Penelolaan fungsifungsi emosi kurang optimalc. Hubungan dengan lingkungan social tampak membatasi hubunganinterpersonald. Korban mengalami gangguan persepsi dengan lingkungan social.eee Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 76D Jo. Pasal 81 Ayat (3) UU RI No.35 Tahun 2014 tentangPerlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.ATAUKEDUA: Halaman 6 dari 17 hal.

Penelolaan fungsifungsi emosi kurang optimalc. Hubungan dengan lingkungan sosial tampak membatasihubungan interpersonald. Korban mengalami gangguan persepsi dengan lingkungan sosial.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 76E Jo. Pasal 82 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2014 tentangPerlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.. Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umumtanggal 7 Maret 2017 Reg.Perk.Nomor: PDM83/N.8.16.

Penelolaan fungsifungsi emosi kurang optimal.c. Hubungan dengan lingkungan social tampak membatasi hubunganinterpersonal.d. Korban mengalami gangguan persepsi dengan lingkungan social.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 76D Jo. Pasal 81 ayat (3) UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2014tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.Hal. 5 dari 17 hal. Put.

Penelolaan fungsifungsi emosi kurang optimal.Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 1771 K/PID.SUS/2017c. Hubungan dengan lingkungan social tampak membatasi hubunganinterpersonal.d. Korban mengalami gangguan persepsi dengan lingkungan social.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 76E Jo. Pasal 82 ayat (2) UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2014tentang Perlindungan Anak Jo.

., M.Kn, Jabatan Kepala SubDirektorat Penelolaan Tanah Terlantar ;4 ABGRID PRANOWO, S.H.,C.N, Jabatan Kepala Seksi PerkaraTata Usaha Negara Wilayah I ;5 IGNATIUS ARDI SUSANTO, S.H., Jabatan Kepala SeksiPerkara Perdata Wilayah I ;6 RESKAH HARTATL, S.H., Jabatan Staf Sub Direktorat PerkaraWilayah I ; Hall dari10 hal. Put.

keuntungansemata;d Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil yang dikemukakan olehPenggugat dalam angka 1 Posita Gugatan Penggugat yang menyatakanRestaurant Miu merupakan peralihan nama dari Restaurant Firaebo.Bahwa dalam hal ini Penggugat dalam dalilnya mendasarkan hubungankerjasama subagaimana yang dijelaskan sebelumnya suatu konsep bukanmerupakan kesepakatan yang memiliki akibat hukum mengikat para pihakyang membuatnya oleh karena itu sangat tidak memungkinkan apabila jugaPenggugat melakukan penelolaan

tanggung jawab Ahli selaku Staf Pemeriksaan dan PenyidikanBalai Besar POM di Banjarmasin yaitu melaksanakan pemerksaan sarana distribusidan produksi OMKABA serta membantu pelaksanaan kegiatan di seksi penyidikanBalai Besar POM d Banjarmasin;Bahwa Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.51 tahun 2009 tentang PekerjaanKefarmasian Pasal 1 angka 1 Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasukpengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan danpendistribusian atau penyaluran obat, penelolaan

21121992yang telah dibalik nama atas nama Penggugat tanggal 03 Januari 2018, SuratKeputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas DanPelabuhan Bebas Batam (SKEP) Nomor 577/A3/L/4/2018 tentang PenggunaanBagian Tanah Tertentu Dari Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan KawasanPerdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Kepada Akhmad Zainudintertanggal 27 April 2018, Perjanjian Penggunaan Lahan (PPL) No.525/A3/L/2/2019 tertanggal 13022019 dan Rekomendasi Pemberian hak atastanah diatas Hak Penelolaan

Dari Hak Pengelolaan BadanPengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas BatamKepada Akhmad Zainudin tertanggal 27 April 2018, Perjanjian PenggunaanLahan (PPL) No. 525/A3/L/2/2019 tertanggal 13022019 dan RekomendasiHalaman 31 dari 61 Halaman, Putusan Perdata Nomor 24/Pdt.G/2021/PN BtmPemberian hak atas tanah diatas Hak Penelolaan BP Batam Nomor: B0844/KAA3A3.4/3/2019 tertanggal 27 Maret 2019 kepada Penggugat;Berdasarkan alasanalasan dan faktafakta hukum tersebut diatas dengan ini TurutTergugat

Meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenaipersoalan yang menyangkut penelolaan usaha Desa ; dan2.

