Bahwa Almarhum XXXX ketika Meninggal Dunia Ada MeninggalkanHarta Warisan Berupa:1.Tanah dan Bangunan sebagaimana Surat Perjanjian PenyerahanPenggunaan Bagian Tanah Pengelolaan Pelabuhan Nomor : Hk.0501/53/TPR.2004. Yaitu Rumah yang berdiri di atas tanah PT.(PERSERO) PELABUHAN INDONESIA Ill CABANG TANJUNGPERAK yang terletak di Jalan Teluk Amurang II/9 Surabaya, denganluas 92 M;.

Tanah dan Bangunan sebagaimana Surat Perjanjian PenyerahanPenggunaan Bagian Tanah Pengelolaan Pelabuhan Nomor : Hk.0501/53/TPR.2004. Yaitu Rumah yang berdiri di atas tanah PT.(PERSERO) PELABUHAN INDONESIA Ill CABANG TANJUNGPERAK yang terletak di Jalan Teluk Amurang II/9 Surabaya, denganluas 92 M, diberikan kepada XXXX;2. Sertifikat Hak Milik NO. 2429, sebidang tanah seluas 221 M2 danbangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di Desa LandungsariKec.

Tanah dan Banguan sebagaimana Surat Perjanjian PenyerahanPenggunaan Bagian Tanah Pengelolaan Pelabuhan Nomor : Hk.0501/53/TPR.2004. Yaitu Rumah yang berdiri di atas tanah PT.(PERSERO) PELABUHAN INDONESIA IIl CABANG TANJUNG PERAKyang terletak di Jalan Teluk Amurang II/9 Surabaya, dengan luas 92 M2;menyatakan dan menetapkan sebagai harta waris almarhum XXXX ygbelum terbagi waris;2.

Bahwa, sangat jelas dalam surat a quo yang menjadi obyeksengketa a quo dinyatakan bahwa surat a quo (obyek sengketa)terbit, yaitu berdasarkan pada Perjanjian Penyerahan PenggunaanBagian Tanah Hak Pengelolaan Pelabuhan Nomor:716/JS.XVSP/94 tanggal 14 Nopember 1994 (T11);.

Bukti P9: Fotokopi Surat Perjanjian Penyerahan Penggunaan BagianTanah Hak Pengelolaan Pelabuhan Nomor:HK.0501/233/TPR. 2009 Tanggal 29 Jun 2009 antara PT.(persero) Pelabuhan Indonesia Ill Cabang Tanjung Perakdengan Sugihan Suliandjo (sesuai dengan aslinya);10.Bukti P10: Fotokopi Surat Perjanjian Penyerahan PenggunaanBagian Tanah Hak Pengelolaan Pelabuhan Nomor:HK.0501/565/TPR. 2009 Tanggal 27 Maret 2014 antaraPT. (persero) Pelabuhan Indonesia Ill Cabang TanjungPerak dengan PT.

Upaya Export (Sesuai dengan aslinya);11.Bukti P11: Fotokopi Perjanjian Penyerahan Pembangunan Bagiantanah Pengelolaan Pelabuhan Berjangka Waktu 2 (dua)Tahun (fotokopi);Menimbang, bahwa untuk memperkuat bukti surat, Penggugatjuga menghadapkan satu orang ahli yang telah menerangkan di bawahsumpah, antara lain:Nama : Prof. DR.H. EKO SUGITARIO, S.H.

Pelabuhan.

Pelabuhan TanjungPerak Surabaya yang terletak di Jalan Kalimas Baru No. 144 Surabayadengan luas tanah + 1.260 M?

Pelindo Ill Cabang TanjungPerak dan mendapat surat persetujuan perpanjangan penggunaan bagian tanahhak pengelolaan pelabuhan dari Sdr. Budi Santoso selaku General Manager PT.Pelindo Cabang Tanjung Perak dengan masa berlaku mulai 25 September 1999s/d tanggal 24 September 2002.Bahwa pada tahun 2002, Terdakwa tidak mengajukan perpanjangantetapi Terdakwa tetap menempati tanah tersebut, kKemudian pada tanggal 28Juni 2006 Terdakwa mengajukan perpanjangan, tetapi pihak PT.

Pelindo Ill Cabang TanjungPerak dan mendapat surat persetujuan perpanjangan penggunaan bagian tanahhak pengelolaan pelabuhan dari Sdr. Budi Santoso selaku General Manager PT.Pelindo Cabang Tanjung Perak dengan masa berlaku mulai 25 September 1999s/d tanggal 24 September 2002.Bahwa pada tahun 2002, Terdakwa tidak mengajukan perpanjangantetapi Terdakwa tetap menempati tanah tersebut, kemudian pada tanggal 28Juni 2006 Terdakwa mengajukan perpanjangan, tetapi pihak PT.

Pelindo Ill Cabang Tanjung Perak danditandatangani oleh Ahmad Baroto selaku General Manager ;1 (satu) bendel Surat Perjanjian Penyerahan Penggunaan BagianTanah Hak Pengelolaan Pelabuhan Nomor : HK.0501/430/TPR.2007, tanggal 28 September 2007 ;1 (satu) bendel Surat Perjanjian Penyerahan Penggunaan BagianTanah Hak Pengelolaan Pelabuhan Nomor : 12/PJ.2.01/C.TPR.98.tanggal 20 Januari 1998 ;1 (satu) bendel Surat Perjanjian Penyerahan Penggunaan BagianTanah Hak Pengelolaan Pelabuhan Nomor : HH.0.07/8/6

Pelindo Ill Cabang Tanjung Perak dan ditanda tanganioleh Ahmad Baroto selaku General Manager ;4. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Penyerahan Penggunaan BagianTanah Hak Pengelolaan Pelabuhan Nomor : HK.0501/430/TPR.2007, tanggal 28 September 2007 ;5. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Penyerahan Penggunaan BagianTanah Hak Pengelolaan Pelabuhan Nomor : 12/PJ.2.01/C.TPR.98.tanggal 20 Januari 1998 ;6. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Penyerahan Penggunaan BagianTanah Hak Pengelolaan Pelabuhan Nomor : HH

No. 1947 K/Pid.Sus/20091 (satu) bendel Surat Perjanjian Penyerahan Penggunaan Bagian TanahHak Pengelolaan Pelabuhan Nomor : HK.0501/430/ TPR.2007, tanggal 28September 2007 ;1 (satu) bendel Surat Perjanjian Penyerahan Penggunaan Bagian TanahHak Pengelolaan Pelabuhan Nomor : 12/PJ.2.01/C.TPR.98. tanggal 20Januari 1998 ;1 (satu) bendel Surat Perjanjian Penyerahan Penggunaan Bagian TanahHak Pengelolaan Pelabuhan Nomor : HH.0.07/8/6/TPR. 2000 ;Surat Persetujuan Mendirikan Bangunan (PMB) dengan Nomor :

Menyatakan perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensimemungut uang sewa dengan Surat Perjanjian Penyerahan PenggunaanBagian Tanah Hak Pengelolaan Pelabuhan Nomor HK.0501/71/TPR2003, tanggal 27 Januari 2003, HK.06/106/TPR2013, kepada TergugatKonvensi/Penggugat Rekonvensi adalah wanprestasi;10.Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telahwanprestasi lebih dulu;11.Menyatakan Surat Perjanjian Penyerahan Penggunaan Bagian TanahHak Pengelolaan Pelabuhan Nomor HK.191/JS.II/Sp, tanggal 8

Tergugat Rekonvensi/Pembanding juga Terbandingmemungut uang sewa tanah dengan menggunakan Surat PerjanjianPenyerahan Penggunaan Bagian Tanah Hak Pengelolaan PelabuhanNomor HK.0501/71/TPR2003, tanggal 2/7 Januari 2003,HK.06/106/TPR2013, kepada fTergugat Konvensi/PenggugatRekonvensi adalah wanprestasi;10.Menyatakan Termohon Kasasi dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat11.Rekonvensi/Pembanding juga Terbanding telan wanprestasi lebihdahulu;Menyatakan Surat Perjanjian Penyerahan Penggunaan Bagian TanahHak Pengelolaan

Pelabuhan Nomor HK.191/JS.II/Sp, tanggal 8Februari 1994, HK.0501/71/TPR2003, tanggal 27 Januari 2003,HK.06/106/TPR2013, HK.06/1380/TPR2014, HK/0501/66/TPR2005,tanggal 18 Maret 2005, HK.06/51/TPR2013, tanggal 15 September2013, dan HK.06/1406/TPR2014, tanggal 17 September 2014, bataldemi hukum:;12.Menghukum Termohon Kasasi dahulu Penggugat Konvensi/TergugatRekonvensi/Pembanding juga Terbanding untuk mengembalikanHalaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 306 K/Pdt/2021seluruh uang sewa yang sudah dibayarkan

seluruhnya oleh PenggugatRekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp14.477.218,00 (empatbelas juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus delapan belasrupiah);13.Menghukum Termohon Kasasi dahulu Penggugat Konvensi/TergugatRekonvensi/Pembanding juga Terbanding untuk membayar denda 2%perbulan dihitung sejak Surat Perjanjian Penyerahan PenggunaanBagian Tanah Hak Pengelolaan Pelabuhan yang dibuat yaitu sejaktanggal 8 Februari 1994 sampai dengan dibayar lunas;14.Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan

Pelindo Ill Cabang Tanjung Perak danditandatangani oleh AHMAD BAROTO selaku General Manager.1 (satu) bendel Surat Perjanjian Penyerahan Penggunaan Bagian TanahHak Pengelolaan Pelabuhan, Nomor: HK.0501/430/TPR.2007, tanggal 28September 2007.1 (satu) bendel Surat Perjanjian Penyerahan Penggunaan Bagian TanahHak Pengelolaan Pelabuhan, Nomor: 127 PJ.2.01 / C.TPR.98., tanggal20 Januari 1998.1 (satu) bendel Surat Perjanjian Penyerahan Penggunaan Bagian TanahHak Pengelolan Pelabuhan Nomor: HH.0.07/8/6/TPR

No.1082 K/Pid.Sus/201 11 (satu) bendel Surat Perjanjian Penyerahan Penggunaan Bagian TanahHak Pengelolaan Pelabuhan, Nomor: HK.0501/430/TPR.2007, tanggal 28September 2007 ;1 (satu) bendel Surat Perjanjian Penyerahan Penggunaan Bagian TanahHak Pengelolaan Pelabuhan, Nomor : 12/PJ.2.01/C.TPR.98, tanggal 20Januari 1998 ;1 (satu) bendel Surat Perjanjian Penyerahan Penggunaan Bagian TanahHak Pengelolaan Pelabuhan Nomor: HH.0.07/8/6/TPR.200 ;Surat Persetujuan Mendirikan Bangunan (PMB) dengan Nomor : 69

Artha Sempana yangtertuang dalam Surat Perjanjian Penyerahan Penggunaan BagianTanah Hak Pengelolaan Pelabuhan Dengan Pemberian Hak GunaBangunan Nomor : HK.566/3/18/C.Pska92. Dalam Perjanjian aguo, Pihak Pertama (Cabang Pelabuhan Sunda Kelapa / Kalibaru)menyerahkan kepada pihak Kedua, in casu, PENGGUGAT dalamhal penggunaan atas sebidang tanah seluas 5.564 M?

Suatu hal tertentu;Dalam Surat Perjanjian Penyerahan Penggunaan BagianTanah Hak Pengelolaan Pelabuhan Dengan PemberianHak Guna Bangunan Nomor : HK.566/3/18/C.Pska92tanggal 16 September 1992 dimaksud sangat jelasterbukti bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah sepakat untuk mengadakan perjanjian penyerahanHalaman 23 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 650/Pdt.G/2017/PN Jkt. Utr.penggunaan bagian tanah yang merupakan bagian dariHak Pengelolaan Pelabuhan Sunda Kelapa;iv.

Bahwa adapun pokokpokok kesepakatan kedua belah pihakdalam Surat Perjanjian Penyerahan Penggunaan Bagian TanahHak Pengelolaan Pelabuhan Dengan Pemberian Hak GunaBangunan Nomor : HK.566/3/18/C.Pska92 tanggal 16 September1992 antara lain Pihak Pertama (Cabang Pelabuhan Sunda Kelapa/ Kalibaru) menyerahkan kepada pihak Kedua, in casu,PENGGUGAT, penggunaan atas sebidang tanah seluas 5.564 M?

Menyatakan Surat Perjanjian Penyerahan Penggunaan BagianTanah Hak Pengelolaan Pelabuhan Dengan Pemberian Hak GunaBangunan Nomor : HK.566/3/18/C.Pska92 pada tanggal 16 September1992 adalah sah dan mengikat para pihak yang membuatnya;6.

Fotokopi Surat Perjanjian Penyerahan Penggunaan Bagian TanahHak Pengelolaan Pelabuhan dengan Pemberian Hak Guna Bangunan Nomor :HK.566/3/18/C.Pska92 tanggal 16 September 1992, selanjutnya pada fotokopibukti surat tersebut diberi tanda P25;26.

Pelindo Ill Cabang Tanjung Perak danditandatangani oleh AHMAD BAROTO selaku General Manager ;1 (satu) bendel Surat Perjanjian Penyerahan Penggunaan BagianTanah Hak Pengelolaan Pelabuhan, Nomor : HK.0501/430/TPR.2007, tanggal 28 September 2007 ;1 (satu) bendel Surat Perjanjian Penyerahan Penggunaan BagianTanah Hak Pengelolaan Pelabuhan, Nomor : 12/PJ.2.01/C.TPR.98,tanggal 20 Januari 1998 ;1 (satu) bendel Surat Perjanjian Penyerahan Penggunaan BagianTanah Hak Pengelolaan Pelabuhan Nomor : HH.0.07/8

Pelindo Ill Cabang Tanjung Perak danditandatangani oleh AHMAD BAROTO selaku General Manager ;1 (satu) bendel Surat Perjanjian Penyerahan Penggunaan BagianTanah Hak Pengelolaan Pelabuhan, Nomor : HK.0501/430/TPR.2007, tanggal 28 September 2007 ;1 (satu) bendel Surat Perjanjian Penyerahan Penggunaan BagianTanah Hak Pengelolaan Pelabuhan, Nomor : 12/PJ.2.01/C.TPR.98, tanggal 20 Januari 1998 ;1 (satu) bendel Surat Perjanjian Penyerahan Penggunaan BagianTanah Hak Pengelolaan Pelabuhan Nomor : HH.0.07/

Pelindo Ill Cabang Tanjung Perak danditandatangani oleh AHMAD BAROTO selaku General Manager ;1 (Satu) bendel Surat Perjanjian Penyerahan Penggunaan BagianTanah Hak Pengelolaan Pelabuhan, Nomor : HK.0501/430/TPR.2007, tanggal 28 September 2007 ;1 (Satu) bendel Surat Perjanjian Penyerahan Penggunaan BagianTanah Hak Pengelolaan Pelabuhan, Nomor : 12/PJ.2.01/C.TPR.98,tanggal 20 Januari 1998 ;1 (Satu) bendel Surat Perjanjian Penyerahan Penggunaan BagianTanah Hak Pengelolaan Pelabuhan Nomor : HH.0.07/8

Pelindo Ill Cabang Tanjung Perak danditandatangani oleh AHMAD BAROTO selaku General Manager ;351 (Satu) bendel Surat Perjanjian Penyerahan Penggunaan BagianTanah Hak Pengelolaan Pelabuhan, Nomor : HK.0501/430/TPR.2007, tanggal 28 September 2007 ;1 (Satu) bendel Surat Perjanjian Penyerahan Penggunaan BagianTanah Hak Pengelolaan Pelabuhan, Nomor : 12/PJ.2.01/C.TPR.98, tanggal 20 Januari 1998 ;1 (Satu) bendel Surat Perjanjian Penyerahan Penggunaan BagianTanah Hak Pengelolaan Pelabuhan Nomor : HH.0.07

Pelindo Ill Cabang Tanjung Perak danditandatangani oleh AHMAD BAROTO selaku General Manager ;1 (Satu) bendel Surat Perjanjian Penyerahan Penggunaan BagianTanah Hak Pengelolaan Pelabuhan, Nomor : HK.0501/430/TPR.2007, tanggal 28 September 2007 ;1 (Satu) bendel Surat Perjanjian Penyerahan Penggunaan BagianTanah Hak Pengelolaan Pelabuhan, Nomor : 12/PJ.2.01/C.TPR.98, tanggal 20 Januari 1998 ;1 (Satu) bendel Surat Perjanjian Penyerahan Penggunaan BagianTanah Hak Pengelolaan Pelabuhan Nomor : HH.0.07/

Kalimas Baru No. 138 Surabaya tersebut dimilikiPENGGUGAT berasal dari pembelian berdasarkan Akta Jual Beli Bangunandan Peralihan atas tanah Hak Pengelolaan Pelabuhan No. 26 tanggal 18 JuliHalaman 2 Putusan No.: 808/Pdt.G/2016/PN.Sby.2008 yang dibuat dihadapan SRI WAHYU JATMIKOWATI SH MH, Notaris diSurabaya ; Bangunan gudang JI.

HK.06/788/TPR 2013 tanggal 12 Nopember 2013 perihalPersetujuan Perpanjangan Penggunaan Bagian Tanah HPL Pelabuhan, Persil Jl.Kalimas Baru No.158 Surabaya, Dertanda..........ccccesccsceecseeeecseseeseeeeeeseeees P.2 1.F;Photocopy sesuai dengan copy Surat Perjanjian Penyerahan PenggunaanBagian Tanah Hak Pengelolaan Pelabuhan, atas nama SUGIHAN SULIANDJO(Penggugat II), persil Jl.

Photocopy sesuai dengan copy Surat Perjanjian Penyerahan PenggunaanBagian Tanah Hak Pengelolaan Pelabuhan No. HK.0501/438/TPR 2006 tanggal24 Agustus 2006, atas nama RINO ARDIANTO (Penggugat Ill), persil JI.Kalimas Baru No. 158A Surabaya, luas + 427 M2, bertanda................... P.3 1.E;7. Photocopy sesuai dengan asli Surat PT. Pelindo Ill Cabang Tanjung Perak(Persero) Nomor.

Hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian ;Halaman 52 Putusan No.: 808/Pdt.G/2016/PN.Sby.Menimbang, bahwa dari Bukti P,11.H, berupa Surat Perjanjian PenyerahanPenggunaan Bagian Tanah Hak Pengelolaan Pelabuhan, atas nama Penggugat persil Jl.

Pelabuhan, atas namaPenggugat Il, persil JL.

., Notaris di Batu Malang, yang didalamnyamenyatakan bahwa Tergugat memberikan kuasa menjual bangunan yang berdiri diatas sebidang tanah Hak Pengelolaan Pelabuhan seluas 252 M? kepada Penggugat,(vide bukti P7) ; c. Berita Acara Penyerahan surat surat kepemilikan atas 2 (dua) unit kendaraan roda4 (empat) merk Timor, Type S515, Model Sedan Tahun 2000, warna hijau metalikNo. Pol L 407 D dan merk KIA, Type Carens II, Model Station Wagon Tahun 2000,warna abuabu metalik No. Pol.

tetapsaja tidak digubris;Bahwa oleh karena itu, secara yuridis tindakan Tergugat yang tidak memenuhikewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp 662.640.000, (enam ratus enam puluh duajuta enam ratus empat puluh ribu rupiah) yang melebihi jatuh tempo yang disepakatiyaitu 3 bulan merupakan suatu perbuatan wanprestasi (ingkar janji) sebagaimana diaturdalam Pasal 1243 BW ; 2222222 2 oo nnn nnn nnn nnn nnn nn nnnBahwa Tergugat memiliki tengara buruk untuk menjual bangunannya yang berdiri diatas tanah Hak Pengelolaan

Pelabuhan seluas 252 M7, terletak di Jalan Tanjung SadariKolombo No. 10, Surabaya dan mengalihkan 2 (dua) unit kendaraan roda 4 (empat) nyamasingmasing merk Timor, Type $515, Model Sedan Tahun 2000, warna hijau metalikNo.

( seriou tiga ratus dua meter persegi ) ;( bukti Sertifikat Hak Guna Bangunan ( HGB ) Para Penggugattercatat sebagai bukti PI ) ;Bahwa berpedoman pada ketentuan perjanjian pasal 13 ayat (1) SURATPERJANJIAN TENTANG PENYERAHAN PENGGUNAAN BAGIAN"ANAK HAK" PENGELOLAAN PELABUHAN DENGAN PEMBERIAN HAKGUNA BANGUNAN ANTARA KEPALA CABANG SUNDA KELAPA/KALIBARU DENGAN ADE HARRIS CHRISTIAN DIREKTUR UTAMA FT.PUTRA JAYA GIRINOMOR HK.566/I/5/C.PSKA93 tanggal 01 Pebruari1993 yang berbunyi :"Atas permohonan Pihak

Kedua dan dengan persetujuan PihakPertama jangka waktu perjanjian tersebut pada pasal 5 dapatdiperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh ) tahununtuk setiap perpanjangan".Sesuai asas kepastian hukum dan makna sebuah perjanjian, secarahukum ketentuan pasal 13 ayat (1) Surat Peijanjian Nomor HK. 566 /1/5 / C.PSKA93, Tanggal 01 Pebruari 1993, Tentang penyerahanpenggunaan bagian " ANAK HAK " pengelolaan pelabuhan denganpemberian Hak Guna Bangunan (HGB) tidak boleh diingkari dan wajibditaati

Dengan demikian para Penggugat yang memperolehperalinan hak dari Turut Tergugat berupa Penggunaan Bagian TanahHak Pengelolaan Pelabuhan Dengan Pemberian Hak Guna Bangunantetap terikat batas waktu perjanjian yang diatur dalam Pasal 5 yaituselama 20 tahun dan atau HGB berakhir tahun 2012, jika hendakdiperpanjang tunduk pada Pasal 13.

Bahwa, berdasarkan perjanjian a quo PT Putra Jaya Giri selamaperjanjian berjalan PT Putra Jaya Giri dapat mengalinkan PenggunaanBagian Tanah Hak Pengelolaan Pelabuhan tersebut pada pihak lainsetelah mendapat persetujuan dari Penggugat Rekonvensi untuk sisatahun dalam masa perjanjian, dengan ketentuan bahwa seluruhketentuan dalam perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat para pihak;5.

Bahwa, para Tergugat Rekonvensi s/d XIl membuat perjanjianPengalihan Perjanjian Nomor HK.566/I/5/CPska93 dengan PT PutraJaya Giri, dimana dalam perjanjian a quo PT Putra Jaya Girimengalinkan sisa masa tahun dalam perjanjian PenyerahanPenggunaan Bagian Tanah Hak Pengelolaan Pelabuhan DenganPemberian Hak Guna Bangunan selama 20 Tahun, kepada ParaTergugat Rekonvensi s/d XII.

) ;( bukti Sertifikat Hak Guna Bangunan ( HGB ) Para Penggugattercatat sebagai bukti PI ) ;Bahwa berpedoman pada ketentuan perjanjian pasal 13 ayat (1) SURATPERJANJIAN TENTANG PENYERAHAN PENGGUNAAN~ BAGIAN"ANAK HAK" PENGELOLAAN PELABUHAN DENGAN PEMBERIAN HAKGUNA BANGUNAN ANTARA KEPALA CABANG SUNDA KELAPA/KALIBARU DENGAN ADE HARRIS CHRISTIAN DIREKTUR UTAMA FT.PUTRA JAYA GIRINOMOR HK.566/I/5/C.PSKA93 tanggal 01 Pebruari1993 yang berbuny!

DKITanah Hak Pengelolaan Pelabuhan Dengan Pemberian Hak GunaBangunan selama 20 Tahun ( 1993 2012) selama perjanjianberjalan Turut Tergugat dapat mengalihkan pada pihak lain setelahmendapatkan persetujuan dari Tergugat (vide Pasal 9 ayat 3).Berdasarkan pasal 11 ayat 1 yang diperalinkan adalah sisa tahun yangdi dalam masa perjanjian, sedangkan pasal 11 ayat 2 menegaskan,seluruh ketentuan dalam perjanjian ini tetap berlaku dan mengikatpara pihak.

Dengan demikian para Penggugat yang memperolehperalihan hak dari Turut Tergugat berupa Penggunaan Bagian TanahHak Pengelolaan Pelabuhan Dengan Pemberian Hak Guna Bangunantetap terikat batas waktu perjanjian yang diatur dalam Pasal 5 yaituselama 20 tahun dan atau HGB berakhir tahun 2012, jika hendakdiperpanjang tunduk pada Pasal 13.

Bahwa, berdasarkan perjanjian a quo PT Putra Jaya Giriselama perjanjian berjalan PT Putra Jaya Giri dapat mengalihkanPenggunaan Bagian Tanah Hak Pengelolaan Pelabuhan tersebut padapihak lain setelah mendapat persetujuan dari Penggugat Rekonvensiuntuk sisa tahun dalam masa perjanjian, dengan ketentuan bahwaseluruh ketentuan dalam perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat parapihak;5.

Bahwa, para Tergugat Rekonvensi s/d XIl membuat perjanjianPengalihan Perjanjian Nomor HK.566/I/5/CPska93 dengan PT PutraJaya Giri, dimana dalam perjanjian a quo PT Putra Jaya Girimengalinkan sisa masa tahun dalam perjanjian PenyerahanPenggunaan Bagian Tanah Hak Pengelolaan Pelabuhan DenganPemberian Hak Guna Bangunan selama 20 Tahun, kepada ParaTergugat Rekonvensi s/d XII.

Bahwa, sebagai tindak lanjut dari surat Tergugat tanggal 01 November 2013Nomor HK.06/774/TPR2013, untuk memenuhi persyaratan angka 2 huruf e,Tergugat telah menerbitkan Surat Perjanjian Penyerahan PenggunaanBagian Tanah Hak Pengelolaan Pelabuhan, hanya saja dalam uraian parapihak khususnya untuk pihak kedua disebutkan Ang Agus dalam hal inibertindak untuk dan atas nama diri sendiri; sedangkan baik dalam suratpermohonan tanggal 09 September 2013 maupun surat Tergugat tanggal 01November 2013 Nomor HK

Pokok sengketa atas lahirnya Objek Sengketa bukan sebagai produkKTUN, namun sebagai produk yang lahir dari Perjanjian PenyerahanPenggunaan Bagian Tanah Hak Pengelolaan Pelabuhan NomorHalaman 10 dari 28 halaman.

Pelabuhan NomorHK.0501/565/TPR2014 (T12) dan Nomor HK.0501/554/TPR2014 (T13) tanggal 27 Maret 2014 antara Penggugat dan Tergugat.

Pelabuhan (T10);Dengan demikian lahirnya surat a quo sebagai objek sengketa dalamperkara ini karena tindak lanjut dari dasar perjanjian keperdataan bukansebagai objek Keputusan Tata Usaha Negara;Dengan demikian objek sengketa surat a quo bukan sebagai produkKeputusan Tata Usaha Negara, oleh karenanya objek sengketa a quotidak dapat diperiksa, diadili olen Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya;Berdasarkan hal tersebut di atas maka Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya tidak berwenang mengadili perkara

Gugatan Penggugat Error in Objecto karena objek gugatan bukanlah objekhukum Tata Usaha Negara karena objek hukum Tergugat, yakni SuratTergugat tanggal 22 Desember 2014 Nomor PJ.06/754/TPR2014 perihalPemberitahuan adalah objek hukum perdata karena Tergugat menjalankankesepakatan yang ada pada: Perjanjian Penyerahan Penggunaan BagianTanah Hak Pengelolaan Pelabuhan Nomor HK.0501/898/TPR.2013 tanggal17 Juni 2013, dengan luas lahan 2.327 m?

KKM 2009 s/d 2014;52. 11 (sebelas) bundel Dokumen kegiatan perbaikan /perawatan Fasilitas pelabuhan oleh BUP/PT.KKM ( tahun 2012 dan 2014 );53. 2 (dua) bundel dokumen Non Conformity tahun 2013 dan 2014;54. 1 (satu) kotak bukti penyetoran dari hasil pengelolaan pelabuhan antar pulau dan pelabuhan roro parit rempak Tg. Balai Karimun;55. 1 (satu) unit Macbook Apple warna silper (dalam keadaan rusak);56.

pelabuhan oleh PemerintahKabupaten Karimun kepada BUP PT.KKM Dinas Perhubungan tidak lagimelakukan pungutan retribusi pas pelabuhan kepada PT.Pelindo danlangsung di setorkan ke kas daerah;Bahwa dalam pengelolaan pelabuhan taman bunga PT.KKM melakukankerjasama dengan PT.Pelindo;Halaman 48 dari 173 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus/TPK / 2016/PN.

TpgBahwa terhadap hasil penjualan pas pelabuhan antar pulau yang dikelola oleh PT.KKM harus disetorkan ke kas daerah;Bahwa semenjak PT.KKM melakukan kerjasama dengan PT.Pelindodalam pengelolaan pelabuhan taman bunga milik Pemerintah KabupatenKarimun tidak ada melakukan penyetoran hasil pengelolaan kegiatanpelabuhan ke kas daerah Pemerintah Kabupaten Karimun;Bahwa PT.KKM tidak ada memberikan laporan tentang kegiatanpengelolaan pelabuhan kepada Dinas Perhubungan;Bahwa hasil pengelolaan pelabuhan antar

TpgBahwa terhadap pengelolaan pelabuhan taman bunga Domestik danInternasioanal PT.KKM bekerjasama dengan PT.Pelindo untuk penarikanpass pelabuhan, pengelolaan STS dan TUKS;Bahwa perjanjian kerjasama antara PT.KKM dengan PT.

TpgMenimbang, bahwa apabila dicermati terdakwa dalam melakukankegiatan pengelolaan pelabuhan milik Pemerintah Daereh Kabupaten Karimunantara lain Pelabuhan Sri Tg.Gelam Kecamatan Karimun, Pelabuhan Roro ParitRempak Kecamatan Meral, Pelabuhan Selat Belia Kecamatan Kundur Utara,Pelabuhan Tg.BerlianUrung Kecamatan Kundur Barat, Pelabuhan Sri MandahKecamatan Moro dan juga dalam hal kerjasama dengan PT.Pelindo CabangTg.balai Karimun dalam usaha pengelolaan Pelabuhan Taman Bunga,Pengelolaan STS (ship to

pelabuhan di Kabupaten Karimunantara lain Pelabuhan Sri Tg Gelam, Pelabuhan Roro Parit Rempak,Pelabuhan Selat Belia, Pelabuhan Tg.BerlinUrung, Pelabuhan Sri MandehMoro; Bahwa terhadap pengelolaan pelabuhan taman bunga Domestik danInternasioanal PT.KKM bekerjasama dengan PT.Pelindo untuk penarikanpass pelabuhan, pengelolaan STS dan TUKS;Halaman 146 dari 173 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus/TPK / 2016/PN.

Photocopy sesuai dengan copy Surat Perjanjian Penyerahan PenggunaanBagian Tanah Hak Pengelolaan Pelabuhan No. 616/JS.VIVSP/93 tanggal 7 Juli1993, atas nama SUANTHIE JOHN, persil Jl. Kalimas Baru No. 140 Surabaya, +lUAS B40 M2, Deana ......ceccccccccseseseceseescesecseeesecsceeeseeeseeeeeeeseeueeseessneeeeens P.1 1.C;4.

Photocopy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Penyerahan PenggunaanBagian Tanah Hak Pengelolaan Pelabuhan No. 186/PJ.2.01/C.TPR.96 tanggal 3Oktober 1996, atas nama SUANTHIE JOHN, persil Jl. Kalimas Baru No. 140Surabaya, + luas 222,75 M2, Dertanda...........ccceceecceceesceeeeeceeeeeceeeeecseeeeesaeees P.1 1.D;5.

Photocopy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Penyerahan PenggunaanBagian Tanah Hak Pengelolaan Pelabuhan No. 187/PJ.2.01/C.TPR96 tanggal 3Oktober 1996, atas nama SUANTHIE JOHN, persil Jl. Kalimas Baru No. 140Surabaya, + luas 561,33 M2, bertanda...........cceceeceseeceteeeeceeeeeeseesesseeeeeseeees P.1 1.E;6. Photocopy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Penyerahan PenggunaanBagian Tanah Hak Pengelolaan Pelabuhan No. HK.0501/1094/TPR 2014tanggal 9 Mei 2014, persil JI.

Kalimas BaruNo. 144 Surabaya, Dertanda.........cccccceccsseseceeesceseceseeessaeeseeaeseeeeeseeeeseaseeseaes P.1 2.E;Photocopy sesuai dengan aslinya Surat Perjaniian Penyerahan PenggunaanBagian Tanah Hak Pengelolaan Pelabuhan Dengan Pemberian Hak GunaBangunan No. 716/JS.XVSP/94 tanggal 14 Nopember 1994, atas namaSUANTHIE JOMN, persil Jl.

Kalimas Baru No. 130 Surabaya, bertanda ...........c:cceseseeeeeee P.2 1.B;Photocopy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Penyerahan PenggunaanBagian Tanah Hak Pengelolaan Pelabuhan Dengan Pemberian Hak GunaBangunan No. 182/JS.IX/JP/90 tanggal 30 Agustus 1990, atas nama PT. UPAYAEXPORT, persil Jl. Kalimas Baru No.

Putusan No. 49/G/201 5/PTUN.SBY.Nomor: PJ.06/758/TPR2014 perihal Pemberitahuan dan SuratTERGUGAT Tanggal 31 Desember 2014 Nomor: PJ.06/830/TPR2014 perihal Pemberitahuan adalah obyek hukum perdatakarena TERGUGAT menjalankan kesepakatan yang ada padaPasal 16 ayat (1) Perjanjian Penyerahan Penggunaan BagianTanah Hak Pengelolaan Pelabuhan Nomor: HK.0501/565/TPR2014 (T13) dan Nomor: HK.0501/554/TPR2014 (T12)Tanggal 27 Maret 2014 antara TERGUGAT dan PENGGUGATyang isinya: Setelah perjanjian ini berakhir

Bahwa, jelas dalam obyek sengketa a quodinyatakan dasar penerbitan surat obyek sengketaa quo yaitu dilandasi dan didasarkan padaPerjanjian Penyerahan Penggunaan BagianTanah Hak Pengelolaan Pelabuhan Nomor:HK.0501/565/TPR2014 (T13) dan Nomor:HK.0501/554/TPR2014 (T12) Tanggal 27 Maret2014 dan Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL)Nomor I/K tanggal 23 September 1988 atasnama TERGUGAT (T11), dengan demikian suratobyek sengketa a quo sama dengan suatusomasi/peringatan yang dalam tindakan hukumperdata yaitu

Bahwa, PENGGUGAT mengakui secara tegasdalam dalil posita angka 1 dan angka 3 halaman 2bahwa dasar lahirnya hubungan hukum antaraPENGGUGAT dan TERGUGAT karena adanyaPerjanjian Penyerahan Penggunaan BagianTanah Hak Pengelolaan Pelabuhan Nomor:HK.0501/565/TPR2014 (T13) dan Nomor:HK.0501/554/TPR2014 Tanggal 27 Maret 2014(T12) dan Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL)Nomor I/K tanggal 23 September 1988 atasnama TERGUGAT (T11).

Di dalam posita PENGGUGAT Nomor 3, 4, dan 5,PENGGUGAT mendalilkan beberapa hal yangintinya adalah TERGUGAT tidak pernahmenanggapi secara tertulis memperpanjangataukah menolak permohonan PENGGUGATuntuk permohonan perpanjangan tanggal 3DesemberDalil PENGGUGAT ini tergolong kabur atau tidak terang (obscuurlibel) faktanya bahwa TERGUGAT telah menindaklanjuti permohonanperpanjangan dengan membuat Surat Persetujuan dan PerjanjianPenyerahan Penggunaan Bagian Tanah Hak Pengelolaan Pelabuhan,dengan perincian

P 20 Blangko Surat Perjanjian Penyerahan Penggunaan BagianTanah Hak Pengelolaan Pelabuhan Nomor : kosong. tanggal kosong. antara PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia IIICabang Tanjung Perak dengan Ang Suanthei John di JI.Kalimas baru No..140 Surabaya seluas 840 M2.

Pokok sengketa atas Lahirnya Objek Sengketa bukan sebagai ProdukKTUN, namun sebagai produk yang lahir dari Perjanjian PenyerahanPenggunaan Bagian Tanah Hak Pengelolaan Pelabuhan:1) Nomor HK.0501/117/TPR2014 (T12),2) Nomor HK.0501/2/TPR2005, Nomor HK.0501/117/TPR2007 danNomor HK.0501/233/TPR2009 (T21).3) Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) Nomor I/K tanggal 23 September1988 atas nama Tergugat (T11);yang mana Tergugat dapat mengusahakan tanah tersebut untukkepentingan sendiri maupun disewakan kepada pihak

ketiga dengandemikian tidak dapat diperiksa dan diadili oleh Hakim Pengadilan TataUsaha Negara;b) Bahwa, tak terbantahkan secara hukum adanya pengakuan dariPenggugat bahwa dasar Penggugat menempati dan mempergunakanbagian tanah milik Tergugat didasari adanya Perjanjian PenyerahanPenggunaan Bagian Tanah Hak Pengelolaan Pelabuhan (T12) sebagaiperpanjangan dari (T21);c) Bahwa, dengan demikian dasar lahirnya hubungan hukum antaraPenggugat dengan Tergugat dalam memanfaatkan, mempergunakanbagian tanah

dalam perjanjian a quo diatur diantaranya Tergugat memiliki hakuntuk membuat surat termasuk surat pengosongan (ic. objek sengketadalam perkara ini) sebagai bagian dari somasi untuk melaksanakan isiperjanjian jika perjanjian tersebut berakhir dan tidak dilakukanperpanjangan pelaksanaan perjanjian a quo;Bahwa, sangat jelas dalam surat a quo yang menjadi objek sengketa aquo dinyatakan bahwa surat a quo (objek sengketa) terbit, yaituberdasarkan pada Perjanjian Penyerahan Penggunaan Bagian TanahHak Pengelolaan

Pelabuhan Nomor HK.0501/565/TPR2014 (T12);Dengan demikian lahirnya surat a quo sebagai objek sengketa dalamperkara ini karena tindak lanjut dari dasar perjanjian keperdataan bukansebagai objek Keputusan Tata Usaha Negara;Dengan demikian objek sengketa surat a quo bukan sebagai produkKeputusan Tata Usaha Negara, oleh karenanya objek sengketa a quotidak dapat diperiksa, diadili olen Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya;Berdasarkan hal tersebut di atas maka Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya tidak

Pelabuhan Nomor HK. 0501/233/TPR.2009 atassebidang tanah seluas 737 M2 yang berlaku tanggal 1 September 2010 sampaidengan 31 Agustus 2013;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makapermohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh : SUGIHAN SULIANDJOtersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembaii,Halaman 26 dari 28 halaman.

Celer BatuHirang pernah bekerjasama dalam bidang pengelolaan Pelabuhan ; Bahwa perjanjian kerjasama antara PT. Bara Energi Indonesia denganPT. Celer Batu Hirang dituangkan dalam suatu Akta Perjanjian No.2,tertanggal 2 Mei 2012 ; Bahwa yang mengadakan Perjanjian dalam Akta No.2 tersebut adalahantara PT. Bara Energi Indonesia dan PT.

Celer Batu Hirang dan tidakada pihak lain yang ikut serta dalam perjanjian tersebut ; Bahwa didalam Akta Perjanjian pengelolaan pelabuhan tersebut adajangka waktunya yakni mulai dari tanggal 2 Mei 2012 dan akanberakhir sampai dengan tanggal 31 Juli 2017 ; Bahwa isi dari Perjanjian antara PT. Bara Energi Indonesia dengan PT.Celer Batu Hirang mengenai pengelolaan pelabuhan dimana pihakHalaman 38 dari 69 hal.

Putusan Nomor 688/Padt.G/2016/PN.JktPstpertama sepakat dengan pihak kedua dalam hal pengelolaanpelabuhan dan dicantumkan dalam Pasal 2 perjanjian tersebut ; Bahwa sejak Perjanjian tersebut ditandatangani sampai dengansekarang tidak pernah ada revisi ataupun perbaikan ataupunpengalihan ; Bahwa perjanjian pengelolaan pelabuhan tersebut sekarang sudahtidak efektif lagi ; Bahwa saksi tahu dengan PT.

Celer Batu Hirang juga tidak pernah mengalihkan tanggungjawab pembayaran dari tagihan yang timbul akibat dari penggunaanpelabuhan tersebut kepada Widya Ambara Supriadi ; Bahwa saksi menegaskan, jika ada kewajiban pembayaran terkaitdengan pengelolaan pelabuhan milik Penggugat, maka seharusnyamenjadi tanggung jawab sepenuhnya dari PT. Celer Batu Hirang ;2.

Cakrawala Berlian Hirang tidak pernah mengadakankerjasama pengelolaan pelabuhan dengan PT. Bara Energi Indonesia ;Bahwa Direksi dan Komisaris dari PT. Cakrawala Berlian Hirang tidakpernah memberikan kuasa atau penunjukan sebagai perwakilanperusahaan kepada para Tergugat khususnya yang berhubungandengan PT. Bara Energi Indonesia ;Bahwa PT.

Bakti Wira Adi Buana bekerjasama dengan FAHMI RASYID bin H.MUHAMMAD GUFRON (terdakwa dalam perkaraterpisah) dalam kegiatanpengembangan pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan dalam pekerjaan3Pembangunan Dermaga PPI Batulicin pada Dinas Perikanan dan Kelautan KabupatenTanah Bumbu, dimana terdakwa sepakat dalam pekerjaan tersebut baik administrasipekerjaan maupun pelaksana pekerjaan akan dilaksanakan oleh FAHMI RASYID bin H.MUHAMMAD GUFRON, dan berhak mendapatkan semua pembayaran pelaksanaanpekerjaan

MUHAMMADGUFRON dalam kegiatan pengembangan pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanandalam pekerjaan Pembangunan Dermaga PPI Batulicn pada Dinas Perikanan dan KelautanKabupaten Tanah Bumbu, dimana terdakwa sepakat dalam pekerjaan tersebut baik administrasipekerjaan maupun pelaksana pekerjaan akan dilaksanakan oleh saksi FAHMI RASYID bin H.MUHAMMAD GUFRON, dan berhak mendapatkan semua pembayaran pelaksanaan pekerjaanPembangunan Dermaga PPI Batulicin, sedangkan terdakwa mendapatkan fee (keuntungan

MUHAMMAD GUFRON dalam kegiatan pengembanganpembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan dalam pekerjaan Pembangunan DermagaPPI Batulicin pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tanah Bumbu, Selanjutnya dalampelaksanaan pekerjaan tersebut, saksi FAHMI RASYID bin H. MUHAMMAD GUFRONmelakukan pemesanan dan pembayaran tiang pancang beton kepada CV.