Menetapkan dan menunjuk Syibran Malasi sebagai kuasa dari Para Pemohon untuk mengurus balik nama Surat perizinan usaha kapal penangkapan ikan dari atas nama H. Muhammad Ali Maun;

5. Menetapkan balik nama Surat perizinan usaha kapal penangkapan ikan pada diktum angka 4 tersebut di atas dari atas nama H. Muhammad Ali Maun ke atas nama Syibran Malasi;

6. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Usaha Perkebunan Pasal57 Ayat 1 Dan 2 Dengan Melampirkan Persyaratan Sebagai Berikut:a.

Pelayanan Perizinan Usaha Perkebunan Di PropinsiAceh Dan Papua Juga Sesuai Dengan Peraturan Menteri Pertanian RINo.98/Permentan/OT.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan UsahaPerkebunan Tidak Menyebutkan Sesuai Dengan Peraturan DaerahMasingmasing;Bahwa Keputusan Tergugat A quo Tersebut Diatas, Bertentangan DenganPeraturan Menteri Pertanian RI No.98/Permentan/OT. 140/9/2013 TentangPedoman Perizinan Usaha Perkebunan Pasal 57 Ayat 1 Dan 2 danBertentangan Dengan Pengumuman Tergugat Sendiri Yang DisampaikanMelalui

SIR/XI/2013 Tanggal 15 November 2013, karenaPenggugat belum dapat memenuhi persyaratan administratif sebagaimanaketentuan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan, sesuaidengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan serta sesuai dengan QanunAceh Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Perkebunan, Keputusan Gubernur ProvinsiNanggroe Aceh Darussalam Nomor 06 Tahun 2004, Tanggal 31 Mei 2004,Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan dan sesuai

Sari IntiRakyat) tidak berpedoman pada Pasal 21 Peraturan Menteri PertanianRI Nomor : 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 tanggal 30 September2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan ;4. Bahwa hal ini dikarenakan Perusahaan Perkebunan milik PemohonPeninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat (Ic.PT.

Putusan Nomor 166/PK/TUN/201698/PERMENTAN/OT.140/9/2013, tanggal 30 September 2013Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan ;13.Bahwa hal ini menunjukkan Termohon Peninjauan Kembali/PemohonKasasi/ Terbanding/Tergugat (Ic.

Bahwa objek sengketa bertentangan dengan Ketentuan Peralihan Pasal 56ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian No. 98/Permentan/OT.140/9/2013tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan yang menyatakan: Izin Usaha Perkebunan (IUP), Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan(SPUP), Izin Tetap Usaha Budidaya Perkebunan (ITUBP), atau IzinTetap Usaha Industri Perkebunan (ITUIP), yang diterbitkan sebelumperaturan ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku. 5.

Bahwa objek sengketa bertentangan dengan Pasal 44, Pasal 48, Pasal 51dan Pasal 53 Peraturan Menteri Pertanian No. 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, karenadalam penerbitan objek sengketa tidak melakukan pembinaan danpeneguran terlebih dahulu, tetapi langsung mencabut Izin Usaha PerkebunanPenggugat tanpa dilakukan pemberian peringatan.Pasal 44 Permentan No. 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan: man cet ee nnnneennan nan nee nan nnn enn nenane

Halaman 17 dari 81 halaman, Putusan No. 03/G/2015/PTUN.PLKPasal 51 Permentan No. 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan: onc cnn cne ans cneans suennenes ses senses ae(1) Perusahaan Perkebunan yang telah memperoleh IUPB, IUPP,IUP, persetujuan perubahan luas lahan, persetujuan perubahanJenis tanaman, persetujuan penambahan kapasitas industripengolahan hasil perkebunan, atau persetujuan diversifikasi usahayang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalamPasal 40 huruf a

Bahwa Peraturan Menteri Pertanian sebelumnya yaitu Peraturan MenteriPertanian No.26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman PerizinanUsaha Perkebunan, juga mengatur hal yang sama bahwa pencabutan dapatdilakukan setelah diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali, masingmasing dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan.Pasal 38 Permentan No. 26 Tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan: omc cne ane ans cneans snennsces ses senses ae(1) Perusahaan perkebunan yang telah memperoleh IUP, IUPB, atauIUPP

Usaha Perkebunan,Pasal 38 dan Pasal 70 Peraturan Daerah Provinsi KalimantanTengah No.5 Tahun 2011 Pengelolaan Usaha PerkebunanBerkelanjutan. === 7 2 2 n2 ono wenn nnn15.