pernahdilakukan oleh Penggugat (nasabah), yaitu :Pada rekening 0050650787 :Bulan September 2006 :Tanggal 01092006 : Untuk penempatan pada Kontrak Pengelolaan Dana PT.Sentra Artha Futures, pengirim : Darwin Siregar (Pimpinan Bank BNI CabangSitubondo), sejumlah Rp 10.000.000.000,00 (*BUKTI7);Bulan Oktober 2006 :Tanggal 03102006, Perpanjangan Kontrak Pengelolaan Dana, pengirim :Darwin Siregar (Pimpinan Bank BNI Cabang Situbondo), sejumlah Rp7.843.000.000,00 (*BUKTI8);Tanggal 16102006, Penempatan pada Kontrak Penelolaan

Bahwa Surat General Manager Pemasaran BBM RetailRegion Ill PT Pertamina (Persero) No. 657/F13100/2008 S383 tanggal 25 Juni 2008 tentang PemutusanHubungan Usaha adalah didasarkan SURAT PERJANJIANPENUNJUKAN PENELOLAAN dan PENGGUNAAN SPBU No. SPu3833/F3000/94 S383 tanggal 28 Desember 1994; .

No. 37 K/TUN/2009.merupakan Asset Negara dibawah penelolaan Perum Perumnas)sebagaimana diatur dalam UndangUndang No. 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara, dengan demikian Majelis Hakim Tinggi Tata UsahaNegara Jakarta yang memeriksa perkara No.111/B/2008/PT.TUN.JKT, telahsalah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, sebagaimana telahdiatur dalam UndangUndang No. 14 Tahun 1985 Jo.

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat ini tidak berdasarkan faktatetapi berdasarkan asumsi dari Penggugat saja, hal ini dapat dilihat padaangka 11 gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa dalam tindaktanduk Tergugat telah memberikan izin atau telah mengizinkan adanyaypembangunan industri penelolaan CPO....

Fotokopi Surat Teguran dan Tagihan Retribusi No.511/370/DPP/VI/2016 tanggal 6 Juni 2016 dari Dinas Penelolaan Pasarkepada Akhmad Zailani. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukupdan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu olehKetua Majelis, diberi tanda T.24;25. Fotokopi Kwitansi Retribusi Pasar dan Sampah, atas namaAkhmad Zailani untuk bulan April S/d Juni 2016 yang dibayar tanggal 20Juni 2016.

Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 Tentang PengelolaanKeuangan DesaBahwa Pasal 2 Keuangan Desa dikelola berdasarkan asasasas:Transparan, bahwa penelolaan dana desa tidak secara tersembunyiatau dirahasiakan dari masyarakat dan sesuai dengan kaidah hukumatau peraturan yang berlaku sehinggah memudahkan masyarakatmengetahui dan mendapatkan akses informasi seluasluasnyatentang APBDesa.

sedangkan belanja dan didukungdengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlahyang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belumdan atau tidak tersedia anggarannya.Pasal 3Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2,dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 Tentang PengelolaanKeuangan DesaPasal 2Keuangan Desa dikelola berdasarkan asasasas:Transparan, bahwa penelolaan

MKS.(22)(23)(24)(25)(27)Terpasang Hak Tanggungan Peringkat Nomor : 476/2011 atasnama PT.Bank Negara Indonesia Persero) Tbk;Surat Keterangan Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi SelatanNomor : 500/0158/B.Ekon, Tanggal 7 Maret 2012, denganketerangan bahwa telah dilakukan kerja sama antara Perusda SulSeldengan PT.Griya Maricaya Gemilang;Nota Kesepahaman Bersama Tanggal 14 Desember 2009, antaraPerusahaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan dengan PT.GriyaMaricaya Gemilang, tentang Penelolaan Latanete Plazadi

,MH,Notaris / PPAT di Makassar, antara Perusahaan Daerah PropinsiSulawesi Selatan dengan PT.Griya Maricaya Gemilang (dahulubernama PT.Hari Darmawan Realty), tentang Penelolaan Mall OfMakassar (eks.Latanete Plaza);Perjanjian Sewa Menyewa Gedung Latenete Plaza dengan AktaNomor : 16, Tanggal 5 Nopember 2011, yang dibuat oleh HENDRIKJAURY,SH, Notaris / PPAT di Makassar;Surat Direksi Perusahaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor :116/DHK/VV2012, Tanggal 8 Juni 2012, yang ditujukan kepadaKepala Kantor

Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 Tentang PengelolaanKeuangan Desa Bahwa Pasal 2 Keuangan Desa dikelola berdasarkan asasasas:Transparan, bahwa penelolaan dana desa tidak secara tersembunyiatau dirahasiakan dari masyarakat dan sesuai dengan kaidah hukumatau peraturan yang berlaku sehinggah memudahkan masyarakatmengetahui dan mendapatkan akses informasi seluasluasnyatentang APBDesa.

sedangkan belanja dan didukungdengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlahyang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belumdan atau tidak tersedia anggarannya.Pasal 3Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2,dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 Tentang PengelolaanKeuangan DesaPasal 2Keuangan Desa dikelola berdasarkan asasasas:Transparan, bahwa penelolaan

Peringkat Nomor : 476/2011 atasnama PT.Bank Negara Indonesia Persero) Tbk;Surat Keterangan Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi SelatanNomor : 500/0158/B.Ekon, Tanggal 7 Maret 2012, denganHIm 50 dari 135 Him Put.No.49/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS.(23)(24)(25)(26)(27)(28)keterangan bahwa telah dilakukan kerja sama antara Perusda SulSeldengan PT.Griya Maricaya Gemilang;Nota Kesepahaman Bersama Tanggal 14 Desember 2009, antaraPerusahaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan dengan PT.GriyaMaricaya Gemilang, tentang Penelolaan

,MH,Notaris / PPAT di Makassar, antara Perusahaan Daerah PropinsiSulawesi Selatan dengan PT.Griya Maricaya Gemilang (dahulubernama PT.Hari Darmawan Realty), tentang Penelolaan Mall OfMakassar (eks.Latanete Plaza);Perjanjian Sewa Menyewa Gedung Latenete Plaza dengan AktaNomor : 16, Tanggal 5 Nopember 2011, yang dibuat oleh HENDRIKJAURY,SH, Notaris / PPAT di Makassar;Surat Direksi Perusahaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor :116/DHK/VI/2012, Tanggal 8 Juni 2012, yang ditujukan kepadaKepala Kantor

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat ini tidak berdasarkanfakta tetapi berdasarkan asumsi dari Penggugat saja, hal ini dapatdilihat pada angka 11 gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwadalam tindak tanduk Tergugat telah memberikan izin atau telahmengizinkan adanya pembangunan industri penelolaan CPO....

li>Foto Copy 1 (satu) dokumen Laporan realisasi penggunaan Dana Desa 80% Tahap II Tahun Anggaran 2015 Pemerintah Kab.Muna Kecamatan Duruka Desa Ghonsume Provinsi Sulawesi Tenggara;

Kdi3) Foto Copy 1 (satu) dokumen Laporan realisasi penggunaan Dana Desa 80%Tahap II Tahun Anggaran 2015 Pemerintah Kab.Muna Kecamatan Duruka DesaGhonsume Provinsi Sulawesi Tenggara;4) Foto Copy 1 (satu) dokumen Laporan realisasi penggunaan Dana Desa 20%Tahap Ill Tahun Anggaran 2015 Pemerintah Kab.Muna Kecamatan Duruka DesaGhonsume Provinsi Sulawesi Tenggara;5) Foto Copy 1 (satu) dokumen Keputusan Kepala Desa Ghonsume Nomor : 13Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pelaksana Tehknis Penelolaan KeuanganDesa

Provinsi Sulawesi Tenggara;3) Foto Copy 1 (satu) dokumen Laporan realisasi penggunaan Dana Desa 80%Tahap II Tahun Anggaran 2015 Pemerintah Kab.Muna Kecamatan Duruka DesaGhonsume Provinsi Sulawesi Tenggara;4) Foto Copy 1 (satu) dokumen Laporan realisasi penggunaan Dana Desa 20%Tahap Ill Tahun Anggaran 2015 Pemerintah Kab.Muna Kecamatan Duruka DesaGhonsume Provinsi Sulawesi Tenggara;5) Foto Copy 1 (satu) dokumen Keputusan Kepala Desa Ghonsume Nomor : 13Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pelaksana Tehknis Penelolaan

Bona Hutaraja bersama sama dengan Linda Mora Siregar tidakdilakukan secara transparan, sehingga Penggugat dR/Tergugat dKhalaman 19 dari 57 halaman Putusan nomor 479/Padt/2019/PT MDN15.16.17.18.19.meminta agar pengelolaan atas lahan kelapa sawit yang menjadibahagianya dikelolanya sendiri dihitung dari jumlah saham yang di setorkanoleh Pengugat dR/Tergugat dK, sehingga sejak tahun 2009 Penggugat dR/Tergugat dK tidak lagi memperoleh hasil dari penelolaan perkebunankelapa sawit dibawah PT.