• Pengesahan Kepala Desa Lepadi Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu tertanggal 12 Februari 2013 ;------------------------------------------------------------------3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Dompu Nomor : 79 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Kepala Desa Lepadi Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu tertanggal 12 Februari 2013 ;----------------------------------------------------------4.

  Bahwa, Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 79 Tahun 2013, tanggal12 Pebruari 2013, tentang Pengesahan Kepala Desa Lepadi, Kecamatan Pajo,Kabupaten Dompu. Atas nama Syarifuddin Nurdin, Tempat dan Tanggal LahirDompu 01 Juli 1971 Agama Islam, Alamat RT. 05 Dusun Wera, Desa Lepadi,Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu dengan masa jabatan 6 (enam) tahun, terhitungsejak tanggalpelantikan....pelantikan ; 2.

  Tetapi sebaliknya Tergugat menerbitkan Surat KeputusanNomor : 79 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Kepala Desa Lepadi Kecamatan PajoKabupaten Dompu (obyek perkara a quo) ;14.

  Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 79 Tahun 2013Tentang Pengesahan Kepala Desa Lepadi Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu,tertanggal 12 Pebruari 2013 (obyek perkara a quo) sangat bertentangan denganAsas keadilan yang ada pada AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik yangharus menjadi pedoman dan ditaati oleh Tergugat dalam mengeluarkan KeputusanTata Usaha Negara (KTUN).

  Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat Nomor 79 Tahun 2013Tentang Pengesahan Kepala Desa Lepadi Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu,Tanggal 12 Pebruari 2013 (obyek perkara a quo) ;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat Nomor 79 Tahun2013 Tentang Pengesahan Kepala Desa Lepadi Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu,Tanggal 12 Pebruari 2013 (obyek perkara a quo) ;4.

  Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut diatas Tergugat sebelum mengeluarkanKeputusan Nomor 79 Tahun 2013 tentang Pengesahan Kepala Desa LepadiKecamatan Pajo Kabupaten Dompu tanggal 12 Februari 2013 telah melaluiprosedur sebagaimana diatur Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 5Tahun 2010 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikandan Pemberhentian Kepala Desa dan peraturan perundangundangan lainnya sertasudah sesual dengan asaSasas umum pemerintah yangIl.

• Menyatakan batal Keputusan Bupati Pamekasan Nomor 188/498/ 432.013/2023, tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengesahan Kepala Desa Antarwaktu Desa Gugul Kecamatan Tlanakan, Atas Nama Ach. Hidayat, Sebagai Kepala Desa Antarwaktu Desa Gugul Kecamatan Tlanakan, Tertanggal 19 September 2023 ; 3.

  Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Pamekasan Nomor: 188/498/432.013/2023, tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengesahan Kepala Desa Antarwaktu Desa Gugul Kecamatan Tlanakan, Atas Nama Ach. Hidayat, Sebagai Kepala Desa Antarwaktu Desa Gugul Kecamatan Tlanakan, Tertanggal 19 September 2023 ; 4.

• E N G A D I L I

  DALAM EKSEPSI:

  Menolak Eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat ; --------------------------------------------

  DALAM POKOK SENGKETA

  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----------------------------------------
  2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Barito Timur Nomor : 283 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian dan Pengesahan

  Kepala Desa Dayu terpilih, Kecamatan Karusen Janang, Kabupaten Barito Timur Masa Bakti 2017-2023 tertanggal 12 Oktober 2017;----------------------

• Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Barito Timur Nomor : 283 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian dan Pengesahan Kepala Desa Dayu terpilih, Kecamatan Karusen Janang, Kabupaten Barito Timur Masa Bakti 2017-2023 tertanggal 12 Oktober 2017 ; --------------------------------------------------------------------------------------------

  OBJEK GUGATAN :Keputusan Bupati Barito Timur Nomor :283 Tahun 2017Tentang Pemberhentian dan Pengesahan Kepala Desa DayuTerpilin , Kecamatan Karusen Janang , Kabupaten Barito TimurMasa Bakti 2017 2023 tanggal, 12 Oktober 2017 ;ll. KEPENTINGAN HUKUM DALAM MENGGUGAT :1.

  Selanjutnya Penggugat beserta dengan para bakalcalon kepala Desa lainnya membuat surat kepada Bupati BaritoTimur tanggal, 7 September 2017 perihal memohon agar BupatiBarito Timur menyelesaikan sengketa Pilkades Desa Dayusecara adil dan objektif ternyata diabaikan , malah Bupati BaritoTimur tetap menerbitkan Keputusan Bupati Barito Timur Nomor283 Tahun 2017 tanggal, 12 Oktober 2017 tentang Pemberhentiandan Pengesahan Kepala Desa Dayu Terpilin Kecamatan KarusenJanang Kabupaten Barito Timur Masa Bakti

  No. 31/G/2017/PTUN.PLKMenimbang,Mengabulkan =gugatan PENGGUGAT ~ untukseluruhnya.Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan BupatiBarito Timur Nomor : 283 Tahun 2017 TentangPemberhentian dan Pengesahan Kepala Desa DayuTerpilin, Kecamatan Karusen Janang , KabupatenBarito Timur Masa Bakti 2017 2023 tanggal, 12Oktober 2017 ;Mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan BupatiBarito Timur Nomor :283 Tahun 2017 TentangPemberhentian dan Pengesahan Kepala Desa DayuTerpilin, Kecamatan Karusen Janang , KabupatenBarito

  No. 31/G/2017/PTUN.PLKtentang Pemberhentian dan Pengesahan Kepala Desa Dayu TerpilihKecamatan Karusen Janang Kabupaten Barito Timur Masa Bakti 2017 2023, tanggal 12 Oktober 2017, pertanyaannya apakah PENGGUGATdiuntungkan dengan tidak dikeluarkan Keputusan Bupati BaritoTimur Nomor 283 Tahun 2017 tentang Pemberhentian danPengesahan Kepala Desa Dayu Terpilih Kecamatan Karusen JanangKabupaten Barito Timur Masa Bakti 20172023 7?

  Menyatakan batal Keputusan Bupati Barito Timur Nomor: 283 Tahun2017 Tentang Pemberhentian dan Pengesahan Kepala Desa Dayuterpilih, Kecamatan Karusen Janang, Kabupaten Barito Timur MasaBakti 2017 2023 tertanggal 12 Oktober 2017; 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Barito TimurNomor: 283 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian dan PengesahanKepala Desa Dayu terpilin, Kecamatan Karusen Janang, KabupatenBarito Timur Masa Bakti 2017 2023 tertanggal 12 Oktober 2017; 4.

• Menyatakan batal: Keputusan Bupati Pandeglang Nomor: 141.1/Kep.330-Huk/2015, tanggal 14 Juli 2015, tentang Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Batubantar Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang dan Keputusan Bupati Pandeglang Nomor: 141.1/Kep.366-Huk/2015, tanggal 22 Juli 2015, tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih di Wilayah Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang Periode Masa Jabatan 2015 - 2021, Khusus Pengesahan Kepala Desa Terpilih Desa Batubantar Kecamatan Cimanuk

  Mewajibkan Tergugat untuk mencabut: Keputusan Bupati Pandeglang Nomor: 141.1/Kep.330-Huk/2015, tanggal 14 Juli 2015, tentang Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Batubantar Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang dan Keputusan Bupati Pandeglang Nomor: 141.1/Kep.366-Huk/2015, tanggal 22 Juli 2015, tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih di Wilayah Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang Periode Masa Jabatan 2015 - 2021, Khusus Pengesahan Kepala Desa Terpilih Desa Batubantar

• - Menolak gugatan Penggugat terhadap objek sengketa I seluruhnya berupa Surat Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor : 155/BPMD/2012 tanggal 04 Juni 2012 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya;---------------------------------------------------------- Menyatakan gugatan Penggugat terhadap objek sengketa II berupa Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor : 277/BPMD/2012 tanggal 27 September 2012 Tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Dan Pengesahan

  Kepala Desa Terpilih Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya, tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);------------------------------------------------------------------------------------------------ Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 410.000,- ( empat ratus sepuluh ribu rupiah);---------------------------------------------

  Kepala Desa TerpilihDesa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor :277/BPMPD/2012 tanggal 27 September 2012 Tentang Pemberhentian Pejabat KepalaDesa Dan Pengesahan Kepala Desa Terpilih Desa Teluk Kapuas Kecamatan SungaiRaya, yang menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara di atas, sehingga PenggugatHalaman dari 25 halamanmempunyai hak menggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UndangUndang Nomor5 Tahun

  1986 tentang Peradilan Tata Usaha10 Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor : 155/BPMPD/2012 tanggal 4 Juni 2012 Tentang Pemberhentian Kepala Desa DanPengangkatan Penjabat Kepala Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya danKeputusan Bupati Kubu Raya Nomor : 277/BPMPD/2012 tanggal 27 September 2012Tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Dan Pengesahan Kepala Desa TerpilihDesa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya yang menjadi obyek sengketa Gugatanini mengandung cacat yuridis dimana

  Kepala Desa TerpilihDesa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai3 Memerintahkan Tergugat mencabut :e Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor : 155/BPMPD/2012 tanggal 4 Juni 2012Tentang Pemberhentian Kepala Desa Dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa TelukKapuas Kecamatan Sungai Raya; e Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor : 277/BPMPD/2012 tanggal 27 September 2012Tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Dan Pengesahan Kepala Desa TerpilihDesa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai4 Memerintahkan Tergugat mengembalikan Jabatan

  Kepala Desa TerpilihDesa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya tanggal 27 September 2012(copy sesuai asli); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa(copy sesuai CODpy);Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pihak Penggugat juga mengajukan (satu) orang Saksi bernama :e ROBBY E.S.

  Kepala Desa Terpilih DesaTeluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya, tidak dapat diterima (Niet OnvankelijkeVerklaard);e Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.410.000, ( empat ratus sepuluh ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Rabutanggal 16 Januari 2013 oleh kami R.

• Budi Bin Dana Sujana Alm

• 1 (satu) bundle foto copy yang sudah dilegalisir Surat Keputusan Bupati Bandung Nomor: 141.1/KEP.839-DPMD/2023, Tentang Pengangkaian dan Pengesahan Kepala Desa Majasetra Kecamatan Majalaya a.n. H. DADANG DARAJAT, tanggal 13 Oktober 2023, dikembalikan kepada yang berhak Sdr. Dadang Darajat Bin M.Udi Alm.

1. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

• . ;---------------------------------------------------Photo Copi Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 141/120.DS/404.1.1.1/2007 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan kepala Desa Semambung Kecamatan Kabupaten Sidoarjo. ;-----------------------------------------------------------------------------Dikembalikan darimana benda tersebut disita. ;----------------------------------------------------7.

  Kepala Desa Semambung Kecamatan Gedangan KabupatenSid0atj05+ $2 222 nn nen nana nnn nnn nnn neeBahwa selaku Kepala Desa Semambung, terdakwa ARYYOTO, SE, MM sesuaiketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 72 Tahun 2005 Tentang Desa,mempunyai tugas dan wewenang, antaralain :a Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkanbersama BPD; b Mengajukan rancangan Peraturan Desa; c Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan BPD; d Menyusun dan mengajukan Rancangan

  Kepala Desa Semambung Kecamatan Gedangan KabupatenSidoarjo;e Bahwa selaku Kepala Desa Semambung, Terdakwa ARYYOTO, SE, MM sesuaiketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 72 Tahun 2005 Tentang Desa,mempunyai tugas dan wewenang, antara laina Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkanbersama BPD; b Mengajukan rancangan Peraturan Desa; c Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan BPD; Hal 9 dr 40 Putusan No.74/Pid.Sus/2014/PN.Sby10Menyusun dan mengajukan

  ; 777292 222 2Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yangdiajukan dipersidangan maka setelah melihat persesuaian antara satu dengan yang laindapatlah diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut :2812Bahwa terdakwa Aryyoto , SE..MM menjabat sebagai Kepala Desa Semambungdiangkat berdasarkan Surat keputusan Bupati Sidoarjo Nomor :141/120.Ds/404.1.1.1/2007 tenggal 04 Juni 2007 tentang pemberhentian kepala Desadan Pengesahan Kepala Desa Semambung kecamatan Gedangan

  Kepala Desa Semambung Kecamatan GedanganKabupaten Sidoarjo. ; 272222 nnn nnn nnn nn nanan32Menimbang, bahwa Terdakwa Aryyoto,SE.MM dalam dakwaan Jaksa Penunut Umummenekankan pada jabatan atau kedudukan terdakwa sebagai Kepala Desa SemambungKecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo maka dengan jabatan atau kedudukan yangdiemban oleh Terdakwa tersebut maka terdakwa Aryyoto,SE.MM memiliki kesempatan dansarana yang ada padanya untuk melaksanakan apa yang menjadi tugas dan wewenangnyaselaku Kepala Desa Semambungtersebut

  Kepala Desa SemambungKecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo.

• Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputuan Bupati SidoarjoNomor:188/212/438.1.1.3/2021 Tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilin DesaPekarungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo,tanggal 10 Februari 2021atas nama EFFENDY yang diajukan oleh PENGGUGAT;2.

  Mewajibkan Tergugat untuk menunda PelaksanaanKeputuan Bupati SidoarjoNomor:188/212/438.1.1.3/2021 Tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilin DesaPekarungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, tanggal 10 Februari 2021atas nama EFFENDY, sampai perkara ini mendapatkan putusan yangberkekuatan hukum tetap;B. DALAM POKOK PERKARA.1.

  Mengabulkan Gugatan Penggugat untk seluruhnya;2.Menyatakan Batal atau tidak sah Keputuan Bupati SidoarjoNomor:188/212/438.1.1.3/2021 Tentang Pengesahan Kepala Desa TerpilihDesa Pekarungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, tanggal 10Februari 20211 atas nama EFFENDY;3.

  Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputuan Bupati SidoarjoNomor:188/212/438.1.1.3/2021 Tentang Pengesahan Kepala Desa TerpilihDesa Pekarungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, tanggal 10Februari 20211 atas nama EFFENDY;4.Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai denganketentuan hukum yang berlaku;Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding Pembanding pihakTerbanding/Tergugat telah mengajukan Kontra memori bandingnya pada tanggal1 Nopember 2021, diterima di Kepaniteraan Pengadilan

  Menyatakan obyek sengketa berupa: Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor188/212/438.1.1.3/2021 Tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilin DesaPekarungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo tanggal 10 Februari2021 atas nama EFFENDY adalah sah dan memiliki Kekuatan Hukum;3.

• Keterangan dari Sdr Kaidir yang menerangkan bahwa Ijazah Paket A tahun 2007 atas nama Ahmadi Ishak kelompok belajar Cempaka Putih, Desa Sari, Kecamatan Merbau, Kabupaten Bengkalis memang terjadi kesalahan pada saat penulisan ijazah tersebut yang ditandatangani di Semukut tanggal 1 Oktober 2007;

tetap terlampir dalam berkas perkara a quo;

• 1 (satu) rangkap salinan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor: 646/Hk/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019 tentang Pengesahan

  Kepala Desa Mengkopot Kecamatan Tasik Putri Puyu, Kabupaten Kepulauan Meranti;

dikembalikan kepada Terdakwa;

6.

• Kepala Desa Tertek, Ketua PanitiaPilkades Desa Tertek dan Ketua BPD, tidak dibalas atau tidak mendapatkantanggapan yang semestinya dari Tergugat sampai dengan saat ini ;Bahwa, Surat Keputusan Tergugat Nomor : 188.45/860/418.32/2013 tanggal 14Nopember 2013 tentang Pengesahan Kepala Desa Tertek Kecamatan PareKabupaten Kediri, atas nama : HARIS SUCIANTO tersebut, bertentangandengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan bertentangan denganasasasas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana dimaksud

  Kepala Desa Tertek Kecamatan Pare KabupatenKediri, atas nama : HARIS SUCIANTO, demi hukum menjadi Batal atauTidak Sah ; 22222 2e nen ene nn nen ne enn e neeBahwa, dengan dinyatakannya Batal atau Tidak Sah seluruh rangkaianperistiwa hukum sejak ikut sertanya HARIS SUCIANTO dalam PemilihanKepala Desa Tertek Kecamatan Pare Kabupaten Kediri sampai denganterbitnya Surat Keputusan Tergugat Nomor : 188.45/860/418.32/2013tanggal 14 Nopember 2013 tentang Pengesahan Kepala Desa TertekKecamatan Pare Kabupaten

  Kepala Desa Tertek Kecamatan Pare KabupatenKediri, atas nama : HARIS SUCIANTO ; 04.Memerintahkan.....Memerintahkan kepada Tergugat (Bupati Kediri) untuk menerbitkan SuratKeputusan tentang pengesahan Penggugat (SURYA SAFIl, SH., MH.)sebagai Kepala Desa Tertek Kecamatan Pare Kabupaten Kediri ; Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ; Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat maka pihak Tergugat telahmenyerahkan jawaban yang diterima Majelis Hakim pada persidangan tanggal 4Pebruari 2014, yaitu

  Kepala Desa Tertek Kecamatan PareKabupaten Kediri yang dikeluarkan Tergugat.

  Menyatakan sah Keputusan Bupati Kediri Nomor : 188.45/860.32/2013tanggal 14 Nopember 2013 tentang Pengesahan Kepala Desa TertekKecamatan Pare Kabupaten Kediri ; 3. Menolak untuk mencabut Keputusan Bupati Kediri Nomor188.45/860.32/2013 tanggal 14 Nopember 2013 tentang Pengesahan KepalaDesa Tertek Kecamatan Pare Kabupaten Kediri ; 4. Menolak menerbitkan Keputusan Bupati Kediri tentang PengesahanPenggugat sebagai Kepala Desa Tertek Kecamatan Pare Kabupaten Kediri ;5.

• Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat No. 61 Tahun 2008 tanggal20 Februari 2008 tentang Pengesahan Kepala Desa Urimessing TerpilihKecamatan Nusaniwe Kota Ambon Periode 20082014 (Bukti P.2);3. Surat Keputusan No. 87 Tahun 2008 tentang Pemberhentian PenjabatKepala Desa Urimessing dan Pengangkatan Kepala Desa UrimessingHal. 1 dari 12 hal. Put.

  Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat No. 61 Tahun 2008 tanggal20 Februari 2008 tentang Pengesahan Kepala Desa Urimessing TerpilihHal. 2 dari 12 hal. Put. No. 130 PK/TUN/2011Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Periode 20082014, diketahui tanggal 23Februari 2008;c.

  No. 130 PK/TUN/2011 Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat No. 61 Tahun 2008tanggal 20 Februari 2008 tentang Pengesahan Kepala Desa UrimessingTerpilin Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Periode 20082014; Surat Keputusan No. 87 Tahun 2008 tentang Pemberhentian PenjabatKepala Desa Urimessing dan Pengangkatan Kepala Desa UrimessingKecamatan Nusaniwe Kota Ambon Periode 20082014, tanggal 29Februari 2008;d.

  No. 130 PK/TUN/2011 Surat Keputusan Tergugat No. 61 Tahun 2008, tanggal 20 Februari 2008tentang Pengesahan Kepala Desa Urimessing Kecamatan Nusaniwe,Kota Ambon Periode 20082014; Surat Keputusan Tergugat No. 87 Tahun 2008, tanggal 29 Februari 2008tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Urimessing danPengangkatan Kepala Desa Urimessing Kecamatan Nusaniwe, KotaAmbon Periode 20082014;3.

  Menyatakan batal dan mencabut : Surat Keputusan Tergugat No. 14 Tahun 2008, tanggal 26 Januari 2008tentang Pembatalan Keputusan Lembaga Musyawarah Desa (LMD) DesaUrimessing Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon No. 03 Tahun 2007tentang Penetapan Calon Kepala Desa Urimessing Terpilin Periode20072013; Surat Keputusan Tergugat No. 61 Tahun 2008, tanggal 20 Februari 2008tentang Pengesahan Kepala Desa Urimessing Kecamatan Nusaniwe,Kota Ambon Periode 20082014; Surat Keputusan Tergugat No. 87 Tahun 2008, tanggal

• Menetapkan barang bukti berupa : 1. 3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Bupati Kediri Nomor : 147 Tahun 2003 tanggal 13 Maret 2003 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Kepala Desa Terpilih Desa Gabru Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri ; 2. 1 (satu) bendel Surat Pernyataan (berisi 37 lembar) tentang jumlah biaya yang dipungut dari peserta / pemohon pendaftaran tanah sistematik / ajudikasi tahun anggaran 2005/2006 oleh Sdr.

• beserta suratsurat lain yang bertalian, antara pihak yang bersengketa sebagaimanadiuraikan di atas, sehingga diperoleh kronologis kejadian sebagai berikut:Menimbang, bahwa Pembanding dahulu Penggugat dalam petitum gugatannya mohonagar Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya memberikan putusan sebagai berikut: Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Hal 3 dari 14 Hal Putusan Nomor 234/B/2020/PTTUN SBY.2) Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Kediri Nomor188.45/736/418.08/2019, tentang Pengesahan

  Kepala Desa TarokanKecamatan Tarokan Kabupaten Kediri atas nama Supadi, tanggal 5 Desember3) Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Kediri Nomor :188.45/736/418.08/2019, tentang Pengesahan Kepala Desa TarokanKecamatan Tarokan Kabupaten Kediri atas nama Supadi, tanggal 5 Desember4) Menyatakan Calon Kepala Desa yang berhak ditetapbkan dan dilantik olehTergugat menjadi Kepala Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediriadalah Penggugatatas nama Bambang Suhartono;5) Mewajibkan kepada

  Kepala Desa Tarokan Kecamatan TarokanKabupaten Kediri, atas nama Supadi tertanggal 5 Desember 2019, berikut terhadap segalahal yang diperuntukkan dan diperoleh untuk hal tersebut adalah batal atau tidak sah,Hal 4 dari 14 Hal Putusan Nomor 234/B/2020/PTTUN SBY.sehingga batal demi hukum.

  Menyatakan sah Keputusan Bupati Kediri Nomor 188.45 / 736 / 418.08/ 2019tentang Pengesahan Kepala Desa Tarokan, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri,atas Nama SUPADI, tanggal 5 Desember 2019;4.

  Kepala Desa Terpilih berdasarkan Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa jo Peraturan DaerahKabupaten Kediri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa jo.

• Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati(Tergugat) Majene tanggal 13 April 2006 Nomor 5 Tahun2006 tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih DesaPundau) Kecamatan Sendana Kabupaten Majene (Obyeksengketa) tersebut ; 3. Mewajiokan Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanBupati (Tergugat) Majene tanggal 13 April 2006 Nomor 5Tahun 2006 tentang Pengesahan Kepala Desa TerpilihDesa Pundau) Kecamatan Sendana Kabupaten Majene ;4.

  Dengan tidakdidudukkannya BPD Pundau sebagai pihak dalam perkara ini,maka gugatan yang dibuat oleh Penggugat tidak lengkap/tidakmemenuhi syarat formal gugatan ; Bahwa tuntutan Penggugat agar Tergugat melakukan/menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati(Tergugat) Majene tanggal 13 April 2006 Nomor 55 Tahun 2006tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih Desa PundauKecamatan Sendana Kabupaten Majene, menurut Tergugat tidakmemenuhi syarat formil gugatan tanpa disertai tuntutanpembatalan/tidak

  Foto copy Keputusan Bupati Majene Nomor 55 Tahun 2006tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih Desa Pundau,Kecamatan Sendana Kabupaten Majene, yang diberi tandabukti P1 ; 2. Foto copy Berita Acara Pemilihan dan Pemungutan CalonKepala Desa Pundau Periode 20052010 tanggal 5Pebruari 2005, yang diberi tanda bukti P2 ;3. Foto copy Berita Acara Pemilihan dan Pemungutan SuaraCalon Kepala Desa Pundau Periode 20052010 tanggal 5Pebruari 2005, yang diberi tanda bukti P3 ;4.

  Foto copy Surat Keputusan Bupati Majene Nomor 55 Tahun2006 tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih DesaPundau, Kecamatan Sendana Kabupaten Majene tanggal 13April 2006, yang diberi tanda bukti T6 ;22.7. Foto copy Keputusan Bupati Majene Nomor 261 Tahun 2004tentang Pemekaran Desa dalam wilayah Kabupaten Majene,yang diberi tanda bukti T7 ;8.

• putusan ;1.Menerima dan mengabulkan permohonan banding yang diajukan olehPembanding/Penggugat untuk seluruhnya ;Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha negara Surabaya Nomor60/G/2021/PTUN.SBY tanggal 2 September 2021;Dan selanjutnya mengadili dan memberikan putusan sendiri sebagai berikut :1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan tergugat yaitu berupa:Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 188/213/438.1.1.3/2021 tertanggal10 Februari 2021 tentang Pengesahan

  Kepala Desa Terpilin DesaPademonegoro Kecamatan Sukododno Kabupaten Sidoarjo, atad namaIspriyanto;Memerintahkan kepada tergugat untuk mencabut Surat keputusan Tata UsahaNegara Surabaya berupa Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor188/213/438.1.1.3/2021 tertanggal 10 Februari 2021 tentang PengesahanKepala Desa Terpilin Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono KabupatenSidoarjo atas nama Ispriyanto;Memerintahkan Kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan TataUsaha Negara yang baru berupa, Surat

  Menyatakan obyek sengketa berupa; Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor188/213/438..1.1.3/2021 Tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilin DesaPademonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo Tanggal 10Pebruari 2021 atas nama Ispriyanto adalah sah dan memiliki kekuatanHukum ;3.

• dengan uraian sebagai berikut :a Bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 84/K/TUN/2009, Tanggal 19 Juli 2010 telah menyatakan batal dan mencabut :e Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor 14 Tahun 2008, Tanggal 26Januari 2008 tentang Pembatalan Keputusan Lembaga MusyawarahDesa (LMD) Desa Urimessing Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon No.03 Tahun 2007 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Peride20072013.e Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor 61 Tahun 2008, Tanggal 20Februari 2008 tentang Pengesahan

  Kepala Desa Urimessing TerpilihKecamatan Nusaniwe Kota Ambon Periode 20082014.e Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor 87 Tahun 2008, Tanggal 29Februari 2008 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Urimessingdan Pengangkatan Kepala Desa Urimessing Kecamatan Nusaniwe KotaAmbon Periode 20082014.Dengan dibatalkannya ke3 (tiga) Keputusan tersebut diatas, maka KepalaDesa Urimessing Terpilih Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Periode20082014 adalah tidak sah.b Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik

  Indonesia Nomor :84/K/TUN/2009, Tanggal 19 Juli 2010 tersebut, Badan PermusyawaratanDesa (BPD) Desa Urimessing telah menerbitkan Surat No. 005/11/BPD/2011, Perihal Pembatalan Surat Keputusan Walikota Ambon No. 14,No. 61 dan No. 87 Tahun 2008 dan Pengesahan Kepala Desa UrimessingTerpilih Periode 20112017, Tanggal 10 Agustus 2011 atas nama Penggugat.c Bahwa obyek gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut adalahtindakan sewenangwenang sehingga mengandung cacat hukum sebab tidaksesuai aturan yang

• Kepala Desa Randuagungdinyatakan tidak sah dan harus dibatalkan ;Bahwa berdasarkan seluruh uraian peristiwa dan fakta hukumtersebut diatas, maka bersama ini Penggugat mohon kepada KetuaPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Cq.

  yangberlaku:;Halaman 25 dari 102 halaman Putusan No. 47/G/2014/PTUN.Sby.7.Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah sesuaidengan asas akuntabilitas, yaitu Keputusan Tergugat No.188.45/470/427.12/ 2013 tanggal 27 Desember 2013tentang pengesahan Kepala Desa Randuagung KecamatanRanduagung, Kabupaten Lumajang, sebagaimana tertuangdalam lampiran hal. 7 huruf M no.

  T 22 Fotokopi sesuai dengan aslinya SuratKeputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/470/427.12/2013tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih di KabupatenLumajang, tanggal 27 Desember 201323. T 23 Fotokopi sesuai dengan aslinya BeritaAcara Sumpah Jabatan atas nama Achmad Hoeri, tanggal 27Desember 2013;24. T 24 Fotokopi dari fotokopi PeraturanPemerintah Nomor : 72 Tahun 2005 tentang Desa;25.

  T.ll.Intv 7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan SuratKeputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/470/427.12/2013tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih di kabupatenLumajang, tanggal 27 Desember 2013;8.

  Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanBupati Lumajang Nomor 188.45/470/427.12/2013 tanggal 27Desember 2013 tentang Pengesahan Kepala Desa terpilih diKabupaten Lumajang Khusus' Kepala Desa RanduagungKecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang sebagaimanatertuang dalam lampiran halaman 7 huruf M Nomor urut 84 atasnama Ahmad Hoeri;4.

• Surat keputusan bupati Kediri No: 188.45/63/418.32/2011, tgl 27 januari 2011 ttg pengesahan kepala desa kempleng kec. Purwoasri kab. Kediri;------------------9. Perdes kempleng no 01 tahun 2011 ttg anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2011;-----------------------------------------------------------------------10. Perdes kempleng no 02 tahun 2011 ttg susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa kempleng kec. Purwoasri kab. Kediri;----------------------------11.

• Kediri;

• 1 (satu) Bendel fotocopy Surat Keputusan Bupati tentang Pengesahan Kepala Desa Cengkok Kec. Tarokan Kab. Kediri;
• 1 (satu) Buku Register surat keluar Ds. Cengkok Kec. Tarokan Kab. Kediri;
• 1 (satu) Bendel Fotocopy Surat Keputusan Bupati tentang Pengesahan Kepala Desa Cengkok Kec. Tarokan Kab. Kediri sdr.