Nama Perusahaan wajib dicantumkan secara jelas pada gedungkantor Perusahaan (vide Pasal 8 POJK Nomor 28/POJK.05/2014tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan PerusahaanPembiayaan).d.

(Vide Pasal 15 Ayat (8) POJK Nomor 28/POJK.05/2014tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan PerusahaanPembiayaan).Perusahaan wajib menyelenggarakan program pengembangankemampuan dan pengetahuan tenaga kerja (Vide Pasal 16 Ayat(1) POJK Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha danKelembagaan Perusahaan Pembiayaan).Perusahaan wajib merlganggarkan dan merealisasikan 2,5% (duakoma lima persen dari biaya pegawai dan pengurus sumberdayamanusia Perusahaan untuk pengembangan dan pelatihanpegawai.

(Vide Pasal 16 Ayat (4) POJK Nomor28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan KelembagaanPerusahaan Pembiayaan).Perusahaan wajib terdaftar menjadi anggota lembaga penyediainformasi perkreditan yang ditetapkan oleh OJK. (Vide Pasal 17POJK Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha danHal 48 Putusan No. 318/PDT/2018/PT.DKI.Kelembagaan Perusahaan pembiayaan).Perusahaan wajio terdaftar sebagai anggota asosiasi yangmenaungi Penlsahaan di Indonesia.

(Vide Pasal 51 Ayat (5) POJK Nomor 28/POJK.05/2014tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan PerusahaanPembiayaan).Perusahaan yang melakukan perubahan:a) Anggota Direksib) Anggota Dewan Komisioner; dan/ atauc) Pemegang sahamWajib melaporkan kepada OJK paling lama 15 (lima belas) harikalender (Vide Pasal 52 Ayat (1) POJK Nomor 28/POJK.05/2014tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan PerusahaanPembiayaan).Perusahaan wajib melaporkan perubahan alamat kantor pusat,Kantor Cabang, atau karltor selain Kantor

(Vide Pasal 76 Ayat 1POJK Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha danKelembagaan Perusahaan Pembiayaan).Bahwa sebelum memberikan sanksi pencabutan izin usaha kepadaPerusahaan Pembiayaan, berdasarkan Pasal 76 POJK Nomor28/POJK.OS/2014 tentang Perizinan Usaha dan KelembagaanPerusahaan Pembiayaan, Tergugat IV wajib melaksanakanprosedur pemberian sanksi sebagai berikut:1) Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) namun pelanggaran tersebut telah diselesaikan,tetap dikenakan

Pertanian Nomor. 26/Permentan /OT.140/2/2007tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, sebagai landasan ataudasar Surat Keputusannya, padahal peraturan tersebut telah dicabutterhitung sejak tanggal 2 Oktober 2013 atau sejak Peraturan MenteriPertanian Republik Indonesia Nomor. 98/Permentan/OT.140/9/2013tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, diberlakukan (videketentuan Pasal 63 Peraturan Menteri Pertanian Republik IndonesiaNomor. 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman PerizinanUsaha Perkebunan

), yang pada pokoknya menyatakan:Dengan diundangkannya Peraturan ini, Peraturan MenteriPertanian Nomor. 26/Permentan /OT.140/2/2007 tentangPedoman Perizinan Usaha Perkebunan DICABUT dandinyatakan tidak berlaku;Bahwa obyek sengketa bertentangan dengan Pasal 20 ayat (1)Peraturan Menteri Pertanian Nomor. 98/Permentan/OT.140/9/2013tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, karena denganmengacu pada ketentuan tersebut, seharusnya Izin Usaha PerkebunanPenggugat masih tetap berlaku mengingat Penggugat

Putusan No. 04/G/2015/PTUN.PLKPasal 20 ayat (1) Permentan Nomor. 98 Tahun 2013 tentangPedoman Perizinan Usaha Perkebunan:UPB, IUPP atau IUP berlaku selamaperusahaanmasih melaksanakan kegiatan sesuai dengan baku teknis dan peraturanperundangundangan. 4.

