Bahwa Hakim Judex Facti dalam putusannya menerapkan peraturanhukum tidak sebagaimana mestinya yaitu salah menafsirkan danmenerapkan ketentuan UndangUndang Nomor 27 Tahun 2007 tentangPengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulaupulau Kecil:Bahwa dalam hal ini terlinat jelas terhadap pertimbangan Majelis HakimPengadilan Negeri Sumenep halaman 12 alenia ke 5 yaitu "Menimbang,bahwa filosofi dari undangundang ini adalah bertujuan menyentuhkesadaran nilai strategis dari pengelolaan wilayah pesisir dan pulaupulaukecil

Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil Bab Umum angka 1.

Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil merupakanundangundang khusus (specialis) sehingga sesuai dengan asas hukumlex specialis derogat legi generale, hal ini juga diperkuat denganPenjelasan UndangUndang Nomor 27 Tahun 2007 tentang PengelolaanWilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil Bab Umum angka 3.

"UndangUndang tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil inimerupakan landasan penyesuaian dengan ketentuan yang tercantumHal. 6 dari 11 hal. Put. No. 1952 K/Pid.Sus/2014dalam peraturan perundangundangan yang lain. UndangUndang inimempunyai hubungan saling melengkapi dengan undangundang lainseperti: huruf a s/d huruf o, UndangUndang ini diharapkan dapat dijadikansebagai landasan pembangunan wilayah pesisir dan pulaupulau kecilyang dilaksanakan oleh berbagai sektor terkait.

;Sehingga antara pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 13dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim halam 14 saling bertentangandan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara tersebut inkonsisten;Dengan demikian ketentuan Pasal 73 ayat (1) huruf d UndangUndangNomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulaupulau Kecil merupakan aturan hukum khusus sehingga sudah tepatditerapkan dalam dakwaan kami;.

Wilayah Pesisir danPulauPulau Terkecil.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwatidak mengajukan keberatan ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.

Wilayah Pesisir dan PulaupulauTerkecil, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.

Wilayah Pesisir danPulaupulau Kecil yang dimaksud dengan penambangan terumbu karangadalah pengambilan terumbu karang dengan sengaja untuk digunakan sebagaibahan bangunan, ornament aquarium, kerajinan tangan, bunga karang, industrydan kepentingan lainnya sehingga tutupan karang hidupnya kurang dari 50%(lima puluh persen) pada kawasan yang diambil;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidanganyang dimaksud dengan terumbu karang menurut Saksi Ahli Ir.Wahyu WidyaLaksana Nugraha, MM

Wilayah Pesisir dan PulaupulauTerkecil telah terpoenuhi, dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan telahHalaman 13 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.B/2017/PN Sitterbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimanadidakwakan dalam dakwaan tunggal;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidakmenemukan halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang

Wilayah Pesisir danPulauPulau Kecil:Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 35 huruf a ditentukanbahwa yang dimaksud dengan penambangan terumbu karang adalahpengambilan terumbu karang dengan sengaja untuk digunakan sebagai bahanbangunan, ornamen aquarium, kerajinan tangan, industry dan kepentinganlainnya sehingga tutupan karang hidupnya kurang dari 50% (lima puluh persen)pada kawasan yang diambil:Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas,Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan

/2017/PT SBY tanggal 19 September 2017yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor73/Pid.B/2017/PN Sit tanggal 1 Agustus 2017 harus diperbaiki mengenaipidana pengganti denda dari pidana penjara menjadi pidana kurungan;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 35 huruf a, b, dan d juncto Pasal 73 Ayat (1) Huruf aUndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan

Wilayah Pesisir danPulauPulau Terkecil, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MahkamahAgung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun2004 dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI: Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Situbondo tersebut

Pasal 35 huruf i Undangundang Nomor: 27 Tahun2007 tentang Pengelolaan wilayah pesisir dan pulaupulau kecil, sebagaimanadiubah dengan Undangundang Nomor 1 Tahun 2014 Jo.

Pasal 35 huruf i Undangundang Nomor: 27 Tahun 2007tentang Pengelolaan wilayah pesisir dan pulaupulau kecil, sebagaimana diubahdengan Undangundang Nomor 1 Tahun 2014 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa danatau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan SaksiSaksi sebagai berikut:1.

Pasal 35 huruf i UndangUndang NomorNomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan pulaupulau kecil sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 1 Tahun2014 jo.

Pasal 35 huruf i UndangUndangNomor Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir danpulaupulau kecil sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 1Tahun 2014 jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, dan UndangUndang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;MENGADILLI:.

memberatkan: Perbuatan Terdakwa dapat merusak ekosistem pantai dan laut sertapencemaran lingkungan;Halhal yang meringankan: Terdakwa belum pernah dihukum; Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Penuntut Umumdikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biayaperkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepadaTerdakwa:Memperhatikan Pasal 73 ayat (1) huruf d UndangUndang Nomor 27 Tahun2007 tentang Pengelolaan

Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil jo.

sepanjang wilayah konservasi tersebut ada tandanya berupa patoksepanjang pantai di wilayah Pati kurang lebih 60 kilometer;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakahberdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telahmelakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 35 huruf g Jo Pasal 73 ayat (1) hurufb UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan

Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecilsebagaimana diubah dengan UU No. tahun 2014 tentang perubahan atas undangundang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulaupulau kecilJo Pasal 65 ayat (1) KUHP, dengan unsurunsur sebagai berikut:1.

Kawasan Konservasidi Pesisir Laut Pantai Jawa,tepatnya di Desa Dororejo RT.003/RW.004, Kecamatan Tayu Kabupaten Pati tersebutdua kali secara bertahap yaitu pada tanggal 14 Februari 2013 dan tanggal 25 September2013 ;Menimbang bahwa dengan demikian unsur beberapa perbuatan yang harusdipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendirisendiri sehingga merupakankejahatan telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 35 huruf g Jo Pasal 73ayat (1) huruf b UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan

Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil sebagaimana diubah dengan UU No. tahun 2014 tentang perubahan atasundangundang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulaupulau kecil Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslahdinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanasebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, yaitu Menebang mangrove dikawasan konservasi untuk kegiatan kegiatan lain ;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim

/PN PtiMenimbang, bahwa terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidanamaka terdakwa haruslah dibebani pula membayar biaya perkara yang jumlahnya akanditentukan dalam amar putusan dibawah ini;Memperhatikan, Pasal 35 huruf g Jo Pasal 73 ayat (1) huruf b UU No. 27Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil sebagaimanadiubah dengan UU No. 1 tahun 2014 tentang perubahan atas undangundang nomor 27tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulaupulau kecil Jo Pasal

yang terjadi dipersidangan tersebut diatasmaka menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang dianggap layak dan adilmenurut hukum adalah sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawahini;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 Ayat (1) KUHAP Terdakwaharusdibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalamamar putusan ini;Mengingat, Pasal 73 Ayat (1) huruf d jo pasal 35 huruf i UndangUndangNomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan

Wilayah Pesisir dan PulauPulauKecil dan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidanaserta Peraturan Perundangundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI:1.

AMIN BIN SAHRUDIN terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Secara bersamasama melakukan penambanganpasir tanpa ijin sebagaimana dimaksud dalam dakwaanPasal 73 ayat(1) huruf d UndangUndang 27 tahun 2007tentang Pengelolaan wilayah Pesisir dan pulaupulaukecil jo pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP;. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M.

JaI Hariyanto BinAmsah berdampak negative dari aspek Konservasi, aspekPenelitian dan Pengembangan, aspek Budaya dan Pariwisataserta aspek Teritorial.Perbuatan mereka terdakwa tersebut diatur dandiancam pidana Pasal 73 ayat (1) huruf d UndangUndang 27Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulaupulau Kecil jo Pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHP.Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum,Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;Menimbang, bahwa telah diajukan barang bukti berupa1 (satu

Jasajasa 1lingkunganberupa keindahan alam, permukaan dasar laut, instalasibawah air yang terkait dengan kelautan dan perikananserta energi gelombang laut yang terdakwa di wilayahpesisir;Bahwa dasar hukum perkara atas Sahepni bin Misturi dkkadalah Pasal 73 ayat (1) huruf d UURI No.27 Tahun 2007tentang Pengelolaan wilayah Pesisir;Bahwa dampak yang ditimbulkan dari kegiatanpenambangan pasir oleh Terdakwa adalah dari aspekkonservasi: merusak fungsi konservasi di serangkaianpulau) Gilipandan dimana pulau

BUSRAI MISNADI, JAMALUDINdan MOH.JAI kepada Terdakwa untuk meminjam perahuguna penambang pasir di tengah laut di serangkaianPulau Gili Pandan kemudian hasil penambangan pasiradalah sebanyak truck dan dijual dengan hargaRp.1.280.000,00 dan Terdakwa mendapat bagi hasilRp. 200.000, 00;Bahwa Ahli menyatakan dasar hukum perkara Terdakwaadalah Pasal 73 ayat (1) huruf d UURI No.27 Tahun 2007tentang Pengelolaan wilayah Pesisir;Bahwa Ahli menyatakan kegiatan Penambangan Pasirseperti yang dilakukan Terdakwa

wilayah Pesisir danPulaupulau Kecil jo.

Mengingat, ketentuan Pasal 75 A jo Pasal 19 ayat (1) huruf g Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;M E N G A D I L I :- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 276/ PID.SUS/2014/PN.Tpg tanggal 11 Pebruari

dicabutnyamoratorium oleh Pemerintah.Bahwa menurut keterangan ahli Pelayaran/Nautika HENDRIZAL, A.Md,NIP.19770911 201001 1 011, Kapal KM Penyu yang dihentikan dandicegah oleh Kapal Patroli KP.HIU 010 pada posisi koordinat 00 34022 N 105 08725 E berada di Perairan Bintan Laut (Indonesia).Perbuatan terdakwa USMAN Bin IDRIS sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 75A Jo Pasal 19 ayat (1) huruf g UndangUndangRI Nomor : 1 tahun 2014 tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor :27 tahun 2007 tentang Pengelolaan

Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil.Menimbang, bahwa berdasarkan Surat tuntutan Jaksa PenuntutNo.Reg.Perkara : PDM 111/TGPIN/E.4/Ep.2/11/2014 tertanggal 28 Januari2015, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :1.Menyatakan terdakwa USMAN Bin IDRIS, telah terbukti secara syahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengangkatanbarang BMKT secara ilegal sebagaimana yang diatur dan diancampidana Pasal 75A Jo Pasal 19 ayat (1) huruf g UndangUndang RINomor : 1 tahun 2014 tentang Perubahan atas

UndangUndang RINomor : 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulaupulau Kecil.2.

Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa putusanPengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 276/PID.SUS/2014/PN.Tpg tanggal11 Pebruari 2015 yang dimintakan banding dapat dikuatkan ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbuktibersalah dan dihukum maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilandibebankan kepada Terdakwa ;Mengingat, ketentuan Pasal 75 A jo Pasal 19 ayat (1) huruf g UndangUndang RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UndangUndang RINomor : 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan

Wilayah Pesisir dan PulauPulauKecil, UndangUndang RI Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturanperaturan lainyang berkaitan dengan perkara ini ;MENGADILI:e Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;e Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 276/PID.SUS/2014/PN.Tpg tanggal 11 Pebruari 2015 yang dimintakanbanding tersebut ;e Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalamtingkat banding sebesar Rp.2.500, (dua ribu lima ratus rupiah).Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan

Menyatakan Terdakwa RISAL BIN OLLENG terbukti bersalah melakukantindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 73 Hurufa UU RI No. 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulaupulau kecil jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan PenuntutUmum;2.

Wilayah Pesisir dan PulauPulauKecil.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal73 huruf a UU RI No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil Jo.

Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil Jo.

Wilayah Pesisir dan Pulaupulau Kecil yang dimaksuddengan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil adalah kawasanpesisir dan pulaupulau kecil dengan ciri khas tertentuyang dilindungi untuk mewujudkanpengelolaan Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecilsecara berkelanjutan.

Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan PulaupulauKecil tidak mengatur perihal alternatif pembayaran denda tersebut, maka alternatifpembayaran denda akan mengacu kepada Pasal 30 ayat (2) Kitab UndangundangHukum Pidana (KUHP) yang menegaskan bahwa apabila putusan pidana denda tidakdapat dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa dijatuhi pidana kurungan sebagaipengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;Menimbang, bahwa untuk menghindari halhal yang tidak diinginkan makadiperintahkan

Putusan Nomor 319 K/TUN/201610.11.memberikan izin adalah Menteri Kelautan dan Perikanan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 1 angka 44 UndangUndang Nomor 27 Tahun 2007tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulaupulau Kecil;Atau setidaktidaknya harus ada koordinasi dengan Menteri yang terkaitdengan kepelabuhan, sebagaimana ketentuan Pasal 7 dan 8 PeraturanPemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan;Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat sebenarnya merupakan suatuterobosan atau alternatif yang

Wilayah Pesisir dan Pulaupulau Kecilyang menjadi tanggung jawab Menteri Kelautan dan Perikanan;Bahwa penetapan lokasi terminal khusus dalam kawasan pesisir olehTergugat adalah suatu kebijakan yang membenarkan atau membolehkansetiap orang untuk merusak lingkungan wilayah pesisir.

Hal tersebutbertentangan dengan ketentuan Pasal 35 huruf UndangUndang Nomor 27Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulaupulau Kecil,yaitu: Dalam Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulaupulau Kecil, setiaporang secara langsung atau tidak langsung dilarang melakukanHalaman 7 dari 27 halaman. Putusan Nomor 319 K/TUN/2016pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan/ataumerugikan masyarakat sekitarnya;12.

Bahwa UndangUndang yang dilanggar oleh Tergugat adalah UndangUndang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir danPulaupulau Kecil, knhususnya Pasal 1 angka 44, Pasal 6 dan Pasal 35.Sementara itu asasasas yang dilanggar adalah Asas Kepastian Hukumyaitu mengutamakan landasan peraturan perundangundangan, kepatuhandan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara, sebagaimanadiatur dalam Pasal 3 UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas

;Pokok permasalahan dalam perkara ini adalah bahwa lokasi terminalkhusus yang ditetapbkan oleh Tergugat adalah sempadan pantai yangberada dalam wilayah pesisir, sehingga suka atau tidak suka pemanfaatanlokasi tersebut harus mengacu atau mematuhi UndangUndang Nomor 27Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulaupulau Kecil;Halaman 23 dari 27 halaman.

Menyatakan Terdakwa ASRI Bin SAMAILA terbukti bersalah melakukan tindakpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 73 Huruf a UU RINo. 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulaupulau keciljo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;2.

Wilayah Pesisir dan pulaupulaukecil jo.

Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil Jo.

Wilayah Pesisir dan Pulaupulau Kecil yang dimaksuddengan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil adalah kawasanpesisir dan pulaupulau kecil dengan ciri khas tertentuyang dilindungi untuk mewujudkanpengelolaan Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecilsecara berkelanjutan.

Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan PulaupulauKecil tidak mengatur perihal alternatif pembayaran denda tersebut, maka alternatifpembayaran denda akan mengacu kepada Pasal 30 ayat (2) Kitab UndangundangHukum Pidana (KUHP) yang menegaskan bahwa apabila putusan pidana denda tidakdapat dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa dijatuhi pidana kurungan sebagaipengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;Menimbang, bahwa untuk menghindari halhal yang tidak diinginkan makadiperintahkan

SUKARDI Bin MOKSAR terbuktisecarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secarabersamasama melakukan penambangan pasir tanpa ijin sebagaimanadimaksud dalam dakwaan Pasal 73 ayat(1) hurufd UndangUndang 27tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan pulaupulau keciljo pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP;Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. SAHEPNI Bin MISTURI,terdakwa II. MISNAJIB Bin RAHWI, terdakwa III. ZAINOLLAH BinMOSLEH, terdakwa IV. MUHYIDIN Bin SALEH, terdakwa V.

wilayah pesisir dan pulaupulau keciladalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan danpengendalian sumber daya pesisir dan pulaupulau kecil antar sektorantara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antaraekosistem darat danlaut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untukmeningkatkan kesejahteraan rakyat;Bahwa wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem daratdan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darah dan laut;Bahwa pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau

yang dimaksud dengan Pengelolaan WilayahPesisir dan PulauPulau Kecil menurut Pasal 1 butir 1 UU No.27 Tahun 2007adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, danpengendalian Sumber Daya Pesisir dan PulauPulau Kecil antarsektor, antaraPemerintah dan Pemerintah Daerah, antaraekosistem darat dan laut, sertaantarailmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraanmasyarakat;Menimbang, bahwa filosofi dari undangundang iniadalah bertujuanmenyentuh kesadaran nilai strategis dari pengelolaan

wilayah pesisir danpulaupulau kecil secara berkelanjutan, terpadu, dan berbasis masyarakatyang relatif kurang.

Wilayah Pesisir dan Pulaupulau Kecil yangmerujuk kepada ketentuan Pasal 35 huruf i yang telah Majelis Hakimpertimbangkan di atas, maka sesungguhnya perbuatan para terdakwatersebut tidak tepat dijerat dengan pasal tersebut, oleh karena kegiatan pertambangan yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf 1 UU No.27 Tahun2007 merupakan kegiatan yang menyimpang dari ijin yang pemanfaatanyang diberikan dan dilakukan dalam wilayah dimana ijin berlaku,sedangkan perbuatan yang dibuktikan dilakukan oleh para terdakwa

JAI HARIYANTO Bin AMZAH, terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara bersamasamamelakukan penambangan pasir tanpa ijin sebagaimana dimaksud dalamdakwaan Pasal 73 ayat(1) huruf d UndangUndang 27 tahun 2007tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan pulaupulau kecil jo pasal 55ayat (1) ke1 KUHP;2. Menjatuhkan pidana terhadapterdakwa 1. AKH. BUSRAI Bin SAFRAWI,terdakwa II. MISNADI Bin SAFRAWI, terdakwa III. JAMALUDIn BinSAHRUL, terdakwa IV. MOH.

wilayah pesisir dan pulaupulau keciladalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan danpengendalian sumber daya pesisir dan pulaupulau kecil antar sektorantara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antaraekosistem darat danlaut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untukmeningkatkan kesejahteraan rakyat;Bahwa wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem daratdan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darah dan laut;Bahwa pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau

yang dimaksud dengan Pengelolaan WilayahPesisir dan PulauPulau Kecil menurut Pasal 1 butir 1 UU No.27 Tahun 2007adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, danpengendalian Sumber Daya Pesisir dan PulauPulau Kecil antarsektor, antaraPemerintah dan Pemerintah Daerah, antaraekosistem darat dan laut, sertaantarailmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraanmasyarakat;Menimbang, bahwa filosofi dari undangundang iniadalah bertujuanmenyentuh kesadaran nilai strategis dari pengelolaan

wilayah pesisir danpulaupulau kecil secara berkelanjutan, terpadu, dan berbasis masyarakatyang relatif kurang.

Wilayah Pesisir dan Pulaupulau Kecil yangmerujuk kepada ketentuan Pasal 35 huruf i yang telah Majelis Hakimpertimbangkan di atas, maka sesungguhnya perbuatan para terdakwatersebut tidak tepat dijerat dengan pasal tersebut, oleh karena kegiatan pertambangan yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf 1 UU No.27 Tahun2007 merupakan kegiatan yang menyimpang dari ijin yang pemanfaatanyang diberikan dan dilakukan dalam wilayah dimana ijin berlaku,sedangkan perbuatan yang dibuktikan dilakukan oleh para terdakwa

Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat HukumTerdakwa telah mengajukan keberatan dan terhadap keberatan tersebut MajelisHakim telah menjatuhkan putusan sela nomor 1/Pid.B.LH/2019/PN.Mjn, tanggal 31Januari 2019 yang amarnya sebagai berikut:1.

AMRAN, S.T., M.Si., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut: Bahwa Abhli pernah diperiksa oleh Penyidik berkaitan dengan pengrusakanhutan mangrove yang terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 bertempatdi dusun Palipi Desa Palipi kecamatan Sendana Kabupaten Majene danketerangan Ahli tidak ada yang mau diubah; Bahwa yang menjadi dasar/ aturan dalam pengelolaan wilayah pesisir danpulau pulau kecil pada tahun 2018 adalah:a) Undang undang No.27 Tahun 2017 sebagaimana telah direvisimenjadi

Wilayah Pesisir dan Pulau pulau kecil;Bahwa dalam pengelolaan ekosistem mangrove, seorang pelaku lingkungandapat memanfaatkan ekosistem mangrove untuk kegiatan lain seperti tambahtumpang sari atau penebangan atau penjarangan untuk pemanfaatan,dibolehkan dengan perbandingan 20 % : 80 % (penebangan mangrove 20 %sedangkan 80 % disisahkan;Bahwa ada 4 (empat) kriteria melakukan pengelolaan wilayah pesisir danpulau pulau kecil misalnya diatasnya tumbuh mangrove, yakni:1.

Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil;Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak keberatan;Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2019/PN.MjnMenimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keteranganyang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa Terdakwa melakukan penebangan/ pengrusakan mangrove pada hariRabu tanggal 27 Juni 2018 bertempat di dusun Palipi Desa SendanaKecamatan Sendana Kabupaten Majene dengan cara menggali akarmangrove dengan ukurang panjang 130 meter dan lebar 25 meter,

Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil, setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati Undang undang No.27Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil tidakterdapat adanya Pasal 93 sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum,oleh karena undang undang tersebut hanya mengatur sampai pada Pasal 80, makaberdasarkan pada pertimbangan pertimbangan tersebut Majelis Hakim memilihlangsung dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 109 Jo Pasal 36 ayat (1)Halaman 24 dari 31 Putusan

UURI No. 27 Tahun 200713tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil Jo. Pasal 55ayat (1) kel1 KUHP yang mengandung unsurunsur tindak pidana :1. Setiap orang;2. Dengan sengaja melakukan kegiatan menambang terumbu karang,mengambil terumbu karang di Kawasan konservasi, menggunakanbahan peledak dan bahan beracun, dan/atau cara lain yangmengakibatkan rusaknya ekosistem terumbu karang3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turutserta melakukan perbuatan;Ad. (1).

Tentang Unsur Setiap Orang.Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada subjekhukum yang dapat menjadi pelaku tindak pidana in casu tindak pidanadalam lingkup Pengelolaan Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil, akantetapi dalam UU No. 27 Tahun 2007 tidak dijelaskan dan dirinci lebihlanjut mengenai pengertian, kualitas dan kualifikasi subjek Nukumtersebut.Menimbang, bahwa karenanya Majelis akan mengartikan unsursetiap orang ini sesuai aturan KUHP dimana menurut ketentuan KUHPyang merupakan subjek

UURI No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil17Jo. Pasal 53 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP dengan unsurunsurtindak pidana :1. Setiap orang;2. Dengan sengaja melakukan kegiatan menambang terumbu karang,mengambil terumbu karang di Kawasan konservasi, menggunakanbahan peledak dan bahan beracun, dan/atau cara lain yangmengakibatkan rusaknya ekosistem terumbu karang;3.

Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil yang berkait dengan perlindungan terumbu karang di wilayahkonservasi sangatlah refresif dalam bentuk pengenaan pidana penjarayang tinggi dan pidana denda yang besar bagi setiap pelanggarannyayakni khusus untuk pelanggaran pasal 73 ayat (2) adalah pidana penjarapaling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).Menimbang, bahwa halhal di atas menjadi bahan pertimbanganMajelis dalam menjatuhkan pidana dalam perkara a quo

UURINo. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan PulauPulauKecil Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP dan peraturan lainnya yangberhubungan dengan perkara ini :MENGADILI. Menyatakan Terdakwa . SAHARUDDIN Bin MUHAMMAD, Terdakwa Il.MUHAMMAD RAGIB Bin AHMAD dan Terdakwa III. DOLAHI Bin BUDUtidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana dalam Dakwaan Primair dan Subsidair.. Membebaskan Para Terdakwa tersebut dari dakwaan Primair danSubsidair tersebut..

Menyatakan terdakwa Rudi Bin M Usul terbukti Ssecara sah dan menyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Penambangan Pasir yang menimbulkankerusakan lingkungan, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 73Ayat (1) huruf d Jo Pasal 35 huruf i UU No 27 tahun 2007 TentangPengelolaan Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil sebagaimana diubahdengan UU No 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No 27 Tahun2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil dalamdakwaan kesatu Kami;2.

Bentuk pantai berubah dari bentuk awalnya.Pada hari sabtu tanggal 26 Oktober 2019 terdakwa dimintai keterangansebagai Tersangka terkait hal tersebut di Polres Simeulue untuk diproses lebihlanjut.Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 73 Ayat (1) huruf d Jo Pasal 35 huruf i UndangUndang No 27Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecilsebagaimana diubah dengan UndangUndang No 1 Tahun 2014 TentangPerubahan atas UndangUndang No 27 Tahun 2007

Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil sebagaimana diubah dengan UndangUndang No 1 Tahun 2014Tentang Perubahan atas UndangUndang No 27 Tahun 2007 TentangPengelolaan Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil yang unsurunsurnyasebagai berikut;1.

wilayah pesisir dan pulaupulau kecil secara berkelanjutan, terpadu, dan berbasis masyarakat yang relatifkurang.

Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil sebagaimana diubah dengan UndangUndang No 1 Tahun 2014Tentang Perubahan atas UndangUndang No 27 Tahun 2007 TentangPengelolaan Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil dan Undangundang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILIHalaman 30 dari 32 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Snb1.