Bina Pilar Lestari (Perum Green Park) di Jalan Alteri Tol JoorJati Melati Kelurahan Jati Melati Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi,dengan jabatan atau tugas sebagai staf Admin Estate Managemen dari tahun2015 sampai dengan tahun 2016 dengan mendapat upah atau gaji sebesarR.2.500.000; (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, ditambah denganuang makan dan trasport sebesar Rp.700.000; (tujuh ratu ribu rupiah) perbulan ; Bahwa awalnya di ketahui Terdakwa tidak menyetorkan hasil pembayaraniuran pengelolan

lingkungan warga Perum Green Park, ketika Terdakwa tidakmasuk kantor karena Terdakwa sakit ; lalu tugas dan pekerjaan Terdakwa digantikan oleh saksi JOHN ALFONSIUS ANTAW pada saat itu ada wargayang bernama RENNY RYOSA, SH yang hendak melakukan pembayaraniuran pengelolan lingkungan (IPL) , kKemudian saksi JOHN ALFONSIUSANTAW memberikan kwitansi pembayaran kepada saksi SEPTI yangbertugas sebagai staf Akunting di PT.

Bina Pilar Lestari (PerumGreen Park) yaitu. saksi JOHN dan saksi SEPTI ketika Terdakwa tidakmenyetorkan hasil pembayaran iuran pengelolan lingkungan warga PerumGreen Park, ketika itu Terdakwa tidak masuk kantor karena sedang sakit ;pada saat Terdakwa tidak masuk kantor , ada warga yang bernama RENNYRYOSA, SH yang hendak melakukan pembayaran iuran pengelolan lingkungan(IPL) , kemudian saksi JOHN ALFONSIUS ANTAW memberikan kwitansipembayaran kepada saksi SEPTI yang bertugas sebagai staf Akunting di

Perum Green Park, dan ketika itu Terdakwa tidak masuk kantor, adawarga yang bernama RENNY RYOSA, SH yang hendak melakukanpembayaran iuran pengelolan lingkungan (IPL) , kemudian saksi JOHNHalaman 14 dari 17 Putusan Nomor 1733/Pid.B/2016/PN BksALFONSIUS ANTAW memberikan kwitansi pembayaran kepada saksi SEPTIyang bertugas sebagai staf Akunting di PT.

(Kabag TU, Perencanaan Kebutuhan dan Standarisasi hargaBiro Pengelolan Aset Daerah Setda Prop. Sulsel) dan PenanggungJawab H. MUSTARI SOBA, SH, M.Si (Kepala Biro Pengelolan AsetDaerah Setda Prop. Sulsel), yang anggotanya termasukdiantarannya terdakwa Drs. FERDY AMIN, M.Si selaku CamatTamalate Tahun 2011 dan ANDI ILHAM SE, selaku Lurah Barombongtahun 2011.

(Kabag TU, Perencanaan Kebutuhan danStandarisasi harga Biro Pengelolan Aset Daerah Setda Prop. Sulsel)dan Penanggung Jawab H. MUSTARI SOBA, SH, M.Si (KepalaBiro Pengelolan Aset Daerah Setda Prop. Sulsel), yang anggotanyatermasuk diantarannya terdakwa Drs. FERDY AMIN, M.Si selakuCamat Tamalate Tahun 2012 dan ANDI ILHAM SE,selaku LurahBarombong Tahun 2012, yang kemudian digantikan oleh H.

(Kabag TU, Perencanaan Kebutuhan dan Standarisasi hargaBiro Pengelolan Aset Daerah Setda Prop. Sulsel) dan PenanggungJawab H. MUSTARI SOBA , SH, M.Si (Kepala Biro Pengelolan AsetDaerah Setda Prop. Sulsel), yang anggotanya termasukdiantarannya terdakwa Drs. FERDY AMIN, M.Si selaku CamatTamalate Tahun 2011 dan ANDI ILHAM SE, selaku Lurah Barombongtahun 2011.

Sulsel) dan Penanggung Jawab H.MUSTARI SOBA , SH, M.Si (Kepala Biro Pengelolan Aset DaerahSetda Prop. Sulsel), yang anggotanya termasuk diantarannyaterdakwa Drs.

(Kabag TU, Perencanaan Kebutuhandan Standarisasi harga Biro Pengelolan Aset Daerah Setda Prop.Sulsel) dan Penanggung Jawab H. MUSTARI SOBA, SH, M.Si(Kepala Biro Pengelolan Aset Daerah Setda Prop. Sulsel), yanganggotanya termasuk diantarannya terdakwa Drs. FERDY AMIN,M.Si selaku Camat Tamalate Tahun 2012 dan ANDI ILHAMSE,selaku Lurah Barombong Tahun 2012, yang kemudiandigantikan oleh H.