Usaha Perkebunan; Pasal 38 dan Pasal 70 Peraturan Daerah Provinsi KalimantanTengah Nomor. 5 Tahun 2011 Pengelolaan Usaha PerkebunanBerkelanjutan.Hal. 20 dari 64. hal.

3 ayat (1) huruf a, Pasal 4 ayat (2) huruf b dan Pasal14 UndangUndang Nomor. 25 Tahun 2007 tentang PenanamanModal, Pasal 114 ayat (2) UndangUndang Nomor. 39 Tahun 2014tentang Perkebunan maupun Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 56Peraturan Menteri Pertanian Nomor. 98/Permentan/OT.140/9/2013tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan yang mengaturbahwa lIzin Usaha Perkebunan (IUP) masih tetap berlaku dan harusmendapatkan perlindungan hukum.Hal. 21 dari 64. hal.

usaha pangkalan tabung gas elpiji, olehkarena terdakwa telah memiliki usaha pangkalan tabung gas elpiji.

Bahwa setelahsaksi Saikun Hasan memesan tabung gas sebesar 100 (Seratus) tabung tersebut,terdakwa menjanjikan kepada saksi Saikun bahwa perizinan usaha pangkalantabung gas Elpiji saksi Saikun Hasan akan selesai tanggal 05 April 2019 ,bersamaan dengan itu pesananan saksi saikun Hasan berupa tabung gas elpiji 3(tiga) kilo sebanyak 100 (Seratus) tabung juga akan diantarkan.

Bahwa terdakwatidak memiliki perjanjian untuk pembelian tabung gas 3(tiga) kilo dengan agen besargas Elpiji dan terdakwa juga tidak dapat mengurus perizinan usaha pangkalantabung gas elpiji. Terdakwa mengatakan hal tersebut kepada saksi Saikun Hasan,agar saksi Saikun Hasan percaya kepada terdakwa sehingga saksi Saikun Hasanmau menyerahkan uang kepada terdakwa untuk membeli tabung gas elpiji 3 (tiga)kilo.

Bahwa setelahsaksi Saikun Hasan memesan tabung gas sebesar 100 (Seratus) tabung tersebut,terdakwa menjanjikan kepada saksi Saikun bahwa perizinan usaha pangkalantabung gas Elpiji saksi Saikun Hasan akan selesai tanggal 05 April 2019 ,bersamaan dengan itu pesananan saksi saikun Hasan berupa tabung gas elpiji 3(tiga) kilo sebanyak 100 (seratus) tabung juga akan diantarkan.

LANGKAT SAWITHIJAU PRATAMA tersebut adalahmengandung cacat hukum, karena diterbitkan berdasarkan ketentuan yang telahdicabut serta tidak berlaku lagi, yaitu Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 26/Permentan/ OT.140/2/2007 tentang Perizinan Usaha Perkebunan (vide, bagiankonsiderans Mengingat point 8) ;e Bahwa selain itu, ternyata PT.

karena tidak memenuhi syaratsyarat yuridissebagaimana ditentukan Pasal 11 jo Pasal 22 Peraturan Menteri Pertanian RINomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tertanggal 02 Oktober 2013 TentangPedoman Perizinan Usaha Perkebunan, pada hal Penggugat diharuskan untukmemiliki dan melengkapi seluruh syaratsyaratdimaksud ;e Bahwa hal tersebut tentu saja telah sangat merugikan kepentingan Penggugatselaku pelaku sekaligus pengelola bisnis usaha Perkebunan Kelapa Sawit danPengolahan Hasil Perkebunan Kelapa Sawit berupa

