Barang/Jasa yang ditentukan dalam dokumen pengadaan.

Barang/Jasa.

PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA PEMBANGUNAN SISTEM JALAN BERBAYAR ELEKTRONIK PROVINSI DKI JAKARTA VS PT. BALI TOWERINDO SENTRA, TBK;

PUTUSANNomor 76 K/TUN/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA PEMBANGUNANSISTEM JALAN BERBAYAR ELEKTRONIK PROVINSI DKIJAKARTA, tempat kedudukan di Jalan Taman Jati Baru,Nomor 1, Jakarta Pusat 10150;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Yosa S. Gurmilang,S.H.

Sanggahan dinyatakan benar dengan materi:1) Dugaan KKN dan atau pelanggaran persaingan sehat dalampelaksanaan pelelangan dinyatakan benar;2) Dokumen pengadaan tidak sesuai dengan peraturan KepalaSelain itu dalam ketentuan Pasal 51 Peraturan Presiden Nomor 16Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berbunyi sebagaiberikut:(2) Tender/Seleksi gagal dalam hal:a.b.terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaransetelah ada pemberian waktu perpanjangan

Untuk alasan tersebut, PanitiaLelang/Pemohon Kasasi (Pembanding/Tergugat) pun telah memintapendapat hukum dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan LembagaKebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mengenai apakahterdapat ketidaksesuaian tersebut, dimana pendapat kedua lembaga yangberkompeten tersebut menyatakan adanya ketidaksesuaian antara dokumenpengadaan dengan ketentuan yang berlaku termasuk Keputusan Kepala UPSBJE Nomor 6 Tahun 2016, sehingga diambil keputusan oleh Panitia Lelanguntuk

KELOMPOK KERJA PEMILIHAN, UNIT KERJAPENGADAAN BARANG/JASA (UKPBJ) PEMERINTAHKABUPATEN BATANG HARI PROVINSI JAMBITAHUN 2021, vs PT KARYA BAHARI

KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGADAAN BARANG/JASA KONSTRUKSI DAN KONSULTAN SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR (PJPA) WS BARITO PROVINSI KALIMANTAN SELATAN., II. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN BARANG/JASA KONSTRUKSI DAN KONSULTASI SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR (PJPA) WS BARITO PROVINSI KALIMANTAN SELATAN;

KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGADAANBARANG/JASA KONSTRUKSI DAN KONSULTANSISNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATANAIR (PJPA) WS BARITO PROVINSI KALIMANTANSELATAN, tempat kedudukan di Yos Sudarso Nomor10, Kota Banjarmasin, yang diwakili oleh KetuaKelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Barang/Jasa danKonsultansi Satuan Non Vertikal Tertentu (SNVT)Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air WS.

berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor HK.04.01/PJPA.KSATAB/171, tanggal 11 April2018;Termohon Kasasi dan Termohon Kasasi II;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:Dalam Penundaan:Menetapkan dan mewajibkan Tergugat dan Tergugat Il menundapelaksanaan:1) Penetapan Pemenang Pelelangan Pengadaan

Barang/Jasa Konstruksidan Konsultasi SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air WS BaritoProvinsi Kalimantan Selatan, Balai Wilayah Sungai Kalimantan II PPKPenyediaan Air Tanah dan Air Baku Nomor101/PEN/POKJA.PJPAKS/ATAB/2018, tanggal 8 Februari 2018,pekerjaan Pembangunan Penyediaan Sarana Air Baku AmanditHalaman 2 dari 10 halaman.

Putusan Nomor 192 K/TUN/2019(Jaringan Pipa Transmisi) Tahap II di Kabupaten Hulu Sungai Selatan,selaku pemenangnya adalah PT Gala Karya berkedudukan di JalanJaksa Agung Suprapto IV, Nomor 98, Kabupaten Gresik, Provinsi JawaTimur, NPWP 01.122.720.4641.000, dengan Harga PenawaranTerkoreksi Rp 23.567.266.000,00 (dua puluh tiga milyar lima ratus enampuluh tujuh juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);Penetapan Pemenang Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa Kontruksidan Konsultasi SNVT Pelaksanaan Jaringan

Bahwa Keputusan Termohon Nomor.80 Tahun 2003 tentang PedomanPelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo.

Pasal 6 huruf (6) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 TentangPedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengaturHal. 12 dari 19 hal. Put.

Bahwa ketentuan Pasal 6 huruf (b) Keputusan Presiden Nomor 80Tahun 2003 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,mengatur tentang Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintahdengan cara swakelola. Sedangkan Pasal 14 UndangUndang Nomor18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi mengatur tentang para pihakdalam pekerjaan konstruksi, yang terdiri atas : pengguna jasa, dan penyediajasa.b.

Barang/Jasa Pemerintah,Bab Ill tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan CaraSwakelola huruf B.1.a.

Menyatakan Pasal 6 b dan Pasal 39 Keputusan Presiden No. 80 Tahun2003 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah sah dan benarmenurut hukum ;5.

Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Nusa Tenggara Timur - Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010 vs PT. SINAR ABADI REJEKI

Kepala Badan Ketahanan Pangandan Penyuluhan Provinsi Nusa Tenggara Timur, berkantor di jalan Polisi MiliterKupang, selanjutnya disebut PEMBANDING I semula TERGUGAT I, Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Badan Ketahanan Pangandan Penyuluhan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010, berkantor di jalanPolisi Militer Kupang, selanjutnya disebut PEMBANDING II semulaDalam hal in). PEMBANDING I dan II semula Tergugat I dan II, diwakili oleh :1.

BANGUN MAKMUR UTAMA VS KETUA KELOMPOK KERJA (POKJA) ULP PENGADAAN BARANG/JASA PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN KONSULTASI SATKER PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017, UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) JAWA TENGAH;

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Ketua Kelompok Kerja (Pokja)Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi dan Konsultansi SatkerPelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Jawa Tengah TahunAnggaran 2017, Unit Layanan Pengadaan (ULP) Jawa Tengah, Nomor07122017/POKJA. WIL. Il.

JATENG/17.01, Perihal: JawabanSanggahan Paket Penggantian Jembatan Tertonadi, tertanggal 07Desember 2017;Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Ketua Kelompok Kerja(Pokja) Pengadaan Barang / Jasa Pekerjaan Konstruksi danKonsultansi Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi JawaTengah Tahun Anggaran 2017, Unit Layanan Pengadaan (ULP) JawaTengah, Nomor 07122017/POKJA. WIL. Il.

Putusan Nomor 237 K/TUN/20191) Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat (Pembanding) UntukSeluruhnya;2) Menyatakan batal atau tidak sah Surat Ketua Kelompok Kerja (Pokja)Pengadaan Barang / Jasa Pekerjaan Konstruksi dan KonsultansiSatker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Provinsi Jawa TengahTahun Anggaran 2017, Unit Layanan Pengadaan (ULP) Jawa Tengah,Nomor 07122017 / POKJA. WIL. Il.

JATENG / 17.01, Perihal: JawabanSanggahan Paket Penggantian Jembatan Tertonadi, tertanggal 07Desember 2017;3) Memerintahkan Tergugat (Terbanding) untuk mencabut Surat KetuaKelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang / Jasa Pekerjaan Konstruksidan Konsultansi Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II ProvinsiJawa Tengah Tahun Anggaran 2017, Unit Layanan Pengadaan (ULP)Jawa Tengah, Nomor 07122017 / POKJA. WIL. Il.

PENGADAAN BARANG/JASA LAINNYA, BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA, SEKRETARIAT DAERAH KOTA TANGERANG

Penggugat ;MELAWAN:HERRY SUKARNAPURA, DALAM JABATAN KETUA POKJA . 2.5.PENGADAAN BARANG/JASA LAINNYA,Halaman dari 7 Halaman Penetapan Perkara Nomor : 39/G/2013/PTUNSRGBAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA,SEKRETARIAT DAERAH KOTA TANGERANG,Tempat Kedudukan di JI. Satria Sudirman No. 1T@NQ@lang 5 =2sssssseseessenensnenesesesenenenseemencenBerdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal28 Oktober 2013, dalam hal ini diwakili olehKuasa Hukumnya, yaitu : 1. Sabar Arman Naiborhu, SH., NIP.196411251995031002 ; 2.

BAROKAHVSPANITIA PENGADAAN BARANG/JASA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PAMEKASAN, DKK

barang/jasa Dinas PendidikanKabupaten Pamekasa yang diselenggarakan oleh Tergugat I pada tanggal 18April 2012 ;Bahwa dalam pelaksanaan lelang tersebut Penggugat bermitra dengan PT.Visindo Mitra Indonesia ;Bahwa, Lelang pengadaan barang/jasa diatur di dalam Peraturan Presiden No. 54Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang diselenggarakanoleh Tergugat I adalah pengadaan buku perpustakaan mengacu pada PeraturanMenteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan TataKerja

Barang/Jasa Dinas Pendidikan Kab.

Gugatan Kabur dan Cacat Formil12Obyek Gugatan aquo, masingmasing adalah :e Surat Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pendidikan Kab.

Gugatan Kabur dan Cacat FormilObyek Gugatan a quo, masingmasing adalah :e Surat Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pendidikan Kab.

Mekar Aji Rahayu
Tergugat:
Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Dalam Pengadaan Barang/Jasa pd Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kota Banjar Tahun Anggran 2020

Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Pasal 8 menyebutkanbahwa :Pelaku Pengadaan Barang / Jasa terdiri atas :PA ;KPA ;PPK ;Pejabat Pengadaan ;a.b.Cc.d.e. Pokja Pemilinan ;f. Agen Pengadaang. PPHP;h. Penyelenggara Swakelola ;i. Penyedia..

Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Pasal 13 ayat (1)menyebutkan bahwa :Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimanadimaksud dalam Pasal 8 huruf e memiliki tugas :a.melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihanPenyedia;melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihnan Penyediauntuk katalog elektronik ; danmenetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metodepemilinan:1.

Bahwa Keputusan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilinan DalamPengadaan Barang / Jasa Pada Bagian Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Banjar Tahun Anggaran2020 yang menggugurkan Penggugat (CV.

Surat penetapan pemenang yangdipertanggungjawabkan KELOMPOK KERJA PEMILIHANDALAM PENGADAAN BARANG/JASA PADA BAGIANLAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIATDAERAH KOTA BANJAR TAHUN ANGGARAN 2020memenuhi syarat individual karena penetapan ini ditujukanlangsung kepada Badan Usaha Perdata;FinalDalam gugatan disebutkan bahwa objek sengketa tidak lagimemerlukan persetujuan dari instansi/pejabat TUN lain.Halaman 29 dari 68 halaman Putusan Nomor : 128/G/2020/PTUN.BDGHal tersebut bertentangan dengan Peraturan

Barang/Jasa Melalui Penyedia jo.

ARUNI SENGGIGIH ABADI;KEPALA UNIT PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

CV INGAT MATI VS POKJA PEMILIHAN (PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA, dkk)

ARUNI SENGGIGIH ABADI;KEPALA UNIT PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU;

CV PUTRA GAMAK, DkkVSPANITIA PENGADAAN BARANG/JASA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHAN SELATAN

. & Rekan, beralamat di JalanBelibis No. 7 Rantauprapat, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 25Agustus 2011 , selanjutnya disebut; PENGGUGAT/PEMBANDING;il senceeweee MELAWAN eeeeeweesPANITIA PENGADAAN BARANG/JASA DINAS PENDIDIKAN KABUPATENPengadilanLABUHANBATU SELATAN, berkedudukan di Jalan BukitPendopo MHB Kota Pinang, Kelurahan Kota Pinang,Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhanbatu selatan:Dalam hal ini memberi kuasa kepada;1.

GADA RAHMATULLAH VS PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN SAMPANG,

SUMBERMADU;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;melawanPANITIA PENGADAAN BARANG/JASA DINAS PEKERJAANUMUM BINA MARGA KABUPATEN SAMPANG, beralamat diJalan Jaksa Agung Suprapto Nomor 31, Sampang, dalam hal inimemberi kuasa kepada:1. JUWAINI, S.H., Kepala Bagian Hukum Setda KabupatenSampang;2. H. SLAMET SATULI, S.H., Kasubag Bantuan HukumSetda Kabupaten Sampang;3. NASRUL HIDAYAT, Staf Bantuan Hukum SetdaKabupaten Sampang;4. SYARIFUDDIN, S.H., Staf Bantuan WHukum SetdaKabupaten Sampang;5.

Bahwa Penggugat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan' Barang/JasaPemerintah Pasal 117 ayat (1) yang berbunyi:Dalam hal penyedia barang/jasa atau masyarakat menemukan indikasipenyimpangan prosedur, KKN dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dan/atau pelanggaran persaingan yang sehat dapatmengajukan pengaduan dalam proses pemilinan penyedia barang/jasa;3.

Nomor 1883 K/Pdt/20141) ULP mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa secaraluas kepada masyarakat pada saat:a. Rencana kerja dan anggaran K/L/D/I telah disetujuioleh DPR/DPRD atau;b.

Kalaupun kerugian ini harus dinilai denganuang maka jumlahnya adalah Rp1.000.000,000,00 (satumiliar rupiah) untuk memastikan tidak ada lagi kesalahanprosedur dalam pengadaan barang/jasa pemerintah;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Penggugat mohonkepada Pengadilan Negeri Sampang agar memberikan putusan sebagai berikut:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.

Bahwa gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) terhadapsubjek sengketa, bahwa dalam gugatan Penggugat, sebagaiTergugat adalah Panitia Pengadaan Barang/Jasa DinasPekerjaan Umum Daerah Kabupaten Sampang, identitas namaTergugat tidak ada hanya disebutkan jabatan yang bukanstruktur pemerintahan, sengketa ini adalah gugatan perdatamurni, semua identitas (subjek hukum) Penggugat dan Tergugatharus jelas sedangkan dalam gugatan Penggugat dalam perihalgugatan perbuatan melawan hukum, identitas nama dariPenggugat

PERSEROAN KOMANDITER (CV) AGRAWANA PERSADA LAWAN PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA DINAS PENDIDIKAN KAB. ASAHAN

Barang / Jasa Pemerintah.

Barang/Jasa Pemerintah, dan pihak yangberwenang adalah:1.

LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).Bahwa adalah berdasarkan hukum yang benar apabila MajelisHakim yang memeriksa perkara perdata a quo menyatakan GugatanPenggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.II.

Barang/Jasa Pemerintah.

HARTI HARTIDJAH;KETUA PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA PELAKSANAAN KONSTRUKSI (Pemborongan) DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPA

Pontianak, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 15 Desember 2009, untuk selanjutnyadisebut sebagai PENGGUGAT / PEMBANDING; MELAWANKETUA PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA PELAKSANAANKONSTRUKSI (Pemborongan) DINAS PEKERJAANUMUM KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2009, berkedudukan di Jalan Adi Sucipto Km. 9,2Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Dalam telahmemberikan Kuasa kepada :1. SYAHRI, SH pekerjaan Advokat, alamat Jalan ArteriSupadio Sungai Raya 2. MUSTAFA, SH.

ELITE PERMAI METAL MORKS VS KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP);

LembagaKebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 TahunHalaman 13 dari 54 halaman.

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 6Tahun 2016 tentang Katalog Elektronik dan EPurchasing.

sekali = instrumenpengawasannya tidak diatur dalam Peraturan Kepala LembagaKebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 6Tahun 2016 tentang Katalog Elektronik dan EPurchasing.

Mencapai tujuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah meliputitepat waktu, tepat jumlah, tepat mutu, tepat harga, dan tepatPenyedia Barang/Jasa, sehingga masyarakat memperolehkesempatan pelayanan yang terjangkau.Ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 54Tahun 2010sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturantentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,Presiden Nomor 4 Tahun 2015 mengatur:Pasal 106 ayat (1) dan (2):(1) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilakukan secara

Mencegah korupsi dalam pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;2. Menurunkan biaya transaksi;Halaman 28 dari 54 halaman. Putusan Nomor 20 P/HUM/20183. Mewujudkan persaingan usaha yang sehat dan berkeadilanbagi dunia usaha;4. Mencapai tujuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah meliputitepat waktu, tepat jumlah, tepat mutu, tepat harga, dan tepatPenyedia, sehingga masyarakat memperoleh kesempatanpelayanan yang terjangkau.5.

SETIA MANUNGGAL ENTERPRISE melawan PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKULU TENGAH

SETIA MANUNGGALENTERPRISE; Jalan Adam Malik 03, RT.08RW.03, KotaBengkulu; olehIndonesia; Wakil Direktris CV.SetiaManunggal Enterprise,Berdasarkan akte notariesperubahan terakhir pada NotarisDeni Yohanes, SH Nomor 72Jalan Triobrata Nomor 8 LingkarBarat, Kota Bengkulu Dalam halini bertindak untuk dan atasnama diriUntuk selanjutnya disebut sebagai .........beweeeeees PENGGUGAT ;Dalam surat gugatannyatersebut Penggugat telahmengajukan gugatan terhadapPANITIA PENGADAAN BARANG/JASA DINAS KESEHATANKABUPATEN

Bahwa PENGGUGAT saat ini telah selesai mengikutitahapan pelelangan pekerjaan, yang dilaksanakanoleh Tergugat pada Dinas Kesehatan KabupatenBengkuluTengah; Bahwa TERGUGAT telah menetapkan persyaratanadministrasi maupun tehnis kepada penyedia jasayang berminat mengikuti pelelangan berdasarkanPengumuman Pelelangan Umum Nomor: 03/PANLEL/DINKES/BT/2011 = tanggal 19 = Juni 2011 ~olehPanitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas KesehatanKabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2011 yangdimuat pada Koran Harian Rakyat

KARISMA CIPTA TUNGGAL Melawan POKJA PEMILIHAN XIIA BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA KOTA SEMARANG

barang/jasa Kota Semarang, Penggugatmengetahui melalui media elektronik;Bahwa atas Keputusan Penetapan Pemenang PekerjaanPeningkatan Sistem Polder Tawangmas Madukoro Nomor :13/Syspol.tawangmasmdkoroDPU/Pj12a/2019 Tanggal 24 April2019 Tahun anggaran 2019 olek Pokja Pemilihan XIIA bagianlayanan pengadaan barang/jasa Kota Semarang melalui mediaelektronik yang melanggar ketentuan peraturan dan perundangundangan, maka pada tanggal 8 Juli 2019, Penggugat mengajukanSurat Keberatan yang ke2 ke Tergugat;

Barang/Jasa Kota Semarangyang tidak sesuai dengan ketentuan, Peraturan dan Perundangundangantersebut nyatanyata telah merugikan Penggugat karena kepentinganumum dan hakhak Penggugat sebagai peserta lelang yang nilaipenawarannya terendah (paling rendah) di antara peserta lelang lainnya,Penggugat tidak ditetapbkan sebagai pemenang lelang mengakibatkankehidupan ekonomi dan sosial Penggugat menjadi terganggu dan tidakmenentu serta tidak stabil.

LINGGARJATI PERKASA 99 pt.Nurcahya Jaya Mandiri Bahwa dalam proses pelaksanaan lelang terdapat tahapantahapanatau acaraacara yang sudah disusun jadwal waktunya oleh PokjaPemilihan XIIA Bagian Layanan Pengadaan Barang Jasa kotaSOMAlANGj nne nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn ne nnn cnn ence ncn cneeBahwa dalam pelaksanaan proses lelang paket peningkatan sistempolder tawangmasmadukoro sumber dana APBD (AnggaranPendapatan Belanja Daerah) Kota Semarang Tahun Anggaran 2019,banyak sekali agenda yang tidak

Barang/Jasa Pemerintah terutama Pasal 39Ayat (4) yang berbunyi :Metode evaluasi harga terendah digunakanuntuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dalam halharga menjadi dasar penetapan pemenang di antara penawaran yangmemenuhi persyaratan teknis. ;0 0m monn nnnHalaman 14 dari 64 halaman Putusan Nomor : 58/G/2019/PTUN.SMG 21.22.23.24.Bahwa atas diterbitkannya Keputusan pekerjaan peningkatan sistempolder tawangmasmadukoro Nomor : 13/Syspol.tawangmasmdkoroDPU/PJ12a/2019 tanggal 24 April

Bab syarat sahnya Keputusan, Pasal 55 Ayat(1) berbunyi Setiap Keputusan harus diberi alasan pertimbanganyuridis, sosiologis, dan filosofis yang menjadi dasar penetapankeputuSan, 2 nnn n nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nen nn nce nneBahwa Tergugat dalam bekerja dan/atau melaksanakan tugasberdasar atas mandat, pengangkatan dan/atau Keputusan KepalaBagian layanan pengadaan barang/jasa Sekretariat Daerah kotaSemarang Nomor : 050/460/201 9;Bahwa Tergugat sebagaimana Angka (28) tidak berwenang