Penggugat:
1.WARJA
2.CARLAN
3.ADIM DIMIATI
Tergugat:
1.RASNEWI
2.WARMIN
Turut Tergugat:
1.Kepala Desa Gembor
2.BPKD Badan Pengelolan Keuangan Daerah Kabupaten Subang

BPKD (Badan Pengelolan Keuangan Daerah) Kabupaten Subang; Jalan Letnan JendralS Parman Nomor 6 Pasirkareumbi Kecamatan Subang Kabupaten SubangJawabarat, untuk Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT II.Pengadilan Negeri tersebut ;Telah membaca suratsurat dalam perkara ini ;Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 06Februari 2019, yang didaftarkan di Register Nomor 4/Pdt.G/2019/PN.Sng;Menimbang, bahwa pada persidangan pertama tanggal 13 Februari 2019 yang telahditetapkan

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa PenuntutUmum Nomor Reg.perkara PDS.03/LLING/Ft.1/04/2017, tanggal 19 Mei 2017terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut;PERTAMABahwa Terdakwa PONNO BIN TARMIN selaku Kepala DesaCiptodadi Il berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor :164/KPTS/BPMPD/2013 tanggal 4 Maret 2017, tentang PemberhentianPenjabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala DesaCiptodadi Il Kecamatan Sukakarya Kabupaten Musi Rawas, juga sebagai TimPelaksana Pengelolan

peraturan perundanganundangan;ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umumdan/atau pemilihan kepala daerah;melanggar sumpah/anji jabatan; danmeninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturutturuttanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.Bahwa sebagai Kepala Desa terdakwa PONNUO Bin TARMINmendapatkan upah/gaji dari uang Negara sebesar Rp.2.000.000,(dua juta rupiah)/oulan ;Bahwa sebagai Kepala Desa terdakwa PONNUO Bin TARMIN jugamasuk sebagai Tim Pelaksana Pengelolan

Data/Sidang Panitia AKegiatan Sertifikasi Tanah Katagori IV (Prona) Tahun 2016Halaman6, Putusan No.9/Pid.SusTPK/2017/PT.PLG>>berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan KabupatenMusi Rawas Nomor : 27/100.216.5/prona/2016 tanggal 13 Januari2016 beserta lampirannya;Bahwa sebagai Tim Pelaksana Pengelolan Data/Sidang Panitia AKegiatan Sertifikasi Tanah Katagori IV (Prona) Tahun 2016 terdakwamempuyai tugas sebagai berikut :a. melakukan penelitian dan peninjauan fisik atas tanah yangdimohonkan

tidaknyakeberatan dari pihak lain;c. meneliti kepentingan umum dan kepentingan negara / pemerintahdiatas tanah tersebut;d. meneliti Kesesuaian penggunaan tanah yang dimohon denganrencana tata ruang wilayah setempat;e. menyiapkan risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas(DI 201) sesuai dengan hasil penelitian dan peninjauan fisik atastanah, untuk proses penegasan konveksi atau pengakuan hak;f. membuat hasil laporan dalam bentuk berita acara pemeriksaanlapangan.Bahwa sebagai Tim Pelaksana Pengelolan

Data/Sidang Panitia AKegiatan Sertifikasi Tanah Katagori IV (Prona) Tahun 2016berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan KabupatenMusi Rawas Nomor : 27/100.216.5/prona/2016 tanggal 13 Januari2016 beserta lampirannya;> Bahwa sebagai Tim Pelaksana Pengelolan Data/Sidang Panitia AKegiatan Sertifikasi Tanah Katagori IV (Prona) Tahun 2016 terdakwamempuyai tugas sebagai berikut :a. melakukan penelitian dan peninjauan fisik atas tanah yangdimohonkan mengenai penguasaan, penggunaan / keadaantanah

Bahwa Tergugat sejak tahun 1977,diduga kuat tidak mencatat tanahtersebut dalam Buku Inventaris Kekayaan Milik Provinsi DKI Jakarta.Melanggar Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun2006 Tentang Pengelolan Barang Milik Negara/Daerah. PP tersebutkami lampirkan dalam perubahan ini.Halaman 6 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 303/Pat.G/2019/PN JKTSELVi.7.

hakkeperdataan Pemprov DKI Jakarta atas Objek Sengketa yang lahir atas dasarpenguasaan dengan itikad baik sejak tahun 1969 (vide Pasal 1963KUHPerdata), mengingat pemasangan papan pengumuman dan/ataupencatatan aset pada Tergugat bukan merupakan bukti kepemilikan hak.Menimbang, bahwa atas jawaban/eksepsi tersebut, pihak Penggugatmenanggapinya sebagaimana Repliknya tanggal 18 Juni 2019 yang padapokoknya bahwa Tergugat Kepala Suku Badan Pdengelola Aset Daerah kotaAdministrasi Jakafta Selatan adalan pengurus/pengelolan

Kemudian pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2020 sekitar10.00 wita saat pihak kepala dusun yang memiliki Rak pengelolan tanah kemballiingin menggarap tanah peeatunya namun kembali di halanghalangi oleh sdr RUM,AMAQ IDI, SAHDIM, HERMAN, dan MUSTAKIM sehingga pihak kepala dusuntidakjuga bisa menggarap tanah yang menjadi hak pengelolaannya.Adapun Bukti Rak Pengelolaan tanah pecatu Kepala Dusun pihak pelaporadalah SK pengangkatanmenjadi Kepala dusun Nomor : 0212017 tanggal 25Februari 2017, dan pihak kepala

Bahwa Kemudian pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2020 sekitar 10.00 witasaat pihak kepala dusun yang memiliki hak pengelolan tanah kembali inginmenggarap tanah pecatunya namun kembali di halanghalangi oleh sdr RUM,AMAQ IDI, SAHDIM, HERMAN, dan MUSTAKIM sehingga pihak kepala dusuntidak juga bisa menggarap tanah yang menjadi hak pengelolaannya.

Adapun Bukti Hak Pengelolaan tanah pecatu Kepala Dusun pihak pelaporadalah SK pengangkatan menjadi Kepala dusun Nomor : 02 2017tanggal 25 Februari 2017, dan pihak kepala dusun sudah menggarap atau diberikan hak pengelolan tanah peeatu tersebut sudah sekitar + 6 tahun semenjakkorban menjadi kepala dusun bunduduk.

sehingga mereka menginginkan tanah Pecatu yang menjadi RakPengelolalan Kepala Dusun di kosongkan dulu sampai ada penyelesaian antarapihak kadus dengan masyarakat yang tidak puas dengan kepemimpianan kadusyaitu. masyarakat Dusun bunduduk bagian selatan jalan yang di antaranyaHalaman 14 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.C/2020/PN Pya.adalah sdr AHMAD BAKRI, MUHAMAD SANUSI, RUM; SARWANI, dan AMAQIDI, Kemudian pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2020 sekitar 10.00 wita saat pihakkepala dusun yang memiliki hak pengelolan

halaman 8 dari 84 Putusan Nomor:20/Pid.SusTPK/2017/PN.PligMenimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:PERTAMABahwa Terdakwa PONNO BIN TARMIN selaku Kepala DesaCiptodadi Il berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor :164/KPTS/BPMPD/2013 tanggal 4 Maret 2017, tentang PemberhentianPenjabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala DesaCiptodadi ll Kecamatan Sukakarya Kabupaten Musi Rawas, juga sebagaiTim Pelaksana Pengelolan

Data/Sidang Panitia A KegiatanSertifikasi Tanah Katagori IV (Prona) Tahun 2016 berdasarkan SuratKeputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Nomor :27/100.216.5/prona/2016 tanggal 13 Januari 2016 besertalampirannya;> Bahwa sebagai Tim Pelaksana Pengelolan Data/Sidang Panitia AKegiatan Sertifikasi Tanah Katagori IV (Prona) Tahun 2016 terdakwamempuyai tugas sebagai berikut :a. melakukan penelitian dan peninjauan fisik atas tanah yangdimohonkan mengenai penguasaan, penggunaan / keadaan tanah

dan kepentingan negara / pemerintahdiatas tanah tersebut;d. meneliti kesesuaian penggunaan tanah yang dimohon denganrencana tata ruang wilayah setempat;e. menyiapkan risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas (DI201) sesuai dengan hasil penelitian dan peninjauan fisik atas tanah,untuk proses penegasan konveksi atau pengakuan hak;halaman 13 dari 84 Putusan Nomor:20/Pid.SusTPK/2017/PN.Pligf. membuat hasil laporan dalam bentuk berita acara pemeriksaanlapangan.> Bahwa sebagai Tim Pelaksana Pengelolan