Langkat Sawithijau Pratama tersebut, sama sekalitidak memenuhi syaratsyarat sebagaimana diharuskan dalam Pasal 11 jo Pasal22 Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor. 98/Permentan/OT.140/9/2013tertanggal 02 Oktober 2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunantersebut diatas ;8 Bahwa dengan demikian, sebagaimana dikemukakan diatas, Surat KeputusanBupati Langkat Nomor : 593 33/K/2013 tertanggal 03 Oktober 2013 tersebut,adalah tidak memenuhi syaratsyarat tersebut diatas, sehingga telah menimbulkanakibat

a quo, telah menyebabkan Surat Keputusan Tergugat aquo mengandung cacatBahwa Surat Keputusan Tergugat a quo mengandung cacat hukum, karenasejak Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor. 98/Permentan/OT.140/9/2013tertanggal 02 Oktober 2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunantersebut diundangkan, maka Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor. 26/Permentan/OT.140/2/ 2007 tertanggal 28 Pebruari 2007 tersebut telahdicabut dan sudah tidak berlaku agi (vide, pasal 63 Peraturan MenteriPertanian RI Nomor

Usaha Perkebunan, disebabkan Surat Keputusan aquo adalah diterbitkan atas dasar ketentuan dan peraturan yang sudah dicabut dantidak berlaku lagi, PT.

Usaha Perkebunan yang mengharuskan adanyapasokan penyediaan bahan baku paling rendah 20 % yang berasal darikebun milik sendiri ;Bahwa oleh karena PT.

Usaha Perkebunan, yang berbunyi sebagai berikut :a.

Usaha Perkebunan ;2.

Nomor : 98/Permentan /OT.140/9/2013tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan tersebut, telah jelasHalaman 29 dari 37 halaman. Putusan Nomor 444 K/TUN/2016diatur secara Limitatif mengenai Syarat Syarat yang harus dipenuhioleh Pemohon Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP P), danterpenuhinya Syarat Syarat tersebut harus dapat dibuktikan dandipertanggung jawabkan secara Hukum bila diperlukan dalam suatuSengketa Hukum yang terjadi.

Nomor : 98/Permentan /OT.140/9/2013tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.Bahwa Persyaratan yang sudah dilengkapi PemohonKasasi/Pembanding /Tergugat Il Intervensi dalam Permohonan untukmemperoleh Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP P) sesuaiKetentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Pertanian RI.

Sari Inti RakyatNo.775/PT.SIR/X1I/2013 Tanggal 15 November 2013, telah diterima dan telahdinyatakan lengkap oleh Tergugat sesuai dengan tanda terima berkasNo.3721/BP2T/2013 Tanggal 15 November 2013, Karena Penggugat telahmelengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan MenteriPertanian Republik Indonesia No.98/Permentan/ OT.140/9/2013 tentangPedoman Perizinan Usaha Perkebunan Pasal 57 ayat 1 dan 2 adalah sebagaiberikut : Ayat 1, perusahaan perkebunan yang telah memperoleh hak atas tanah

usaha perkebunan Pasal5/7 ayat 1 dan 2 dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:a.

Acehdan Papua dengan otonomi khusus sesuai dengan peraturan perundangundangan.Halaman 9 dari 27 halaman Putusan Nomor 557 K/TUN/2015Artinya pelaksanaan pelayanan perizinan usaha perkebunan di PropinsiAceh Dan Papua juga sesuai dengan peraturan Menteri Pertanian RINo.98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang pedoman perizinan usahaperkebunan tidak menyebutkan sesuai dengan peraturan daerah masingmasing;13.

usaha Perkebunan di dalam Qanun AcehNomor 6 Tahun 2012 Tentang Perkebunan.

