Ditemukan 375975 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 10-12-2018 — Upload : 27-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3458/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 10 Desember 2018 — PT L'OREAL INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
9564 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Nomor 00023/206/09/056/14, tanggal 30 Desember 2014,Tahun Pajak 2009 serta seluruh surat tagihan pajak ataupun suratsuratlainnya sehubungan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00206/KEB/WPJ.07/2016, tanggal 16 Maret 2016, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Nomor 00023/206/09/056/14 tanggal 30 Desember 2014Tahun Pajak 2009; dan,3 Memutuskan bahwa Penghasilan
    aequo etbono);Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 23 September 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut89653/PP/M.IIIA/15/2017, tanggal 30 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Menolak Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00206/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 16 Maret2016, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Penghasilan
    Mengadili dan memutuskan bahwa total Penghasilan Kena Pajak untuktahun pajak 2009 adalah sebesar Rp41.448.133.110,00 dan PajakPenghasilan yang masih harus dibayar adalah sebesar Rp Nihil, dansegera mengembalikan segala kelebihan pembayaran pajaksehubungan dengan sengketa pajak ini beserta bunganya;Atau, jika Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yangmemeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapatlain, maka kami mohon Putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang
    memadaidan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang TermohonPeninjauan Kembali) dalam perkara a quo tetap dipertahankan karenatelan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (4), Pasal 28 danPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 5 ayat (3) huruf b, Pasal6 ayat (1) huruf a, dan Pasal 9 ayat (1) huruf a dan f serta Pasal 18 ayat(3) dan ayat (8a) UndangUndang Pajak Penghasilan
Putus : 21-02-2019 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 563/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 21 Februari 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK
257108 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 563/B/PK/Pjk/2019peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut89554/PP/M.XVI.A/15/2017 tanggal 28 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mohon kepada Majelis Yang Mulia untukdapat meninjau kembali koreksi penghasilan yang tidak termasuk objekpajak atas dividen income sebesar USD 46,093,756.00 yang masihdipertahankan tersebut dan membatalkan Nomor
    Sehingga perhitungan pajak terhutang menurutperhitungan Pemohon Banding untuk Tahun Pajak 2012 adalah sebagaiberikut: JumlahKeterangan (USD)Penghasilan (Rugi) Neto / Penghasilan Kena Pajak 451,428,901.08Koreksi Terbanding diakui:1. Penyesuaian Fiskal Positif 4,112,624.082.
    Penyesuaian Fiskal Negatif 431,451,189.59Jumlah Penghasilan Neto cfm SKP 325.146 ,49PPh Terutang 81.286,62Kredit Pajak (943.205,22)Pajak yang kurang/(lebih) dibayar (861.918,60) Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 18 Januari 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor:Put89554/PP/M.XVI.A/15/2017 tanggal 28 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding
    Putusan Nomor 563/B/PK/Pjk/2019Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPenghasilan Tahun Pajak 2012 Nomor 00002/206/12/091/14 tanggal 2 Mei2014, atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.332.590.7091.000,sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi lebin bayar sebesar USD861,918.59; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo koreksi Penyesuaian Fiskal Negatif sebesar USD46,093,756.00 atas penghasilan
    Putusan Nomor 563/B/PK/Pjk/2019Pengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi lebin bayar sebesar USD 861,918.59; dengan perincian sebagaiberikut :Penghasilan Netto USD 325,146.49Kompensasi Kerugian USD 0Penghasilan Kena Pajak USD 325,146.49PPh Terutang USD 81,286.63Kredit Pajak USD 943,205.22Pajak
Putus : 25-08-2008 — Upload : 18-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 104/B/PK/PJK/2008
Tanggal 25 Agustus 2008 — BUT. HED (INDONESIA) Inc ; DIREKTUR JENDERAL PAJAK
5846 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pertamina (Persero) ditambah 30% sebagai uplift, danmerupakan penghasilan kontraktor ;.
