Ditemukan 1781 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Keputusan menteri agama ri Keputusan menteri kehutanan ri 99/pdt/2018/pt kpg Pemerintah ri cq. presiden ri Cq menteri dalam negeri ri Cq. gubernur nusa tenggara timur Cq. bupati ngada cq. camat riung cq. kepala desa lengkosambi barat Katarina kewa 13/pdt.g/2017/pn bjw 85/pdt/2015/pt.kpg Johanis fanggidae Pemerintah ri Cq. menteri dalam negeri ri Cq. gubernur ntt Cq. wali kota kupang Cq. lurah fatufeto Daniel tefa Wellem nonis Aminudin vs menteri keuangan ri; Suwandy vs menteri keuangan ri; Santoso hadikoesoemo vs menteri keuangan ri; Pemerintah ri cq. presiden ri cq. menteri dalam negeri cq. gubernur sulawesi utara cq. bupati kepulauan siau tagulandang biaro (sitaro) cq. panitia pengadaan tanah untuk pembuatan pelabuhan udara (bandar udara) siau Dk. vs hengki halim; Tirtayasa Dkk vs 1. menteri dalam negeri ri. 2. menteri agama ri;
Pengadilan PT MALUKU UTARA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 07-07-2014 — Upload : 14-07-2014
Putusan PT MALUKU UTARA Nomor 10/PDT/2014/PT.MALUT
Tanggal 7 Juli 2014 — VS Pemerintah RI cq Menteri Dalam Negeri cq Gubernur Provinsi Maluku Utara cq Bupati Halmahera Utara, DKK
55 — 21
  • VS Pemerintah RI cq Menteri Dalam Negeri cq Gubernur Provinsi Maluku Utara cq Bupati Halmahera Utara, DKK
    beralamat/bertempat tinggal di Jere Tua, Kecamatan Galela Utara, Kabupaten HalmaheraUtara;3 DAHLAN KORE, umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, beralamat/bertempat tinggal di Jere Tua, Kecamatan Galela Utara, Kabupaten HalmaheraUtara;4 RUMENGAN PUNI, umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta,beralamat/ bertempat tinggal di Jere Tua, Kecamatan Galela Utara, KabupatenHalmahera Utara, selanjutnya disebut sebagai :Yang selanjutnya disebut sebagai PARA PEMBANDING, Semula PARAPENGGUGAT;MELAWAN:1 Pemerintah
    RI cq Menteri Dalam Negeri cq Gubernur Provinsi Maluku Utara cqBupati Halmahera Utara, beralamat di Jalan Kawasan Pemerintahan Nomor 1ATobelo;Hal. 1 dari hal. 9Pts.
    No. 10/PDT/2014/PT.MALUT1011Pemerintah RI cq Menteri Dalam Negeri cq Gubernur Provinsi Maluku Utara cqBupati Halmahera Utara cq Sekda Kabupaten Halmahera Utara, beralamat diJalan Kawasan Pemerintahan Nomor 1A Tobelo;Pemerintah RI cq Menteri Dalam Negeri cq Gubernur Provinsi Maluku Utara cqBupati Halmahera Utara cq Kabag Pemerintahan Kantor Bupati Halmahera Utaraberalamat di Jalan Kawasan Pemerintahan Nomor 1A Tobelo;Pemerintah RI cq Menteri Dalam Negeri cq Gubernur Provinsi Maluku Utara cqBupati
    Halmahera Utara cq Camat Galela Utara beralamat di Jalan Galela Loloda, Desa Salimuli;Pemerintah RI cq Menteri Dalam Negeri cq Gubernur Provinsi Maluku Utara cqBupati Halmahera Utara cq Camat Galela Utara cq Kepala Desa Jere Baruberalamat di Jalan Galela Loloda, Desa Jere Baru;Pemerintah RI cq Menteri Dalam Negeri cq Gubernur Provinsi Maluku Utara cqBupati Halmahera Utara cq Camat Galela Utara cq Kepala Desa Jere Tuaberalamat di Jalan Galela Loloda, Desa Jere Tua;DOMINGGUS KAHE, Pekerjaan Tani, beralamat
Pengadilan PT KUPANG Perdata Waris
Putus : 02-06-2014 — Upload : 22-08-2015
Putusan PT KUPANG Nomor 35/PDT/2014/PTK
Tanggal 2 Juni 2014 — - PEMERINTAH RI Cq. Menteri Kehutanan RI Cq. Dirjen Perlindungan Hutan Konservasi Alam (PHKA) Cq. Kepala Balai Taman Nasional Komodo / Perlindungan Pelestarian Alam (PPA) vs - ABDULLAH IBRAHIM
81 — 39
  • - PEMERINTAH RI Cq. Menteri Kehutanan RI Cq. Dirjen Perlindungan Hutan Konservasi Alam (PHKA) Cq. Kepala Balai Taman Nasional Komodo / Perlindungan Pelestarian Alam (PPA) vs - ABDULLAH IBRAHIM
    PUTUSANNOMOR : 35 /PDT/2014/PTKDEMIKEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkaraperkaraperdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaraantata : PEMERINTAH RI Cq. Menteri Kehutanan RI Cq. Dirjen Perlindungan HutanKonservasi Alam (PHKA) Cq.
Pengadilan PN BENGKALIS Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 14-03-2018 — Putus : 28-08-2018 — Upload : 07-09-2018
Putusan PN BENGKALIS Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Bls
Tanggal 28 Agustus 2018 — AWALUDIN - 1.Pemerintah RI Cq. Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat 2.Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Bengkalis 3.Toto Suharto dan rekan Business dan Property Vahuer
148 — 39
  • AWALUDIN - 1.Pemerintah RI Cq. Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat2.Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Bengkalis3.Toto Suharto dan rekan Business dan Property Vahuer
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 13-12-2019 — Upload : 26-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 87 P/HUM/2019
Tanggal 13 Desember 2019 — ., DKK VS PEMERINTAH RI CQ. MENTERI RISET DAN TEKNOLOGI/KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL RI (d/h MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI);
241 — 641 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., DKK VS PEMERINTAH RI CQ. MENTERI RISET DAN TEKNOLOGI/KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL RI (d/h MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI);
Pengadilan PT MALUKU UTARA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 08-09-2014 — Upload : 12-09-2014
Putusan PT MALUKU UTARA Nomor 14/PDT/2014/PT TTE
Tanggal 8 September 2014 — ., VS 1 Pemerintah RI Cq. Menteri Keuangan RI cq Direktur Jenderal Kekayaan Negara cq Kantor Wilayah VII Jakarta Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang , DKK.
54 — 13
  • ., VS 1 Pemerintah RI Cq. Menteri Keuangan RI cq Direktur Jenderal Kekayaan Negara cq Kantor Wilayah VII Jakarta Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang , DKK.
    SH, Advokat danKonsultan Hukum yang berkantor pada LawOffice Makugawane, beralamat di KelurahanBastiong Talangame (depan Hotel Bukit Pelangi)berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01Februari 2013 selanjutnya disebut sebagaiPEMBANDING semula PENGGUGAT ;Melawan1 Pemerintah RI Cq.
    Menteri Keuangan RI cq Direktur Jenderal Kekayaan Negaracq Kantor Wilayah VII Jakarta Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang (KPKNL) Jakarta II PUPN Cabang Jakarta, berkedudukan di jalanPrapaan Nomor : 10 Jakarta Pusat , telpo 021.3847015 Fax 0021.3518371, Untukselanjutnya disebut sebagai TERBANDING I semula TERGUGAT I,2 Direktur P.T Bank Rakyat Indonesia (persero) tbk. Berkedudukan di JalanJenderal Sudirman nomor 44 46 Tromol Pos 1094/1000 Jakarta Pusat 10210,Hal. 1 dari hal. 8Pts.
Pengadilan PT KUPANG Perdata Tanah
Putus : 06-09-2013 — Upload : 27-01-2014
Putusan PT KUPANG Nomor 49/PDT/2013/PTK
Tanggal 6 September 2013 — - Ny. AGUSTINA MOOY vs - ANDERIAS ADOE, Cs.
32 — 0
Pengadilan PT KUPANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 14-11-2011 — Upload : 23-03-2012
Putusan PT KUPANG Nomor 65/PDT/2011/PTK
Tanggal 14 Nopember 2011 — - Pemerintah RI Cq Menteri Pertahanan dan Keamanan R.I, Cq. Panglima TNI, Cq. Kepala Staf TNI-AD, Cq. PANGDAM IX UDAYANA, Cq DAN REM 161 WIRASAKTI KUPANG, Cq. DAN DEN ZIBANG IX/I KUPANG, Cq DAN DEN POM IX/I KUPANG, Cs. VS - THOMAS PATTIWAELLAPIA
64 — 34
  • - Pemerintah RI Cq Menteri Pertahanan dan Keamanan R.I, Cq. Panglima TNI, Cq. Kepala Staf TNI-AD, Cq. PANGDAM IX UDAYANA, Cq DAN REM 161 WIRASAKTI KUPANG, Cq. DAN DEN ZIBANG IX/I KUPANG, Cq DAN DEN POM IX/I KUPANG, Cs. VS - THOMAS PATTIWAELLAPIA
    Polisi MiliterKupang, Semula sebagai Tergugat I sekarang Pembanding;Pemerintah RI Cq Menteri Pekerjaan Umum RI.Cq Kepala DinasPekerjaan Umum Propinsi Nusa Tenggara Timur, beralamat di Jl. W.J Lalamentik No.20 Kupang, semula sebagai Tergugat II sekarangPembanding; Pemerintah RI Cq Menteri Dalam Negeri RI Cq Gubernur PropinsiNusa Tenggara Timur beralamat di Jl.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 29-02-2012 — Putus : 30-04-2012 — Upload : 19-06-2013
Putusan PT JAKARTA Nomor 99/PDT/2012/PT.DKI
Tanggal 30 April 2012 — PEMERINTAH RI CQ MENTERI KEUANGAN RI >< TRISETYO HASTUTI CS
34 — 16
  • PEMERINTAH RI CQ MENTERI KEUANGAN RI >< TRISETYO HASTUTI CS
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 17-10-2011 — Upload : 13-11-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 655 K/Pdt/2011
Tanggal 17 Oktober 2011 — Pemerintah RI Cq Menteri Dalam Negeri ,dkk vs TADJUDDIN,dkk
31 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pemerintah RI Cq Menteri Dalam Negeri di Jakarta, Cq Gubernur Propinsi Sulawesi Tenggara di Kendari, Cq Bupati Kepala Daerah Tk II Muna, Cq Kepala Wilayah Kecamatan Lasalepa di Lasalepa., 2. Pemerintah RI Cq Menteri Dalam Negeri di Jakarta, Cq Gubernur Propinsi Sulawesi Tenggara di Kendari, Cq Bupati Kepala Daerah Tk II Muna, Cq Kepala Wilayah Kecamatan Lasalepa di Lasalepa Cg Kepala Desa La Bone, tersebut ;
    Pemerintah RI Cq Menteri Dalam Negeri ,dkk vs TADJUDDIN,dkk
    Pemerintah RI Cq Menteri Dalam Negeri diJakarta, Cq Gubernur Propinsi SulawesiTenggara di Kendari, Cq Bupati Kepala DaerahTk Il Muna, Cq Kepala Wilayah KecamatanLasalepa di Lasalepa;2. Pemerintah RI Cq Menteri Dalam Negeri diJakarta, Cq Gubernur Propinsi SulawesiTenggara di Kendari, Cq Bupati Kepala DaerahTk Il Muna, Cq Kepala Wilayah KecamatanLasalepa di Lasalepa Cg Kepala Desa La Bone,dalam hal ini memberi kKuasa kepada 1. EddyUga, SH., M.Si (Kepala Bagian Hukum SetdaKab. Muna)., 2.
    No. 655 K/Pdt/ 2011terpenuhinya syarat serta prosedur banding, maka permohonan banding harusdinyatakan tidak dapat diterima; dengan demikian pokok perkara tidak perludiperiksa lagi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyatabahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh paraPemohon Kasasi : Pemerintah RI Cq Menteri Dalam Negeri di Jakarta, CqGubernur Propinsi Sulawesi Tenggara di
    Pemerintah RI Cq Menteri Dalam Negeridi Jakarta, Cq Gubernur Propinsi Sulawesi Tenggara di Kendari, Cq BupatiKepala Daerah Tk Il Muna, Cq Kepala Wilayah Kecamatan Lasalepa diLasalepa Cg Kepala DesaLa Bone, tersebut ;Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkaradalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2011 olen SOLTONI MOHDALLY,SH., MH., Hakim Agung yang ditetapbkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 04-10-2019 — Upload : 19-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 740 PK/Pdt/2019
Tanggal 4 Oktober 2019 — SITI SOLEHAH VS PEMERINTAH RI CQ MENTERI DALAM NEGERI, DKK
166 — 154 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SITI SOLEHAH VS PEMERINTAH RI CQ MENTERI DALAM NEGERI, DKK
    PEMERINTAH RI CQ MENTERI DALAM NEGERI,berkedudukan di Jalan Merdeka Utara Nomor 7, KotaAdministrasi Jakarta Pusat;2. PEMERINTAH RI CQ MENTERI SEKRETARIS NEGARACQ DIREKTUR UTAMA PUSAT PENGELOLAANKOMPLEK KEMAYORAN (dahulu BADAN PENGELOLAKOMPLEK KEMAYORAN), berkedudukan di JalanAngkasa Nomor 6, Blok 10, (Eks.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 06-02-2012 — Putus : 08-05-2012 — Upload : 17-06-2013
Putusan PT JAKARTA Nomor 62/PDT/2012/PT.DKI
Tanggal 8 Mei 2012 — PEMERINTAH RI CQ MENTERI PERTAHANAN RI CS >< Y JABERLIN LUMBAN GAOL
135 — 90
  • PEMERINTAH RI CQ MENTERI PERTAHANAN RI CS >< Y JABERLIN LUMBAN GAOL
Pengadilan PN MANADO Perdata Tanah
Register : 04-02-2016 — Putus : 18-10-2016 — Upload : 18-01-2017
Putusan PN MANADO Nomor 52/Pdt.G/2016/PN Mnd
Tanggal 18 Oktober 2016 — - RUSMAN UNO, DKK MELAWAN Pemerintah RI Cq Menteri Pertahanan dan Keamanan
61 — 20
  • - RUSMAN UNO, DKK MELAWAN Pemerintah RI Cq Menteri Pertahanan dan Keamanan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus PHI
Register : 04-05-2007 — Putus : 22-11-2007 — Upload : 05-07-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 170/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst
Tanggal 22 Nopember 2007 — NOLDIE ANDRE MUNTU >< Pemerintah RI. Cq. Menteri Dalam Negeri, Cs
169 — 32
  • NOLDIE ANDRE MUNTU >< Pemerintah RI. Cq. Menteri Dalam Negeri, Cs
    Pemerintah RI. Cq. Menteri Dalam Negeri: beralamat di Jalan MedanMerdeka Utara, Jakarta Pusat, sebagai ........... TERGUGAT I2. Institut Pemerintahan Dalam Negeri: beralamat di JatinangorSumedang, Jawa Barat, sebagai .................. TERGUGAT Il3. Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN): beralamat diJatinangor Sumedang, Jawa Barat, sebagai ... TERGUGAT Ill;4. Pemerintah RI. Cq. Menteri Pendidikan Nasional: beralamat di Jl.Jenderal Sudairman, Jakarta Pusat, sebagai ..
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perjanjian
Putus : 10-08-2011 — Upload : 12-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 393 K/Pdt/2011
Tanggal 10 Agustus 2011 — PEMERINTAH RI cq MENTERI DALAM NEGERI RI VS Dr. MIEKE SUMIRA
40 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PEMERINTAH RI cq MENTERI DALAM NEGERI RI tersebut
    PEMERINTAH RI cq MENTERI DALAM NEGERI RI VS Dr. MIEKE SUMIRA
    PUTUSANNo. 393 K/Pdt/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :PEMERINTAH RI cq MENTERI DALAM NEGERI Al,berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat,dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. PERWIRA., 2. ERMAWAHYUNI, SH., M.Si., 3. ROMUALDO MANURUNG, SH.,M.Hum., 4. NINUK TRIYANTI, SH., M.Hum., 5. MUNZIAR, SH., 6.SYELLI NILA KRESNA, SH., 7. MOH.
    tersebut sesuaidengan surat penunjukkan Tergugat tertanggal 2 Januari 1976 ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyatabahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi : PEMERINTAH RI cq MENTERI DALAM NEGERI RI tersebutharus ditolak ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasiditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalamtingkat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 17-07-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 86 PK/Pdt/2014
Tanggal 17 Juli 2014 — PEMERINTAH RI cq. MENTERI DALAM NEGERI RI vs Dr. MIEKE SUMIRA
50 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEMERINTAH RI cq. MENTERI DALAM NEGERI RI vs Dr. MIEKE SUMIRA
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata
Putus : 02-09-2013 — Upload : 31-12-2013
Putusan PT PALEMBANG Nomor 72/PDT/2013/PT.PLG.
Tanggal 2 September 2013 — PEMERINTAH RI, Cq. Menteri Dalam Negeri dk vs CIK OLA BIN LEMAN
44 — 20
  • PEMERINTAH RI, Cq. Menteri Dalam Negeri dk vs CIK OLA BIN LEMAN
    Berdasarkan halhal tersebut di atas, Penggugat telah keliru dalammenentukan subjek gugatan, oleh karena itu menurut hemat kamisudah cukup alas an bagi majelis hakim yang memeriksa danmengadili perkara aquo untuk menyatakan gugatan Penggugat dapatditerima.3 BAHWA PENGGUGAT KELIRU DALAM MENENTUKAN SUBJEKGUGATAN TERGUGAT I ERROR IN PESONA), DENGAN ALASANSEBAGAI BERIKUT :1Pada halaman gugatan Penggugat tanggal 28 September 2012halaman sebagaimana telah diubah pada tanggal 17 Oktober 2012,kami kutip : Pemerintah
    RI Cq Menteri Dalam Negeri Cq KepalaDaerah Provinsi Sumatera Selatan.Pada Posita (dalildalil gugatan) halaman 3 angka 7, kami kutip : eceeaee Sertifikat Hak Pakai No. 30 atas nama Tergugat I (PemerintahProvinsi Sumatera Selatan)....1435.3 Selanjutnya pada halaman 4 angka 13, kami kutip :........ padatanggal 10 September 2012 Penggugat menghadiri pertemuan dengan33Tergugat I (Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan)......... .4 Berdasarkan angka 3.1 dan 3.3 di atas, Penggugat menggugat Kepaladaerah
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 29-04-2013 — Putus : 31-07-2013 — Upload : 02-04-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 29 P/HUM/2013
Tanggal 31 Juli 2013 — ., DKK vs PEMERINTAH RI Cq MENTERI DALAM NEGERI RI;
35 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., DKK vs PEMERINTAH RI Cq MENTERI DALAM NEGERI RI;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Upload : 17-01-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 76 PK/PDT/2010
ZULKARNAINI; PEMERINTAH RI Cq. MENTERI KEHUTANAN Cq. KEPALA DINAS KEHUTANAN TK. I RIAU
22 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ZULKARNAINI; PEMERINTAH RI Cq. MENTERI KEHUTANAN Cq. KEPALA DINAS KEHUTANAN TK. I RIAU
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 28-09-2009 — Upload : 25-05-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 86PK/PDT/2009
Tanggal 28 September 2009 — . ; PT MAKARTI ; PEMERINTAH RI Cq. MENTERI DALAM NEGERI, dkk.
44 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • . ; PT MAKARTI ; PEMERINTAH RI Cq. MENTERI DALAM NEGERI, dkk.
Pengadilan PT MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 10-03-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 22-11-2017
Putusan PT MEDAN Nomor 79/PDT/2017/PT.MDN
Tanggal 19 Juni 2017 — PEMERINTAH RI CQ. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN VS KOPEASI PERSADAAN MASYARAKAT UJUNG BATU
148 — 107
  • PEMERINTAH RI CQ. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN VS KOPEASI PERSADAAN MASYARAKAT UJUNG BATU