• Menyatakan barang bukti barang bukti berupa :Halaman 6 dari 25 putusan Nomor 798/PID/2020/PT SBY2 (dua) lembar Fc Legalisir DPBT Pemkot Surabaya berupa Surat KepalaDinas Pengeolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya Nomor005/675/436.7.11/2019 tanggal 19 Maret 2019, 2 (dua) lembar Fc LegalisirDPBT Pemkot Surabaya berupa Surat Kepala Dinas Pengeolaan Bangunandan Tanah Kota Surabaya Nomor : 005/677/436.7.11/2019 tanggal 19 Maret2019, 1 (satu) lembar Fc Legalisir DPBT Pemkot Surabaya berupa SuratKepala

  Dinas Pengeolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya Nomor :005/675/436.7.11/2019 tanggal 19 Maret 2019, 1 (satu) lembar Fc LegalisirDPBT Pemkot Surabaya berupa Surat Kepala Dinas Pengeolaan Bangunandan Tanah Kota Surabaya Nomor : 005/676/436.7.11/2019 tanggal 19 Maret2019, 2 (dua) lembar Fc legalisir DPBT Pemkot surabaya berupa daftar adirrapat tanggal 20 Maret 2019, 2 (dua) lemabr Fc legalisir DPBT PemkotSurabaya berupa Resume Rapat tanggal 20 Maret 2019 dan 2 (dua) lembarFC legalisir DPBT Pemkot

  Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua) lembar Fc Legalisir DPBT PemkotSurabaya berupa Surat Kepala Dinas Pengeolaan Bangunan dan Tanah KotaSurabaya Nomor 005/675/436.7.11/2019 tanggal 19 Maret 2019, 2 (dua) lembarHalaman 7 dari 25 putusan Nomor 798/PID/2020/PT SBYFc Legalisir DPBT Pemkot Surabaya berupa Surat Kepala Dinas PengeolaanBangunan dan Tanah Kota Surabaya Nomor 005/677/436.7.11/2019 tanggal 19Maret 2019, 1 (Satu) lembar Fc Legalisir DPBT Pemkot Surabaya berupa SuratKepala Dinas Pengeolaan

  Bangunan dan Tanah Kota Surabaya Nomor005/675/436.7.11/2019 tanggal 19 Maret 2019, 1 (satu) lembar Fe LegalisirDPBT Pemkot Surabaya berupa Surat Kepala Dinas Pengeolaan Bangunan danTanah Kota Surabaya Nomor 005/676/436.7.11/2019 tanggal 19 Maret 2019, 2(dua) lembar Fc legalisir DPBT Pemkot surabaya berupa daftar adir rapat tanggal20 Maret 2019, 2 (dua) lemabr Fc legalisir DPBT Pemkot Surabaya berupaResume Rapat tanggal 20 Maret 2019 dan 2 (dua) lembar FC legalisir DPBTPemkot Surabaya berupa surat

• 1. Menyatakan terdakwa EDY KRISWANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN FITNAH;
  2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa EDY KRISWANTO oleh karena itu terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
  3. Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua) lembar Fc Legalisir DPBT Pemkot Surabaya berupa Surat Kepala Dinas Pengeolaan

  Bangunan dan Tanah Kota Surabaya Nomor : 005/675/436.7.11/2019 tanggal 19 Maret 2019, 2 (dua) lembar Fc Legalisir DPBT Pemkot Surabaya berupa Surat Kepala Dinas Pengeolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya Nomor : 005/677/436.7.11/2019 tanggal 19 Maret 2019, 1 (satu) lembar Fc Legalisir DPBT Pemkot Surabaya berupa Surat Kepala Dinas Pengeolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya Nomor : 005/675/436.7.11/2019 tanggal 19 Maret 2019, 1 (satu) lembar Fc Legalisir DPBT Pemkot Surabaya berupa Surat Kepala

  Dinas Pengeolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya Nomor : 005/676/436.7.11/2019 tanggal 19 Maret 2019, 2 (dua) lembar Fc legalisir DPBT Pemkot surabaya berupa daftar adir rapat tanggal 20 Maret 2019, 2 (dua) lemabr Fc legalisir DPBT Pemkot Surabaya berupa Resume Rapat tanggal 20 Maret 2019 dan 2 (dua) lembar FC legalisir DPBT Pemkot Surabaya berupa surat Edy Kriswanto tanggal 13 Mei 2019 perihal permohonan maaf Agar tetap terlampir dalam berkas perkara
  1 (Satu) handphone merek Lenovo warna

• Bahwa semua rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat cukupharmonis dan bahagia, akan tetapi kebahagiaan ini mulai pecah, seringterjadi pertengkaran dan perselisihan secara terusmenerus, yang menjadipenyebabnya adaah:e Sekitar tahun 2013 sikap Termohon mulai berubah dimana sebelumnyaselalu terouka kepada Penggugat menjadi tertutup bahkan Penggugattidak pernah diajak musyawarah tentang pengeolaan keuangan karenaurusan keuangan dipegang sendiri oleh Tergugat;e Sejak tahun 2014 nafkah yang diberikan

  Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcokan dan pertengkaran yangpenyebabnya adalahe Sekitar tahun 2013 sikap Termohon mulai berubah dimana sebelumnyaselalu terbuka kepada Penggugat menjadi tertutup bahkan Penggugattidak pernah diajak musyawarah tentang pengeolaan keuangan karenaurusan keuangan dipegang sendiri oleh Tergugat;e Sejak tahun 2014 nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugatmulai berkurang bahkan sejak 5 bulan yang lalu (sejak bulan Pebrua2014) Penggugat sudah tidak menerima

• ARTAMAsebesar Rp10.980.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus delapanpuluh ribu rupiah);Bahwa untuk proses pembayaran atas pembayaran pajak PPH 25,23, 21, pembayaran BPPD (Biaya Pengganti Pengeolaan Darah)PMI Brebes dan pembayaran limbah ke PT. GEMA PUTRA BUANAserta pembayaran limbah ke PT. ARTAMA untuk semua pembayarandilakukan oleh bagian umum dimana yang menjadi Kepala bagianumum adalah Terdakwa dan pembayaran dilakukan dengan cara :a.

  ARTAMAsebesar Rp10.980.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus delapanpuluh ribu rupiah);Bahwa untuk proses pembayaran atas pembayaran pajak PPH 25,23, 21, pembayaran BPPD (Biaya Pengganti Pengeolaan Darah)Halaman 36 dari 71Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN BbsPMI Brebes dan pembayaran limbah ke PT. GEMA PUTRA BUANAserta pembayaran limbah ke PT. ARTAMA untuk semua pembayarandilakukan oleh bagian umum dimana yang menjadi Kepala bagianumum adalah Terdakwa dan pembayaran dilakukan dengan cara :a.

  Uang untuk pembayaran invoice pengolahan dan pengangkutanlimbah medis RSIA Permata Insani yang dilakukan oleh pihak keduayaitu PT ARTAMA sebesar Rp10.980.000,00 (Sepuluh juta sembilanratus delapan puluh ribu rupiah);Bahwa Terdakwa untuk proses pembayaran atas pembayaran pajak PPH25, 23, 21, pembayaran BPPD (Biaya pengganti pengeolaan darah) PMIBrebes dan pembayaran pengolahan dan pengakutan limbah medisRSIA Permata Insani yang dilakukan oleh PT. GEMA PUTRA BUANAdan PT.

  Uang untuk pembayaran invoice pengolahan dan pengangkutanlimbah medis RSIA Permata Insani yang dilakukan oleh pihak keduaHalaman 54 dari 71Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Bbsyaitu PT ARTAMA sebesar Rp10.980.000,00 (Sepuluh juta sembilanratus delapan puluh ribu rupiah);Bahwa Terdakwa untuk proses pembayaran atas pembayaran pajak PPH25, 23, 21, pembayaran BPPD (Biaya pengganti pengeolaan darah) PMIBrebes dan pembayaran pengolahan dan pengakutan limbah medisRSIA Permata Insani yang dilakukan oleh PT

• Nomor 460/1180PDIK/DINSOS tanggal 27 Mei 2021yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pengeolaan, Analisa Data dan InformasiPMKS dan PSKS Kota Banjarmasin, bukti Surat tersebut telah diberi meteraicukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyatasesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P6;Bahwa, di samping itu, Pemohon dan Pemohon Il juga telahmengajukan alat bukti saksi yaitu :1.

• sebagai berikut: Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 8Agustus 2015 yang telah berhubungan suami isteri namun belum dikarunialanak; Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalanharmonis, namun sejak tanggal 20 Mei 2016 mulai tidak harmonis karenasering berselisih dan bertengkar; Bahwa perselisihnan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugatsering memaki dan berkata kasar terhadap Penggugat, tidak mau menerimasaran Penggugat terkait pengeolaan

• Majelis HakimPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pertimbangan hukum tersebut mengenaiPermohonan Informasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2012 adalah telah tepatdan benar ;Menimbang, bahwa Informasi yang diminta oleh Tergugat yakni SalinanPertanggung Jawaban Terkait dengan pedoman Pengelolaanorganisasi.....organisasi, administrasi, personil, keuangan Anggaran dan pada pertimbangannya butir4.23, 4.24 pada halaman 19,20 Majelis Hakim Komisioner berpendapat Salinan SuratPertanggung Jawaban (SPJ) Pengeolaan

• Sebab terjadinyaperbedaan tanggal dan bulan lahir Pemohon dipengaruhi oleh peristiwa hukumyang diluar Kemampuan Pemohon serta pengaruh belum adanya kesatuan atauterkoneksinya pengeolaan sistem adminsitrasi pendidikan dan sistemadminsitrasi kepegawaian (Pegawai Negeri Sipil) serta sistem adminsitrasipencatatan sipil, sehingga dapat berpotensi terjadi perbedaan data pribadiseseorang /warga negara pada ketiga sistem tersebut, karenanya kepadakepada Pemohon harus diberi kepastian hukum mengenai identitas

• Abdullah

Dikembalikan kepada saksi Agus Hermanto;

• 1(satu) bundel asli asli perjanjian kerjaama pengeolaan limbah antara PT TJ Forge Indonesia dengan CV Bumi Pertiwi Singaperbangsa No.002/TJFI/HRGA/XI/2013 tanggal 18 November 2013.
• 1(satu) bundel asli Surat Perjanjian Kerjasama pengangkutan dan pengelolaan limbah metal dan limbah area non B3 PT. TJ Forge Indonesia II antara CV Bumi Pertiwi Singaperbangsa dengan CV Karya Perdana tanggal 6 Desember 2013.

• Putusan Nomor 1216/B/PK/PJK/2016a.Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa keuntungan ataspengalihan aset berupa hak pengeolaan atas Blok Migas bukanmerupakan Objek Pajak Penghasilan sebagaimana telah diuraikan diatas;Bahwa bagian V butir 3.2. dari Kontrak PSC (Production SharingContract) menyatakan bahwa:Pertamina akan:3.2. kecuali sehubungan dengan kewajiban Kontraktor untukmembayar pajak penghasilan termasuk pajak penghasilan finalatas laba setelah dikurangi pajak sebagaimana dimaksud padaayat

• LUMBALUMBA biladigambarkan di peta termasuk wilayah pengeolaan Perikanan IndonesiaRepublik Indonesia (WPPRI) maka dengan demikian unsur ke 3 telah terpenuhi.Ad.4.

• PEMOHON PK berpendapat bahwa keuntungan atas pengalihan asetberupa hak pengeolaan atas Blok Migas bukan merupakan Obyek PajakPenghasilan sebagaimana telah diuraikan diatas;b. Bahwa bagian V butir 3.2. dari Kontrak PSC (Production SharingContract) menyatakan bahwa :Pertamina akan :3.2.

• Batalipu bersamasama dengansaksi Nur Aida, S.E. alias Cica dan saksi Agussalim Batalipu, S.E. alias Edy danMansyur Mangge tidak sesuai dengan ketentuan Pengeolaan Keuangan Daerahsebagaimana mekanisme tersebut di atas, dimana Terdakwa selaku Bupati Buoltelah memerintahkan kepada Bendahara Umum Daerah dan Kuasa BendaharaUmum Daerah untuk mencairkan dana APBD tanpa melalui mekanismepengajuan SPP, SPM dan SP2D melainkan dicairkan kepada sejumlah pihaktermasuk saksi Mansyur Mangge dengan bentuk panjar

  Batalipu bersamasama dengansaksi Nur Aida, S.E. alias Cica dan saksi Agussalim Batalipu, S.E. alias Edy danMansyur Mangge tidak sesuai dengan ketentuan Pengeolaan Keuangan daerahsebagaimana mekanisme terebut di atas, dimana Terdakwa selaku Bupati Buoltelah memerintahkan kepada Bendahara Umum Daerah dan Kuasa BendaharaUmum Daerah untuk mencairkan dana APBD tanpa melalui mekanismeHal. 12 dari 49 hal.

• dasar perairan sehingga bilaaktifitas tersebut berlangsung secara terusmenerus akan berdampak terhadappelestarian sumber daya ikan yang bersifat rentan di lokasi penangkapan ikantersebut ;Menimbang bahwa posisi koordinat 03 25' 20 U dan 100 09' 10" T sebagailokasi penangkapan Terdakwa, bila dikonversikan pada peta laut No.353 yangditerbitkan oleh Dinas HidroOseanografi Angkatan Laut Republik Indonesia adalahmerupakan perairan teritorial Indonesia dimana perairan teritorial termasuk dalamWilayah Pengeolaan

• Pdt.G/ 2015/ PN.Amb, tanggal 29 Oktober2015 ;Bahwa, karena Putusan Perkara Perdata Nomor 11/Pdt.G/2015/PN.Amb,telah dimenangkan oleh Yayasan Darussalam Maluku sebagai Pengelolayang Sah atas Harta Kekayaan (assetasset) Yayasan Darussalam Malukutermasuk pengelolaan atas Universitas Darussalam Ambon danmenyatakan Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku (Terguga ) telahmelakukan perbuatan melawan hukum serta menghukum = danmemerintahkan Tergugat (Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku) untukmenyerahkan pengeolaan

• Bahwa bila diperhatikan secara saksama Sertifikat Hak Guna Bangunan(HGB) Nomor 226/Pisang Selatan (vide P1a) dan Akta Jual Beli Nomor 58/NHDNS/UP/XI1/2002 tanggal 19 November 2002 (vide P1b), jelas dan nyatabidang tanah tersebut tidak berada diatas Hak Pengelolaan Lahan maupunhak lainnya atau dengan kata lain bahwa didalam Sertifikat HGB Nomor226/Pisang Selatan tidak ada menjelaskan/menuliskan bidang tanahtersebut berada diatas Hak Pengeolaan dari pihak manapun /.c Tergugat;4.

• MMPKM.Foto Copy Akta Notaris Nomor 14 Tanggal 17 Juli 2019 TentangPerjanjian Pengalihnan Dan Pengeolaan 10% PI Pada Kontrak Bagi HasilWilayah Kerja MahakamFoto Copy 1 (satu) lembar surat Perihal Participasing Interst 10%Wilayah Kerja Mahakam Nomor : 2677/10/MEM.M/2018, Tanggal 28Maret 2018Foto Copy 1 (Satu) lembar Surat Nomor SRT0412/SKKM/0000/2017/SO tanggal 29 Desember 2017 PerihalHalaman 29 dari 61 Putusan Nomor 14/PIDTPK/2021/PT SMR55.56.57.58.59.60.61.62.63.64.65.66.67.68.69.70.Tanggapan Terkait

  MMPKM.Foto Copy Akta Notaris Nomor 14 Tanggal 17 Juli 2019 TentangPerjanjian Pengalihan Dan Pengeolaan 10% PI Pada Kontrak Bagi HasilWilayah Kerja MahakamFoto Copy 1 (satu) lembar surat Perihal Participasing Interst 10%Wilayah Kerja Mahakam Nomor : 2677/10/MEM.M/2018, Tanggal 28Maret 2018Foto Copy 1 (Satu) lembar Surat Nomor SRT0412/SKKM/0000/2017/SO tanggal 29 Desember 2017 PerihalTanggapan Terkait Penawaran Participasing Interest 10 % WilayahKerja Mahakam;Halaman 41 dari 61 Putusan Nomor 14/PIDTPK

• Balitoang Proy BengkuluTerdakwa bekerja di Satpol PP Proy Bengkulu sejak tahun 2001 sampaidengan bulan februari 2015.Bahwa benar Terdakwa menjelaskan soot Terdakwa bekerja di Satpol PPProy Bengkulu jabatan yang pernah Terdakwa em ban adalah Bendaharagaji, Bendahara kegiatan (Proyek ), Bendahara rutin don Kasubag KeuanganBahwa benar Terdakwa menjelaskan sebagai Bendahara gaji, Bendaharakegaiatan ( Proyek ), Bendahara rutin don Kasubag keuangan tugas dontanggung jawab tersangka adalah : Melakukan pengeolaan

• Orient Star GT.140 bila digambarkandi peta termasuk perairan teritorial Belawan, dimana perairan teritorial Belawantermasuk Wilayah Pengeolaan Perikanan Indonesia Republik Indonesia (WPPRI)maka dengan demikian unsur ke 3 telah terpenuhi.Ad.4.

• Tidak dipenuhinya syaratsyarat atau kewajibankewajiban yang diaturdalam perjanjian pemberian hak apakai antara pemegang hak pakai danpemegang hak milik atau perjanjian penggunaan hak pengeolaan;c. Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.Dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir;4. Dicabut untuk kepentingan umum (berdasarkan UU No. 20 Tahun 1961tentang Pencabutan Hakhak atas Tanah dan Bendabenda yang ada diAtasnya);5. Ditelantarkan;6.