Data/Sidang Panitia A KegiatanSertifikasi Tanah Katagori IV (Prona) Tahun 2016 berdasarkan SuratKeputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Nomor :27/100.216.5/prona/2016 tanggal 13 Januari 2016 besertalampirannya;> Bahwa sebagai Tim Pelaksana Pengelolan Data/Sidang Panitia AKegiatan Sertifikasi Tanah Katagori NV (Prona) Tahun 2016 terdakwamempuyai tugas sebagai berikut :a. melakukan penelitian dan peninjauan fisik atas tanah yangdimohonkan mengenai penguasaan, penggunaan / keadaan tanah

Data/Sidang PanitiaA Kegiatan Sertifikasi Tanan Katagori NM (Prona) Tahun 2016,Penanggung Jawab Panitia Prona Tim Desa, Penanggung JawabPanitia Prona Tim Desa serta sebagai Tim Pelaksana OperasionalLapangan Panitia A Kegiatan Sertipikasi Tanah Kategori VV (PRONA)tahun 2016 ;> Bahwa dana tersebut telah dipergunakan oleh terdakwa selaku KepalaDesa Ciptodadi Il, sebagai Tim Pelaksana Pengelolan Data/SidangPanitia A Kegiatan Sertifikasi Tanah Katagori V (Prona) Tahun 2016,Penanggung Jawab Panitia Prona

Buruk atau baik suatu pemerintahandapat dilihat dari pengelolan keuangan daerah yang dikelola setiap tahun. Gambaranbaik atau buruk kinerja pengelolan keuangan dilihat berdasarkan hasil pemeriksaanoleh BPK sebagai Auditor Pemerintah yang melakukan audit terhadap APBD setiaptahun yang melahirkan opini (pendapat). Secara keseluruhan penyusunan APBDdimulai dengan perencanaan. Jika perencanannya baik maka hasilnya juga akan baik,jika perencanaan buruk, hasilnya juga buruk.

Kasus anggaran dapat terjadi ketika DPRD lemah atau sengaja ikutbermain mata dalam proses pengelolan keuangan daerah.

Selain itu dalam perspektifhukum keuangan daerah, spirit pengelolan keuangan daerah dimaksud harusmemberikan ruang bagi publik lebih besar daripada ruang privat karena APBD adalahuang rakyat dan digunakan harus lebih besar untuk ruang publik, satu rupiah punharus dipergunakan dan dipertangungjawaban kepada rakyat melalui mekanisme dansistem pertanggungjawaban yang dilaksanakan berdasarkan kaidah hukum anggaran,yakni tertib, transparan dan akuntabel.

Aktualisasi spirit pengelolananggaran telah dimoderninasi dengan mensinergikan pengelolaan manajemenpemerintahan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)sehingga manajemen pengelolan keuangan daerah adalah bagian dari manajemenpengelolan pemerintahan. Manajemen pengelolan keuangan daerah dimaksud "GoodFinancial Governance (GFG).

Manajemen GFG mengharuskan 5 (lima) hal pentingsebagai bingkai pengelolan keuangan daerah yakni :(1) Pengelolan keuangan dilakukan secara transparan ;(2) Pengelolan keuangan daerah dilakukan secara adil ;(3) Pengelolan keuangan daerah dilakukan secara partisipatif ;(4) Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara akuntable dan ;(5) Pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan taat pada hukum;Munculnya kasus korupsi APBD dimulai dengan pelanggaran azas hukum keuangan.Penyalagunaan keuangan Negara

Buruk atau baik suatupemerintahan dapat dilihat dari pengelolan keuangan daerah yang dikelolasetiap tahun. Gambaran baik atau buruk kinerja pengelolan keuangan dilihatberdasarkan hasil pemeriksaan oleh BPK sebagai Auditor Pemerintah yangmelakukan audit terhadap APBD setiap tahun yang melahirkan opini(pendapat);Secara keseluruhan penyusunan APBD dimulai dengan perencanaan. Jikaperencanannya baik maka hasilnya juga akan baik, jika perencanaan buruk,hasilnya juga buruk.

Kasus anggaran dapat terjadi ketika DPRD lemah atausengaja ikut bermain mata dalam proses pengelolan keuangan daerah.

Selainitu. dalam prespektif hukum keuangan daerah, spirit pengelolan keuangandaerah dimaksud harus memberikan ruang bagi publik lebih besar daripadaruang privat Karena APBD adalah uang rakyat dan digunakan harus lebihbesar untuk ruang publik, satu rupiah pun harus dipergunakan dandipertangungjawaban kepada rakyat melalui mekanisme dan sistempertanggungjawaban yang dilaksanakan berdasarkan kaidah hukumanggaran, yakni tertib, transparan dan akuntable.

