Ditemukan 27095 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Kerugian negara
Anak perusahaan bumn
Kredit bank bumn
Keuangan negara dalam bumn; menyalahgunakan kewenangan; kedudukan pegawai bumn
Penyitaan aset bumn/bumd
Kerugian negara anak perusahaan bumn; modal anak perusahaan bumn bukan dari apbn/penyertaan modal bumn
Unsur "setiap orang"; korupsi bumn;
Penanaman modal
Jasa konsultasi
Jaksa pengacara negara; jaksa kuasa bumn
Unsur setiap orang; sema no. 7 tahun 2012; kredit fiktif pada bank bumn;
20/pdt/2017/pt kpg
Alexander johanis manongga
1. pemerintah republik indonesia
Cq. menteri negara bumn ri di jakarta
Cq. pt semen kupang
Perbuatan melawan hukum
Putus : 12-10-2016 — Upload : 09-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1396 K/PID.SUS/2016 Tanggal 12 Oktober 2016 — SRI MULIANI;
2067 — 1656 — Berkekuatan Hukum Tetap
2067 — 1656 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan. Dalam perkara ini, judex factie menyatakan, Terdakwa selaku Kepala Kantor Cabang Pembantu PT. Bri Agroniaga, telah bersalah turut ... [Selengkapnya]
Putus : 17-04-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2120 K/PID.SUS/2016 Tanggal 17 April 2017 — SUPRIATI, S.E. alias ATIK T2; FENTI HERNI DEWIYANTI,
S.E. T3; MADE SUDIASA, S.E. T4;
830 — 766 — Berkekuatan Hukum Tetap
830 — 766 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Para Terdakwa dalam perkara ini adalah pegawai bertugas di bagian ticketing Garuda Indonesia (Persero). Pengadilan Negeri Denpasar menghukum mereka karena terbukti menyalahgunakan kewenangan dalam melakukan refund ticket atas 3 (tiga) MCO Balance ... [Selengkapnya]
Nomor 2120 K/PID.SUS/2016Pengelolaan Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privatsangat berbeda cara pengelolaannya mengingat untukmeningkatkan Akuntabilitas dalam keuangan harusjelasbatasannya sehingga jangan sampai terjadi keuangan BUMN/BUMD dipertanggungjawabkan oleh pemerintah pusat/pemerintahdaerah yang mewakili masingmasing Badan Hukum Publik;Menunjuk UUD 1945 juga harus memperhatikan fungsi Keuanganpublik sebagai lembaga/Badan Hukum yang mengelola danbertanggung jawab terhadap keuangan publik
Hal ini sesuai tujuandengan Garuda sebagai BUMN yang berbentuk PerseroanTerbatas sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 19Tahun 2003 tentang BUMN pada Pasal 1 angka 2 : PerusahaanPerseroan yang selanjutnya disebut Persero adalah BUMN yangberbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalamsaham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimilikioleh Negara Republik Indonesia yang tujuannya mengejarkeuntungan;Pokok Perkara ini adalah Pengelolaan tikettiket ex ContinentalAirline dan demikian
PID.SUS/2016Sehingga apa yang diputuskan Judex Facti ternadap hal tersebutdi atas adalah tidak benar dalam penerapan hukumnya dan JudexFacti karenanya haruslah dibatalkan dan sebagai bahanpertimbangan bahwa Pada Putusan Hakim Mahkamah KonstitusiNomor 77/PUUIX/2011 yang pada intinya mengatakan bahwaBUMN tunduk pada undangundang Perseroan Terbatas UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 disebutkan dalam pertimbanganhukumnya poin (3.17) Menimbang bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN
Pasal 1 angka 1mengatakan bahwa BUMN adalah badan usaha yang seluruh atausebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaansecara langsung yang berasal dan kekayaan Negara yangdipisahkan;Pasal 1 angka 10 Kekayaan Negara yang dipisahkan adalahkekayaan Negara yang berasal dan Anggaran Pendapatan danBelanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal Negarapada persero dan/atau perum serta perseroan terbatas lainnya;Badan usaha yang demikian BUMN adalah Badan Usaha yangmemiliki Kekayaan
Garuda Indonesia adalah BadanUsaha Milik Negara (BUMN) yang tunduk pada Hukum PerseroanTerbatas Nomor 40 Tahun 2007 Sesuai Putusan Mahkamah KonstitusiNomor 77/PUU1X/2011 maka demikian juga dengan Status KaryawanPT.
Kata Kunci : Penyitaan aset BUMN/BUMD
PERDATA UMUM/10/SEMA 7 2012 1234 — 0
- Penyitaan terhadap aset BUMN (Persero) dapat dilakukan, pelaksanaannya mengacu ke Pasal 197 HIR.
Penyitaan terhadap aset BUMN (Persero) dapat dilakukan, pelaksanaannya mengacu ke Pasal 197 HIR.
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Pidana Hukum Pidana Materiil Tindak Pidana Korupsi Penentuan Kerugian Keuangan Negara Kualifikasi kerugian negara atas kerugian anak perusahaan BUMN
Kata Kunci : kerugian negara anak perusahaan BUMN; modal anak perusahaan BUMN bukan dari APBN/penyertaan modal BUMN
PIDANA/4/SEMA 10 2020 4991 — 2794
- Kerugian yang timbul pada anak perusahaan BUMN yang modalnya bukan bersumber dari APBN/APBD atau bukan penyertaan modal dari BUMN dan tidak menerima/menggunakan fasilitas Negara, bukan termasuk kerugian keuangan Negara;
Kerugian yang timbul pada anak perusahaan BUMN/BUMD yangmodalnya bukan bersumber dari APBN/APBD atau bukanpenyertaan modal dari BUMN/BUMD dan tidakmenerima/menggunakan fasilitas Negara, bukan termasukkerugian keuangan Negara.S. Dalam menjatuhkan pidana, Hakim tidak terikat pada penetapanstatus Terdakwa sebagai justice collaborator yang dikeluarkanoleh lembaga penegak hukum lain yang bertentangan denganketentuan Angka 9 SEMA Nomor 4 Tahun 2011 juncto huruf C.4SEMA Nomor 7 Tahun 2012.B.
Kerugian yang timbul pada anak perusahaan BUMN yang modalnya bukan bersumber dari APBN/APBD atau bukan penyertaan modal dari BUMN dan tidak menerima/menggunakan fasilitas Negara, bukan termasuk kerugian keuangan Negara;
Putus : 02-04-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 61 K/PID.SUS/2018 Tanggal 2 April 2018 — EFRIYANTI, SP, Pgl. TITI
756 — 396 — Berkekuatan Hukum Tetap
756 — 396 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Dalam perkara ini, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan program Gerakan Peningkatan Produktivitas Pangan Berbasis Korporasi (GP3K). Program tersebut dilaksanakan atas kerjasama beberapa perusahaan BUMN. Terdakwa selaku ... [Selengkapnya]
No. 61 K/PID.SUS/20188.10.11.12.13.14.15.16.17.18.18.1 (satu) rangkap draft Asli Standard Operating Procedure (SOP)Kantor Pusat Pendanaan PKBL BUMN Pembinaan untuk ProgramGP3k;1 (satu) rangkap draft Asli Standard Operating Procedure (SOP)Kantor Regional/Cabang Pendanaan PKBL BUMN Pembinaan untukProgram GP3K;1 (satu) rangkap fotocopy beserta Lampiran Surat Keputusan DireksiPT.
SangHyang Seri (Persero) Nomor 500/SHS.01/Kpts/XI/2012 tanggal 27November 2012.1 (satu) rangkap Memo perihal Laporan Posisi Pinjaman Dana PKBUMN Program GP3K Nomor 34/SHS.05.XII/2013 tanggal 2Desember 2013;1 (satu) rangkap Surat perihal Laporan Tim Nomor 91/SHS.05.03/V1/2013 tanggal 20 Juni 2013;1 (satu) rangkap fotocopy Surat perinal Hutang PK BUMN lain Nomor119/ SHS.05.03/ VII/ 2013 tanggal 30 Juli 2013;1 (satu) rangkap fotocopy Surat Penugasan Nomor 785/SHS.01/IV/2013 tanggal 26 April 2013;1 (
SangHyang Seri (Persero);1 (satu) rangkap fotocopy Perjanjian Kerjasama PelaksanaanSinergi BUMN dalam Rangka Pelaksanaan Program GerakanPeningkatan Produktifitas Pangan Berbasis Korporasi (GP3K)Antara PLN (Persero) Tok dengan PT. Sang Hyang Seri (Persero);1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Tim Pengendalian Penyalurandan Penagihan Piutang Dana PK Program GP3K (Wilayah Barat)PT.
Sang Hyang Seri (Persero);1 (satu) rangkap draft Asli Standard Operating Procedure (SOP)Kantor Pusat Pendanaan PKBL BUMN Pembinaan untuk ProgramGP3k;1 (satu) rangkap draft Asli Standard Operating Procedure (SOP)Kantor Regional/Cabang Pendanaan PKBL BUMN Pembinaanuntuk Program GP3k;1 (satu) rangkap fotocopy beserta Lampiran Surat KeputusanDireksi PT.
No. 61 K/PID.SUS/2018pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Sinergi BUMN dalamrangka Pelaksanaan Program Gerakan Peningkatan ProduktivitasPangan Berbasis Korporasi (GP3K) antara PT. Garuda Indonesia(Persero) Tbk dengan PT. Sang Hyang Seri (Persero) serta PerjanjianKerjasama antara PT. PLN dengan PT. Sang Hyang Seri, dimanadalam kegiatan tersebut Terdakwa ikut membuat proposal palsudengan cara meniru format proposal dari kantor PT.
Putus : 02-03-2017 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2405 K/PID.SUS/2016 Tanggal 2 Maret 2017 — FERRI DWI ADRIANSAH, S.E., bin CHAIDIR HAKAM;
993 — 702 — Berkekuatan Hukum Tetap
993 — 702 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Dalam perkara ini, Terdakwa selaku Kepala BRI Unit Simpang IV Sipin Jambi dipidana oleh Pengadilan Negeri Jambi karena melakukan tindak pidana korupsi, yaitu menerima pembayaran pelunasan maju atas kredit, kemudian uangnya tidak disetorkan kepada ... [Selengkapnya]
Apabila kedudukan JPN dihubungan dengan BUMN yangHal. 39 dari 62 hal, Putusan Nomor 2405 K/PID.SUS/2016sedang menghadapi sengketa perdata, tampaknya JPN tidak dapatmewakili BUMN karena BUMN statusnya bukan lembaga Negara ataulembaga pemerintah;Kedudukan BUMN dalam kenyataannya tidak berada di dalam strukturorganisasi Pemerintah maupun Negara.
Ada sementara orang yangmengatakan bahwa BUMN berada di bawah Kemeneg BUMN, namunpendapat ini tidak dapat dibenarkan, karena lembagalembaga ataukantorkantor yang berada di bawah kementerian adalah UPT (unitpelaksana teknis). BUMN bukan sebagai UPT dari Kemeneg BUMN. Olehkarena itu BUMN keberadaannya di luar Kemeneg BUMN karena BUMNbukan bagian dari organisasi Negara/pemerintah;5.
APBN sehingga BUMN tidak terikat oleh sistimkeuangan negera.
BANK BRI Pesero Tbk.Bilamana konsep keuangan BUMN adalah keuangan Negara dan keuanganNegara adalah kekayaan BUMN dibenarkan, maka negara harus siapmenghadapi konsekuensi yang nanti dialami oleh BUMN yang berbentukPerseroan.
19 Tahun 2003 tentang BUMN hanya berkaitan statuspengelolaannya.
Putus : 01-11-2006 — Upload : 05-12-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 10PK/N/2006 Tanggal 1 Nopember 2006 — Pt. Magnus Indonesia (dahulu Pt. Magnus Surya); Pt. Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia (Persero)
290 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
290 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kata Kunci : jaksa pengacara negara; jaksa kuasa BUMN
PERDATA UMUM/1.g/SEMA 7 2012 1604 — 0
- Jaksa sebagai Pengacara Negara tidak dapat mewakili BUMN (Persero) karena BUMN tersebut berstatus badan hukum Privat (vide Pasal 11 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN)Catatan:Rumusan kamar ini telah ... [Selengkapnya]
Jaksa sebagai Pengacara Negara tidak dapat mewakili BUMN (Persero) karena BUMN tersebut berstatus badan hukum Privat (vide Pasal 11 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN)
Catatan:
Rumusan kamar ini telah dianulir oleh rumusan kamar tahun 2014 yang diberlakukan dengan SEMA 04 Tahun 2014
Putus : 11-01-2017 — Upload : 08-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2351 K/PID.SUS/2016 Tanggal 11 Januari 2017 — AMING GOSAL alias AMIN GOSAL alias AMING alias AMING THIONO THUNGADI bin THIO GO MO
1149 — 475 — Berkekuatan Hukum Tetap
1149 — 475 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Dalam perkara ini, Pengadilan Negeri Makassar membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dengan alasan bahwa perbuatan Terdakwa berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, maka Majelis ... [Selengkapnya]
Register : 07-02-2017 — Putus : 03-05-2017 — Upload : 04-07-2017
Putusan PT KUPANG Nomor 20/PDT/2017/PT KPG Tanggal 3 Mei 2017 — Menteri Negara BUMN RI di Jakarta, Cq. PT Semen Kupang, Cs.
137 — 57
137 — 57
Menteri Negara BUMN RI di Jakarta, Cq. PT Semen Kupang, Cs.
Menteri Negara BUMN RI di Jakarta, Cq.PT Semen Kupang, berkedudukan di Jl. Yos SudarsoOsmok,TenauKupang, No.37, Kel. Alak, Kec. Alak, Kota Kupang SebagaiTerbanding I semula Tergugat; Putusan Nomor20/PDT/2017/PT.KPG halaman 2 dari 65 halaman2. Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Mentri Negara BUMN RI di Jakarta, Caq.PT. Bank Mandiri (Persero). Tok, Jin. Gatot Subroto Cav.3638,Jakarta Selatan. Sebagai Terbanding Il semula Tergugat Il; 3. Pemerintah Republik Indonesia, Cq.
Putus : 28-06-2012 — Upload : 04-09-2012
Putusan PT MEDAN Nomor 129/PDT/2012/PT-MDN Tanggal 28 Juni 2012 — SAIMUN
MENTERI BUMN RI
29 — 20
29 — 20
SAIMUNMENTERI BUMN RI
MENTERI BUMN REPUBLIK INDONESIA, berkantordi Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor : 13 JakartaPusat, yang semula disebut sebagai Tergugat sekarang sebagai Terbanding ;2. H. SYAFRUDDIN LUBIS, Direktur Utama PT.KHARISMA PEMASARAN BERSAMA PUSAT (dahulubernama Kantor Pemasaran Bersama PT. PerkebunanNusantara), beralamat di Jalan Cut Mutia Nomor : 11Jakarta Pusat, yang semula disebut sebagai Tergugatll sekarang sebagai Terbanding II;3. ADMI P.SEMBIRING, Pimpinan PT.
Putus : 04-06-2012 — Upload : 10-09-2012
Putusan PT MEDAN Nomor 128/PDT/2012/PT-MDN Tanggal 4 Juni 2012 — MENTERI BUMN
PTPN. II
57 — 27
57 — 27
MENTERI BUMNPTPN. II
Register : 06-07-2020 — Putus : 19-10-2020 — Upload : 25-01-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 177/Pdt.Sus-PHI/2020 Tanggal 19 Oktober 2020 — sifa rickewine >< yayasan bumn
264 — 107
264 — 107
sifa rickewine >< yayasan bumn
Putus : 23-04-2008 — Upload : 23-11-2017
Putusan PN SERANG Nomor 36/Pdt.G/2007/PN.Srg Tanggal 23 April 2008 — LAWAN
Menteri Negara BUMN
209 — 73
209 — 73
LAWANMenteri Negara BUMN
Menteri Negara BUMN, beralamat di : Jl. Dr. Wahidin Nomor 2 Jakarta Pusat,dalam perkara im diwakili oleh kuasa hukumnya yang terdiri dari HERMANHIDAYAT, SH ; PARLINDUNGAN SITUMORANG, SH. MH ; dan Drs. R.EDDY HARYONO, kesemuanya Pegawai pada Kantor Menteri Negara BadanUsaha Milik negara, alamat : Jin.
Menteri Negara BUMN tanggal 7 Juni 2005 perihalRestrukturisasi tentang Kekayaan Negara berupa Perumahan Dinas dan 616 Ha tanahEx. Proyek Pabrik Baja trkora Cilegon, pada pokoknya Presiden RI Cq.Menseskab memerintahkan Meneg BUMN sesuai tugas, fungsi dan kedudukanMeneg BUMN dalam RUPS untuk mempersiapkan Draaf Keppres Restrukturisasitentang Kekayaan Negara berupa Perumahan Dinas dan 616 Ha Tanah Ex.
Belanak No. 13 B serta mengancam paratetangganya untuk tidak memberikan bantuan apapun yang bertentangan denganprogram pemerintah dalam hal pengembangan baja di Indonesia khususnyaKementrian Negara Badan Usaha Milk Negara merupakan kelalian MenteriNegara BUMN sebagai penanggung jawab pemegang RUPS.
UU No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN16Pasal 1 angka 9:Direksi adalah organ BUMN yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMN untukkepentingan dan tujuan BUMN serta mewakili BUMN baik didalam maupun diluar Pengadilan.Pasal 4 ayat (1):Modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan Negara yang dipisahhan.Penjelasan pasal 4 ayat (1) :Yang dimaksud dengan dipisahkan adalah pemisahan kekayaan negara dariAPBN' untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN, untuk selanjutnyapembinaan dan pengelolaannya tidak
lagi didasarkan pada sistem APBN, namunpembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip prinsip perusahaan yangsehat.Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2):(1) Pengurusan BUMN dilakukan oleh Dircksi.(2) Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUMN untuk kepentingandan tujuan BUMN serta mewakili BUMN, baik di dalam maupun di luarpengadilan.Pasal 11Terhadap perseroa berlaku segala ketentuan dan prinsip prinsip yang berlaku bagiperseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor Tahun
Putus : 24-07-2008 — Upload : 19-10-2011
Putusan PT BANTEN Nomor 40/PDT/2008/PT.BTN Tanggal 24 Juli 2008 — SOESDIJANTO , Bsc Lawan Menteri Nagara BUMN Dkk
65 — 13
65 — 13
SOESDIJANTO , Bsc Lawan Menteri Nagara BUMN Dkk
Putus : 17-09-2015 — Upload : 29-09-2015
Putusan PT KUPANG Nomor 111/PDT/2015/PT.KPG Tanggal 17 September 2015 — - MARSHAL GODFRIED LAY, Cs. vs - Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Cs.
195 — 128
195 — 128
- MARSHAL GODFRIED LAY, Cs. vs - Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Cs.
tersebut, maka terlihat bahwa yangmelaksanakan pengurusan atas BUMN seharihanrinya, termasukdalam hal pelaksanaan tindak lanjut keputusan RUPS tentangperubahan AD yang didalamnya tentang pemberian uang santunanpurna jabatan adalah Direksi.
Mengingat, peranan Direksi sebagaipihak yang melakukan pengurusan atas BUMN sehariharinya,maka terkait dengan perubahan AD termasuk pemberian uangsantunan purna jabatan yang belum dibayarkan, bukan merupakanPutusanNomor : 111/Pdt/2015/PT.KPG. hal14kewenangan Menteri BUMN lagi sebagao Pemegang Saham.
Dapat kami sampaikan bahwa terminologyUU BUMN dan PP 45/2005 menyatakan bahwa satuperiode pengangkatan Anggta Direksi BUMN adalah untukmasa jabatan fixed term 5 tahun, dengan pengecualiandapat diberhentikan sewaktuwaktu oleh PUPS denganalasantertentu (Pasal 46 UU BUMN).b) Sesuai dengan ketentuan pasal 16 ayat (4) UU BUMN danpenjelasannya serta Pasal 19 ayat (1) PP 45/ 2005 danpenjelasannya sera AD PT SK, maka terhadap Sadr.Marshal G.
Juga dimaksudkan untuk menyelesaikan ADPT SK dengan UU No. 41 + Tahun 2007 tentangPT.sebagaimana ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU PT yangmemerintahkan penyesuaian AD seluruh Perseroan denganUUPT dalam jangka waktu 1(satu) sejak berlakuknya UU PT.Perlu kami informasikan bahwa Menteri BUMN melalui SuratEdaran Nomor : 06/MBU/2008 tanggal 15 April 2008 telahmenginstruksikan kepada seluruh Direksi BUMN untukmelakukan penyesuaian ADnya mengikuti UU 40 Tahun 2007tentang PT (AD yang disesuaikan dengan UU
PT tersebutselanjutnya disebut AD Standar BUMN berlaku bagi seluruhBUMN ) namun ternyata Direksi PT SK dalam hal ini doawahtupoksi Penggugat selaku Direksur Umum dan Keuangan,tidak segera melaksanakan penyesuaian AD, sesuai instruksiMenteri BUMN dalam SE tersebut diatas.6.
Register : 26-03-2015 — Putus : 06-07-2015 — Upload : 07-07-2015
Putusan PT MEDAN Nomor 118/PDT/2015/PT-MDN Tanggal 6 Juli 2015 —
47 — 17
47 — 17
KIRPAL SINGH, DK LAWAN MENTERI BUMN RI, DKK
Ditariknya Menteri BUMN sebagai Tergugat karenainstruksi Menteri BUMN kepada Tergugat II (PTPN Il) untuk berpartisipasidalam program penggemukan sapi dan produksi sapi potong dalam rangkaSwasembada Daging Nasional.2.
Berdasarkan Perpres Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas danFungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan FungsiEselon Kementerian Negara dalam pasalpasalnya yang mengatur tentangKementerian BUMN diatur sebagai berikut :1lPasal 656Kementerian BUMN mempunyai tugas menyelenggarakan urusan dibidang pembinaan BUMN dalam pemerintahan untuk membantu Presidandalam menyelenggarakan pemerintahan Negara.Pasal 657Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 656,Kementerian
BUMN menyelenggarakan fungsi :a.
Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pembinaan BUMN ;b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangpembinaan BUMN ;c. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggungJawab Kementerian BUMN ;d. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan KementerianBUMN.5.
Bahwa Terbanding II semula Tergugat II telah meneriman Surat DeputiBidang Usaha Industri Primer Kementerian BUMN No. S50/D1.MBU/2012 tertanggal 22022012 perihal pola Intergrasi PeternakanSapi di Perkebuan Kelapa sawit; Selanjutnya dengan surat Menteri 65 BUMN tertanggal 09052012 No.
Putus : 13-04-2021 — Upload : 18-05-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 431 K/Pdt.Sus-PHI/2021 Tanggal 13 April 2021 — YAYASAN PENGEMBANGAN KEPEMIMPINAN BUMN, DKK
248 — 138 — Berkekuatan Hukum Tetap
248 — 138 — Berkekuatan Hukum Tetap
YAYASAN PENGEMBANGAN KEPEMIMPINAN BUMN, DKK
YAYASAN PENGEMBANGAN KEPEMIMPINAN' BUMN,berkedudukan di Buncit Town House Nomor 13, Jalan TamanMarga Satwa, RT 009 RW 005, Jati Padang, Jakarta Selatan,yang diwakili oleh Eko Setiawan selaku Anggota Tim LikuidatorYayasan Pengembangan Kepemimpinan BUMN (dalamlikuidasi) sekaligus Direktur SDM dan Hukum PT Asabri(Persero), dalam hal ini memberi kuasa kepada Ilham P.Nugroho, Karyawan PT Asabri (Persero), beralamat di JalanMayjen Sutoyo Nomor 11, Jakarta Timur, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 3
Penggugat yang ada dalam perjanjian kerja, peraturanperusahaan atau perjanjian kerja bersama ketika Penggugat sudah tidak lagidapat membantu memasarkan produk pelatihan milik Tergugat II;Bahwa Penggugat bekerja pada Tergugat dan mendapatkantambahan tugas sebagai marketing manager Tergugat , sedangkan tugassebagai marketing manager Tergugat Il telah berakhir sejak Juni 2015(posita Penggugat angka 13);Bahwa Penggugat sebagaimana Surat Keputusan Ketua BadanPengurus Yayasan Pengembangan Kepemimpinan BUMN
Putus : 02-03-2020 — Upload : 03-06-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 500 K/Pdt/2020 Tanggal 2 Maret 2020 — PT PILAR SINERGI BUMN INDONESIA, DKK
lawan
JIMMY NAMARA
348 — 343 — Berkekuatan Hukum Tetap
348 — 343 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT PILAR SINERGI BUMN INDONESIA, II. KANTOR JASA PENILAI PUBLIK MUTTAQIN BAMBANG PURWANTO ROZAK USWATUN DAN REKAN, III. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL c.q. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BANDUNG SELAKU KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH TRASE KERETA CEPAT JAKARTA BANDUNG tersebut; Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor385/Pdt.G/2019/PN Bdg tanggal 3 Desember 2019;
PT PILAR SINERGI BUMN INDONESIA, DKKlawanJIMMY NAMARA
PUTUSANNomor 500 K/Pdt/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagaiberikut dalam perkara antara:PT PILAR SINERGI BUMN INDONESIA, berkedudukan diGedung WIKA, Jalan D.. Panjaitan Kav. 9, KotaAdministrasi Jakarta Timur, Provinsi DK Jakarta, dalam halini memberi kuasa kepada Kepala Kejaksaan Tinggi JawaBarat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18Oktober 2019, selanjutnya disubtitusikan kepada TasjrifinM.
Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi , Il, IIb I.PT PILAR SINERGI BUMN INDONESIA, Il. KANTOR JASA PENILAIPUBLIK MUTTAQIN BAMBANG PURWANTO ROZAK USWATUN DANREKAN, III. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL c.q. KEPALAKANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTABANDUNG SELAKU KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAHTRASE KERETA CEPAT JAKARTA BANDUNG tersebut;2.
Putus : 17-05-2006 — Upload : 01-06-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2053K/PDT/2005 Tanggal 17 Mei 2006 — SAKIM ; Menteri Negara BUMN-RI ; Menko POLKAM, dkk.
28 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
28 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
SAKIM ; Menteri Negara BUMN-RI ; Menko POLKAM, dkk.