Fotokopi Surat dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang BadanPertanahan Nasional Kantor Kota Pematangsiantar yaitu tentangPenyampaian Pengumuman = Kepala Kantor Pertanahan KotaPematangsiantar tentang Penerbitan Sertifikat Pengganti Hak Milik Nomor679/Sukadame karena hilang, selanjutnya diberi tanda bukti P8;9. Fotokopi Surat Sertifikat Hak Milik Nomor 679 dari Badan PertanahanNasional Republik Indonesia, selanjutnya diberi tanda bukti P9;10.

Fotokopi Surat dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang BadanPertanahan Nasional Kantor Kota Pematangsiantar yaitu tentangPenyampaian Pengumuman = Kepala Kantor Pertanahan KotaPematangsiantar tentang Penerbitan Sertifikat Pengganti Hak Milik Nomor3268 Propinsi Sumatera Utara Kota Pematangsiantar Kecamatan SiantarUtara Kelurahan Sukadame, selanjutnya diberi tanda bukti P10;11.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Termohon Kasasi ,tentang Penerbitan Sertifikat Pengganti Hak Milik Nomor 22/DesaSidojangkung, terbit tanggal 13 Desember 2013, Surat Ukur Nomor1073/03.13/2013, tanggal 1 November 2013. luas 3.320 m, atas namaKemat P. Markah;3.

Keputusan Tergugat tidak lagi memerlukanpersetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horisontal maupunvertikal dan menimbulkan akibat hukum ;Bahwa surat Tergugat yang menjadi Obyek Gugatan dalam perkara inimerupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat kongkrit,individual dan final yang menimbulkan akibat hukum dan oleh karenanyaSurat Tergugat yang menjadi Obyek Gugatan dalam perkara ini merupakanKeputusan yang telah merugikan Penggugat yakni Penggugat tidak dapatmemproses Permohonan Penerbitan

Sertifikat Pengganti Hak Milik No.331/Kacapiring, maka Penggugat mengajukan Gugatan ini melaluiPengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang berwenang memeriksa,mengadili dan memutus perkara ini agar Keputusan Tata Usaha Negaratersebut dinyatakan batal atau tidak sah.

Sopacua/Tamaela tertanggal 29 Juli 1981 seluas52,500 M2 dan penerbitan Sertifikat Pengganti Hak Milik No.10/Sisatanggal 10 Mei 2001 dengan surat ukur No.03/2001;b. Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 10/Sisa tanggal 29 Juli1981, didasarkan pada Konvensi Hak Perusahaan Adat, dengandemikian tetap akan mengacu pada UndangUndang Nomor 5 tahun1960, tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria, sebagaimanatermuat dalam Pasal 22 yang menyatakan :1.

SOPACUA/TAMAELA, tertanggal 29 Juli 1981seluas 52.500 M2 dan Penerbitan Sertifikat Pengganti Hak Milik Nomor10/Sisa, tanggal 10 Mei 2001 dengan Surat Ukur Nomor 03/2001.Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 10/Sisa, tanggal 29 Juli 1981,didasarkan pada Konversi Hak Perusahaan Adat, yang mengacu padaketentuan Undangundang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan DasarPokokPokok Agraria, sebagaimana termuat dalam Pasal 22 yangmenyatakan;1) Terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur denganPeraturanPemerintah

atas nama Pemerintah Kabupaten Sumbawa Berkedudukan diSumbawa Besar;Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang keliru sebagaimanapetitum gugatan yang meminta kepada Majelis Hakim agar Tergugatmelaksanakan penerbitan sertifikat pengganti Hak Milik Nomor 654 SuratUkur tanggal 14 Juni 1985 Nomor 856/1985 luas 20.000 m? sedangkanfaktanya di atas tanah seluas 20.000 m?

tidah sah dan berlawanan denganhukum waris Islam , sebab yang berhak atas tirkah tersebut tidak hanya dirinya sendiri,tetapi saudara seayah dari pewaris yaitu para Penggugat;Menimbang, bahwa Tergugat III dan Tergugat I hanyalah meneruskan pengurusanpengalihan dan perubahan sertifikat atas nama Greorius Priantono dan TERBANDING Iatas dalih harta tirkah dimaksud sebagai bagian warisan ayah dan suaminya (HadiSardjono) dan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Yogyakarta ( Tergugat IV)menganggap bahwa penerbitan

sertifikat pengganti Hak milik nomor:254/Patangpuluhansesuai ketentuan perundangan dan karenanya dinyatakan secara hukum sah ( surat jawabanTergugat IV tanggal 14 April 2014);Menimbang, tentang pernyataan Tergugat III dan I bahwa obyek sengketa adalahmiliknya berdasarkan sertifikat pengganti atas namanya dirinya, maka Hakim PengadilanTinggi Agama Yogyakarta berpendapat bahwa bukti kepemilikan tersebut mengandungcacad materil, dan procedural, dimana perpindahan kepemilikan dari Martomulyonokepada

PETITUM1) DALAM EKSEPSIa) Menolak seluruh gugatan Penggugatb) Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (nietontvankelijke verklaard)2) DALAM POKOK PERKARAa) Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnyab) Menyatakan bahwa penerbitan Sertifikat Pengganti Hak Milik Nomor172 Desa Jati Kecamatan Karangan Kabupaten Trenggalek SuratUkur Nomor 207/1975 luas 4.100 m2 atas nama Tarimo Kaboeladalah sah dan mempunyai kekuatan hukumc) Membebankan biaya perkara ini kepada PenggugatApabila Majelis

ditanganyang berhak yaitu The Piek Hien ;Bahwa sesungguhnya pertimbangan hukum tersebut di atas telahmemperlihatkan kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata karenamengabaikan faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu : buktibukti, keterangan saksi, peraturan perundangan Agraria dan keterangan ahliUrip Santoso, SH, MH, pengajar Hukum Agraria di Fakultas HukumUniversitas Ajrlangga Surabaya yang memberi keterangannyadipersidangan dalam perkara ini dengan dibawah sumpah ;Bahwa tentang penerbitan

Sertifikat Pengganti Hak Milik Nomor 1732tertanggal 23122004 atas nama THE PIK HIEN, Majelis Hakimberpendapat bahwa sepanjang bukan mengenai Surat Ukur Nomor 191/Pandean/2004 tertanggal 16122004 yang telah dipertimbangkan di atas,maka Sertifikat Pengganti Hak Milik Nomor 1732 tertanggal 23122004 atasnama The Piek Hien adalah dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KantorBadan Pertanahan Nasional Kota Madiun Ir.

Legalisir Surat Badan Pertanahan Nasional Republik indonesia Kanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi DKI Jakarta Nomor : 2718/600.18-31/X/2013, tanggal 07 Oktober 2013 perihal Pemberitahuan Pembatalan Penerbitan Sertifikat Pengganti Hak Milik No : 36, No : 37, No : 40, No : 42, No : 43, No: 44, No : 45, No : 46, No : 47, No : 50, No : 51, No : 52, No : 53, No : 55, No : 59, No : 63, No : 65, No : 66/Rawaterate; 66.

Legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik indonesia Kanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi DKI Jakarta Nomor : 90/HM/BPN.31-BTL/2013, tanggal 30 Oktober 2013 tentang Pembatalan Penerbitan Sertifikat Pengganti Hak Milik No : 36, No : 37, No : 40, No : 42, No : 43, No: 44, No : 45, No : 46, No : 47, No : 50, No : 51, No : 52, No : 53, No : 55, No : 59, No : 63, No : 65, No : 66 / Rawaterate, terletak di Kelurahan Rawaterate Kec.

Nomor : 2718/600.1831/X/2013,tanggal 07 Oktober 2013 perihal Pemberitahuan Pembatalan Penerbitan SertifikatPengganti Hak Milik No : 36, No: 37, No : 40, No : 42, No: 43, No: 44, No : 45,No : 46, No: 47, No : 50, No: 51, No : 52, No: 53, No: 55, No : 59, No: 63,No: 65, No: 66/Rawaterate;Legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Republikindonesia Kanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi DKI JakartaNomor : 90 / HM / BPN. 31 BTL / 2013, tanggal 30 Oktober 2013 tentangPembatalan Penerbitan

Sertifikat Pengganti Hak Milik No:36, No : 37, No: 40, No: 42, No: 43, No: 44, No : 45, No : 46, No : 47, No : 50,No : 51, No : 52, No : 53, No : 55, No : 59, No : 63, No : 65, No : 66 /Rawaterate, terletak di Kelurahan Rawaterate Kec.

Jakarta Nomor : 2718/600.1831/X/2013,tanggal 07 Oktober 2013 perihal Pemberitahuan Pembatalan PenerbitanSertifikat Pengganti Hak Milik No: 36, No : 37, No : 40, No : 42, No : 43,No: 44, No : 45, No : 46, No : 47, No: 50, No: 51, No : 52, No: 53, No: 55,No: 59, No: 63, No: 65, No: 66/Rawaterate;Legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan NasionalRepublik indonesia Kanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi DKI JakartaNomor : 90/HM/BPN.31BTL/2013, tanggal 30 Oktober 2013 tentangPembatalan Penerbitan

Sertifikat Pengganti Hak Milik No: 36, No: 37, No:40, No : 42, No : 43, No: 44, No : 45, No : 46, No: 47, No: 50, No: 51, No:52, No: 53, No: 55, No: 59, No: 63, No: 65, No : 66/ Rawaterate, terletakdi Kelurahan Rawaterate Kec.

putusan mana kini diajukansebagai bukti baru (novum) diberi tanda sebagai bukti PK1, oleh PemohonPeninjauan Kembali (terlampir), di mana telah dipertimbangkan halhal yangbilamana dikutip, berbunyi sebagai berikut:Bahwa dari uraianuraian tersebut di atas Terdakwa yang telah membuatdan menandatangani Surat Ukur Nomor 191/Pandean/2004, tanggal 16Desember 2004, telah sesuai dengan prosedur yang ditentukan yaitu:Melaksanakan pengukuran, pemetaan dan penerbitan surat ukur tanah; Bahwa dengan demikian penerbitan

Sertifikat Pengganti Hak Milik Nomor1732, tertanggal 23 Desember 2004, atas nama The Pik Hien, sepanjangbukan mengenai Surat Ukur Nomor 191/Pandean/2004, yang dibuat danditandatangani oleh Ir.

e Bahwa penerbitan sertifikat Pengganti Hak Milik Nomor : 729 tangal 15Agustus 2016 atas Hama Tergugat yang dikeluarkan oleh Tergugat IIatas objek sengketa adalah sah dan menurut hukum, hal mana sertifikat HakMilik Nomor : 729 tangal 3 Juli tahun 1996 telah Hilang dan baru diketahuisetelah diperkirakan 1 tahun setelah sertifikat pengganti dikeluarkanoleh Tergugat Il namun bukan berarti secara serta merta menjadi hak milikdari Penggugat, sehingga sangatlah beralasan menurut hukum kalauTergugat Il

langsung mohon agarHalaman 33 dari 42 Putusan Nomor 15/PDT/2020/PT AMB6majelis hakim yang mulia dapat menilai secara objektif danberkeadilan sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya.Bahwa terhadap Point 3 Memori Banding Para Pembandingmempertanyakan mengapa Para Terbanding yang dalam hal inimasingmasing dalam perkara a quo yang dulunya berkedudukansebagai Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V,Tergugat VI, dan Tergugat VII tidak diterbitkan Namanya sebagaiAhli Waris atas Penerbitan

Sertifikat Pengganti Hak Milik Nomor :366.

Hak Milikhalaman 19 dari 65 Putusan Nomor 217/Padt.G/2017/PN.Dpk15.46/Cinere dan 47/Cinere, Kota Depok, Jawa Barat (Bukti T112).Dan menanggapi serfa menindaklanjut surat Plt Direktur JenderalPenanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah tanggal 25Februar 2016 kepada Kepala Kantor Wilayan Badan Perlanahan NasionalPropinsi Jawa Barat tersebut di atas, melalui kuasa hukum perusahaannya,Tergugat menulis surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok perihalPermohonan Penghentian Proses Penerbitan

Sertifikat Pengganti Hak Milik No.46/Cinere dan No. 47/Cinere, Kota Depok, Jawa Barat; (Bukti T113).Bahwa untuk menanggapi suratsurat keberatan dan/atau permohonanperlindungan hukum yang dikirimkan oleh Tergugat kepada Kantor PertanahanKota Depok dan/atau kepada Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Propinsi Jawa Barat dan/atauMenteri Agraria dan Tata Ruang/KepalaBadan Pertanahan Nasional maka pada tanggal 5 Oktober 2016 telah diadakanGelar Perkara mengenai permintaan penertbitan sertifikat

Halaman 46 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN TasMenimbang, bahwa kemudian pada tahun 2016 SyahrilArpah membuatlaporan kehilangan Nomor : LPC/698/VII/2016/SIAGA SPKT Ill, tanggal 22 Juli2016 atas Sertifikat Hak Milik Nomor : 03147 yang terletak di KelurahanMasmambang, Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma seluas 3.309 Matas namaSyahrilAroah, yang kemudian dijadikan dasar pengajuan ke BPN untukpenerbitan sertifikat pengganti yang terbit bulan Maret 2017 sebagaimanatertuang dalam Warkah Penerbitan

Sertifikat Pengganti Hak Milik Nomor03147/Masmambang tahun 2017 (vide bukti P1, bukti P5 dan bukti TT2);Menimbang, bahwa kemudian Sertifikat Hak Milik Nomor : 03147 yangterletak di Kelurahan Masmambang, Kecamatan Talo, Kabupaten Selumaseluas 3.309 M* atas nama SyahrilArpah dihibahkan kepada Penggugatberdasarkan Akta Hibah Nomor : 216/2017 tanggal 19 Juni 2017 yang dibuatdihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) HENNY YUNITA SARI, S.H.

perihalPermohonan Penghentian Proses Penerbitan Sertifikat Pengganti Hak Milik46/Cinere dan 47/Cinere, Kota Depok, Jawa Barat (Bukti T112).Dan menanggapi serta menindaklanjut surat Plt Direktur Jenderal PenangananMasalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah tanggal 25 Februan 2016kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barattersebut di atas, melalui kuasa hukum perusahaannya, Tergugat menulis suratkepada Kepala (Kantor Pertanahan Kota Depok perhal PermohonanPenghentian Proses Penerbitan

Sertifikat Pengganti Hak Milik No. 46/Cinere danhalaman 19 dari 63 Putusan Nomor 218/Pdt.G/2016/PN.Dpk15:No. 47/Cinere, Kota Depok, Jawa Barat; (Bukti T113).Bahwa untuk menanggapi suratsurat keberatan dan/atau permohonan perlindungan hukum yang dikirimkan oleh Tergugat kepada Kantor PertanahanKota Depok dan/atau kepada Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Propinsi Jawa Barat dan/atauMenteri Agraria dan Tata Ruang/KepalaBadan Pertanahan Nasional maka pada tanggal 5 Oktober 2016 telah diadakanGelar

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksaperkara pidana tersebut diatas menyatakan pada pokoknya bahwa tindakpidana sumpah palsu dan keterangan palsu dilakukan oleh PENGGUGAT IIIsehubungan dengan pengurusan penerbitan Sertifikat Pengganti Hak Milik No.35/Sijuk dan Sertifikat Pengganti Hak Milik No. 36/Sijuk yang selanjutnyadijual oleh PENGGUGAT III kepada Sdr. Agusta Salim;c.

mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal 2Agustus 2016 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:DALAM EKSEPSI:Eksepsi Tergugat I, Tergugat Il, Tergugat Ill:TENTANG KEWENANGAN MENGADILLI ( ABSOLUTE COMPETENTIE)Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara aquo jika dicermati dengan telitimerupakan Kewenangan Absolut Peradilan Tata Usaha Negara, hal ini jelasterlihat pada dalildalil gugatan Penggugat baik posita maupun petitum mulaidari halaman 3 sampai dengan halaman 12 yang mempermasalahkanprosedur penerbitan

sertifikat Pengganti Hak Milik Nomor 68 dan Hak MilikNomor 69 milik Nydia Sumarno (Tergugat III) yang menurut Penggugat padaangka 25 Posita, bertentangan dengan UndangUndang dan azasazas keTatausahaan Negara yang tertib, dst..., selanjutnya bahwa petitum gugatanPenggugat No.3 meminta pembatalan SHM Pengganti No.68 dan No.69 AnNydia dan seluruh turunan hakhaknya, Petitum No.4 menyatakan batal demihukum letak obyek/Surat ukur dalam SHM Pengganti No.68 dan No.69 dst,,,.Petitum No.7 menyatakan batal