — 261
409 — 261
Bahwa dengan gugatan Penggugat Kabur/tidak jelas maka mohonkepada Majelis Hakim yang terhormat agar memeriksa dalilTergugat Ill dengan memutus menolak gugatan Penggugatseluruhnya atau setidaktidaknya gugatan Penggugat tidakditerima;Bahwa YurisprudensiMahkamah Agung Republik Indonesiatanggal 17 April 1979 Nomor 1149 K/Pdt/75, intinya berisi dalamsuatu gugatan Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas letak,batas obyek sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima;Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik