Termohon tidak jujur dalarn urusan pengeloiaan keuangan rumah tangga ;b. Termohen suka cemburu tanpa alasan yang jelas ;4. Bahwa puncak keretakan nimah tangga antara Pemohon dan Termohontersebut terjadi pada bulan April 2016 yang akibatnya Pemohen dan TermohonPisah ranjang. Seiama itu pula Termohon tidak memperdulikan Pemohon tidaklagi ada hubungan iabir batin sampai sekarang 5.

Bahwa wilayah pesisir dan pulaupulau kecil termasuk dalam penguasaan negara yang perlu diatur lebih lanjut pengeloiaan dan pemanfaatannya; . Bahwa dalam rangka pengeloiaan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulaupulau kecil, Pemerintah (Turut Tergugat Il) bersama dengan DPR telah menetapkanUndangUndang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengeloiaan Wilayah Pesisir danPulaupulau Kecil (Selanjutnya disebut UU PWP3K) beserta peraturan pelaksananya; 7.

Rencana Pengeloiaan Wilayah Pesisir dan Pulaupulau Kecil yang selanjutnyadisebut RPWP3K; dan ;d. Rencana Aksi Pengeloiaan Wilayah Pesisir dan Pulaupulau Kecil yangselanjutnya disebut RAPWP3K.;. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (8) UU PWP3K, Pemerintah Daerah wajib menyusun semua rencana sebagaimana dimaksud diatas sesuai dengan norma,standart, dan pedoman yang dibuat oleh Pemerintah Pusat; .

Bahwa Turut Tergugat Il telah menjalankan perannya dalam melakukanpengendalian terhadap perencanaan pengeloiaan wilayah pesisir dan pulaupulau kecil sesuai dengan kewenangannya dengan telah ditetapkannyaUndangundang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengeloiaan Wilayah Pesisirdan Pulaupulau Kecil, beserta peraturan pelaksanaannya; b. Turut Tergugat Il tidak memiliki kewenangan untuk mengawasi dan mengaturpelaksanaan akses publik atas pantai secara gratis; c.

Dalam UU PWP3K beserta peraturan pelaksanaannya telah memuatpengaturan tentang akses publik dan alokasi ruang untuk akses publik dalampenetapan batas sempadan pantai Pasal 31 ayat (2) UU PWP3K danpenyusunan Rencana Zonasi Pengeloiaan Wilayah Pesisir dan PulauPulauKecil (RZWP3K) (Pasal 14) PERMEN KP Nomor 16/MEN/2008 tentangPerencanaan Pengeloiaan Wilayah Pesisirdan Pulaupulau Kecil).

Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil (RZWP3K) (Pasal 14) PERMEN KP Nomor 16/MEN/2008 tentangPerencanaan Pengeloiaan Wilayah Pesisirdan Pulaupulau Kecil).

Banceuy No. 8 Bandung (T. 112);13.14.15.16.17.18.19.20.21.Surat Kepala Biro Pengeloiaan Barang Daerah Nomor : 593/458/Pbd. Tanggal 20Mei 2014 perihal undangan mengenai penjelasan status tanah komplek BanceuyPermai Bandung (T. 113);Surat Kepala Biro Pengeloiaan Barang Daerah Nomor: 593/2200/Pbd. Tanggal29 Mei 2014 hal : Sewa Menyewa Sementara (T.I14);Daftar Hadir Rapat Pertemuan dengan Perwakilan Warga Banceuy Permai (T.I15);Dokumen KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan (ADD Consulting ) No.

BASIR disampingmeninggaikan Ibu ISMIJATI dan ahiiwaris iainnya juga meninggaikanhartaberupa Sebidang tanah ( Surat Ijin Pemakaian Tanah )Kepala Dinas Pengeloiaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya, Nomor188.45/0693B/436.6.18/201 1, diberikan kepada : ISMIJATI, Alamat Tinggal diGubeng Kertajaya 5C/28 Surabaya, Letak Tanah di Gubeng Kertajaya 05C /028,Peruntukan tanah : Perumahan, Arahan Pemakaian : Perumahan, Luas TanahTSO UNI ae essence corer ce Re RR Bahwa saksi bersama ahli wans lainnya telah sepakat

dan setuju untuk menjual /pengalihan izin pemakaian tanah berupa: Sebidang tanah ( Surat Ijin Pemakaian Tanah )dan Kepala Dinas Pengeloiaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya, Nomor :188.45/0693B/436.6.18/201 1, diberikan kepada : ISMIJATI, Alamat Tinggal diGubeng Kertajaya 5C/28 Surabaya, Letak Tanah di Gubeng Kertajaya 05C /028,Peruntukan tanah Perumahan, Arahan Pemakaian Perumahan, Luas Tanah 180.00 M2tersebut ; Bahwa keponakan saksi yang bbmama NEVIGA SHANFIRSTY, SHANASTRANAUTICA dan SHANFARIZA

Sedangankan fungsi pengeloiaan (beheersdad) dilakukan melaluimekanisme pemilikan saham (shareholding) dan/atau melalui keterlibatan langsungdalam manajemen BUMN/BUMD.

(Sumber: Pertimbangan Hukum Putusan MKtentang pengertian klausul "dikuasai negara" dalam Perkara Nomor 001021 022/PUU1/2003 ); 2222222 = 22 22222222222 228 ===Bahwa wilayah pesisir dan pulaupulau kecil termasuk dalam penguasaan negara yangperlu diatur lebih lanjut pengeloiaan dan pemanfaatannya;Bahwa dalam rangka pengeloiaan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau pulaukecil, Pemerintah (Turut Tergugat II) bersama dengan DPR telah menetapkan UndangUndang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengeloiaan

Wilayah Pesisir dan PulaupulauKecil (selanjutnya disebut UU PWP3K) beserta peraturanpelaksananya:;Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU PWP3K, Pengeloiaan Wilayah Pesisir dan Pulaupulau Kecil meliputi proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalianSumber Daya Pesisir dan Pulaupulau Kecil antar sektor, antara Pemerintah danPemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan danmanajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU

Pasal 31 ayat (2) UU PWP3K dan penyusunan Rencana ZonasiPengeloiaan Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil (RZWP3K) (Pasal 14) PERMENKP Nomor 16/MEN/2008 tentang Perencanaan Pengeloiaan Wilayah Pesisir dan Pulaupulau Kecil).

Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil (RZWP3K) (Pasal 14) PERMENKP Nomor 16/MEN/2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan PulaupulauMenimbang, bahwa Turut Tergugat II telah menjalankan perannya dalam melakukanpengendalian terhadap perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil sesuaidengan kewenangannya dengan telah ditetapkannya Undangundang Nomor 27 Tahun2007 tentang Pengeloiaan Wilayah Pesisir dan Pulaupulau Kecil, beserta peraturanpelaksanaannya; Oleh karena itu

agi denganPenggugat untuk mengejola dan bertanggung jawab terhadap Pasar HibpliBaru Semanan dan Herry Santoso dan Fransisco Budiman berjanji tidakakan mencampuri manajemen pengeloiaan Pasar Hipli Baru Semanansesuai dengan surat kesepakatan bersama tanggal 21 Juni 2010 dan jugaHerry Santoso dan Fransisco Budiman memberi kuasa kepada Penggugatpada tanggal 21 Juni 2010, yang antara lain berhak untuk menata danmengatur kegiatan di Pasar Hipli Baru Semanan serta menerima uang iurankeamanan dan kebersinan

Tergugat tidak percaya dengan pengeloiaan uang yang dikelola Penggugat;3.2. Tergugat berperilaku kasar terhadap Peng gugat;3.3. Tergugat tidak jujur atas status "JEJAKA" yang diakuinya ketika menikah denganpenggugat;4. Bahwa selama perselisihan dan beragam pertengkaran antara Penggugat dan Tergugattelah berpisah kurang lebih 2,5 (dua setengah) tahun lamanya dan tidak adapertanggungjawaban nafkah lahir maupun batin terhadap diri penggugat, bahkan untuknafkah anak penggugatlah yang memenuhi;5.

buah jerigen Asam Sulfat;9 karung pupuk SP36;1 karung pupuk Bio Phoska;1 karung polos pupuk siap kemas;2 karung pewarna;12 bundel karung kosong pupuk SP36;16 bundel karung kosong pupuk Bio Phoska;1 buah timbangan duduk;1 buah mesin jahit karung merk New Long.KETERANGAN AHLI CECE MUHTAHIDA, pada pokoknya memberikan pendapatsebagai berikut:Bahwa Ahli bekerja di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi JawaBarat dari tahun 2001 sampai dengan sekarang dengan tugas seharihariadalah melaksanakan tugas pengeloiaan

Saksi FEDDY MULYANA PASYA, dibawah sumpah yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa benar saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.Bahwa benar saksi tidak memiliki hubungan keluarga denganterdakwa.Bahwa benar saksi tidak kenal terdakwa.Bahwa benar Saksi bekeija sebagai Kasubdit Pengeloiaan Data danPelaporan Direktorat Jenderal Imigrasi. Bahwa benar saksi menerangkan yang dimaksud dengan :a.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 huruf d PeraturanPemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentana Hak Guna Usaha,Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah("PP 40/1996")dinyatakan bahwa :"Pemegang Hak Guna Bangunan berkewajiban: menyerahkankembali tanah yang diberikan dengan Hak Guna Bangunankepada Negara, pemegang Hak Pengeloiaan atau pemegangrVa/cM////csesudah Hak Guna Bangunan itu hapus;"Artinya bahwa Penggugat sudah tidak lagi memiliki hubunganhukum dengan SHGB turunan atau sptitsing dari SHGBNo.284/

TENTANG KUALITAS PENGGUGAT (ONBEVOEG)Bahwa, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.322/Kelurahan Braga terakhirtercatat atas nama Penggugat merupakan pecahan dari Sertipikat HGBNo.284/Kelurahan Braga yang terbit di atas Hak Pengeloiaan No.I/KelurahanBraga telah berakhir jangka waktunya sehingga Sertipikat HGB dimaksudsudah tidak berlaku lagi dan status tanahnya kembalt pada Hak PengeloiaanNo.I/Kelurahan Braga atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat JawaBarat yang mana perencanaan, pengelolaan dan penggunaannya

Alias HAERUL dengan harga Rp.300.000, (tiga ratus ribu rupiah) dannarkotika shabushabu tersebut terdakwa peroleh dan saksi RAHMAD AliasKOCA.Bahwa 1 (satu) sachet plastik bening berisi serbuk Kristal yang diduganarkotika yang biasa dikenal dengan sebutan shabushabu yang saksiHAERUL AMIR Alias HAERUL dapatkan dan terdakwa adalah merupakannarkotika jenis Metamfetamina yang terdaftar dalam narkotika golongan nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 tahun2019 tentang perubahan Pengeloiaan

otonomi seluasluasnya untukmengatur dan mengurus sendiri urusanpemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugaspembantuan".Berdasarkan ketentuan tersebut, maka apa yang menjadi kewenanganPemerintah Daerah telah jelas yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahanyang menjadi kewenangan daerah dalam rangka menjalankan otonomiseluasluasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahanberdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, dan kewenangan tersebuttidak termasuk dalam menentukan regulasi dan pengeloiaan

sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (5) danayat (6) UU Nomor 32 Tahun 2004.Berdasarkan ketentuan Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor32 Tahun 2004 maka apa yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerahtelah jelas yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadikewenangan daerah dalam rangka menjalankan otonomi seluasluasnyauntuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asasotonomi dan tugas pembantuan, dan kewenangan tersebut tidak termasukdalam menentukan regulasi dan pengeloiaan

Kontrak Pengeloiaan Dana (KPD) antara PT Asknindo dengan PTSAM yang kemudian berganti nama menjadi PT HAM (HarvestindoAsset Management) dilakukan sebanyak 8 (delapan) kali denganmekanisme sebagai berikut A.1. KPD Ke1 in Jasa Pengelolaan Dana Nomor : 020/SAMMIU2004 Agustus 2004 yang difandatangan: oleh IAN WISANa Drektur Utama kepada Terdakwa ZULFAN LUBIS, SE,MtCaSt,tS,<&,=n 8,i ei2 4) hebagai Kepala Divisi Keuangan dan Akuntans!

NUH,selanjutnya dibuatkan Surat Perjanjian Pengeloiaan PortofolioInvestasi Nomor: 137/ HAM/ VIl/ 2007 tanggal 2 Juli 2007 yangditandatangani T. HELMI AZWARI ( PT HAM ) dan DR. RENESETYAWAN, MA. BIN MOH.

NUH menandatangani suratPeranjian Perpanjangan Pengeloiaan portofolic12THAM/X1/2006 tanggal 24 Nopember 2006, dengan jangkawaktu sejak tanggal 24 Nopember 2006 sampai dengan 24 Mei2007 dengan bunga 15,5% per tahun. are a:Pengelolaan dana yang akan jatuh tempo tanggal 24 MeiG7, PT. HAM mengajukan surat perpanjangan perjanjianapaelolaa dana Nomor : OS6/HAM/V/2007 tanggal 21 Mei2) E ang ditandatangan oleh T.

HAM Nomor : 382/HAM/XIV2007tanggal 28 Desember 2007 perihal Pengeloiaan dana yangditandatanaani oleh T. HELM! AZWARI (Dinu PT HAM). denaan1 tanggal 4 Januari 2008. Bahwa selanjuinya PT.Askrindo (Noviar Yuana sebagai Kepala Divisi Keuangan dan a anal. membuat memorandum Nomor G4mrnmOrnKA md 4 a wySaee atNeTanggal2 Januari 2008 yang ditujukan kepada Terdakwa Zulfan B tanggal 4 Januari 2008 yang dakut dengananal Kontrak Perpanjangan Nomor :8 tanggal 4 Januari 2008 oleh T. HELMI AZWAR!

Bahwa adapun Modus TERDAKVVA II adalah mengajakpihak lain untuk berkerjasama memberikan dana gunainvestasi usaha berupa pengeloiaan tambang emas diNTB (Lombok), maka PEMBANDING I selaku kakak kandungTERDAKWA II juga dirugikan terkait pengelolaan tambang emasHalaman 36 dari 58 hal, Put.

menolakgugatan Penggugat atau setidaktidaknya menyatakan gugatanPenggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaara);Dalam Eksepsi Turut Tergugat:1.Bahwa, Turut Tergugat menolak seluruh daltl gugatan Penggugat kecualiyang secara tegas diakui dan menguntungkan Turut Tergugat:Tentang kualitas Penggugat (onbevoeg):Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 322/Kelurahan Braga terakhirtercatat atas nama Penggugat merupakan pecahan dari Sertipikat HGBNomor 284/Kelurahan Braga yang terbit di atas Hak Pengeloiaan

bidangtugasnya untuk memperlancar pencapaian target yang ditetapkan,peningkatan kinerja BRI Unit dan teras BRI (Fix dan Mobile)14) Mengkordinasikan dan memonitor kegiatan penyediaan dokumen/data/informasi terkait pelaksanaan audit dan realisasi tindak lanjut auditdi BRI Unit dan Teras BRI (Fix dan Mobile) sesuai kewenangan bidangtugasnya untuk memastikan kelancaran pelaksanaan audit dan tindaklanjut perbaikan sesuai ketentuan/kebijakan yang berlaku dan target yangdisepakati15) Mengkordinasikan dan memonitor pengeloiaan

kesembilan, Pasal 1 Kesepuluh PeraturanHalaman 15 dari 38 halaman Putusan Nomor 24 K/TUN/20141.4.Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.Dengan demikan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkanTergugat bertentangan dengan ketentuan tersebut sehingga patutdemi hukum apabila objek dalam perkara ini dibatalkan oleh KetuaPengadilan Tata Usaha Negara melalui Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara ini.Bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009tentang Perlindungan dan Pengeloiaan

tanggal 30 Maret 1985 Nomor 88/1985 dari KantorAgraria Kotamadya Daerah Tingkat H Bandung, terfetak diJalan .lr.dJuanda No.41 Kelurahan Tamansari, KecamatanBandung Wetan, Kotamadya Bandung, Propinsi Jawa Barat,sebagai tanah yang dikuasai fangsung oleh Negara.Ketiga : Menyetujui permohonan pembeiiandari PEMERINTAH PROPfNSIDAERAH TINGKAT JAWA BARAT atas bangunan terletak diJalan .lr.H.Juanda No,41 Keturahan Tamansari, KecamatanBandung Wetan, Kotamadya Bandung, Propinsi Jawa Barat,dan memberikan Hak Pengeloiaan

miliktidaklah mengurangi hak seseorang untuk mernbuktikan bahwasertifikat yang bersangkutan adalah tidak benar"Ketentuan yurisprudensi tersebut, telah mernbuktikan bahwa Sertipikat HakPengelolaan No.1/Keluranan Tamansari atas nama Pemerintah Propinsi DaerahTingkat Jawa Barat/ Tergugat yang diterbitkan oleh Tergugat Ill, adalahberdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN No.18/HPUBPN/94/ Tergugat II yang cacat hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum,maka oieh karenanya Sertipikat Hak Pengeloiaan

pembangun/penvedia/kontraktorbangunan".Selanjutnya, kedudukan masingmasing pihak tersebut semakin jelas dantegas sebagaimana diuraikan di dalam Pasal 2, dimana Pihak Kesatu"berkewajiban menyelesaikan status tanah yang disediakannya tersebut sebagaiHAK PENGELOLAAN", dan Pihak Kedua akan mendapatkan Hak GunaBangunan yang nantinya berdiri di atas Hak Pengelolaan.Berkenaan dengan Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan inimerupakan satu kesatuan integral dari isi Perjanjian Kerja SamaPembangunan dan Pengeloiaan

No. 37 K/TUN/2009.RT.06/08 Kelurahan Antapani Kidul, Kecamatan Cicadas Kota Bandung(Sertifikat Hak Pengeloiaan/HPL Nomor : 01/Antapani Gambar SituasiNomor : 3476/1987 atas nama Perum Perumnas)", Pelapor yaitu a.n.Yohanes (kuasa dari AA Surahman/sekarang Penggugat);Sehingga sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak karena tidak memenuhisyaratsyarat gugatan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (NietOntvankelijk Verklaard) ;Bahwa dalil Tergugat tersebut sama sekali tidak dibantah oleh Penggugatdalam

Serta Tugas dantanggung jawab saksi sebagai Ketua Pengurus di YHIPP adalahBertanggung jawab penuh atas kepengurusan atau pengeloiaan Yayasanuntuk kepentingan Yayasan, Menyusun program kerja dan rancangananggaran tahunan untuk disahkan oleh pembina dalam rapat pembinaserta bertanggung jawab kepada pembina yayasan.