Ditemukan 10031 data
Urut Berdasarkan
Putus : 11-05-2010 — Upload : 13-07-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 343K/TUN/2009 Tanggal 11 Mei 2010 — KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL ; P.T. BILLABONG INDONESIA (PTBI), dkk. vs. CV. BALI BALANCE
446 — 404 — Berkekuatan Hukum Tetap
446 — 404 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL ; P.T. BILLABONG INDONESIA (PTBI), dkk. vs. CV. BALI BALANCE
Putus : 01-11-2006 — Upload : 05-12-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 10PK/N/2006 Tanggal 1 Nopember 2006 — Pt. Magnus Indonesia (dahulu Pt. Magnus Surya); Pt. Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia (Persero)
290 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
290 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 05-06-2023 — Putus : 17-10-2023 — Upload : 19-10-2023
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 21/G/TF/2023/PTUN.SMD Tanggal 17 Oktober 2023 — Penggugat:
ASHARI PRABAKTI WAHYUDI
Tergugat:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
149 — 117
ASHARI PRABAKTI WAHYUDI
Tergugat:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
149 — 117
Penggugat:
ASHARI PRABAKTI WAHYUDI
Tergugat:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Register : 21-02-2019 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 27-08-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 40 PK/TUN/LH/2019 Tanggal 16 Mei 2019 — KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL RI VS H. DARMAWAN;
490 — 161 — Berkekuatan Hukum Tetap
490 — 161 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL RI VS H. DARMAWAN;
Register : 06-01-2022 — Putus : 10-03-2022 — Upload : 18-04-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 112 K/TUN/2022 Tanggal 10 Maret 2022 — SINAR DAMAI VS KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL RI;
185 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
185 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
SINAR DAMAI VS KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL RI;
Register : 04-01-2021 — Putus : 02-02-2021 — Upload : 14-09-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4 K/TUN/2021 Tanggal 2 Februari 2021 — SURSARITA SEJAHTERA VS KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL RI;
274 — 149 — Berkekuatan Hukum Tetap
274 — 149 — Berkekuatan Hukum Tetap
SURSARITA SEJAHTERA VS KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL RI;
Putusan Nomor 4 K/TUN/2021Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Badan KoordinasiPenanaman Modal Nomor 347/A.8/B.2/2019, Perinal Tanggapan AtasPermohonan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi ProduksiBatubara tertanggal 28 Januari 2019;Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat BadanKoordinasi Penanaman Modal Nomor 347/A.8/B.2/2019 PerihalTanggapan Atas Permohonan Perpanjangan Izin Usaha PertambanganOperasi Produksi Batubara tertanggal 28
TUN/2021Dalam Pokok Perkara/SengketaMenerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untukseluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Badan Koordinasi PenanamanModal Nomor 347/A.8/B.2/2019, perihal Tanggapan Atas PermohonanPerpanjangan lIzin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubaratertanggal 28 Januari 2019;Mewajibkan kepada Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untukmencabut Surat Badan Koordinasi Penanaman
Modal Nomor 347/A.8/B.2/2019 perinal Tanggapan atas Permohonan Perpanjangan IzinUsaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara tertanggal 28 Januari2019;Mewajibkan kepada Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untukmenerbitkan keputusan perpanjangan izin usaha pertambangan operasiproduksi batubara Surat Keputusan Kepala Badan KoordinasiPenanaman Modal Nomor 12/1/IUP/PMA/2017, tentang PersetujuanPenyesuaian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dalam RangkaPenanaman Modal Asing untuk Komoditas Tambang
Batubara sertaPengalihan ke Afiliasi dari PT Bangun Energy Indonesia Kepada PTSursarita Sukses Sejahtera tertanggal 13 Maret 2017;Membebankan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal RepublikIndonesia untuk membayar kerugian yang nyata yang dialami PemohonKasasi/Pembanding/Penggugat sebesar Rp30.213.904.484,00 (tigapuluh milyar dua ratus tiga belas juta sembilan ratus empat ribu empatratus delapan puluh empat rupiah), yang mana jumlah kerugian tersebutakan bertambah sampai dilaksanakannya putusan
Modal Nomor 347/A.8/B.2/2019 perihalTanggapan atas Permohonan Perpanjangan Izin Usaha PertambanganOperasi Produksi Batubara tertanggal 28 Januari 2019; Bahwa penetapan yang terkait dengan Permohonan Perpanjangan IzinUsaha Pertambangan Operasi Produksi PT Sursarita Sukses Sejahtera(SSS) diketahui oleh Penggugat adalah melalui Surat OmbudsmanRepublik Indonesia tanggal 31 Juli 2019, Nomor B/685/LM.26K3/0185.2019/VII/2019, perihal Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (BuktiP8) yang ditujukan kepada Penggugat
Putus : 15-09-2004 — Upload : 27-08-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 71/B/PK/PJK/2004 Tanggal 15 September 2004 — Direktur Jenderal Pajak; Pt. Mandau Cipta Tenaga Nusantara
115 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
115 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 04-01-2021 — Putus : 03-03-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 70 K/TUN/2021 Tanggal 3 Maret 2021 — GAHARU KAPITA INDONESIA VS KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL RI;
374 — 203 — Berkekuatan Hukum Tetap
374 — 203 — Berkekuatan Hukum Tetap
GAHARU KAPITA INDONESIA VS KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL RI;
., jabatan Kepala Pusat Bantuan Hukum,Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor2/SK/A.1/2020, tanggal 14 Januari 2020;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Halaman 1 dari 6 halaman.
Menyatakan untuk menangguhkan / menunda pelaksanaan dari SuratKeputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 179Tahun 2019 Tentang Pencabutan Izin Usaha atas nama PT GaharuKapita Indonesia NPWP 76.476.718.2011.000 tertanggal 22 Oktober2019 sampai dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap(in kracht van gewijsde);3. Menangguhkan biaya perkara sampai pada putusan akhir;Dalam Pokok Perkara :1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.
Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala BadanKoordinasi Penanaman Modal Nomor 179 Tahun 2019 TentangPencabutan Izin Usaha atas nama PT Gaharu Kapita IndonesiaNPWP: 76.476.718.2011.000 tertanggal 22 Oktober 2019;4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;atauApabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan sesuai dengankeadilan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Halaman 2 dari 6 halaman.
Register : 13-06-2023 — Putus : 23-10-2023 — Upload : 09-11-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 313 K/TUN/2023 Tanggal 23 Oktober 2023 — MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL VS PT. MELAPI TIMBER;;
223 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
223 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL VS PT. MELAPI TIMBER;;
Register : 15-02-2024 — Putus : 06-05-2024 — Upload : 20-06-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 128 K/TUN/2024 Tanggal 6 Mei 2024 — WARISAN PUSAKA BANGSA VS MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL;;
38 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
38 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
WARISAN PUSAKA BANGSA VS MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL;;
Register : 04-01-2021 — Putus : 03-03-2021 — Upload : 27-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 70 K/TUN/2021 Tanggal 3 Maret 2021 — GAHARU KAPITA INDONESIA VS KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL RI;
216 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
216 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
GAHARU KAPITA INDONESIA VS KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL RI;
Register : 06-06-2023 — Putus : 08-08-2023 — Upload : 30-08-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 267 K/TUN/KI/2023 Tanggal 8 Agustus 2023 — HENDRIKUS WORO VS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI PAPUA;;
150 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
150 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
HENDRIKUS WORO VS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI PAPUA;;
Register : 04-04-2022 — Putus : 21-06-2022 — Upload : 26-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 293 K/TUN/2022 Tanggal 21 Juni 2022 — MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL RI VS PT. TOSHIBA INDONESIA;
351 — 249 — Berkekuatan Hukum Tetap
351 — 249 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL RI VS PT. TOSHIBA INDONESIA;
Register : 18-08-2023 — Putus : 04-10-2023 — Upload : 23-11-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 432 K/TUN/2023 Tanggal 4 Oktober 2023 — PROSPEK BUMINDO SEJAHTERA vs MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL;;
109 — 107 — Berkekuatan Hukum Tetap
109 — 107 — Berkekuatan Hukum Tetap
PROSPEK BUMINDO SEJAHTERA vs MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL;;
Register : 09-10-2023 — Putus : 12-12-2023 — Upload : 01-02-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 534 K/TUN/2023 Tanggal 12 Desember 2023 — MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA VS PT DEWI RINJANI;;
102 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
102 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA VS PT DEWI RINJANI;;
Register : 15-02-2024 — Putus : 06-05-2024 — Upload : 20-06-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 121 K/TUN/2024 Tanggal 6 Mei 2024 — PT GUNUNG BERKAT UTAMA VS MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL RI;;
34 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
34 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT GUNUNG BERKAT UTAMA VS MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL RI;;
Register : 04-03-2022 — Putus : 06-04-2022 — Upload : 29-06-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 213 K/TUN/2022 Tanggal 6 April 2022 — KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL VS PT. BUMI BESTARI SEJAHTERA., DAN BUPATI KOLAKA;
190 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
190 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL VS PT. BUMI BESTARI SEJAHTERA., DAN BUPATI KOLAKA;
Register : 04-10-2023 — Putus : 27-11-2023 — Upload : 10-01-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 507 K/TUN/2023 Tanggal 27 Nopember 2023 — MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA vs PT. KALLA AREBAMMA;;
133 — 120 — Berkekuatan Hukum Tetap
133 — 120 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA vs PT. KALLA AREBAMMA;;
Register : 19-01-2023 — Putus : 06-04-2023 — Upload : 30-05-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 21 PK/TUN/2023 Tanggal 6 April 2023 — KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL;;
124 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
124 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL;;
Register : 21-05-2021 — Putus : 01-07-2021 — Upload : 21-10-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 77 PK/TUN/LH/2021 Tanggal 1 Juli 2021 — KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL RI., II. PT. EMAS MINERAL MURNI VS ZAKARIA., DKK;
446 — 287 — Berkekuatan Hukum Tetap
446 — 287 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL RI., II. PT. EMAS MINERAL MURNI VS ZAKARIA., DKK;
., dan kawankawan, kesemuanya WargaNegara Indonesia, Pejabat dan Pegawai pada BadanKoordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia,beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 44,Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor6/SK/A.1/2020, tanggal 7 Desember 2020;PT.
Putusan Nomor 77 PK/TUN/LH/2021Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan Putusan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala BadanKoordinasi Penanaman Modal Nomor: 66/I/IUP/PMA/2017 tentangPersetujuan Penyesuaian dan Peningkatan Tahap Izin UsahaPertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan OperasiProduksi Mineral Logam dalam
Rangka Penanaman Modal Asing untukKomoditas Emas kepada PT Emas Mineral Murni tertanggal 19Desember 2017;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala BadanKoordinasi Penanaman Modal Nomor: 66/I/IUP/PMA/2017 tentangPersetujuan Penyesuaian dan Peningkatan Tahap Izin UsahaPertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan OperasiProduksi Mineral Logam dalam Rangka Penanaman Modal Asing untukKomoditas Emas kepada PT Emas Mineral Murni tertanggal 19Desember 2017;Menghukum Tergugat untuk