ABDUL JUMRAH VS WALIKOTA PEKANBARU;

ABDUL JUMRAH, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Jalan Letnan Boyak, Nomor 1, RT 003, RW 011,Kelurahan Langgini, Kecamatan Bangkinang Kota,Kabupaten Kampar, pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil;Pemohon Kasasi;LawanWALIKOTA PEKANBARU, tempat kedudukan di JalanJenderal Sudirman, Nomor 464, Kelurahan Jadirejo,Kecamatan Sukajadi Pekanbaru, Provinsi Riau;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang

Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan dan Hakhak Penggugat seperti semula atau yang setara dengan itu sebagaiPegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Kota Pekanbaru;5.

Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini:Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara inimemiliki pendapat lain, Penggugat memohon putusan yang seadiladilnya(ex aequo et bono);Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan TataUsaha Negara Pekanbaru Nomor 18/G/2019/PTUN.PBR, tanggal 23 Juli2019, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan olehPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 205/B/2019/PT.TUN.MDN, tanggal 4 Desember

2019;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Kasasi pada tanggal 20 Desember 2019, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisanpada tanggal 31 Desember 2019, permohonan tersebut diikuti denganMemori Kasasi yang memuat alasanalasan yang diterima di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut pada tanggal 14 Januari2020;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak

Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor18/G/2019/PTUN.PBR, tanggal 23 Juli 2019;3.

WALIKOTA PEKANBARU VS RAIMON, SE;

PUTUSANNomor 399 K/TUN/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:WALIKOTA PEKANBARU, tempat kedudukan di JalanJenderal Sudirman Nomor 464, Kelurahan Jadirejo,Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru;Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Helmi, S.H., M.H., dankawankawan, para Aparatur Sipil Negara pada BagianHukum Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor

180/SETDAHK/SKK/10/2021,tanggal 24 Mei 2021;Pemohon Kasasi;LawanRAIMON, S.E., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggaldi Jalan Angkasa Nomor 24, RT.001/RW.001, KelurahanDelima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru,pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS);Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;PenggugatMenimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai

Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh PengadilanTata Usaha Negara Pekanbaru dengan Putusan Nomor 31/G/2020/PTUN.PBR., tanggal 10 Desember 2020, kemudian di tingkat bandingputusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan dengan Putusan Nomor 58/B/2021/PT.TUN.MDN., tanggal 23 April2021;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Kasasi pada tanggal 11 Mei 2021, kemudian

Menyatakan sah Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor: 396Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat SebagaiPegawai Negeri Sipil An. Raimon, S.E., tanggal 8 Juni 2020;3. Menyatakan batal dan tidak sah Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraPekanbaru Nomor 31/G/ 2020/PTUN.PBR., tanggal 10 Desember 2020;4. Menyatakan batal dan tidak sah Putusan Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Medan Nomor 58/B/2021/PT.TUN.MDN., tanggal 23 April 2021;5.

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MedanNomor 58/B/2021/PT.TUN.MDN., tanggal 23 April 2021, yangmenguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor31/G/2020/PTUN.PBR., tanggal 10 Desember 2020;MENGADILI SENDIRI:1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;2.

,M.Si VS WALIKOTA PEKANBARU;

&Associates beralamat di Kabupaten Kampar Provinsi Riau,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Januari 2020:Pemohon Kasasi:LawanWALIKOTA PEKANBARU, tempat kedudukan di JalanJenderal Sudirman Nomor 464, Pekanbaru, Provinsi Riau;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Muhammad Fardamsyah,S.H., jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah KotaPekanbaru dan kawankawan, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 180/HK/IV/2019/09, tanggal 2 April 2019;Termohon Kasasi:Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat

Putusan Nomor 158 K/TUN/2020Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:Dalam Penundaan:1.Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Surat KeputusanWalikota Pekanbaru Nomor 733 Tahun 2018, tanggal 26 Desember 2018tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya DenganJabatan Atas Nama Juarman, S.Sos., M.Si, selama perkara

Menunda Pelaksanaan Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 733Tahun 2018, tanggal 26 Desember 2018 tentang Pemberhentian KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Juarman,S.Sos., M.Si, sampai perkara a quo berkekuatan Hukum tetap;Dalam Pokok Perkara:1.

Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbuldalam sengketa ini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidakmengajukan eksepsi:Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh PengadilanTata Usaha Negara Pekanbaru dengan Putusan Nomor 11/G/2019/PTUN.PBR, tanggal 25 Juli 2019, kemudian di tingkat banding putusantersebut dikuatkan dengan perbaikan amar oleh Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 206/B/2019/PT.TUNMDN,tanggal 10 Desember 2019

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor11/G/2019/PTUNPBR, tanggal 25 Juli 2019 untuk keseluruhannya;2.

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU VS ARDINAL;

., &Associates, beralamat di Kota Pekanbaru, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 08/ADVLSA/SK/LITIGASI/TUN.PBR/042018, tanggal 16 April 2018;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Halaman 1 dari 6 halaman.

Menyatakan Batal atau Tidak Sah Sertipikat Hak Milik Nomor 1753tanggal 17 Februari 1998 atas nama Tokiyo, Gambar Situasi Nomor2651/1996 tanggal 18 Juli 1996, luas 715 M2, Desa/Kel Simpang Tiga,Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Sertipikat Hak Milik Nomor1753 tanggal Februari 1998 atasnama Tokiyo, Gambar Situasi Nomor2651/1996 tanggal 18 Juli 1996, luas 715 M2, Desa/Kel Simpang Tiga,Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru;4.

Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalamperkara ini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukaneksepsi sebagai berikut:Tentang Kewenangan Absolut;Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh PengadilanTata Usaha Negara Pekanbaru, dengan Putusan Nomor 19/G/2018/PTUN.PBR, tanggal 20 September 2018, kemudian di tingkat bandingputusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan dengan Putusan Nomor 251/B/2018/PT.TUN.MDN., tanggal 11Februari

2019;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Kasasi pada tanggal 11 Maret 2019, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secaralisan pada tanggal 15 Maret 2019, permohonan tersebut diikuti denganMemori Kasasi yang memuat alasanalasan yang diterima di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 26 Maret 2019;Halaman 2 dari 6 halaman.

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KEPALAKANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan,dengan Putusan Nomor 251/B/2018/PT.TUNMDN tanggal 11 FebruariHalaman 4 dari 6 halaman.

NUR, S.PI VS WALIKOTA PEKANBARU;

,beralamat di Kabupaten Kampar, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 13 Januari 2020;Pemohon Kasasi;LawanWALIKOTA PEKANBARU, tempat kedudukan di JalanJenderal Sudirman Nomor 464, Jadirejo, Sukajadi KotaPekanbaru, Provinsi Riau:Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Muhammad Fardamsyah,S.H., jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat DaerahKota Pekanbaru, dan kawankawan, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 180/HK/V/2019/15, tanggal 15 Mei2019;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang

Putusan Nomor 172 K/TUN/2020DALAM PENUNDAAN:1.Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Surat KeputusanWalikota Pekanbaru Nomor: 740 Tahun 2018, tanggal 26 Desember2018 tentang pemberhentian karena melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan atas nama Robby M.

Nur S.Pi, selamaperkara ini berjalan hingga diperolehnya putusan pengadilan yang telahberkekuatan hukum tetap (incraht van gewijsde):Menunda Pelaksanaan Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 740Tahun 2018, tanggal 26 Desember 2018 tentang pemberhentian karenamelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak PidanaKejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama Robby M.Nur S.Pi , sampai Perkara a quo berkekuatan Hukum tetap;DALAM POKOK PERKARA:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk

Nomor 223/B/2019/PT.TUNMDN, tanggal 16 Desember 2019;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Kasasi pada tanggal 31 Desember 2019, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisanpada tanggal 13 Januari 2020, permohonan tersebut diikuti dengan MemoriKasasi yang memuat alasanalasan yang diterima di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut pada tanggal 22 Januari2020;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor25/G/2019/PTUNPBR Tanggal 06 Agustus 2019 untuk keseluruhannya;Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 172 K/TUN/20202.

AMRASUL ABDULLAH, S.T VS WALIKOTA PEKANBARU;

., kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Perum Damai Langgeng Blok D, RT.003RW.007, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan,Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, pekerjaan mantan PegawaiNegeri Sipil;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasanya: Boy Gunawan, S.H.,dan kawankawan, kewarganegaraan Indonesia, paraAdvokat pada Kantor Hukum Boy Gunawan, S.H.

&Associates, berkantor di Bangkinang, Provinsi Riau,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2020:Pemohon Kasasi;LawanWALIKOTA PEKANBARU, tempat kedudukan di JalanJenderal Sudirman Nomor 464, Jadirejo, Sukajadi, KotaPekanbaru, Propinsi Riau;Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: MuhammadFardamsyah, S.H., Kepala Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Pekanbaru, dan kawankawan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 180/HK/V/2019/13, tanggal 6Mei 2019;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca

Pekanbaru Nomor:736 Tahun 2018, tanggal 26 Desember 2018 tentang pemberhentiankarena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak PidanaKejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama AmrasulAbdullah, S.T., sampai perkara a quo berkekuatan hukum tetap;Dalam Pokok Perkara:Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Walikota PekanbaruNomor 736 Tahun 2018, tanggal 26 Desember 2018 tentangpemberhentian karena melakukan Tindak Pidana

;Mewajibkan Tergugat untuk Merehabilitasi kKedudukan dan hakhakPenggugat, Amrasul Abdullah, S.T., sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)sebagaimana jabatan semula atau jabatan setara;Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yangtimbul dalam sengketa ini;Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh PengadilanTata Usaha Negara Pekanbaru dengan Putusan Nomor 23/G/2018/PTUNHalaman 2 dari 6 halaman.

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor23/G/2019/PTUNPBR., tanggal 30 Juli 2019 untuk keseluruhannya;2.

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU VS ELAM

ARDINAL VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU;

PUTUSANNomor 66 PK/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telahmemutus dalam perkara:ARDINAL, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal diJalan PTL Bumi Komplek Gubernur A 6, RT/RW 02/02,Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru,Provinsi Riau, pekerjaan PNS (Pegawai Negeri Sipil):Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Yadi Utokoy, S.H., M.H.

&Associates, beralamat di Kota Pekanbaru, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 33/ADVLSA/SK/LITIGASI/TUN.PBR/112019,tanggal 16 November 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanKEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU,tempat kedudukan di Jalan Pepaya Nomor 47, KotaPekanbaru, Provinsi Riau:Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam

, Desa/Kel Simpang Tiga,Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru.4.

sah Sertipikat Hak Milik Nomor 1753tanggal 17 Februari 1998, atas nama Tokiyo, Gambar Situasi Nomor2651/1996 tanggal 18 Juli 1996, luas 715 m*, Desa/Kel Simpang Tiga,Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Sertipikat Hak Milik Nomor1753 tanggal 17 Februari 1998, atas nama Tokiyo, Gambar SituasiNomor 2651/1996 tanggal 18 Juli 1996, luas 715 m*, Desa/Kel SimpangTiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru;Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul

, Desa/Kel Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya,Kota Pekanbaru:;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan berupaSertipikat Hak Milik Nomor 1753 tanggal 17 Februari 1998, atas namaTokiyo, Gambar Situasi Nomor 2651/1996 tanggal 18 Juli 1996, luas 715m, Desa/Kel Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru:4.

., M.Pd vs WALIKOTA PEKANBARU;

., beralamat di Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 9 Juni 2020;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanWALIKOTA PEKANBARU, tempat kedudukan di JalanJenderal Sudirman, Nomor 464, Pekanbaru;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;PenggugatMenimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan Putusan sebagai berikut:Dalam Penundaan:ieMengabulkan

permohonan penundaan pelaksanaan Surat KeputusanWalikota Pekanbaru Nomor 730 Tahun 2018, tentang PemberhentianKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau TindakPidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas namaDr.

Menetapkan daya berlaku Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor730 Tahun 2018, tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang AdaHubungannya dengan Jabatan atas nama Dr. H. Nasrul, S.Pd., M.Pd.,tanggal 26 Desember 2018, ditunda atau dihentikan sampai perkaraa quo berkekuatan hukum tetap;3.

Putusan Nomor 139 PK/TUN/2020Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan TataUsaha Negara Pekanbaru dengan Putusan Nomor 01/G/2019/PTUN.PBR.

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor01/G/2019/PTUN.PBR tanggal 22 Mei 2019;4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara;Halaman 3 dari 6 halaman.

,M.Pd VS WALIKOTA PEKANBARU;

,beralamat di Kabupaten Kampar, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 7 Oktober 2019;Pemohon Kasasi;LawanWALIKOTA PEKANBARU, tempat kedudukan di JalanJenderal Sudirman Nomor 464, Pekanbaru;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Muhammad Fardamsyah,S.H., jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah KotaPekanbaru, dan kawankawan, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 180/HK/II/2019/03, tanggal 28 Februari 2019;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak

:LeMengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Surat KeputusanWalikota Pekanbaru Nomor 730 Tahun 2018, Tentang PemberhentianKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Dr. H.Nasrul, S.Pd., M.Pd., tanggal 26 Desember 2018, selama perkara iniberjalan hingga diperolehnya putusan pengadilan yang telah berkekuatanhukum tetap (incraht van gewijsde),;.

Menetapkan daya berlaku Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor730 Tahun 2018, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Dr. H. Nasrul, S.Pd., M.Pd.,tanggal 26 Desember 2018, ditunda atau dihentikan sampai perkaraa quo berkekuatan Hukum tetap;.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata UsahaNegara berupa Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 730 TahunHalaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 26 K/TUN/20202018, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Dr. H. Nasrul, S.Pd., M.Pd.,tanggal 26 Desember 2018;4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan dan hakhakPenggugat, Dr. H.

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor1/G/2019/PTUNPBR, tanggal 22 Mei 2019;2.

KARMIN SIHOTANG VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU;

., M.H vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU, Dkk

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU VS LINDAWATY;

VICTORY JAYATAMA ABADI, DKK VS PEMERINTAH DAERAH KOTA PEKANBARU;

., jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat DaerahKota Pekanbaru;2. Bobby Syarkani, S.H., M.H., jabatan Plt.

Bahwa Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru telah membentuk danmenerbitkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 42 Tahun 2018 tentangTarif Bongkar Muat Kota Pekanbaru Tahun 2018 yang ditetapkan diPekanbaru pada tanggal 8 Februari 2018 dan telah pula diundangkan diPekanbaru pada tanggal 8 Pebruari 2018 serta telah dimasukkan /didaftarkan ke dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2018Nomor 42 (vide : bukti Pemohon bertanda P2):2.

No. 42 tahun 2018 Tentang TarifBongkar Muat Kota Pekanbaru tahun 2018 tersebut:3.

(Kota Pekanbaru) untukHalaman 29 dari 54 halaman.

Memerintahkan kepada Termohon untuk mencabut Pasal 18 ayat (3)Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Tarif BongkarMuat Kota Pekanbaru Tahun 2018;4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkanpetikan putusan ini kepada Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru untukdicantumkan dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru;5.

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU;;

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU., II. RISON MANURUNG;

GTI Blok A, Nomor 22, RT 001,RW 09, Kelurahan/Desa Lembah Sari, KecamatanRumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau,pekerjaan Wiraswasta;MASRIZAL, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggaldi Jalan Tegal Sari/Jalan Budi Sari, Nomor 25, RT 001,RW 04, Kelurahan/Desa Umban Sari, KecamatanRumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, pekerjaanBuruh Harian Lepas;REFRIZAL, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggaldi Jalan Tegal Sari Gang Budi Sari, Nomor 25, RT 001,RW 04, Kelurahan/Desa Umban Sari, KecamatanRumbai

Putusan Nomor 355 K/TUN/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.RW 04, Kelurahan/Desa Umban Sari, KecamatanRumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;RAKHMADDIAS, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Jalan Tegal Sari/Gang Budi Sari, Nomor 25,RT 001, RW 04, Kelurahan/Desa Umban Sari,Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau,pekerjaan Belum/Tidak Bekerja;Dalam hal ini semuanya diwakili oleh kuasa IskandarHalim

, S.H., dan kawan, keduanya kewarganegaraanIndonesia, Para Advokat pada Kantor Advokat IskandarHalim, S.H. & Rekan, beralamat di Pekanbaru,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/IH&R/PTUN/IV/2019, tanggal 29 April 2019;Para Pemohon Kasasi;LawanKEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAPEKANBARU, tempat kedudukan di Jalan Pepaya,Nomor 47, Kota Pekanbaru;RISON MANURUNG, kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Blok B/Y.S95, RT 018, Kelurahan BukitDatuk, Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai;Termohon Kasasi dan

Putusan Nomor 355 K/TUN/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.Sari, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, atas namaRison Abel seluas 4.576 m2:3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor 2906tanggal 29 Desember 2007, Surat Ukur Nomor 01660/2007 KelurahanUmban Sari, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau,atas nama Rison Abel seluas 4.576 m2:4.

Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik Nomor 2906 tanggal29 Desember 2007, Surat Ukur Nomor 01660/2007 Kelurahan UmbanSari, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, atas namaRison Abel seluas 4.576 m2:4. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor 2906tanggal 29 Desember 2007, Surat Ukur Nomor 01660/2007 KelurahanUmban Sari, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, atasnama Rison Abel seluas 4.576 m2:5.

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU., II. AMIN SUYITNO;;

CAMAT PAYUNG SEKAKI KOTA PEKANBARU., II. Hj. MARYATI, DKK;

tempat tinggal diJalan Amilin Nomor 67 Rt. 001 Rw. 02 KelurahanKampung Tengah, Kecamatan Sukajadi, KotaPekanbaru, Propinsi Riau, Pekerjaan belum ada;BOBY RAHMAN, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Jalan Amilin Nomor 67 Rt. 001 Rw. 02Kelurahan Kampung Tengah, Kecamatan Sukajadi, KotaPekanbaru, Propinsi Riau, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa;EDI SANDRA, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Perum Griya Indah Blok A Nomor 4 Rt. 007Rw. 02 Kelurahan Limbungan Baru, KecamatanRumbaiPesisir, Kota Pekanbaru

YASMIHIR, kKewarganegaraan Indonesia, tempat tinggaldi Jalan semangka Nomor 6/7, RT.001/RW.002Kelurahan Kampung Tengah, Kecamatan Sukajadi, KotaPekanbaru, Pekerjaan mengurus Rumah;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Posma Maringan Hutajulu,S.H., dan kawankawan, kewarganegaraan Indonesia, paraAdvokat pada Kantor Hukum Posma Maringan Hutajulu,S.H., beralamat di Jalan Cempaka Nomor 83/E, KelurahanHarjosari, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, ProvinsiRiau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 010/PMHAD

/SKTUN/X1/2019, tanggal 09 Oktober 2019;Para Pemohon Kasasi;LawanCAMAT PAYUNG SEKAKI KOTA PEKANBARU,tempat kedudukan di Labuhbaru Barat, KecamatanPayung Sekaki, Kota Pekanbaru:1.

IRMA SUSANTI, S.IP, kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Jalan Fajar Nomor 1 Pekanbaru,pekerjaan Wiraswasta;3.M. IRWAN GAHARU, S.H., kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal Jalan Fajar Nomor 1Pekanbaru, pekerjaan Karyawan Swasta;4. IFFA SURENI, A.MD, kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Jalan Alternatif Cibubur PerumLegenda Wisata Cluster Galileo L6/19 Cibubur Bogor,pekerjaan Karyawan Swasta;5.

MAGHFIRAH, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Jalan Fajar Nomor 1 Pekanbaru, PekerjaanSwasta;:Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 63 K/TUN/20206. ARFAHUNNISA, S.Sos, kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Jalan Dr. Setia Budi Nomor 99 JawaBaratBandung, pekerjaan Swasta;7. M.

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU., 2. IRMA NASUTION, DKK;

IRMA NASUTION, kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Jalan Mulia Sari Perumahan FajarIndah B.6, RT.06/RW.06, Kelurahan TangkerangSelatan, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru,pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;2.

LIE CIA CUN, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Jalan Mulia Sari Perumahan Fajar Indah B.6,RT.06/RW.06, Kelurahan Tangkerang Selatan,Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, pekerjaanSwasta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Magdalena Hutapea,S.H., kKewarganegaraan Indonesia, Advokat/PenasehatHukum pada Kantor Advokat Magdalena Hutapea SH &Halaman 1 dari 6 halaman.

tidak sah Sertipikat Hak Milik (GSHM) Nomor3685, SU Nomor 655/2016 tanggal 11 November 2016, letak diKelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru tercatatAtas nama Irma Nasution dan Lie Cia Cun (dahulu SHM Nomor 1836tanggal 13 Agustus 2003, SU Nomor 396/2003, tanggal 30 Juli 2003,letak di Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbarutercatat Atas nama L.

Putusan Nomor 257 K/TUN/2020Eksepsi Tergugat II Intervensi: Gugatan Tidak Jelas (Obscuur Libel);Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh PengadilanTata Usaha Negara Pekanbaru dengan Putusan Nomor19/G/2019/PTUN.PBR., tanggal 12 September 2019, kemudian padatingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 268/B/2019/PTTUN MDN.

Tanah Tergugat Il Intervensi telahterdaftar di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru sejak tahun 2003dengan terbitnya objek sengketa, sedangkan Penggugat belumpernah mengajukan hak kepemilikannya pada Kantor Pertanahan KotaPekanbaru.

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU VS SYURYA HARDI., DKK DAN SARJOKO;;