    Sedangkan Pasal 5 ayat (2) KMK Nopmor 458/KMK.012/1984,sama sekali tidak mengatur dan bahkan tidak menyebutkan secarategas tentang pengenaan Uplift sebagai Penghasilan Netto yangharus dikenakan Pajak Penghasilan ;.
    pengembalian atas dana talangan dapat dimasukkansebagai penghasilan bruto yang dapat dikenakan pajak ;Disisi lain, untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak seharusnyadihitung terlebih dahulu berapa sisa dari penghasilan kotor setelahdikurangi dengan biayabiaya yang telah dikeluarkan sertapenyusutannya.
    ;"Bahwa pendapatan uplift untuk tahun 2003 sebesar US$1,013,923.85 merupakan penghasilan netto yang harus dikenakanPajak Penghasilan ;Hal. 20 dari 34 hal.
    pendapatan Uplift untuk tahun 2003 sebesar US$1,013,923.85 merupakan penghasilan netto.
Putus : 14-03-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 633/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 14 Maret 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS CV ANJASMORO
5744 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 633/B/PK/Pjk/2019Bahwa berdasarkan uraian dari datadata diatas, berikut perhitunganPajak Penghasilan Terutang tahun 2010 menurut Pemohon Banding :Peredaran UsahaHarga Pokok PenjualanLaba Bruto Usaha 6.179.750Biaya Usaha (47.337.000)Laba Operasional ~ (41.157.250)Penghasilan dari Luar Usaha 0Penyesuaian Fiskal Positif 0Penyesuaian Fiskal Negatif 0Jumlah Penghasilan NetoKompensasi KerugianPenghasilan Kena PajakPPh Terutang 0Kredit Pajak :PPh Pasal 25 600.000PPh Pasal 29 808.225PPh Kurang
    )Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 3 Februari 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT097840.15/2010/PP/M.IIB Tahun 2018, tanggal 1 Maret 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP3828/WP4J.10/2015 tanggal9 September 2015, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan
    Putusan Nomor 633/B/PK/Pjk/2019Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP3828/WPJ.10/2015 tanggal 9September 2015, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2010 Nomor00003/206/10/503/14 tanggal 30 Juni 2014, atas nama Pemohon Banding,NPWP 01.964.095.2503.000, sehingga pajak yang masih harus dibayarmenjadi Rp/.319.007,00; adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan :a.
    Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp7.319.007,00; dengan perincian sebagai berikut : Penghasilan
Putus : 20-06-2022 — Upload : 15-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1833 B/PK/PJK/2022
Tanggal 20 Juni 2022 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT MARUHACHI INDONESIA
8017 Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 19-03-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 715/B/PK/PJK/2013
Tanggal 19 Maret 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT LES NOUVEAUX CONSTRUCTEUR PRIMIER REAL PROPERTY INDONESIA
17784 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 32.084.776Penghasilan Netto dari Luar 35.114.358 (5.779.416.020) 5.744.301.662 Laba/(Rugi) Bersih Sebelum (13.778.129.954) (5.305.896.489) 8.472.233.465PajakPenghasilan dikenakan PPh Final 147.932.881 147.932.881 Penyesuaian Fiskal Positif 4.129.890.558 4.129.890.558 Penyesuaian Fiskal Negatif 188.198.150 188.198.150 Penghasilan Netto fiskal (9.984.370.427) (1.512.136.962) 8.472.233.465Kompensasi Kerugian Kredit Pajak PPh Badan 531.855.028 488.493.486 (43.361.542)PPh Kurang/ (lebih) bayar (531.855.028
    ) (488.493 .486) 43.361.542 2 Perhitungan Pajak menurut Surat Keputusan Keberatan :Bahwa surat keputusan Terbanding Nomor KEP322/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal20 Maret 2009 memuat perincian sebagai berikut : UraianDitambah(dikurangi)SemulaMenjadi (Rp)(Rp)(Rp) Penghasilan Netto (1,512,136,967) (1,512,136,967) Kompensasi Kerugian Penghasilan Kena Pajak (1,512,136,967) (1,512,136,967)PPh Terutang Kredit Pajak 488,493,486 488,493,486PPh Kurang (Lebih) Bayar (488,493,486) (488,493,486)Sanksi Administrasi Jumlah
    dari luar usaha sebesar Rp 473.148.221,00 yangberasal dari cancellation fee dan modification fee yang merupakan objek PPNnamun oleh Pemohon Banding dilaporkan sebagai penghasilan dari luar usaha;Bahwa seharusnya Terbanding mengeluarkan objek PPN atas penghasilan dariluar usaha dalam melakukan ekualisasi DPP PPN dengan peredaran usaha ini;Perbedaan pelaporan antara PPN dan PPh Badan sebesarRp94.659.566,00Bahwa Terbanding juga mengabaikan selisih ekualisasi yang berasal dariperbedaan pelaporan antara
    2003DPP PPN atas penghasilan dari luar usahaDPP PPN atas manajemen FeeDPP PPN atas penjualan rumahDitambah dengan Saldo Awal Customer DepositDikurangi dengan saldo akhir Customer DepositJumlah penjualan rumah dari SPT Masa PPNJumlah penjualan rumah menurut SPT PPh BadanSelisihPenyesuaian :Beda Waktu Pelaporan antara PPN dan PPh BadanSelisih setelah penyesuaianManagement Fee cfm SPT Tahunan PPh BadanManagement Fee Cfm Terbanding (data GL)SelisihJumlah Total Koreksi peredaran usaha 22.756.357.312(
    Sudirman Kav.1011Karet Tengsin, Jakarta Pusat 10220, sehingga perhitungan pajaknya menjadi sebagaiberikut :Penghasilan Neto Rp (9.028.386.959,00)Kompensasi Kerugian Rp 0,00Penghasilan Kena Pajak Rp 0,00Pajak Penghasilan Terutang Rp 0,00Kredit Pajak Rp 530.855.028.00 PPh yang Kurang / (Lebih) Dibayar Rp (530.855.028,00)Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28949/PP/M.XIII/ 15/2011, tanggal 31Januari, diberitahukan kepada
Putus : 13-05-2014 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 141/B/PK/PJK/2014
Tanggal 13 Mei 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. INTRACAWOOD MANUFACTURING
17075 Berkekuatan Hukum Tetap
  • neto Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007menjadi sebagai berikut:Penghasilan Netto cfm.
    dan biayadalamarti penghasilan diakui pada waktu diperoleh dan biaya diakui padawaktu terutang.
    Jadi tidak tergantung kapan penghasilan itu diterima dankapan biaya itu dibayar tunai.".
    danbiaya dalam arti penghasilan diakui pada waktu diperoleh dan biayadiakui pada waktu terutang.
    Jadi tidak tergantung kapan penghasilan ituditerima dan kapan biaya itu dibayar tunai."
Putus : 16-12-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 649/B/PK/PJK/2013
Tanggal 16 Desember 2013 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. SWADHARMA BHAKTI SEDAYA FINANCE
1430 Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 27-02-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 752/B/PK/PJK/2013
Tanggal 27 Februari 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. ASTRA DAIDO STEEL INDONESIA
15141 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perhitungan Pajak menurut Surat Ketetapan Pajak.Bahwa perhitungan pajak menurut Terbanding sebagaimana tercantum dalamSKPKB PPh Badan adalah sebagai berikut :Penghasilan Neto Fiskal menurut Pemohon Rp16.585.483.033Koreksi oleh Terbanding : Peredaran Usaha Rp2.384.886.709 Pengurang Penghasilan Bruto Rp 302.353.503Penghasilan Kena Pajak Rp 2 240.212PPh yang terutang Rp19.272.723.245Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan Rp 5.764.316.900Pajak yang tidak/kurang bayar Rp 5.418.168.292Rp 346.148.608Sanksi
    Koreksi Pengurang Penghasilan Bruto sebesar Rp302.353.503,00Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi ini dengan alasan:1 Bahwa koreksi pengurang penghasilan bruto sebesar Rp302.353.503,00berasal dari ekualisasi antara biayabiaya yang menjadi objek PPh Pasal21 dengan SPT Tahunan PPh Pasal 21 yang dilaporkan oleh PemohonBanding terdapat selisih tersebut di atas;2 Bahwa koreksi yang dilakukan oleh Pemeriksa adalah tidak tepat dantidak mempunyai dasar hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6ayat
    dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti,biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biayaadministrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan;2.4.
    Perhitungan Pajak menurut Pemohon Banding.Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka perhitungan PPN menurutPemohon Banding untuk masa Januari s.d Desember 2006 seharusnya adalahsebagai berikut :Penghasilan Neto menurut Terbanding Rp 19.272.723.245Jumlah diajukan banding Rp(2.687.240.212)Penghasilan Neto menurut Pemohon Rp = 16.585.483.033Kompensasi Kerugian Rp Penghasilan Kena Pajak Rp = 116.585.483.033PPh yang terutang Rp 4.958.144.900Kredit Pajak Rp5.418.168.292Pajak yang lebih dibayar Rp
    R 418.1 2Pajak Penghasilan yang kurang (lebih) dibayar.........
Putus : 31-10-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 403/B/PK/PJK/2013
Tanggal 31 Oktober 2013 — PT. GLOBAL PACIFIC TECHNOLOGY vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
13633 Berkekuatan Hukum Tetap
  • K/Pdt/...SKPN PPh Badan Tahun 2007 Nomor 00003/506/07/ 043/10 tanggal 12 Maret 2010 ,yang menolak keberatan Pemohon Banding;Bahwa adapun ketetapan atas SKPN PPh Badan tersebut adalah sebagai berikut: Uraian Semula Menjadi(Rp) (Rp)Penghasilan Neto (1.098.033.354) (1.072.570.127)Kompensasi Kerugian (1.098.033.354) (1.072.570.127)Penghasilan Kena Pajak 0 0PPh Terutang 0 0Sanksi Administrasi 0 0Jumlah PPh Ymh (lebih) dibayar 0 0 Bahwa kegiatan usaha yang selama ini dijalankan sudah tidak aktif lagi,
    atas nilai kurs US Dolar selama Tahun 2007 dan bukan keuntungan selisihkurs;Bahwa dalam penyajian dalam Laporan Laba Rugi Pajak, dalam kelompok OtherExpense, antar Realize Gain dan Unrealize Gain dijadikan satu kelompok sehingga agakmembingungkan karena bukan penghasilan, koreksi tidak dapat Pemohon Bandingterima; Bahwa atas dasar uraian bantahan tersebut di atas, Pemohon Banding mohonkepada Pengadilan Pajak untuk merubah SKP Nihil Pajak Penghasilan Badan Tahun2007 menjadi sebagai berikut: Uraian
    banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP69/WPJ.21/2011 tanggal 03 Maret 2011, tentangKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) Pajak Penghasilan (PPh) BadanTahun Pajak 2007 Nomor 00003/506/07/043/10 tanggal 12 Maret 2010, PT.
Putus : 24-09-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 200/B/PK/PJK/2013
Tanggal 24 September 2013 — PT. ANEKA SAJIAN PRIMARASA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
1390 Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 24-07-2006 — Upload : 27-03-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 308K/TUN/2003
Tanggal 24 Juli 2006 — KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK MEDAN BARAT; VIKTOR PURBA
2023 Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 18-02-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 835/B/PK/PJK/2013
Tanggal 18 Februari 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT TELEKOMINDO PRIMAKARYA
1410 Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 27-02-2020 — Upload : 06-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 519/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 27 Februari 2020 — BUT TRAFIGURA PTE LTD vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
181129 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 519/B/PK/Pjk/2020Nomor KEP02120/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 18 Juli 2017 TentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Final Pasal 15 berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf (b)dan Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PenghasilanFinal Pasal 15 Nomor 00015/241/08/053/13 tanggal 11 November 2013,serta menetapkan kembali PPh Pasal 15 terutang Penggugat untukmasa/tahun pajak Januari sampai dengan Desember 2008 menjadi NIHILatau apabila
    Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atassengketa pajak a quo terhadap Koreksi Pajak Penghasilan Pasal 15 Finalyang masih harus dibayar yang dimuat di dalam putusan PengadilanPajak Nomor: No PUT115408.99/2008/PP/M.XB Tahun 2018 tanggal 29Agustus 2018, yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (SemulaPenggugat) untuk seluruhnya;2.
    Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali Pemohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Penggugat) atas koreksi a quo terhadapKoreksi Pajak penghasilan Final Pasal 15 sebesar Rp. 17.967.521.215dan membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP..KEP02120/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 18 Juli 2017, tentangHalaman 3 dari 9 halaman.
    Putusan Nomor 519/B/PK/Pjk/2020Permohonan pembatalan atas surat ketetapan pajak kurang bayarPajak Penghasilan Final Pasal 15 Nomor : 00015/241/08/053/13tanggal 11 November 2013., atas nama BUT Trafigura Pte. Ltd,NPWP: 01.863.806.4053.000, beralamat di: Gd Equity Tower LT. 49SCBD Lot 9, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 5253, Senayan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan DKI Jakarta 12190 ( sebelumnyaberalamat di Office Park Permata Senayan, JI.
    Tentara Pelajar Blok CNo.11, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12210):Menghitung kembali Kewajiban pajak Penghasilan Final Pasal 15untuk masa pajak Januari sampai dengan Desember 2008 ( Tahun2008) atas nama BUT Trafigura Pte.
Putus : 15-03-2004 — Upload : 24-08-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 06/C/PK/PJK/2004
Tanggal 15 Maret 2004 — PT Wira Eka Persada; Direktur Jenderal Pajak
6759 Berkekuatan Hukum Tetap
  • /2003 yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawanTermohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai TermohonBanding dengan posita perkara sebagai berikut :Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2000 Nomor 00048/206/00/801/01, tanggal 7 Desember 2001 diterbitkan oleh KantorPelayanan Pajak Ujung Pandang, dengan perhitungan sebagaiberikut PenghasilanSee ee ee eeePodFee ee ee eee Rp. 2.131.746.443,00save eeaeieeed eee sauancasce Rp. 2.131.746.000,00Pajak Penghasilan
    bahwa koreksi terhadap peredaran usaha sebesarRp. 5.821.618.673,00 yang dilakukan oleh Terbanding adalah bersumberdari koreksi Dasar Pengenaan Pajak dengan perhitungan sebagaiberikut : Menurut Surat Pemberitahuan Pemohon Bandingsebesar Rp. 12.715,306.920,00 Menurut Terbanding sebesar Rp. 18.536.925.593.00 Selisith koreksi sebesar Rp. 3,.821.618,673,00 bahwa guna melengkapi sengketa pajak ini maka PemohonBanding melampirkan fotokepi kertas Kerja Pemeriksaan, SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan
    Netto atauPenghasilan Kena Pajak ditetapkan berdasarkan norma penghitungandengan asumsi laba usaha sebesar Rp. 2.131.746.443,00, dalam hal inimenimbulkan Pajak Penghasilan Kurang BayarRp. 924.341.400,00 sebesarbahwa perlakuan ini adalah suatu hal yang Ssangat Keliru,karena Pemohon Banding mempunyai pembukuan yang memenuhisyarat sebagaimana yang ditetapkan dalam UndangUndang Nomor 6Tahun 1983 dan telah disempurnakan dengan Undangundang Nomor16 Tahun 2000 Pasal 38, data pembukuan telah diserahkan
    4 tentang objek pajakpenghasilan.Tim Pemeriksa dalam menghitung Penghasilan Netto atau PenghasilanKena Pajak ditetapkan berdasarkan NORMA PERHITUNGAN denganmenghasilkan.,..........., menghasilkan laba usaha sebesar Rp. 2.131.746.443, dalam hal inimenimbulkan PPh Kurang Bayar (pokok ditambah denda) sebesar Rp.924.341.400, Perlakuan ini adalah suatu hal yang sangat keliru, olehKarena Pemohon Peninjauan Kembali benarbenar mempunyaipembukuan yang memenuhi syarat sebagaimana yang ditetapkandalam Undang
    Penghasilan Kena Pajak 2:131,.746.442 169,465,5214 PPh Terutang 630.773.800 42.089,5005. Kredit pajak yang dapat diperhitungkan (14.546.200) 14.546.200),% PPh yang kurang bayar 616.327.6060 27.543.3007. Sangsi Administrast: Bunga Pasal 13 (2) KUP Nihil 139.220.7864, Kenaikan Pasal 13 (3) HurufaKUP 308,113,800 Nihil&.
Putus : 20-06-2012 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 499/B/PK/PJK/2011
Tanggal 20 Juni 2012 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. POLYFIN CANGGIH
1720 Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 19-10-2012 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 568/B/PK/PJK/2011
Tanggal 19 Oktober 2012 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. SUMBER USAHA ALKASA
13123 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Koreksi Biaya Asuransi;danCc.Koreksi Biaya Penyusutan;Bahwa Pemohon Banding dapat menerima;Bahwa dengan demikian pajak terutang menurut perhitungan PemohonBandingadalah sebagai berikut:Peredaran Usaha Rp 684.175.487,00Harga Pokok Penjualan Rp 584.373.907,00 ()Laba Usaha Rp 99.801.580,00Penghasilan dari luar usaha Rp 0,00 (+)Jumlah penghasilan bruto Rp 99.801.580,00Pengurang Penghasilan Rp 488.552.181,00 ()Jumlah Penghasilan netto Rp 388.750.601 ,00Pajak Terutang NihilKredit Pajak Rp 12.240.000,00Lebih
    Sumber Usaha Alkasa, NPWP: 01.348.091 .8026.000, alamat:Jalan Gatep Nomor 19L, Mangga Dua Selatan, Sawah Besar, JakartaPusat, sehingga Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 dihitungkembali menjadi sebagai berikut:Penghasilan Neto (rugi) (Rp 407.417.728,00)Pajak Penghasilan yang terutang Rp 0,00Kredit Pajak Rp 12.240.000,00Pajak yang lebih dibayar Rp 12.240.000,00Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatantetap yaitu Putusan Pengadilan PajakNomorPut.22741/PP/M.XVII/15/2010, Tanggal
    ;Penjelasan Pasal 4 ayat (1)Undangundang ini menganut prinsip pemajakan atas penghasilandalam nengertian yang luas, yaitu bahwa pajak dikenakan atas setiaptambahan kemampuan bkonomis yang diterima atau diperoleh WajibPajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untukkonsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut;Pengertian penghasilan dalam undangundang ini tidakmemperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapipada adanya tambahan kemampuan ekonomis;Tambahan kemampuan ekonomis
    Berdasarkan Pasal 1 angka 26 juncto Pasal 28 ayat(7) UndangUndang KUP dan PSAK 1 Paragraf 31 dan 32,Pembukuan sekurangkurangnya terdiri dari catatanmengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya,serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitungbesarnya pajak yang terutang yang tentu saja harusberdasarkan bukti yang valid dan handal. Oleh karenanya,atas hutang kepada PT.
    , sebagaiobjek Pajak Penghasilan;Bahwa dengan demikian telah terbukti secara jelas dan nyatanyatabahwa tidak dilaporkannya Peredaran Usaha sebesarRp449.927.775,00 yang merupakan Objek Pajak TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) telah melanggarketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)UndangUndang Pajak Penghasilan dan Majelis Hakim PengadilanPajak yang telah mengabulkan seluruhnya permohonan bandingTermohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) ataskoreksi tersebut
Putus : 18-02-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 851/B/PK/PJK/2013
Tanggal 18 Februari 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT YKK AP INDONESIA
15324 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 5.952.636.279 14.694.041.325Penghasilan Kena Pajak 172.032.724 14.887.371.775 14.715.339.051Pajak Penghasilan Terutang 34.109.817 4.448.711.533 4.414.601.715 PPh Yang Dipotong/dipungut1.698.187.8181.698.187.818 PPh yang kurang/(LebihDibayar)(1.664.078.001)2.750.523.7154.414.601.715 PPh yang dibayar sendiri a.
    Perhitungan Pajak menurut Surat Keputusan Keberatan :Bahwa SuratKeputusan DirekturJenderalPajak NomorKEP211/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 4 Maret 2009 memuat perincian sebagaiberikut : Uraian Semula Ditambah/ Menjadi(Rp) (Dikurangi) (Rp)(Rp)Penghasilan Neto 20.840.008.054 20.840.008.054Kompensasi Kerugian 595.636.279 5.952.636.279 Penghasilan Kena Pajak 14.887.371.775 14.887.371.775PPh terutang 4.448.711.533 4.448 .711.533Kredit Pajak 1.803.187.818 1.803.187.818PPh Kurang/ (lebih) dibayar 2.645.523.715
    Bahwa berdasarkan Putusan tersebut, maka seharusnyaterdapatkompensasi kerugian tahun 2004 sejumlah Rp14.182.959.669,00 yangmasih dapat dikompensasikan dengan Penghasilan Kena Pajak tahun 2006 ;2.4. Perhitungan Pajak menurut Pemohon Banding :Bahwa dengan demikian, sesuai dengan penjelasan Pemohon Bandingdiatas, maka perhitungan pajak menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut (dalam Rupiah) :No.
    Uraian Pemohon Banding1 Penghasilan Neto dalam negeri 20.840.008.054Penghasilan Neto Luar NegeriJumlah Penghasilan Neto 20.840.008.054 Penghasilan Tidak Kena Pajak(PTKP) Kompensasi Kerugian20.135.595.948 Penghasilan Kena Pajak704.412.106 Pajak Penghasilan Terutang193.823.632 PPh Yang Dipotong/dipungutpihak lain1.698.187.818 PPh yang kurang/(LebihDibayar)(1.504.364. 186) PPh yang dibayar sendiri a. PPh Pasal 25 b. STP (Pokok) c. Fiskal105.000.000 d.
    Penghasilan Netto 20.840.008.054,002. Kompensasi Kerugian 20.235.595.948,003. Penghasilan Kena Pajak 704.412.106,004. PPh Terutang 193.823.600,005. Kreedit Pajak (1.803. 187.818,00)6. PPh Kurang / Lebih Bayar (1.609.364.218,00)7. Sanksi Administrasi 8. Jumlah PPh yang masih harus (1.609.364.218,00)(lebih) dibayar Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put26898/ PP/M. VITI/15/2010, tanggal 03November 2010 Jo.
Putus : 25-11-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 516/B/PK/PJK/2013
Tanggal 25 Nopember 2013 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. TRIAS SENTOSA, Tbk
13744 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 516/B/PK/PJK/2013Bahwa sehubungan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP061/WPJ.19/BD.05/2009 tanggal 4 Maret 2009 tentang Keberatan Pemohon Banding Atas SKPLBPajak Penghasilan Badan Nomor 00030/406/06/092/08 yang diterbitkan tanggal 1 April2008 Tahun Pajak 2006 sebesar Rp2.515.163.902,00 maka bersama ini PemohonBanding mengajukan Banding atas Keputusan tersebut di atas;Bahwa untuk melengkapi permohonan banding, bersama ini Pemohon Bandingsampaikan kronologis peristiwa yang melatar belakangi
    banding Pemohon Bandingtersebut di atas:1 Bahwa pada tanggal 1 April 2008 Pemohon Banding menerima SKPLB PajakPenghasilan Badan Nomor 00030/406/06/092/08 yang diterbitkan tanggal 1April 2008 Tahun Pajak 2006 oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak WP BesarDua atas nama Dirjen Pajak, isinya sebagai berikut: Uraian JumlahPenghasilan Neto 16.935.287.090,00Penghasilan Kena Pajak 16.935.287.090,00Pajak Penghasilan yang terutang 5.063.085.100,00Kredit Pajak 7.578.250.002,00Pajak penghasilan yang lebih dibayar
    Denganperincian sebagai berikut: Uraian Semula (Rp) Dikurangi (Rp) Menjadi (Rp)Penghasilan Kena Pajak 16.935.287.090,00 0 16.935.287.090,00PPh Terutang 5.063.085.100,00 0 5.063.085.100,00Kredit Pajak 7.578.250.002,00 0 7.578.250.002,00PPh Kurang/(Lebih) Bayar (2.515.163.902,00) 0 (2.515.163.902,00)Sanksi Administrasi 0 0 0Jumlah ymh/(lebih) dibayar (2.515.163.902,00) 0 (2.515.163.902,00) Bahwa berdasarkan kronologis kejadian tersebut di atas Pemohon Bandingmengajukan banding atas Surat Keputusan
    Putusan Nomor 516/B/PK/PJK/2013 SKPLB Pajak Penghasilan Badan Nomor 00030/406/06/ 092/08 yang diterbitkantanggal 1 April 2008 Tahun Pajak 2006 atas nama Pemohon Banding NPWP01.001.105.4092.000 dengan alasan sebagai berikut:1Bahwa menurut UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 yang telah diubahterakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000 tentang KUP telahdipatuhi oleh Pemohon Banding.
    Neto 12.902.669.000,0011 Kompensasi Kerugian 0,0012 Penghasilan Kena Pajak 12.902.669.000,0013 PPh Terutang 3.853.390.400,0014 Kredit Pajak 7.578.250.002,0015 Pajak yang kurang/(lebih) dibayar (3.724.859.602,00)16 Bunga Pasal 13 (2) KUP 0,0017 Jumlah ymh/(lebih) dibayar (3.724.859.602,00) Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.30105/PP/M.IM/ 15/2011 tanggal 28Maret 2011 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada
Putus : 13-05-2013 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 109/B/PK/PJK/2012
Tanggal 13 Mei 2013 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. MONAGRO KIMIA
15754 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penghasilan bruto dari luar usaha 2.486.025.754 2.581.467.4805. Jumlah penghasilan bruto (3+4) 101.973.178.855 108.681.491.6166. Pengurangan penghasilan bruto 26.058.195.489 26.100.024.1367. Penghasilan neto dalam negeri (56) 75.914.983.366 82.581.467.4808. Penghasilan neto luar negeri 0 09. Jumlah penghasilan neto ((7+8) 75.914.983.366 82.581.467.48010. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 0 011. Kompensasi kerugian 34.971.154.759 34.971.154.75912.
    Penghasilan kena pajak (91011) 40.943.828.607 47.610.312.72113. Pajak penghasilan terutang 12.265.648.585 14.282.751.14614. Pajak penghasilan yang dipotong/dipungut pihak lain danPajak Penghasilan 4.463.021.1138 4.463.021.1138yang dibayar di Luar Negeri15. Pajak Penghasilan yang lebih dibayar (1413) (7.802.627.472) (9.819.730.033)16. Pajak Penghasilan yang dibayar sendiri:a. Pajak Penghasilan Pasal 25 12.630.944.000 12.630.944.000b. STP (Pokok) 0 0c.
    Penghasilan bruto dari luar usaha 2.486.025.754 2.581.467.480 (95.441 .726)5. Jumlah penghasilan bruto (3+4) 101.973.178.855 108.681.491.616 (6.708.312.761)6. Pengurangan penghasilan bruto 26.058.195.489 26.100.024.136 (41.828.647)7. Penghasilan neto dalam negeri (56) 75.914.983.366 82.581.467.480 (6.666.484.114)8. Penghasilan neto luar negeri 0 0 09. Jumlah penghasilan neto ((7+8) 75.914.983.366 82.581.467.480 (6.666.484.1 14)10. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 0 0 011.
    Penghasilan kena pajak (91011) 40.943.828.607 47.610.312.721 (6.666.484.1 14)13. Pajak penghasilan terutang 12.265.648.585 14.282.751.146 (2.018.445.234)14. Pajak penghasilan yang dipotong/dipungut pihak lain dan 4.463.021.113 4.463.021.113 0Pajak Penghasilan yang dibayar di Luar Negeri15. Pajak Penghasilan yang lebih dibayar (1413) (7.802.627.472) (9.819.730.033) 2.018.445.23416. Pajak Penghasilan yang dibayar sendiri:a. Pajak Penghasilan Pasal 25 12.630.944.000 12.630.944.000 0b.
    Penghasilan bruto dari luar usaha 2.486.025.754 2.581.467.480 95.441.7265. Jumlah penghasilan bruto (3+4) 101.973.178.855 102.273.881.555 300.702.7006. Pengurangan penghasilan bruto 26.058.195.489 26.100.024.136 41.828.6477. Penghasilan neto dalam negeri (56) 75.914.983.366 76.173.857.419 258.874.0538. Penghasilan neto luar negeri 0 0 09. Jumlah penghasilan neto ((7+8) 75.914.983.366 76.173.857.419 258.874.05310. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 0 0 011.