Ditemukan 144381 data
Urut Berdasarkan
Putus : 16-09-2008 — Upload : 11-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 203K/TUN/2008 Tanggal 16 September 2008 — MUHAMMAD TAUFIQ, S.Pd ; BUPATI BANYUMAS
161 — 110 — Berkekuatan Hukum Tetap
161 — 110 — Berkekuatan Hukum Tetap
Negeri Sipil atas nama Sdr.
;Bahwa Surat Keputusan Bupati Banyumas (Tergugat) tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas namaPenggugat tersebut di atas, diterima oleh Penggugat pada tanggal 29 Maret2007 di Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Banyumas diPurwokerto sehingga masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimanadimaksud Pasal 55 UndangUndang No. 5 Tahun 1986 ;Bahwa atas Surat Keputusan Bupati Banyumas (Tergugat) tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri
Surat Keputusan Bupati Banyumas (Tergugat) tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atasnama Penggugat, ternyata dalam konsideran keputusannya, adalah hanyamempertimbangkan tentang besarnya ancaman hukuman penjara Pasal 294Hal. 2 dari 7 hal.
;Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan BupatiBanyumas No. 888/044/2007 tanggal 24 Maret 2007 tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Sadr.Muhammad Taufig, S.Pd.
Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat telah banyak jasajasanya kepadaPemerintah selama mengabdi sebagai Pegawai Negeri Sipil kepadaPemerintah sebagaimana suratsurat bukti yang telah diajukan olehHal. 5 dari 7 hal. Put.
Putus : 27-09-2010 — Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 818 K/Pid/2009 Tanggal 27 September 2010 — JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MATARAM ; NAFSIAH, JUMAENAH ALS MAK TANRI,DKK
135 — 106 — Berkekuatan Hukum Tetap
135 — 106 — Berkekuatan Hukum Tetap
Selanjutnya NYONYA WIDYASTUTY WENASbermaksud mensertifikatkan tanahtanahnya itu dengan cara mengajukanpermohonan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten LombokBarat, dan untuk itu pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2006 Kepala KantorBPN Kabupaten Lombok Barat memberi tugas untuk melakukan pengukurantanah yang dimintakan sertifikat tersebut kepada Made Lenen Pegawai Negeri(Staf Kantor BPN Kab Lombok Barat) yang diangkat sebagai Pegawaiberdasarkan Surat Keputusan Mendagri No.SK.816.313.2322
RAJAK terbukti bersalan melakukan tindak pidana "Secara bersamasama Melawan Pegawai Negeri/pejabat yang melaksanakan tugas yangsah," sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 212 jo pasal 214 ayat(1) KUH Pidana;Menjatuhnkan pidana oleh karenanya kepada para Terdakwa tersebutdengan pidana penjara masingmasing selama 10 (Ssepuluh) bulan dikurangiselama para Terdakwa ditahan ;Memerintahkan supaya para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan NegaraMataram ;Menyatakan barang bukti berupa : 10 (sepuluh) lembar
No. 818 K/Pid/2009Bahwa duduk perkara atau permasalahan yang pokok dalam kasus iniadalah : kedatangan atau keberadaan saksi (korban) yang bemama MADELENEN selaku Pegawai Negeri dengan pangkat Penata Muda (lll/a)NIP.010172176 Staf pada Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan yangmendapat surat perintah tugas Nomor : 5715, 5716, 5717, 5718, 5719, 5720,5721, 5722, dan 5724 tanggal 29 November 2006, yang ditanda tangani oleh"Penanggung jawab PekerjaanPekerjaan Lain Dalam PelaksanaanPengukuran dan Pemetaan
Register : 28-11-2011 — Putus : 22-12-2011 — Upload : 27-12-2011
Putusan PTA PALU Nomor 23/Pdt.G/2011/PTA.Pal Tanggal 22 Desember 2011 — PENGGUGAT & TERGUGAT
103 — 27
103 — 27
Register : 23-12-2014 — Putus : 21-01-2015 — Upload : 31-03-2015
Putusan PN PATI Nomor 266/Pid.B/2014/PN Pti Tanggal 21 Januari 2015 — SUPATMI binti SUJONO
118 — 38
118 — 38
Menyatakan Terdakwa Supatmi binti Sujono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penghinaan terhadap pegawai negeri pada waktu menjalankan pekerjannya dengan sahsebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;3.
Menyatakan terdakwa SUPATMI binti SUJONO bersalah melakukan tindak pidanapenghinaan terhadap pegawai negeri pada waktu menjalankan pekerjaan dengan sahsebagaimana diatur dalam Pasal 316 KUHP;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPATMI binti SUJONO dengan pidanapenjara selama 4 (empat) bulan;3.
Pati atau di tempat lain setidaktidaknya masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati, telah melakukanpenghinaan terhadap seorang pegawai negeri pada waktu atau sebab menjalankanpekerjannya dengan syah dengan cara sebagai berikut :e Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 September 2014 sekitar jam 09.00 WIBwib bertempat di rumah terdakwa SUPATMI binti SUJONO turut Dk.Bertek Rt. OI/III Ds. Dadirejo Kec. Margorejo Kab.
negeri pada waktu atau sebabmenjalankan pekerjannya dengan sah;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penghinaan adalah menyerangkehormatan dan nama baik seseorang serta berakibat bagi yang diserang biasanyamenjadi malu;Menimbang, bahwa undangundang tidak memberikan definisi apa yangdimaksud dengan ambtenaar (pegawai negeri, pemangku jabatan negeri).
Lebih lanjutdisebutkan kepala desa dan para pegawainya dan sebagainya itu masuk dalampengertian ~ambtenaar(pegawai negeri) karena memenuhi pengertian dariyurisprudensi diatas (R soesilo dalam buku Kitab UndangUndng Hukum Pidana(KUHP) serta komentarkomentarnya lengkap pasal demi pasal, penerbit Politeia Bogor,tahun 1996, halaman 100);Menimbang, bahwa Saksi Suwartono datang di rumah Terdakwa bersamadengan team pada hari Sabtu tanggal, 06 September 2014 sekitar jam 09.00 wib akantetapi Terdakwa tidak
telah diuraikan diatas;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 316 KUHP telahterpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanalternatif ke satu, yaitu: penghinaan terhadap pegawai negeri pada waktu menjalankanpekerjannya dengan sah;Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, MajelisHakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknyamenuntut untuk menjatuhkan
Register : 14-02-2013 — Putus : 13-03-2013 — Upload : 11-06-2013
Putusan PN KUALA KAPUAS Nomor 36/Pid.B/2013/PN.K.Kp Tanggal 13 Maret 2013 — MUHAMMAD IKRO Als. IKRO Bin SARBANI
48 — 9
48 — 9
SUGIONO jalan Jendral Ahmad Yani no.90 Kelurahan SelatHilir Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas atau setidak tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan NegeriKuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya,dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang PegawaiNegeri Sipil yang sedang mengerjakan jabatannya dengan sah, ataumelawan orang yang waktu itu membantu Pegawai Negeri Sipil itukarena kewajibannya menurut Undang Undang atau karena permintaanPegawai
Melawan seorang pegawai negeri dalam pelaksanaan tugasjabatan yang sah ;Untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaiberikut:Ad. 1. Unsur Barang Siapa Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapaini mengacupada subyek hukum orang perorangan yang diduga sebagai pelakutindak pidana yang didakwakan sebagaimana dalam surat dakwaandari Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangandimana terdakwa MUHAMMAD IKRO Als.
Unsur Melawan seorang pegawai negeri dalam pelaksanaantugas jabatan yang sah Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan yang telahdijabarkan diatas, Mejelis menilai terdakwa telah melakukanancaman kekerasan terhadap Bripka Rinanda dan Brigadir Eko yangmana para petugas sedang menjalankan tugas hariannya sebagaiseorang Polisi, kemudian pada saat kejadian para Petugastersebut masih manggunakan baju dinas resmi, sehingga dapatdisimpulkan terdakwa mengetahui bahwa para saksi adalah seorangpetugas Kepolisian
IKRO Bin SARBANItelah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukanTindak Pidana PERLAWANAN TERHADAP PEGAWAI NEGERI;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu denganpidana penjara selama 11 (sebelas )bulan ;3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4, Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;165.
Putus : 20-09-2007 — Upload : 27-01-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 04K/PID/2007 Tanggal 20 September 2007 — Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam vs. SEMANGAT SEMBIRING
24 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
24 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 09-07-2008 — Upload : 25-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 304K/TUN/2006 Tanggal 9 Juli 2008 — KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN) ; Dra. St. SAUDAH SIAUTA
54 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
54 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 20-11-2017 — Upload : 18-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 75 PK/PID/2017 Tanggal 20 Nopember 2017 — JON DARWIN bin DARWIS
122 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
122 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 75 PK/PID/2017berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Meulaboh yangberwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Pegawai Negeri yang dengansewenangwenang memakai kekuasaannya memaksa orang untuk membuat,tidak membuat atau membiarkan barang sesuatu, perbuatan mana dilakukanTerdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa saksi korban Samsury alias Asam ditangkap dan ditahan olehPolisi Sat Reskrim Polres Aceh Barat, dengan tuduhan penggelapan danpenipuan, dimana Terdakwa memaksa
Putus : 18-01-2008 — Upload : 16-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 492K/TUN/2001 Tanggal 18 Januari 2008 — M. BAKHTIAR ; vs. MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
40 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
40 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 12-08-2008 — Upload : 02-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 398K/TUN/2007 Tanggal 12 Agustus 2008 — BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK) ; vs. LA ADA
100 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
100 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 03-05-2006 — Upload : 21-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 16P/HUM/2003 Tanggal 3 Mei 2006 — Ir. H. Achmad Mawardi ; Drs. Noor Arifin ; Drs. H. Syahmuddin Abdullah ; Menteri Keuangan Republik Indonesia
66 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
66 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 11-01-2007 — Upload : 05-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1840K/PID/2003 Tanggal 11 Januari 2007 — M. Dahril Lubis
35 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
35 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 14-06-2007 — Upload : 18-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 179 K/TUN/2006 Tanggal 14 Juni 2007 — BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK) ; vs. Drs. SUTIDJAB
80 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
80 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
Negeri Sipil (PNS) Guru SD yang telah mengabdi selama 23tahun dan tenaga serta pikirannya sangat dibutuhkan didesanya terlebihPenggugat adalah tulang punggung keluarga yang menghidupi istri dan tigaanaknya dimana satusatunya sumber penghasilan adalah gaji yang diterimasetiap bulan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka adalah terlaluberlebihan Tergugat memberhentikan Pengguagat sebagai Pegawai NegeriSipil (PNS), hal tersebut dinilai terlalu berat dan mengadaada serta tidak sesuaidengan hukum dan
Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Baruyang berisi : Mengangkat kembali Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)dalam Jabatan Guru SD Negeri Ngrancah, Kecamatan Grabag,Kabupaten Magelang ; Menjatuhkan Hukuman Disiplin menurun Pangkat Satu Tingkat lebihrendah untuk paling lama 1 (satu) tahun ;4.
Sutidjab NIP. : 131082957sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Jabatan Guru SD NegeriNgrancah, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang ;b. Menjatuhkan Hukuman Disiplin menurunkan Pangkat Satu Tingkatlebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun ;4.
Pemerintah No. 30 Tahun 1980 hanyamenyatakan jenis hukuman disiplin ringan, sedang maupun berat dan tidakdiatur tentang penjatuhan hukuman berjenjang dan penjatuhan hukumandisiplin dapat dijatunkan langsung hukuman pemberhentian dengan hormatatau tidak dengan hormat tergantung dengan berat atau ringannyapelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil tersebut.
Danpembinaan yang dimaksud bukan sematamata kepada Termohon Kasasiakan tetapi pembinaan yang dimaksud berdasarkan Peraturan PemerintahNo. 30 Tahun 1980 adalah pembinaan kepada Pegawai Negeri Sipil dilingkungan kerja Termohon Kasasi pada khususnya dan bagi PegawaiNegeri Sipil secara keseluruhan/nasional ;Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 179 K/TUN/2006.3.
Putus : 21-03-2007 — Upload : 29-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 392K/TUN/2005 Tanggal 21 Maret 2007 — BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN NEGARA ; vs. DAHLAN
88 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
88 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 06-12-2006 — Upload : 22-12-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 191K/TUN/2005 Tanggal 6 Desember 2006 — MOH. TATA TAOFIK ; BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK)
128 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
128 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 17-11-2008 — Upload : 23-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1267K/Pid/2008 Tanggal 17 Nopember 2008 — JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI
SINGARAJA ; GEDE WITARA
17 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
17 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 14-06-2007 — Upload : 16-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 424K/TUN/2006 Tanggal 14 Juni 2007 — BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK) ; vs. ACHMADSYAH
57 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
57 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 27-01-2009 — Upload : 31-08-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2302K/PID.SUS/2008 Tanggal 27 Januari 2009 — JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JENEPONTO vs. SAKARI Bin H. KAI ; MUSTANG Bin H. BISU, dkk.
32 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
32 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
KAI, terdakwa II MUSTANG BIN H.BISU terdakwa III BAKRI Bin SAKARI dan terdakwa IV BASO Bin MAKASAyang identitasnya sebagaimana tersebut di atas terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersamasama melakukanperlawanan dengan kekerasan terhadap pegawai negeri yang melakukanpekerjaan yang sah yang mengakibatkan kematian ;. Menyatakan Terdakwa SAKARI Bin H.
Selanjutnya, mengenai unsur yang ditujukan kepada seorang pegawainegeri yang melakukan pekerjaannya yang sah atau kepada orang yangmembantu pegawai negeri tersebut karena kewajibannya menurutundangundang Pasal 212 KUHPidana ;Alasannya adalah sebagai berikut :sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 211 dan Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto dalam putusannyatelah mengenyampingkan fakta hukum bahwa Anggota Kepolisian danTNI yang mengaku sebagai korban dalam peristiwa tersebut telahmelakukan
Propam, perihal : penjelasan perkembangan proses hukumKasus Rumbia Jeneponito, tertanggal 3 Juli 2008 (bukti terlampir) ;Dengan demikian, maka keabsahan aparat Kepolisian dalam menjalankantugas pengamanan eksekusi tersebut telah gugur dan unsur MelawanSeseorang Pegawai Negeri Yang Melakukan Pekerjaan Yang Sah samasekali tidak terbukti ;4.
Putus : 12-06-2007 — Upload : 26-02-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 203K/PID/2007 Tanggal 12 Juni 2007 — Hj. Rt. ELLA NURLELA SYATIBI binti SYATIBI
20 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
20 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 01-07-2014 — Upload : 10-11-2014
Putusan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Nomor 79/Pid.B/2014/PN Slw Tanggal 1 Juli 2014 — - ROSID BIN TARJA
- KARMONO BIN SALIRIN
- EKA RAMDANI BIN SAHRODIN
59 — 14
59 — 14
negeri dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakansuatu tindakan jabatan atau untuk tidak melakukan suatu tindakan jabatan yang sah3 Melawan seorang pegawai negeri didalam pelaksanaan tugas jabatannya yang dilakukansecara sah, atau melawan orangorang yang menurut undangundang diwajibkan untukmemberikan bantuan kepadanya, atau yang oleh pegawai negeri tersebut telah dimintauntuk memberikan bantuannya;4 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersamasama;Menimbang, bahwa terhadap
Unsur memaksa pegawai negeri dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untukmelaksanakan suatu tindakan jabatan atau untuk tidak melakukan suatu tindakanjabatan yang sah;Menimbang, bahwa memaksa merupakan perbuatan berupa permintaan yang tidak akandipenuhi atau ditaati, atau tidak akan bertindak atau tidak bertindak, apabila tidak dipergunakanalat paksa terhadap orang yang dipaksa dan obyek dari paksaan adalah pegawai negeri,sedangkan alat paksa terdiri dari kekerasan atau ancaman kekerasan;Menimbang
Unsur melawan seorang pegawai negeri didalam pelaksanaan tugas jabatannya yangdilakukan secara sah, atau melawan orangorang yang menurut undangundangdiwajibkan untuk memberikan bantuan kepadanya, atau yang oleh pegawai negeritersebut telah diminta untuk memberikan bantuannya;Menimbang, bahwa melawan disini menurut sifatnya bertujuan untuk menghalanghalangi tindakantindakan jabatan dari seorang pegawai negeri, dan melawan ini, dilakukansetelah tindakan pegawai negeri dimulai atau sepanjang tindakan
itu berlangsung, jadi pelakuharus mengetahui bahwa pegawai negeri itu sedang melakukan pekerjaan jabatannya;Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur Ad.3 ini tersusun secaraberurutan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatanperbuatan yang dilarang inimengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup apabila Terdakwa telah terbuktimelakukan perbuatan melawan pegawai negeri didalam pelaksanaan tugas jabatannya yangdilakukan secara sah, atau melawan orangorang yang menurut undangundang
diwajibkan untukmemberikan bantuan kepadanya, atau yang oleh pegawai negeri tersebut telah diminta untukmemberikan bantuannya;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa dansebagaimana telah di uraikan pada unsur Ad. 2 di atas bahwa pada waktu para Terdakwamelakukan ancaman kekerasan terhadap pegawai negeri dari Kepolisian maupun Dishubkominfoyaitu pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2014, sekitar pukul 10.00 Wib, di Desa KalikangkungKecamatan Pangkah Kabupaten