Management pengelolan keuangan daerah dimaksud GoodFinancial Governence (GFG).

Managemant GFG mengharuskan 5 (lima) halpenting sebagai bingkai pengelolan keuangan daerah yakni :(1(2(3(() Pengelolan keuangan dilakukan secara transparan;) Pengelolan keuangan daerah dilakukan secara adil;) Pengelolan keuangan daerah dilakukan secara partisipatif;4) Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara akuntable; dan5) Pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan taat pada hukum;Munculnya kasus korupsi APBD dimulai dengan pelanggaran azas hukumkeuangan.

Tergugat karena saksi adalah ayahkandung Penggugat; Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yangmenikah pada tahun2007; Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah nenek Penggugat, dan belum dikaruniai anak; Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun danharmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena seringberselisin dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat selalu tidakpercaya kepada Penggugat dalam hal pengelolan

Tergugat karena saksi adalah tetangga dekat Penggugat;Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalan suami isteri, yangmenikah pada tahun2007;Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah nenek Penggugat, dan belum dikaruniai anak; Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun danharmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena seringberselisin dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat selalu tidakpercaya kepada Penggugat dalam hal pengelolan

Yunus Bengkulu tahun 2011 dan tahun 2012 adalahAprianto.Bahwa diperlihatkan kepada saksi SPJ penerimaan honor TimPembina pengelolan Manajemen RSUD M.

Yunus Bengkulu tersebut telah saksi kembalikan padaPenyidik Polda Bengkulu.Bahwa diperlihatkan kepada saksi SPJ penerimaan honor TimPembina pengelolan Manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu dariHal 151 dari 68 hal, Put.

Bahwa total saksi menerima honor selaku Tim PembinaPengelola manajemen RSUD adalah sebesar Rp. 47.000.000,(Empat puluh tujuh juta rupiah) Bahwa diperlihatkan kepada saksi SPJ penerimaan honor TimPembina pengelolan Manajemen RSUD M.

YunusBengkulu tidak pernah mengikuti rapatrapat.Bahwa diperlihatkan kepada saksi SPJ penerimaan honor TimPembina pengelolan Manajemen RSUD M.

Yunus Bengkulu tidak pernah mengikuti rapatrapat.Bahwa saksi tidak pernah menerima honor dari DARMAWI.Bahwa diperlihatkan kepada saksi SPJ penerimaan honor TimPembina pengelolan Manajemen RSUD M.

TERBATAS BAHUCIPTA PERTIWI berakhir tanggal 24 September 2028 bukti P2 dan IzinMendirikan Bangunan Nomor : 482/III/DTK/WM/2000 dikeluarkan pada tanggal 31Maret 2000 atas nama PERSEROAN TERBATAS BAHU CIPTA PERTIWI berakhir31 Desember 2020 bukti P6 dan Surat Perjanjian Persewaan atas Permukaan Airdi Wilayah Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Manado Nomor :UM.005/01/KSOP.MDO15 dikeluarkan pada tanggal 01 Juni 2015 yang berakhirtanggal 31 Desember 2020 bukti P8, bahwa kesemuanya hak pengelolan

dan hakpenguasaannya menjadi tanggung jawab Penggugat/Pembanding bukti P4sehingga diperolen fakta bahwa obyek sengketa dikeluarkan olehTergugat/Terbanding menindih hak pengelolan dan hak penguasaan yang menjaditanggung jawab Penggugat/Pembanding dimana dalam obyek sengketaTergugat/Terbanding hanya mencantum pada prinsipnya menyambut baik sertamendukung maksud Tergugat Il Intervensi/Terbanding untuk melakukanpengembangan kawasan Bisnis yang terletak di Jalan Piere Tendean BoulevardManado ( Pesisir

kandungan emasdan perak menempel diquick, emas dan perak yang menempel di quick dansudah menjadi jendil lalu dimasukkan kedalam pipa dan di bakar, denganmaksud untuk memisahkan antara emas dengan sisa kuik, baru setelahterpisahkan maka di dapatkan emas murni.e Bahwa hari hasil pengelolaan pemurniaan emas terdakwa Isun Sunaryamendapatkan emas + 2 s/d 3 gram, dan terdakwa isun sunarya menjualpergramnya sebesar Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah)kepada sdr Jejen(dpo).e Bahwa terdakwa Isun Sunarya melakukan pengelolan

agar kandungan emasdan perak menempel diquick, emas yang menempel di quick dan sudahmenjadi jendil lalu dimasukkan kedalam pipa dan di bakar, dengan maksuduntuk memisahkan antara emas dengan sisa kuik, baru setelah terpisahkanmaka di dapatkan emas murni.e Bahwa hari hasil pengelolaan pemurniaan emas terdakwa Isun Sunaryamendapatkan emas + 2 s/d 3 gram, dan terdakwa isun sunarya menjualpergramnya sebesar Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah)kepada sdr Jejen(dpo).e Bahwa terdakwa Isun Sunarya melakukan pengelolan

Ngadirah danatau harta peninggalan almarhumah Mbok Kromosentono yangmerupakan objek sengketa berikut dengan segala konsekuensinya;Menyatakan secara hukum bahwa penguasaan dan pengelolan hartapeninggalan almarhumah Ny. Ngadiran oleh Para Tergugat adalahmerupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan ParaPenggugat sebagai para ahli waris yang sah dari almarhumah Ny.Halaman 8 dari 19 hal. Put.

Nomor 68 PK/Pdt/201816.17.18.19.20.21.22.Ngadirah,;Menyatakan secara hukum bahwa penguasaan dan pengelolan hartapeninggalan almarhum bapak Kromosentono dan almarhumah MbokKromosentono oleh Para Tergugat adalah merupakan perbuatanmelawan hukum dan sangat merugikan Para Penggugat sebagai paraahli waris yang sah dari almarhum bapak Kromosentono danalmarhumah Mbok Kromosentono;Menyatakan secara hukum bahwa objek sengketa IV (keempat), objeksengketa V (kelima) dan objek sengketa VI (keenam) adalah harta

Menyatakan secara hukum bahwa penguasaan dan pengelolan hartapeninggalan almarhum bapak Kromosentono dan almarhumah MbokKromosentono oleh Para Tergugat adalah merupakan perbuatanmelawan hukum dan sangat merugikan Para Penggugat sebagai paraahli waris yang sah dari almarhum bapak Kromosentono danalmarhumah Mbok Kromosentono;13.

Kapolsek melakukan pengerebeganditempat sabung ayam;Bahwa pada waktu penggerebegan baik yang melakukan sabungayam maupun masyarakat yang sedang menonton sabung = ayamsemuanya melarikan diri dan tidak ada yang. tertangkap,kemudian terdakwa dan Ahmad Saepudin datang ke Polsekmenyerahkan diri;Bahwa pengelolatempat sabung ayamterdakwa mendapatkeuntungan sebesar 10% dari jumlah taruhan dan = jugamemungut parkir kendarian pengunjung setiap kendaraandikenakan parkir sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);Bahwa Pengelolan

Kapolsek melakukan pengerebeganditempat sabung ayam;Bahwa pada waktu penggerebegan baik yang melakukan sabungayam maupun masyarakat yang sedang menonton sabung ayamsemuanya melarikan diri dan tidak ada yang. tertangkap,kemudian terdakwa dan Ahmad Saepudin datang ke Polsekmenyerahkan diri;Bahwa pengelolatempat sabung ayamterdakwa mendapatkeuntungan sebesar 10% dari jumlah taruhan dan = jugamemungut parkir kendarian pengunjung setiap kendaraandikenakan parkir sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);Bahwa Pengelolan

Kapolsek melakukan pengerebeganditempat sabung ayam;Bahwa pada waktu penggerebegan baik yang melakukan sabungayam maupun masyarakat yang sedang menonton sabung = ayamsemuanya melarikan diri dan tidak ada yang. tertangkap,kemudian terdakwa dan Ahmad Saepudin datang ke Polsekmenyerahkan diri;Bahwa pengelolatempat sabung ayamterdakwa wmendapatkeuntungan sebesar 10% dari jumlah ttaruhan dan jugamemungut parkir kendarian pengunjung setiap kendaraandikenakan parkir sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);Bahwa Pengelolan

,C.L.A, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat padaRAPEN SINAGA & PARTNERS, beralamat kantor di Gedung HinAn Hwee Koan, fl. 3A Suite C, Jalan Hasyim Ashari Nomor 46,Gambir, Jakarta Pusat, domisili elektronik:kantorhukum.rsp@gmail.COM;selanjutnya disebut PENGGUGAT melawan:KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA PAKET PEKERJAANSATUAN KERJA BALAI PENGELOLA TRANPORTASI DARATWILAYAH XVIII PROVINSI SULAWESI TENGGARA,DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT PADA BIROLAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAN

Buruk atau baik suatu pemerintahandapat dilihat dari pengelolan keuangan daerah yang dikelola setiap tahun.Gambaran baik atau buruk kinerja pengelolan keuangan dilihat berdasarkan hasilpemeriksaan oleh BPK sebagai Auditor Pemerintah yang melakukan auditterhadap APBD setiap tahun yang melahirkan opini (pendapat).Secara keseluruhan penyusunan APBD dimulai dengan perencanaan. Jikaperencanannya baik maka hasilnya juga akan baik, jika perencanaan buruk,hasilnya juga buruk.

Kasus anggaran dapat terjadi ketika DPRD lemah atau sengaja ikutbermain mata dalam proses pengelolan keuangan daerah.

Selain itu dalamprespektif hukum keuangan daerah, spirit pengelolan keuangan daerah dimaksudharus memberikan ruang bagi publik lebih besar daripada ruang privat KarenaAPBD adalah uang rakyat dan digunakan harus lebih besar untuk ruangpublik, satu rupiah pun harus dipergunakan dan dipertangungjawaban kepadarakyat melalui mekanisme dan sistem pertanggungjawaban yang dilaksanakanberdasarkan kaidah hukum anggaran, yakni tertib, transparan dan akuntable.Kerangka berpikir tersebut berdasarkan pada teori

No. 1415 K/Pid.Sus/201344Aktualisasi sprit pengelolan anggaran telah dimoderninasi dengan mensinergikanpengelolaan management pemerintahan berdasarkan tata kelola pemerintahanyang baik (Good Governance) sehingga management pengelolan keuangan daerahadalah bagian dari management pengelolan pemerintahan.

Managementpengelolan keuangan daerah dimaksud Good Financial Governence (GFG).Managemant GFG mengharuskan 5 (lima) hal penting sebagai bingkai pengelolankeuangan daerah yakni:(1) Pengelolan keuangan dilakukan secara transparan(2) Pengelolan keuangan daerah dilakukan secara adil(3) Pengelolan keuangan daerah dilakukan secara partisipatif(4) Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara akuntable dan(5) Pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan taat pada hukum.Munculnya kasus korupsi APBD dimulai

Menyatakan PENGGUGAT adalah sebagai pemilik sah bagian bangunan/rumah yang berdiri diatas tanah aset atau dalam penguasaan/pengelolan TERGUGAT III yang terletak di Jl. Dharmawangsa No. 86 A, Surabaya, dan bagian lagi bangunan rumah tersebut adalah milik Tergugat II FENNY FOENDAWATI LIMANTARA, SH., MH ; 3. Memerintahkan TERGUGAT III untuk menerbitkan kembali Surat Ijin Pemakaian Tanah yang terletak di Jl.

Menyatakan PENGGUGAT adalah sebagai pemilik sah % bagianbangunan/rumah yang berdiri diatas tanah aset atau dalam penguasaan/pengelolan TERGUGAT Ill yang terletak di Jl. Dharmawangsa No. 86 A,Surabaya, oleh karenanya berhak untuk menguasai dan memanfaatkan %bagian bangunan/rumah Aquo ;1. Memerintahkan TERGUGAT II untuk menerbitkan kembali Surat IjinPemakaian Tanah yang terletak di Jl. Dnharmawangsa No. 86 A, Surabaya atasnama FENNY FOENDAWATI LIMANTARA, SH. dan KEQDIMANTO LIMANTARA/PENGGUGAT ;2.

Menyatakan PENGGUGAT adalah sebagai pemilik sah % bagianbangunan/rumah yang berdiri diatas tanah aset atau dalam penguasaan/pengelolan TERGUGAT Ill yang terletak di Jl. Dharmawangsa No. 86 A,Surabaya, dan % bagian lagi bangunan rumah tersebut adalah milikTergugat Il FENNY FOENDAWATI LIMANTARA, SH., MH ;3. Memerintahkan TERGUGAT II untuk menerbitkan kembali Surat IjinPemakaian Tanah yang terletak di Jl.

Bahwa dalam Perjanjian Kerjasama Pengelolan Sawit tersebut, Pihak Keduaselaku pengelola kebun kelapa sawit milik Pihak Pertama memiliki kKewajibandan tanggungjawab sebagaimana dituangkan dalam isi perjanjian keryasamasebagaimana telah di legalisasi oleh Notaris Kota Medan, Adi Pinem, S.H.dengan Nomor: 5187/PTTSDBT/VI/2019 tertanggal 29 Mei 2019, yaitu:(1) Ketentuan Ps. 3 Perjanjian Kerjasama...dalam melakukan program kerja dan rencana kena yang akandilaksanakan haruslah mendapatkan persetujuan bersama

Keuangan dan laporan pengelolaan yang diserahkanTeregugat tersebut kepada Penggugat untuk dipelajari terlebin dahulu, agarkemudian dapat menyampaikankeberatannya pada saat jadwal mediasi berikutnya di Pengadilan NegeriMedan;Bahwa pada saat proses Mediasi yang kedua, setelah mempelajari LaporanKeuangan Tergugat, terdapat selisih dana yang belum disetorkan olehTergugat kepada Penggugat;Bahwa dalam Laporan Keuangan yang diserahkan Tergugat pada saatproses mediasi, dapat dilinat bahwasannya dari hasil pengelolan

kebun sejakFebruari 2019 s/d Juli 2019, diperoleh keuntungan sebesar Rp.226.520.471, (dua ratus dua puluh enam juta lima ratus dua puluh ribuempat ratus tujuh puluh satu rupiah) dan uang hasil pengelolan yang barudisetorkan Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 78.000.000,(tujuh puluh delapan juta rupiah);Hal 4 dari 40 Putusan Nomor 542/Pdt/2021/PT MDNSehingga total dana yang belum diserahkan Tergugat kepada Penggugatadalah sebesar Rp. 226.520.471 Rp. 78.000.000 = Rp. 148.520.471,(serratus

empat puluh delapan juta lima ratus dua puluh ribu empat ratustujuh puluh satu rupiah);Bahwa anehnya, Tergugat saat proses mediasi dihadapan Mediator Hakimjustru menyatakan bahwasannya sisa uang hasil pengelolan kebun kelapasawit hanya sebesar Rp. 14.000.000, (empat belas juta rupiah);Bahwa Tergugat juga telah terbukti melanggar ketentuanketentuan yangtelah diatur dan telah disepakati bersama dalam Perjanjian dengan NomorLegalisasi: 5187/PTTSDBT/VI/2019 tertanggal 29 Mei 2019, dimana Tergugattelah

Bahwa tidak Patut sikap Penggugat yang cukup Arogan, yang mementingkankepentingan PribadiNya dan tanpa mementingkan Kepentingan HukumTergugat, yang mana untuk melakukan Pengelolan atas Kebun Kelapa Sawit,sebagaimana Isi Perjanjian Kerjasama, sebagaimana telah dilegalisasi olehNotaris Adi Pinem, SH di Medan dengan Nomor Legalisasi5187/PTTSDBT/VI/2019 tanggal 29 Mei 2019, hal tersebut secara hukumTergugat merupakan orang yang berhak untuk mengelola atas Kebun KelapaSawit seluas + 218 Ha (dua ratus

sehinggasaksi dan suami saksi melapor ke polisi;Bahwa setahu saksi ada perjanjian antara suami saksi dengan terdakwaberkaitan dengan pengelolaan kebun cengkeh dan kebun coklat denganpembagian hasil;Page 7 of 21Bahwa terdakwa tidak membawa alat saat melakukan pengancaman;Bahwa akibat dari ancaman terdakwa kepada saksi, sehingga saksi merasatakut;Bahwa setahu saksi kebun tersebut milik suami saksi Husen Ipa ;Bahwa saksi pernah melihat surat perjanjian mengenai pengelolaan kebuntersebut;Bahwa selama pengelolan

kalian ambe cengkeh lagi terdakwaakan potongpotong dan saya banting sampai mati";Bahwa ancaman tersebut ditujukan kepada korban Emilia Limagap ;Bahwa terdakwa juga mengatakan kepada korban Sunda ini ;Bahwa terdakwa mengeluarkan ancaman dengan nada suara marahkarena saat itu terdakwa emosi setelah korban memakimaki terlebuhdahulu;Bahwa tujuan datang untuk menanyakan kepada korban mengapamengambil cengkeh tanpa izin terdakwa ;Bahwa berkaitan dengan penguasaan kebun terdakwa pernah membuatperjanjian pengelolan

berani terdakwa lihat ada orang atau kalianambe cengkeh lagi terdakwa akan potongpotong dan saya bantingsampail matt;Bahwa ancaman tersebut ditujukan kepada korban Emilia Limagap danselain itu terdakwa juga mengatakan kepada korban Sundal ini ;Bahwa terdakwa mengeluarkan ancaman dengan nada suara maraharena saat itu terdakwa emosi;Bahwa tujuan datang untuk menanyakan kepada korban mengapamengambil cengkeh tanpa izin terdakwa ;Bahwa berkaitan dengan penguasaan kebun terdakwa pernah membuatperjanjian pengelolan