Faktanya Tergugattelah mempertimbangkan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2004 TentangHalaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 557 K/TUN/2015Perkebunan, UndangUndang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang PemerintahanAceh, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, Qanun Aceh Nomor 6Tahun 2012 Tentang Perkebunan, Keputusan Gubernur Provinsi NanggroeAceh Darussalam Nomor: 06 Tahun 2004, Tanggal 31 Mei 2004, Tentang:Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan dan

Mei 2002 Tentang Izin Usaha Perkebunan berlaku sejaktanggak ditetapkan yakni tanggal 23 Mei 2002;Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan MenteriPertanian Nomor : 26/Permentan/OT. 140/2/2007 tanggal 28Februari 2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha PerkebunanmenyebutkanBahwa bagian Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan MenteriPertanian Nomor : 357/Kpts/HK.350/5/2002 telah ditetapkanPedoman Perizinan Usaha Perkebunanbahwa dengan adanya perkembanganusaha di bidang perkebunan ~ dantelah diterbitkannya Undang

Usaha Perkebunan bukan KeputusanMenteri Pertanian Nomor : 357/Kpts/HK. 350/5/2002 tanggal23.

dan masyarakat ;Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (1) Peraturan MenteriPertanian Nomor 26/Permentan/OT. 140/2/2007 tanggal 28Februari 2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunanmenyebutkan : Jenis usaha perkebunan terdiri atas usahabudidaya tanaman perkebunan dan usaha industri pengolahanhasil perkebunan105Menimbang, bahwa Pasal 9 ayat (1) Peraturan MenteriPertanian Nomor 26/Permentan/OT. 140/2/2007 tanggal 28Februari 2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunanberbunyi : "Usaha budidaya tanaman

tidak memenuhi ketentuan Pasal34 huruf a Peraturan Menteri Pertanian Nomor26/Permentan/OT. 140/2/2007 tanggal 28 Februari 2007Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, maka halini berarti PT.

Penggugat tidak memenuhi ketentuanPasal 34 huruf a Peraturan Menteri Pertanian Nomor26/Permentan/OT. 140/2/2007 tanggal 28 Februari 2007Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, maka halini berarti PT.

Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengajukanpermohonan perwalian kepada Pengadilan Agama Selong agar ditetapkansebagai wali dari anak yang bernama Muhammad Musayyiron binMuhammad Sahwan Hendriadi Untuk mewakili dalam rangka mengurussurat perizinan usaha dari suami Pemohon (Muhammad SahwanHendriadi bin H.

Selmewakili dan mengurus surat perizinan usaha dari Suami pemohon(Muhammad Sahwan Hendriadi bin H. Ma'un Ratmaji);5.

Ma'un Ratmaji telan meninggal dunia padatanggal 04 januari 2016 Bahwa Pemohon adalah seorang yang berpelilaku baik dan tidak pernahtersangkut paut dengan persoalan hukum;wenn nnn Bahwa Pemohon membutuhkan penetapan perwalian anak dariPengadilan Agama Selong untuk mengurus perizinan usaha dari suamdan pengalihan aset harta almarhum,Saksi 2, H.

Ma'un Ratmaji telah meninggal dunia padatanggal 04 januari 2016 Bahwa Pemohon adalah seorang yang berpelilaku baik dan tidak pernahtersangkut paut dengan persoalan hukum;wanna naan nnn = Bahwa Pemohon membutuhkan penetapan perwalian anak dariPengadilan Agama Selong untuk mengurus perizinan usaha dari Suamidan pengalihan aset harta almarhum,Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan Nmor 246/Pdt.P/2020/PA.

Bahwa PENGGUGAT menerima Surat Teguran atas usaha karaoke milikPENGGUGAT dari TEGUGAT dengan rincian sebagai berikut : Surat Nomor : 503/770/2014, perihal : Teguran Perizinan Usaha,tertanggal 15 Desember 201 45 Surat Nomor : 503/794/2014, perihal : Teguran Il Perizinan Usaha,tertanggal 29 Desember 201 45 Hal 2 dari17 hal Put. No. 312/Pdt/2015/PT.SMG10.

Surat Nomor : 503/090/2014, perihal : Teguran Ill Perizinan Usaha,tertanggal 09 Februari 2015;Bahwa sebagai tanggapan dari surat teguran dari TERGUGAT I, makaPENGGUGAT melalui kuasanya telah mengirim surat kepada TERGUGAT Nomor 012/PBB/II/2015 tanggal 12 Februari 2015 perihal Tanggapan atassurat Nomor SuratNomor : 503/090/2014, kepada TERGUGAT ;Bahwa pada tanggal 16 Februari 2015 pihak TERGUGAT II telah melakukanpenyegelan ditempat usaha karaoke milik PENGGUGAT;Bahwa PENGGUGAT menerima surat dari

Surat Nomor : 503/770/2014 tanggal 15 Desember 2014, Perihal :Teguran Perizinan Usaha; b. Surat Nomor : 503/794/2014 tanggal 29 Desember 2014, Perihal :Teguran II Perizinan Usaha; c.

Surat Nomor : 503/090/2015 tanggal 09 Pebruari 2015, Perihal TeguranIll Perizinan Usaha; anon Bahwa berdasarkan pemantauan dan evaluasi, ternyata pihak pelaku usaha(Penggugat) tidak mengindahkan surat teguran tersebut dan kemudianTergugat Il telah melakukan pembinaan terhadap pemilik usaha dengan carapendekatan kekeluargaan sebanyak 3 (tiga) kali masingmasing pada; a. Hari Kamis tanggal 5 Pebruari 2015 sekitar jam 19.30 Wib s/d selesaibertempat di kediaman Sdr.

PUTUSANNomor 76 P/HUM/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiilterhadap Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 98/Permentan/OT.140/9/2013, Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013, Nomor : 1180) pada tingkatpertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:l.

Usaha Perkebunan, dengan dalildalil yang pada pokoknyasebagai berikut:Halaman 1 dari 43 halaman Putusan Nomor 76 P/HUM/2013l.

(Bukti P2);Fotokopi Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 98/Permentan/OT.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha PerkebunanYang dimohonkan Pengujian Materiil (Bukti P3);Fotokopi Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 26/Permentan/OT.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan(Yang direvisi) (Bukti P4);Fotokopi Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor :2/SE/XII/2012 Tentang Persyaratan Membangun Kebun Untuk MasyarakatSekitar (Kebun

Usaha Perkebunan yang diajukan oleh Pemohon yaitu:a.

Fotokopi Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 26/Permentan/OT.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha PerkebunanHalaman 38 dari 43 halaman Putusan Nomor 76 P/HUM/2013(telah dicabut dan diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor98/Permentan/OT.140/9/2013) (Bukti T3);4.

Bahwa PENGGUGAT menerima Surat Teguran atas usaha karaoke milikPENGGUGAT dari TEGUGAT dengan rincian sebagai berikut : Surat Nomor : 503/770/2014, perinal : Teguran Perizinan Usaha,tertanggal 15 Desember 2014; Surat Nomor : 503/794/2014, perihal : Teguran II Perizinan Usaha,tertanggal 29 Desember 2014; Surat Nomor : 503/090/2014, perihal : Teguran III Perizinan Usaha,tertanggal 09 Februari 2015; 5.

Surat Nomor : 503/770/2014 tanggal 15 Desember 2014, Perihal :Teguran Perizinan Usaha; b. Surat Nomor : 503/794/2014 tanggal 29 Desember 2014, Perihal :Teguran II Perizinan Usaha;c.

Surat Nomor : 503/090/2015 tanggal 09 Pebruari 2015, PerihalTeguran Ill Perizinan Usaha; Bahwa berdasarkan pemantauan dan evaluasi, ternyata pihak pelakuusaha (Penggugat) tidak mengindahkan surat teguran tersebut dankemudian Tergugat II telah melakukan pembinaan terhadap pemilik usahadengan cara pendekatan kekeluargaan sebanyak 3 (tiga) kali masingMASING Pada; 2 n noon nn nnn nnn nn nn nen nn en nn nen nn nn nnn e ennaa.

Usaha,Nomor : 503/794/ 2014 tanggal 29 Desember 2014, Perihal : Teguran IlPerizinan Usaha dan Nomor : 503/790/ 2014 tanggal 09 Februari 2015,Perihal : Teguran III Perizinan Usaha, telah dicocokkan dan sesuai denganaslinya, diberi tanda T.L.Il 22; Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor : 20 Tahun2012 Tentang Izin Gangguan Dan Retribusi Izin Gangguan, telahdicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.I.II. 23; Foto copy Peraturan Kepala Kantor Penanaman Modal Dan PerizinanTerpadu

Usaha dan Surat Nomor : 503/090/2015tanggal 09 Pebruari 2015, Perihal Teguran Ill Perizinan Usaha (buktibertanda T.1.I.22); 2022220220 202 nn neon nnn enna Bahwa pada tanggal 12 Pebruari 2015 Pemilik Usaha (Penggugat) melaluiKuasanya mengirimkan surat kepada Kepala KPMPT KabupatenPurbalingga (Tergugat I) dengan Nomor : 012/PBB/II/2015 tanggal 12Pebruari 2015, dimana inti surat dimaksud adalah meminta kepada KepalaKPMPT (Tergugat ) agar meralat dan mencabut kembali surat teguranyang telah dikirimkan

Bahwa objek sengketa bertentangan dengan Ketentuan Peralihan Pasal 56ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian No. 98/Permentan/OT.140/9/2013tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan yang menyatakan: Izin Usaha Perkebunan (IUP), Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan(SPUP), Izin Tetap Usaha Budidaya Perkebunan (ITUBP), atau Izin TetapUsaha Industri Perkebunan (ITUIP), yang diterbitkan sebelum peraturan inidiundangkan dinyatakan tetap berlaku, 5.

Jika mengacu pada Ketentuan Peralihan Pasal 56 ayat (1)Peraturan Menteri Pertanian No. 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentangPedoman Perizinan Usaha Perkebunan, maka seharusnya Izin UsahaPerkebunan (IUP) PENGGUGAT yang diterbitkan sebelum 2 Oktober 2013masih tetap berlaku dan harus mendapatkan perlindungan hukum apabilaterdapat perubahan ketentuan peraturan perundangundangan karena hukumtidak mengenal Asas berlakuU SUTUt; == 0=a=2n= nnn ene nee nnn nnn nnn nen neeHal. 13 dari 69 hal. Put.

Pasal 44 Permentan No. 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan: son cee nee ron sen nae ene son nen nae enn(1) Pembinaan dan pengavasan terhadap pelaksanaan perizinan usahaperkebunan dilakukan oleh Direktur Jenderal, Gubernur danBupati/Walikota sesuai kewenangan. (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan Direktur Jenderal paling sedikit 1 (satu) tahun sekaliterhadap pemberian izin dan pelaksanaan usaha perkebunan. (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana

Dasar Gugatan Dan Petitum Cacat Formal.1.Pendasaran pencantuman Surat Keputusan pencabutan tersebutdengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/O.T.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan,dikarenakankeluarnya lzin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Bumi Agro Makmuradalah pada tahun 2011 yang masih berpedoman dan mengacuPada Permentan Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007. (gugatan videromaw IV angka 2) 0 oon nnn nnn nnn nnn2.

Usaha Perkebunan, danini bertolak belakang dengan Penyataan romawi IV angka 2 yangHal. 29 dari 69 hal.

yangditerbitkan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalinggamenerangkan bahwa usaha Penggugat telah memiliki DokumenPengelolaan Lingkungan Hidup yang berupa Surat PernyataanKesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)yang menjadi satu kesatuan dengan Surat Keterangan tersebut dan telahdisahkan pada tanggal 28 Oktober 2014;Bahwa Penggugat menerima Surat Teguran atas usaha karaoke milikPenggugat dari Tergugat dengan rincian sebagai berikut: Surat Nomor 503/770/2014, perihal Teguran Perizinan

Usaha, tertanggal15 Desember 2014; Surat Nomor 503/794/2014, perihal Teguran Il Perizinan Usaha,tertanggal 29 Desember 2014; Surat Nomor 503/090/2014, perihal Teguran Ill Perizinan Usaha,tertanggal 9 Februari 2015;Bahwa sebagai tanggapan dari surat teguran dari Tergugat I, makaPenggugat melalui kuasanya telah mengirim surat kepada Tergugat Nomor012/PBB/II/2015 tanggal 12 Februari 2015 perihal Tanggapan atas suratNomor Surat Nomor 503/090/2014, kepada Tergugat ;Bahwa pada tanggal 16 Februari 2015

Surya Agrolika Reksa harus terlebihdahulu memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Pasal 24 Nomor98/Permentan/ OT.140/9/2013 Peraturan Menteri Pertaniantentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan ; Bahwa dengan tidak dipenuhinya syaratsyarat yang diaturdalam peraturan perundangundangan yang berlaku terhadappenerbitan Keputusan Bupati Kuantan Singingi NomorKpts.381/X/2013 tertanggal 21 Oktober tentang Izin UsahaPerkebunan Untuk Budidaya Perkebunan atas nama PT.

Usaha Perkebunan, Tergugat telah salahmenggunakan Pasal 16 sebagai dasar pertimbangannya ; Bahwa dalam Pasal 16 Peraturan Menteri Pertanian Nomor26/Permentan/OT.140/2/2007, tanggal 28 Februari 2007 tentangPedoman Perizinan Usaha tersebut adalah mengenai persyaratanuntuk memperoleh IUPP (Izin Usaha Perkebunan UntukPengolahan) sementara yang diterbitkan Tergugat adalahKeputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : Kpts.381/X/2013tentang Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya Perkebunan(IUPB) atas nama PT

Benaradanya bahwa penetapan Keputusan Bupati tersebut setelahdiundangkannya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. Dalamhal ini dijelaskan bahwa penerbitan Keputusan Bupati Kuantan Singing!

Nomor : Kpts.381/X/2013 adalah mengacu kepada Peraturan DaerahKabupaten Kuantan Singingi Nomor 9 Tahun 2009 tentang UsahaPerkebunan, yang materi pokoknya adalah didasarkan pada UndangUndang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan dan PeraturanMenteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentangPedoman Perizinan Usaha Perkebunan merupakan bagian saja darimateri Peraturan Daerah dimaksud.

Dengan lampiranPeraturan Menteri Pertanian Nomor29/Permentan/KB.410/5/2016 tanggal 31 Mei 2016Halaman 55 dari 87 Putusan Nomor : 50/G/2018/PTUN.PBRtentang Perubahan Atas Peraturan MenteriPertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan danPeraturan Menteri Pertanian Nomor 21/Permentan/KB.410/6/2017 tanggal 2 Juni 2017 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Menteri PertanianNomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentangPedoman Perizinan Usaha Perkebunan (sesuaidengan fotocopy

Usaha Perkebunan, dengan dalildalil yang pada pokoknyasebagai berikut:A.

Usaha Perkebunan tidak sah dan tidakberlaku secara umum;Memerintahkan Termohon untuk mencabut Permohonan KeberatanTerhadap Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).Menimbang, bahwa untuk mendukung dalildalil permohonannya, ParaPemohon telah mengajukan suratsurat bukti berupa:LeFotokopi Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 98/Permentan/OT.140

/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Bukti P1);Kronologi klaim dan Indikasi Korupsi wilayah eks HGU PT.

Agung mempertimbangkansubstansi objek permohonan keberatan hak uji materiil apakah peraturanPeraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentangPedoman Perizinan Usaha Perkebunan bertentangan atau tidak denganperaturan perundangundangan yang lebih tinggi yaitu UndangUndang Dasar1945;Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon telahmendalilkan halhal sebagai berikut:Bahwa Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (

Usaha Perkebunan tidak bertentanganHalaman 57 dari 59 halaman.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Riswan Alias Wandi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Perizinan Usaha sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar