EPISINDOtentang PENGELOAAN PERPARKIRAN disepakati bahwa perjanjiantersebut berlaku selama jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 1Agustus 2013 sampai dengan tanggal 31 Juli 2015 ; . Bahwa sesuai dengan Pasal 8 angka 2 PERJANJIAN KERJASAMAANTARA RSUP. Dr. M. DJAMIL PADANG dengan CV.

EPISINDOtentang PENGELOAAN PERPARKIRAN disepakati bahwa apabilaPenggugat menurut penilaian Tergugat tidak memenuhi ketentuan/peraturanyang ditetapbkan Tergugat, maka perjanjian tersebut dapat diputus olehTergugat dengan pemberitahuan terlebih dahulu selambatlambatnya 1(satu) bulan sebelum pemutusan hubungan kerja ; . Bahwa sebelum berakhirnya PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA RSUP.Dr. M. DJAMIL PADANG dengan CV.

DJAMIL PADANG dengan CV.EPISINDO tentang PENGELOAAN PERPARKIRAN. . Bahwa dengan tidak dinyatakannya secara tegas PERJANJIANKERJASAMA ANTARA RSUP. Dr. M. DJAMIL PADANG dengan CV.EPISINDO tentang PENGELOAAN PERPARKIRANberakhir sesuai dengansyarat yang tertuang dalam Pasal 8 angka 2 PERJANJIAN KERJASAMAANTARA RSUP. Dr. M. DJAMIL PADANG dengan CV.

EPISINDOtentang PENGELOAAN PERPARKIRAN, maka dengan sendiri perjanjiantersebut tetap berlangsung dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yangkemudian disepakati oleh kedua belah pihak. . Bahwa sebelum berakhirnya PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA RSUP.Dr. M. DJAMIL PADANG dengan CV. EPISINDO tentang PENGELOAANPERPARKIRAN, Tergugat pun telah meminta kepada Penggugat untukmelakukan renovasi terhadap fasilitas yang akan dipergunakan untukperpakiran dilingkungan RSUP. Dr. M.

EPISINDOtentang PENGELOAAN PERPARKIRANYyang telah disepakati olen keduabelah Pihak. 5. Menghukum Tergugat untuk menganti kerugian Penggugat sebesarRp 72.500.000 (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai ;6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara; 7.

LUKMAN menyuruhsaksi RIKIN NUR HAKIM untuk memberikan uang sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan kwitansi kepadaTerdakwa yang kemudian Terdakwa menghabiskannya untuk keperluanseharihari dan tidak pernah memberikan hasil pengeloaan WC / Toiletdan Mushola kepada saksi H. LUKMAN; Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi H.

LUKMAN menyuruh saksi RIKIN NURHAKIM untuk memberikan uang sebesar Rp. 40.000.000,00 (empatpuluh juta rupiah) dengan kwitansi kepada Terdakwa;Bahwa setelan menerima uang tersebut kemudian Terdakwamenggunakan uang tersebut dan menghabiskannya untuk keperluanseharihari dan tidak pernah memberikan hasil pengeloaan WC / Toiletdan Mushola kepada saksi H.

LUKMAN menyuruhsaksi RIKIN NUR HAKIM untuk memberikan uang sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan kwitansi kepadaTerdakwa; Bahwa setelah menerima uang tersebut kemudian Terdakwamenggunakan uang tersebut dan menghabiskannya untuk keperluanseharihari dan tidak pernah memberikan hasil pengeloaan WC / Toiletdan Mushola kepada saksi H. LUKMAN; Bahwa H.

LUKMAN menyuruhsaksi RIKIN NUR HAKIM untuk memberikan uang sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan kwitansi kepada Terdakwa,bahwa setelah menerima uang tersebut kKemudian Terdakwa menggunakanuang tersebut dan menghabiskannya untuk keperluan seharihari dan tidakpernah memberikan hasil pengeloaan WC / Toilet dan Mushola kepada saksiH. LUKMAN, Bahwa H.

Hal mana dengan penetapantersebut, Pemohon dapat bertindak mewakili kepentingan hukum = anakanaknya tersebut dalam hal pengurusan tunjangan pensiun anak yatim,pengeloaan harta peninggalan dari almarhum XXXXXXXXXX, dan atau untukkepentingan perdata lainnya yang sah menurut hukum ;Menimbang, bahwa atas dalildalil tersebut, Pemohon telahmengajukan buktibukti secara tertulis sebagai berikut :1. Photo copy KTP dan Kartu Keluarga (KK) a.n.

Raditiansyah, dari perkawinan Pemohon dengan Sutanto; Bahwa perkawinan Pemohon dengan Sutanto putus karenakematian pada tahun 2013; Bahwa sejak kematian almarhum Sutanto, kedua anak tersebutdipelihara dan diasuh oleh Pemohon dengan penuh perhatian dankasih sayang; Bahwa almarhum XXXXXX meninggal dunia pada tanggalXXXXXXX karena sakit; Bahwa semasa hidupnya, almarhum Sutanto adalah sebagaianggota TNI AD; Bahwa maksud dari permohonan perwalian anak ini untukpengurusan tunjangan pensiun anak yatim, pengeloaan

danXXXXXXXX dari perkawinan Pemohon dengan XXXXXXX; Bahwa perkawinan Pemohon dengan XXXXXX putus karenakematian pada tahun 2013; Bahwa sejak kematian almarhum Sutanto, kedua anak tersebutdipelihara dan diasuh oleh Pemohon dengan penuh perhatian dankasih sayang; Bahwa almarhum XXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggalXXXXXXX karena Sakit; Bahwa semasa hidupnya, almarhum Sutanto adalah sebagaianggota TNI AD; Bahwa maksud dari permohonan perwalian anak ini untukpengurusan tunjangan pensiun anak yatim, pengeloaan

Pasal107 ayat 1 dan ayat 4 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 ;Menimbang, bahwa pokok perkara dari permohonan ini adalah,Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Sumedang, supaya ditetapkansebagai wali asuh dari Mitha Amalia (XXXXXXxX) dan Lutfi Raditiansyah (lahir,XXXXXXXXX), untuk kepentingan pengurusan tunjangan pensiun anak yatim,pengeloaan harta peninggalan dari almarhum XXXXXXXXX, dan atau untukkepentingan perdata lainnya yang sah menurut hukum ;Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, majelisberpendirian

Kamunri harus mendapatkan skala prioritas peruntukkan atastanah sengketa, sesuai prinsif hukum pertanahan Hak Prioritet sebagaimanadimaksudkan beberapa hak termasuk hak pengeloaan di dalam Undang UndangNomor 5 Tahun 1960 Tentang Undang Undang Pokok Agraria;Bahwa mengenai permintaan pembayaran ganti rugi dalam perkara iniadalah merupakan suatu kewajaran menurut hukum karena, H. Kamunri in casuPemohon Peninjauan kembali mempunyai hak pengeloaan secara de fakto dandejure (SPPT PBB).

Sedangkan pertimbangan hukum Judex Factie dan JudexJuris terkait penbayaran ganti rugi tidak diperkenankan terhadap tanah Negarabebas, berdasarkan Keppres Nomor 55 Tahun 1993, padahal tanah sengketabukan tanah negara bebas melainkan tanah negara tidak bebas denganmelekat hak pengeloaan dan pajaknya dibayar secara terus menerus, oleh H.Kamunri incasu Pemohon Peninjauan Kembali.

Sehingga Keppres yangdimaksudkan tersebut yang dijadikan pertimbangan hukum oleh Judex Facti danJudex Juris, tidak relevan dalam perkara ini, melainkan sesuai prinsip hukumpertanahan "Hak Prioritet" sebagaimana dimaksudkan beberapa hak termasukhak pengeloaan di dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 TentangUndang Undang Pokok Agraria;Keberatan KetigaBahwa selain keberatan tersebut di atas, Penggugat asalTerlawan incasu Pemohon Peninjauan Kembali juga mengajukan bukti baru (Novum) yangterkait dengan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik Pusat maupun didaerah mengenai hasil Pemilihan Umum;Menimbang, bahwa, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU No. 15tahun 2004 tentang pemeriksaan Pengeloaan dan tanggug jawab keuanganNegara menyatakan bahwa BPK melaksanakan pemeriksaan ataspengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara Menimbulkan, bahwa berdasarkan pasal 2 UU No. 15 tahun 2006tentang BPK Menyatakan, bahwa BPK merupakan Lembaga Negarayang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengeloaan dantanggung

Merusakkan, membuat sehingga takdapat dipakai lagi atau menghilangkan barang :Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2012sekitar pukul 13.00 wib di Kantor Dinas Pertanian UPT Pengelolaan JagungDesa Dander Rt 24/03 Kecamatan Kabupaten Bojonegoro, terdakwa yangsebelumnya pernah bekerja sebagai security / satpam pada kantor DinasPertanian UPT Pengeloaan Jagung di Desa Dander Rt 24/03 Kecamatan DanderKabupaten Bojonegoro masih merasa tidak puas terhadap keputusan pimpinankantor

UPT Pengeloaan Jagung yang memecatnya sebagai security danmengalihkan ke bagian sales, lalu terdakwa melampiaskan emosinya dengan caramendatangi kantor UPT Pengelolaan Jagung dan merusak kaca jendela kantormenggunakan kayu jnis jati / rencek yang diambil oleh terdakwa dari pinggirjalan yang selanjutnya digunakan untuk memukul serta memecahi jendela kantorUPT tersebut sebanyaj 7 (tujuh) lokasi kaca jendela mulai dari depan kantorsampa ke bagian selatan sehingga kaca jendela kantor UPT tersebut pecahberserakan

Selain itu juga, Tergugat tidak transparan dalamhal pengeloaan keuangan;Bahwa, sejak 2016 sampai sekarang, Penggugat dengan Tergugattelah pisahrumah ;Bahwa, saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugattetapi tidak berhasil ;Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikanPenggugat dan Tergugat ;2.

Selain itu juga, Tergugat tidak transparan dalamhal pengeloaan keuangan;Bahwa, sejak 2016 sampai sekarang, Penggugat dengan Tergugattelah pisahrumah ;Bahwa, saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugattetapi tidak berhasil ;Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikanPenggugat dan Tergugat ;Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi Penggugat tersebut,Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan seluruh keterangannyaPutusan Nomor 0452/Pdt.G/2017/PA.Smdg Halaman 5 dari 10dan

Memerintahkan barang bukti berupa :----------------------------------------------------------- 1-1(satu) buah buku SOP DITAHTI Polda Banten tentang Naskah Dinas Peneri maan Surat, Pengeloaan Harwatlah dan Pengelolaan Barang Bukti;------------- 2-2(dua) Lembar Surat Perintah Nomor : Sprion/38/VII/2014/2014/Dittahti tanggal 27 Juli 2014 Perihal Daftar Piket Jaga dan Kawal Tahanan Ditahti Bulan Agus tus 2014;---------------------------------------

Menyatakan barang bukti berupa :=1 1(satu) buah buku SOP DITAHTI Polda Banten tentang Naskah Dinas,Penerimaan Surat, Pengeloaan Harwatlah dan Pengelolaan Barang Bukti;2 2(dua) Lembar Surat Perintah Nomor : Sprion/38/VIV2014/201 4/Dittahtitanggal 27 Juli 2014 Perihal Daftar Piket Jaga dan Kawal Tahanan DitahtiBulan: AQUStUS 201A tenance teen eee teen EREEN3 1(satu 0 lembar Surat Perintah Penahanan Nomor ; SP .Han /39/VV/2014/Ditresnarkoba tanggal 21 Juni 2014 atas nama Tersangka Dicky PaniiDarmawansyah

., Notaris di Denpasar, tertanggal 26 Oktober 2017 tentangPerjanjian Kerjasama Pengelolaan Restoran kemudian dikuatkan denganAdendum Perjanjian Kerjasama Pengeloaan restoran tertanggal 7 Maret2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat II;3.

Bahwa dengan merujuk pada akta No. 15 yang dibuat oleh Viddi DandiYanta, S.H., Notaris di Denpasar, tertanggal 26 Oktober 2017 tentangPerjanjian Kerjasama Pengelolaan Restoran Juncto Adendum PerjanjianKerjasama Pengeloaan restoran tertanggal 7 Maret 2018, atas kegiatanoperasional yang terjadi pada proses pengadaan perlengkapan sampaidengan beroperasionalnya restoran Botanical selama 5 (lima) harimenimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang tersebut pada aktaNo. 15 yang dibuat oleh Viddi Dandi

Yanta, S.H., Notaris di Denpasar,tertanggal 26 Oktober 2017 tentang Perjanjian Kerjasama PengelolaanRestoran Juncto Adendum Perjanjian Kerjasama Pengeloaan restorantertanggal 7 Maret 2018;.

Bahwa sampai dengan Restoran beroperasi dan sampai dengan Gugatan aquo dimasukkan, Tergugat Il tidak pernah melakukan pembayaranpembayaran/penyetoran sebagaimana yang dimaksud dalam akta No. 15yang dibuat oleh Viddi Dandi Yanta, S.H., Notaris di Denpasar, tertanggal26 Oktober 2017 tentang Perjanjian Kerjasama Pengelolaan RestoranJuncto Adendum Perjanjian Kerjasama Pengeloaan restoran tertanggal 7Maret 2018;Halaman 7 Putusan Sela No : 5/Pdt.SusG.Lainlain/2019/PN.Niaga.Sby10.Bahwa sampai dengan Restoran

Foto copy Surat Panggilan dari Inspektorat Jenderal Kepala BagianKepegawain dan Pengeloaan Kinerja Nomor : O8/lJDAG.1.3/Rhs/01/2018 tanaggal 04 Januari 2018 telah dimeteraikancukup dan telah sesuai dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberitanda bukti P.4;5.

Foto copy Surat Panggilan dari Inspektorat Jenderal Kepala BagianKepegawain dan Pengeloaan Kinerja Nomor : Od/lJDAG.1.3/Rhs/01/2018 tanaggal 12 Januari 2018 telah dimeteraikancukup dan telah sesuai dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberitanda bukti P.5;6. Foto copy Keputusan Menteri Perdagangan Republik IndonesiaNomor 569 Tahun 2018, tanggal 5 Maret 2018, telah dimeteraikancukup dan telah sesuai dengan aslinya, yang oleh Ketua majelis diberitanda bukti P.6;B. Saksi :1.

Memerintahkan barang bukti berupa : ---------------------------------------------------------1. 1(satu) buah buku SOP DITAHTI Polda Banten tentang Naskah Dinas, Penerimaan Surat, Pengeloaan Harwatlah dan Pengelolaan Barang Bukti;-----2. 2(dua) Lembar Surat Perintah Nomor : Sprin/38/VII/2014/2014/Dittahti tanggal 27 Juli 2014 Perihal Daftar Piket Jaga dan Kawal Tahanan Ditahti Bulan Agustus 2014; -------------------------------------------------------------------------------------3. 1 (satu) buah

Menyatakan barang bukti berupa :1 1(satu) buah buku SOP DITAHTI Polda Banten tentang Naskah Dinas,Penerimaan Surat, Pengeloaan Harwatlah dan Pengelolaan Barang Bukti;2 2(dua) Lembar Surat Perintah Nomor : Sprion/38/VIV2014/201 4/Dittahtitanggal 27 Juli 2014 Perihal Daftar Piket Jaga dan Kawal Tahanan DitahtiBulan Agustus 201 4; 22222 22 222 on noe nnn non enn eee3 1 (satu) buah Gembok Stainless bertuliskan SOLID dan anak kunci;4 1(satu) buah Buku Mutasi Piket jaga Tahanan Rutan Polda Banten;5 1 (

Saksi JOHN NUSSY,SEDibawah sumpah pada pkokonya menerangkane Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik sehubungan dengan perkaraini,dan keterangan tersebut benar;e Bahwa pada tahun 2004 saksi bertugas pada Bagian Keuangan Pemda Yapen Waropen,denganjabatan Kepala Bagian Keuangan;e Bahwa tugas saksi yang berkaitan dengan pengeloaan Keuangan adalah dalam hal penerbitanSPM (surat perintah membayar );e Bahwa saksi tahu tahapan sebelum SPM diterbitkan yaitu yaitu waktu mulai permintaan

i danketerangan saksi berikanadalah benar;Bahwa saksi menjadiPNS sejak tahun 1985dan pada tahun 2004saksi menjabat sebagaiSekda pada Pemda Kab.Yapen Waropen;Bahwa saksi sebagaiSekda mempunyai tugasyang berkaitanPengeloaan Keuanganadalah sebagai kordinatorPenyusunan APBD dansebagai PenggunaAngaran untuk satkerdilingkungan SekretariatDaerah;Bahwa dengankedudukan saksi sebagaiPengguna Anggaran makasaksi menjadi atasanlansung dari Bendara dandalam Pengajuan SPP( surat PermintaanPembayaran ) ;Bahwa pengeloaan

Yapen Waropen tersebutmaka terdakwa sesuai dengan ketentuan Perundangundangan yaitu Peraturan Pemerintah tahun 2000tentang Pengelolaan Dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah pasal 2 ayat ( 1 ) maka KepalaDaerah adalah Pemengang Kekuasaan Umum Pengeloaan Keuangan Daerah ;Menimbang dengan ketentuan peraturan pemerintah tersebut diatas maka terdakwamempunyai kewenangan dalam hal pengelolaan keuangan daerah Kab.

YapenWaropen;Menimbang bahwa pemberian kewenangan sebagai Pemengang Kekuasaan UmumPengelolaan Daerah tersebut tentu berbekaitan dengan supaya pengeloaan keuangan tersebut dilakukansecara tertib,taat pada perundangundangan yang berlaku ,efesien ,efektif ,transfaran ,dan bertangungjawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan sebagai mana ditentukan dalam pasal 4Peraturan Pemerintah tersebut;Menimbang dipersidangan ditemukan fakta yaitu :e Bahwa pada tanggal 14 April 2004 Terdakwa meminta

Yapen Waropen tanpa didukung dengan bukti yang sah dan lengkap mengenai hak yangdiperoleh penagih,serta pula melakukan pengeluaran tidak sesuai dengan peruntukan dana yangditetapkan.Menimbang dengan perbuatan terdakwa sebagai mana dipertimbangkan diatas maka terdakwaterbukti melanyah gunakan kewenangan yang ada padanya, oleh karena kewenagan yang ada padaterdakwa sebagai Pemengang kekuasaan umum pengeloaan keuangan Daerah diberikan dengan tujuandiantaranya agar Pengeloaan keuangaan tersebut dilaksanakan

Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih di Desa SibuluanKecamatan Onan Ganjang Kabupaten Humbang Hasundutan; Bahwa sesuai dengan Pasal 26 UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014tentang Desa, Terdakwa selaku Kepala Desa bertugas untukmenyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunandesa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakatdesa, serta sesuai dengan Pasal 3 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Terdakwa selaku Kepala Desaadalah pemegang kekuasaan pengeloaan

Humbang Hasundutan;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 26 UndangUndang Nomor 6Tahun 2014 tentang Desa, Terdakwa selaku Kepala Desa bertugas untukmenyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan desa,pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, sertasesuai dengan Pasal 3 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentangPengelolaan Keuangan Desa, Terdakwa selaku Kepala Desa adalah pemegangkekuasaan pengeloaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalamkepemilikan kekayaan

Humbang Hasundutan;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 26 UndangUndangNomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Terdakwa selaku Kepala Desa bertugasuntuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunandesa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa,serta sesuai dengan Pasal 3 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentangPengelolaan Keuangan Desa, Terdakwa selaku Kepala Desa adalah pemegangkekuasaan pengeloaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalamkepemilikan

Humbang Hasundutan;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 26 UndangUndangNomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Terdakwa selaku Kepala Desa bertugasuntuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunandesa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa,Halaman 45 dari 53 Perkara Nomor : 11/Pid.SusTPK/2021/PN.Mdnserta sesuai dengan Pasal 3 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentangPengelolaan Keuangan Desa, Terdakwa selaku Kepala Desa adalah pemegangkekuasaan pengeloaan

, yang saksi ketahui jumlah besaranhonorarium untuk Ketua adalah sebesar Rp.1.200.000, (satu juta dua ratus riburupiah) untuk Sekretaris sebesar Rp.1.200.000, (satu juta dua ratus ribu13rupiah) sedangkan anggota masing masingmenerima sebesar Rp. 900.000, (Sembilanratus ribu rupiah) ; Bahwa, saksi bertetap pada keterangan yangsaksi berikan dihadapan penyidik yangtermuat dalam berita acara penyidikkan ; Bahwa, yang saksi ketahui' terdakwa tidakpernah menyerahkan uang kepada saksisehubungan dengan pengeloaan

;Bahwa, yang menyediakan akayu untuk kusentersebut adalah saksi Oskar Mbatono ;keterangan saksi tersebut pera terdakwamembenarkannya ;Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pulaketerangansebagaiterdakwa yang pada pokoknya menerangkanberikut;Bahwa, terdakwa pernah diperiksa oleh penyidikcabang kejaksaan negeri poso di kolonedalesehubungan dengan dana Alokasi Dana Desa (ADD)tahun 2008/2009 ;Bahwa, kapasitar terdakwa dalam pengeloaan danaAlokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagaibendahara Alokasi

terdakwa simpan dirumahterdakwa hanya 1 (satu) malam dan keesokkanharinya dana tersebut langsung terdakwaserahkan seluruhnya kepada Kepala DesaKorompeli ;Bahwa, dana Alokasi Dana Desa (ADD) desakorompeli yang besarnya sejumlah Rp.48.561.284, (empat puluh delapan juta limaratus enam puluh satu ribu dua ratus delapanpuluh empat rupiah) telah digunakan seluruhnyasesuai dengan rencana kerja Alokasi Dana Desa(ADD) tahun 2009 ;Bahwa, sepanjang yang terdakwa ketahui = yangpaling bertanggung jawab dalam pengeloaan

Putra milik saksiArdiansyah yang mana toko tersebut menyediakanbahan bahan bangunan yang mana salah satukegiatan dengan menggunakan dana Alokasi DanaDesa (ADD) adalah pembangunan balai desakorompeli ;Bahwa, benar jumlah keseluruhan hutang desakorompeli sehubungan dengan pembangunan balaidesa korompeli dengan menggunakan danaAlokasi Dana Desa (ADD) dan dalam kapasitasterdakwa sebagai bendahara ADD adalah sebesarRp. 4. 357.000, (empat juta tiga ratus lima26puluh tujuh ribu rupiah) ;Bahwa, benar dalam pengeloaan

dana AlokasiDana Desa (ADD) tahun 2008/2009 saksi BatmosParion Tungkawana telah menerima uang sebesarRp. 215.000, (dua ratus lima belas riburupiah) sehubungan dengan pembelian ATK, namunpada laporan pertanggungjawaban kegiatan ada 2(dua) kwitansi yang sama yang ditandatanganioleh saksi Batmos Parion Tungkawana padahalpada kenyataannya saksi Batmos ParionTungkawana hanya menerima uang sebesar Rp.215.000, (dua ratus lima belas ribu rupiah) ;Bahwa, benar dalam pengeloaan dana AlokasiDana Desa (ADD)

akan dijual terdakwa dan uang saksi Marsal paung dan saksiBunga Boru Napitu sebanyak Rp. 433.000.000, ratys tiga puluh tiga jutarupiah) akan diganti oleh terdakwa, oleh karena x a pilinan lagi dengannterpaksa saksi Marsalam Marpaung dan sa oi Bu a Boru Napitu mengelolaSPBU Dodo tersebut dengan Surat Kuas elolaan SPBU yang diberikanterdakwa pada tanggal 23 Juli 2013 masa pengelolaan tersebut saksiMarsalam Marpaung dan saksi B ru Napitu mengalami kerugian karenasaksi tidak paham dan tidak emi cara pengeloaan

Nomor 208/PID.B/2016/PT.PBRMarsalam Marpaung dan saksi Bunga Boru Napitu mengalami kerugian karenasaksi tidak paham dan tidak mengerti cara pengeloaan SPBU, kemudian padabulan Juli 2014 tibatiba datang orang yang membersihkan SPBU Dodo yang saatitu dikelola saksi Marsalam Marpaung dan saksi Bunga Boru Napitu, saat itu saksiMarsalam Marpaung terkejut dan bertanya kepada terdakwa mengapa ada orangyang membersihkan SPBU Dodo dan tidak izin terlebin dahulu kepada saksiMarsalam Marpaung dan saksi Bunga

Bahwa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili anak yang mengalamigangguan kejiwaan tersebut maka ditunjuklah Pemohon sebagai wali yangakan digunakan Pemohon sebagai dasar pengeloaan tanah warisan atas;7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibatperkara ini;Berdasarkan alasan/dalildalil diatas, Pemohon mohon agar KetuaPengadilan Agama Mojokerto segera memeriksa dan mengadili perkara ini,selanjutnya mnjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :1.

Pontianak yang ditanda tangani oleh JOKO MAOLANA selaku pejabat penanda tangan1 (satu) rangkap asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 58/498200/SNVTPPSDA/2008 tanggal 21 April 2008 tentang permintaan pembayaran sebesar Rp.3.787.792.400,00 untuk keperluan Uang Muka PPK Pengembangan Air BakuSNVT Pelaksana Pengeloaan SDA Kalimantan I Propinsi Kalbar, dibayarkan keRek. atas nama PT Gandaputera Intisejahtera No. Rek. : 1004042512 pada BankPembangunan Daerah Kalbar Cab.

Pontianakyang di tanda tangani oleh JOKO MAOLANA selaku pejabat penanda tangan1 (satu) rangkap asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 304/498200/SNVTPPSDA/2008 tanggal 4 September 2008 tentang permintaan pembayaran sebesarRp. 7.878.608.192,00 untuk keperluan Termyn ke I PPK Pengembangan Air BakuSNVT Pelaksana Pengeloaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar, dibayarkan ke Rek.atas nama PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512 padaBank Pembangunan Daerah Kalbar Cab.

Rek. : 1004042512 pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Cab.Pontianak yang di tanda tangani oleh JOKO MAOLANA selaku pejabat penandatangan SPM> 22722 2 nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn1 (satu) rangkap asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 636/498200/SNVTPPSDA/2008 tanggal 16 Desember 2008 tentang permintaan pembayaran sebesarRp. 2.083.285.820,00 untuk keperluan Termyn ke III (95%) PPK PengembanganAir Baku SNVT Pelaksana Pengeloaan SDA Kalimantan I Prov.

Pontianak yangditanda tangani JOKO MAOLANA selaku pejabat penanda tangan SPM;1 (satu) rangkap asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 637/498200/SNVTPPSDA/2008 tanggal 16 Desember 2008 tentang permintaan pembayaran sebesar19Rp. 946.948.100,00 untuk keperluan Termyn (100%) PPK Pengembangan AirBaku SNVT Pelaksana Pengeloaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar, dibayarkan keRek. atas nama PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA No. Rek. : 1004042512pada Bank Pembangunan Daerah Kalbar Cab.

Pontianak yang ditanda tangani oleh JOKO MAOLANA selaku pejabat penanda tangan SPM;1 (satu) rangkap asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 58/498200/SNVTPPSDA/2008 tanggal 21 April 2008 tentang permintaan pembayaran sebesar Rp.3.787.792.400,00 untuk keperluan Uang Muka PPK Pengembangan Air BakuSNVT Pelaksana Pengeloaan SDA Kalimantan I Propinsi Kalimantan Barat,dibayarkan ke Rek. atas nama PT Gandaputera IntisejahteraNo.

rakyat padahari Sabtu tanggal 03 Oesember 2011, sekitar pukul 03.00 wita dilokasilang tegalas Desa Tepas Sepakat Kecamatan Brang Rea KabupatenSumbawa Barat;Bahwa hasil dari melakukan pencurian tersebut berupa berupa Cianida(CN) dengan berat kurang tebih 40 kg dan satu karung karbon (arangBatok kelapa) ;Bahwa benar saksi bersama dengan Aminullah telah menjual hasil curiantersebut kepada terdakwa;Bahwa benar saksi bersama dengan Aminullah menemui terdakwasebanyak dua kali yaitu pertama di tokasi pengeloaan

rakyat padahari Sabtu tanggal 03 Desember 2011, sekitar pukul 03.00 wita dilokasilang tegatas Desa Tepas Sepakat Kecamatan Brang Rea KabupatenSumbawa Barat;Bahwa hasil dari melakukan pencurian tersebut berupa berupa Cianida(CN) dengan berat kurang lebih 40 kg dan satu karung karbon (arangBatok kelapa);Bahwa benar saksi bersama dengan Saparuddin tetah menjual hasil curiantersebut kepada terdakwa;Bahwa benar saksi bersama dengan Saparuddin menemui terdakwasebanyak dua kali yaitu pertama di lokasi pengeloaan

NUR HERLIS (Pemohon) ditujukan kepadaKepala Badan Pengeloaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang ,tanggal 7 Januari 2020 yang dilampiri dengan beberapa dokumen termasukdi dalamnya berupa akta No. 48 Verponding Nomor 641, akta VanEigendom dari kantor Van H.J.J LAMER NOTARIS te Bandoeng, dengankeluarnya Undangundang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan DasarPokokPokok Agraria, maka hakhak atas tanah pada zaman KolonialBelanda yang pengaturannya dijumpai pada Buku ke lIl KUH Perdatadinyatakan dicabut

NUR HERLIS (Pemohon)Halaman 11 dari 27 halaman Putusan No. 4/FP/2020/PTUNBDGditujukan kepada Kepala Badan Pengeloaan Pendapatan DaerahKabupaten Sumedang , tanggal 7 Januari 2020 bukan kepada Kepala DesaBabakan Asem, oleh karena itu Surat permohonan tersebut Salah Alamat,sudah selayaknya permohon tidak dapat diterima/ditolak;Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas jelas dan tidak terbantahkan lagi,permohonan yang diajukan salah alamat, sudah selayaknya permohonantersebut tidak dapat diterima/ditolak

Bahwa Pemohon tidak pernah mengajukan permohonan kepada KepalaDesa Babakan Asem, untuk menandatangani berkas permohonanpendaftaran Objek Pajak Baru SPPT/SKP/STP PBB, tetapi Pemohonmengajukannya kepada Kepala Badan Pengeloaan Pendapatan DaerahKabupaten Sumedang , tanggal 7 Januari 2020, dengan lampiran berkasyang belum lengkap dan memenuhi syarat dalam permohon sengketa aquo,oleh karena itu permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur, perbuatan apayang dapat dikategorikan Kepala Desa Babakan Asem melakukanHalaman

Bahwa yang menjadi objek Permohonan berupa :;Sikap diam yang tidak menindaklanjuti dan atau tidak meresponpermohonan (Pemohon) dengan menerima atau menolakPermohonan, Pemohon atas pendaftaran Objek Pajak BaruSPPT/ISKP/STP PBB yang ditujukan kepada Kepala BadanPengeloaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang , tanggal 7Januari 2020; Bahwa berdasarkan berkas permohonan dalam format Permohonanpendaftaran Objek Pajak Baru SPPT/SKP/STP PBB yang ditujukankepada Kepala Badan Pengeloaan Pendapatan Daerah

1. Menyatakan Terdakwa Andre bin Mulyadi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengeloaan perikanan Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Nelayan Kecil, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu