Ditemukan 3514248 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Perkawinan
Register : 25-10-2012 — Putus : 06-02-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 430 K/TUN/2012 Tanggal 6 Februari 2013 — NORMA MARKE KARUNDENG, DKK VS I. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MANADO, II. GRACE NOVI ERLINA KARUNDENG;
59 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
59 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
pernikahan sah dari kedua orang tua Para Penggugatdikaruniakan 8 (delapan) orang anak, yaitu:1) Margaretha Karundeng (almarhum);Nh) Albert Karundeng (almarhum)oo) Alexander Karundeng;A) Robert Wempi Karundeng;Oo1) Betsy Matiti Karundeng (almarhum);Oo) Norma Marke Karundeng;NI) Johanis Martin Karundeng;8) Lodewyk Karundeng;Bahwa Margaretha Karundeng (almarhum), salah satu kakak ParaPenggugat semasa hidupnya sampai meninggal dunia pada tanggal 27Agustus 2007 tidak pernah kawin atau terikat dalam perkawinan
Selanjutnya dalam Surat Bukti P2 menjelaskanbahwa benar Kutipan Akte Kelahiran dari Tergugat Il Intervensi yangdikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 30 Juli 1999 sedangkan dalam buktiP5 yaitu Lembaran Diposisi yang dikeluarkan oleh Tergugat yaituPemerintah Kotamadya Dati I/Kantor Catatan Sipil menjelaskan bahwadalam catatan pada tanggal 30 Juli 1999 tepatnya sejak dikeluarkan AkteKelahiran dari Tergugat Il Intervensi menerangkan bahwa harus melengkapiAkte Perkawinan dari Pieter Karundeng dan Margaretha
Register : 22-06-2015 — Putus : 24-08-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 337 K/TUN/2015 Tanggal 24 Agustus 2015 — CITRA RIA RAHARJO VS KOLONEL INF. YAKRAMAN YAGUS, SH DAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA JASINGA KAB. BOGOR;
145 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
145 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dan ModelPemeriksaaan Nikah /Model NB;(Penggugat tidak pernah membaca dan menandatangani Taklil Talak,karena Penggugat tidak pernah melakukan Pernikahan);Dapat Penggugat jelaskan bahwa penerbitan Objek Sengketa SecaraSubstansial bertentangan dan melanggar UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 Tentang Perkawinan yaitu:Pasal 2:(1)Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masingmasing agamanya dan kepercayaannya itu;Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan Pernikahan sebagaimanayang diterangkan dalam
objek sengketa;Tiaptiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangundanganyang berlaku;Bahwa Perkawinan tersebut dicatatkan melanggar peraturan yangberlaku dan telah melawan hukum karena mencatatkan suatu kejadianperkawinan yang tidak pernah terjadi dan dicatatkan denganHalaman 4 dari 15 halaman.
Putusan Nomor 337 K/TUN/2015menggunakan identitas yang tidak sesuai dengan identitas Penggugat(alamat, umur, status, pekerjaan, tanda tangan) dan menggunakandokumen rekayasa untuk mendukung pencatatan tersebut;Pasal 3:(1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya bolehmempunyai seorang istri.
Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan PerbuatanHukum Perdata;Bahwa yang menjadi objek gugatan Penggugat adalah Akta NikahNomor 137/66/II/2011 tertanggal 21 Februari 2011 atas namaYakraman Yagus dan Sitra Ria adalah merupakan perbuatanhukum perkawinan yang merupakan ruang lingkup HukumPerdata;Bahwa Akta Nikah Nomor 137/66/II/2011 tertanggal 21 Februari2011 adalah merupakan perbuatan hukum perkawinan dimanaKompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksamemutus dan menyelsaikan perkara tertentu
Int7), adanya foto perkawinan (Bukti T.II.Int6),adanya gugatan pembatalan nikah dan salinan putusannya (Bukti T.II.
Register : 23-05-2011 — Putus : 29-03-2011 — Upload : 23-05-2011
Putusan PA TANGERANG Nomor 301/Pdt.G/2011/PA.Tng Tanggal 29 Maret 2011 — Penggugat VS Tergugat
88 — 40
88 — 40
Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antaraPenggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibinadengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentukrumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudahsulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masingmasing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dannorma agama maka perceraian merupakan alternative untukmenyelesaikan permasalahan antara Penggugat denganTergugat;7.
Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat denganTergugat putus karena perceraian;3. Memerintahkan Panitera/sekretaris Pengadilan AgamaTangerang untuk menyampaikan salinan Putusan perkara inisetelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada KUAKecamatan Indramayu; untuk dicatat dalam sebuah bukudaftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;4.
mohonputusan ;Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akanmenambah bukti lagi dan mohon Putusan, maka untukmempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal halsebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acarapersidangan perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikandasar pertimbangan dari Putusan ini ;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugatadalah seperti diuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telahjelas menunjukan sengketa perkawinan
yangmengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisahrumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalahPenggugat;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidakmelakukan bantahan terhadap' gugatan Penggugat maka padadasarnya dalil dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakantelah menjadi dalil yang tetap;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa BukuKutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat ( BuktiP), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat denganTergugat telah terikat dalam perkawinan
dengan ditemukannya faktaantara Penggugat dengan Ter gugat telah pisah rumah se jakJuli 2010, hal itu) menunjukkan bahwa antara Penggugatdengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan salingpengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteriyang harmonis yang merupakan bagian dari gejalaperselisihan dalam rumah tangga;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islamyang tersirat dalam surat ArRum ayat 21 dan juga ketentuanpasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwatujuan perkawinan
Putus : 15-06-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 255 K/Pid/2016 Tanggal 15 Juni 2016 — BAGUS PUTRO PRABOWO bin JORIANTO
87 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
87 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
antara May Marlinadengan Lukas Deny Wijaya sehingga merupakan penghalang bagi May Marlinauntuk melakukan perkawinan lagi, walaupun Terdakwa mengetahui hal tersebutnamun Terdakwa tetap melakukan perkawinan dengan May Marlina;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggarPasal 279 (1) ke2e KUHP ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriNganjuk tanggal 28 Mei 2015 sebagai berikut :1.
Suran Abduh dan perkawinan tersebut telah sah secarahukum sehingga diterbitkan Kutipan Akta Pernikahan Nomor 715/95/XII/2007tanggal 25 Desember 2007; Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;.
Unsur sedang diketahuinya bahwa perkawinan yang sudah ada dari pihakyang lain itu akan menjadi halangan yang sah bagi pihak yang lain itu akankawin lagi" ;Bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan keterangan Terdakwa yangdiberikan dalam pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta hukum:Bahwa pada tahun 2007 Gracesabella May Marlina alias May Marlina masihterikat perkawinan dengan Sdr.
Bahwaberdasarkan Pasal 38 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan dijelaskan perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian.Bahwa pada saat Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan May Marlinapada tanggal 25 Desember 2007, May Marlina masih terikat perkawinan yangHal. 9 dari 14 hal. Put.
tidak memberikan perlindungan hukum.Dimana seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngajuk menjatuhkanhukuman pidana bagi Terdakwa dan bukan membebaskan Terdakwa;Menimbang, bahwa atas alasanalasan kasasi Jaksa/Penuntut Umumtersebut Mahkamah Agung berpendapat : Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan melakukan perkawinan dimanaperkawinan sebelumnya menjadi penghalang untuk melakukan perkawinanberikutnya ; Bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata perkawinan yangdilangsungkan tersebut
Putus : 01-09-2016 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 143 K/MIL/2016 Tanggal 1 September 2016 — SYARIFUDDIN PATTISAHUSIWA
83 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
83 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
Noce Pattisahusiwa) yangberalamat di Kampung Pondok Udik RT.02 RW.02 Desa Pondok Udik KemangBogor Jawa Barat, atau setidaktidaknya di tempattempat yang termasukdaerah hukum Pengadilan Militer IlO9 Bandung telah melakukan tindak pidanaBarang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwaperkawinanperkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untukitu. Perbuatan tersebut dilakukan dengan caracara sebagai berikut :a.
perempuan tersebut mau menggugat ceraisuaminya.Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsurunsurtindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana yang tercantumdalam Pasal 279 Ayat (1) ke1 KUHP.Mahkamah Agung tersebut ;Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II09Bandung tanggal 10 Juni 2015 sebagai berikut :Kami mohon kepada Majelis Hakim menyatakan Terdakwa SYARIFUDDINPATTISAHUSIWA Koptu Eta NRP.84616 terbukti bersalah melakukan tindakpidana "Mengadakan perkawinan
padahal mengetahui bahwa perkawinan atauperkawinanperkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untukitu, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 279 Ayat (1)ke1 KUHP.Dengan mengingat Pasal 10 KUHP, Pasal 26 KUHPM, dan ketentuanperundangundangan lain yang berhubungan, kami mohon kepada MajelisHakim Pengadilan Militer I09 Bandung agar Terdakwa dijatuhi :Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.Hal. 3 dari 9 hal.
Cbon dari Pengadilan Agama Cibinong.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)Membaca Putusan Pengadilan Militer I09 Bandung Nomor 130K/PM.II09/AL/V/ 2015, tanggal 16 Juni 2015 yang amar selengkapnya sebagai berikur ;1.Menyatakan Terdakwa tersebut di atas Syarifuddin Pattisahusiwa KoptuEta NRP.84616, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana : Melakukan perkawinan padahal mengetahui
Nomor 143 K/MIL /2016 In casu Terdakwa melakukan perkawinan yang kedua dengan Sdri. NurSamsiah, pada saat itu Terdakwa sedang menunggu putusan perceraiandengan istrinya Sdri. Apiah di Pengadilan Agama Cibinong. Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan putusan cerai dengan Sdri. Apiahtersebut, Terdakwa akan segera mengajukan perkawinannya in casukepada kesatuan.
Register : 26-08-2013 — Putus : 01-10-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 105 PK/TUN/2013 Tanggal 1 Oktober 2013 — SUNESH RATTAN LADHARAM VS KAMLESH MOTIRAM KALWANI, DKK DAN KETUA BALAI HARTA PENINGGALAN JAKARTA;
347 — 215 — Berkekuatan Hukum Tetap
347 — 215 — Berkekuatan Hukum Tetap
dan perceraian yang dilakukan di Hongkong sertaanak yang dilahirkan (Sunesh Rattan Ladharam) tersebut pada Kantor PencatatanPerkawinan di Indonesia, sehingga ia menjadi warga negara yang berstatuslajang, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (2) UndangUndangNomor Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: Dalam waktu 1 (satu)tahun setelah suami istri itu kembali di wilayah Indonesia surat buktiperkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempattinggal mereka
;Bahwa dengan tidak didaftarkannya bukti perkawinan, perceraian yangdilakukan di luar negeri (Hongkong) serta anak yang dilahirkan (Sunesh RattanHalaman 3 dari 18 halaman.
Putusan Nomor 105 PK/TUN/201311121314151617Ladharam) pada Kantor Pencatatan Perkawinan di Indonesia maka perkawinan,perceraian dan anak tersebut dianggap tidak ada atau tidak sah;Bahwa dengan tidak didaftarkan bukti perkawinan, perceraian dan anak yangdilahirkan di luar negeri akan menentukan status tentang kewarganegaraan darianak tersebut terhadap hukum yang berlaku baik mengenai hukum publikmaupun hukum perdata hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (1)UndangUndang Nomor Tahun 1974
tentang Perkawinan yang berbunyi:Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusnyaperkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publikmaupun mengenai hukum perdata;Bahwa Swita Motiram di samping tidak pernah mendaftarkan mengenai anaknyajuga tidak pernah menceritakan kepada Para Penggugat bahwa ia mempunyaiseorang anak, demikian juga anaknya tersebut (Sunesh Rattan Ladharam) tidakpernah memberitahukan kepada Para Penggugat dan tidak mengenalnya karenatidak pernah
Nomor 01 Tahun 1974tentang Perkawinan dan juga melangar Pasal 21 ayat (1) UndangUndangNomor 5 Tahun 1960 tentang UndangUndang Pokok Agraria;Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut jugamelanggar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), yaitu Asastentang tidak adanya Kepastian Hukum, karena telah menimbulkan keresahandan tidak adanya kepastian hukum bagi Para Penggugat oleh karena ParaPenggugat sebagai saudara kandung dari almarhumah Swita Motiram dan jugaAsas Kecermatan
Putus : 05-08-2009 — Upload : 20-12-2011
Putusan PN BUKITTINGGI Nomor 114_PID_B_2010_PNBT_HUKUM_05082009_Perkawinan Tanggal 5 Agustus 2009 — Jaksa Pada Kejari Bkt ; Terdakwa FERRY FAUZI
132 — 16
132 — 16
Register : 07-01-2015 — Putus : 29-01-2015 — Upload : 08-02-2015
Putusan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Nomor 5/Pdt.P/2015/PN Mkd Tanggal 29 Januari 2015 — JOHANNES SOETOPO
113 — 65
113 — 65
Menetapkan hukum bahwa perkawinan Pemohon JOHANNES SOETOPO dengan ELISABETH MARTISAH, yang dilangsungkan di Gereja Katholik Santo Yusuf Pekerja Mertoyudan pada tanggal 26 Mei 1960 tertera dalam Testimonium Matrimoni No. 61 adalah sah;3.
Pemohon dan ELISABETHMARTISAH belum didaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil;Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 5/Pdt.P/2015/PN MkdBahwa sampai sekarang Pemohon belum mempunyai akte perkawinan karenakurang pengetahuannya Pemohon dan ELISABETH MARTISAH. tentangpentingnya akte perkawinan sehingga belum mengurusnya;Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan pengesahanakte perkawinannya yang akan digunakan sebagai syarat untuk mengurus aktaperkawinan di
antara Pemohon dan ELISABETH MARTISAH telah menikahsecara sah di Gereja Santo Yusuf Mertoyudan pada tanggal 26 Mei 1960 sampaisekarang belum pernah dicatatkan kelahirannya di Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Magelang;e Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengesahan akta perkawinan,untuk dapat memperoleh akta perkawinan dan akta perkawinan tersebut akandipergunakan untuk kepentingan istri Pemohon (ELISABETH MARTISAH)mengurus pensiun janda kelak jika Pemohon sebagai seorang
Pemohon JOHANNESSOETOPO dengan ELISABETH MARTISAH, yang dilangsungkan di Gereja SantoYusuf Pekerja Mertoyudan pada tanggal 26 Mei 1960 tertera dalam TestimoniumMatrimoni No. 61 adalah sah, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:e Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan ELISABETH MARTISAH memangbelum mempunyai akta perkawinan;e Bahwa memang perkawinan Pemohon JOHANNES SOETOPO denganELISABETH MARTISAH, yang dilangsungkan di Gereja Santo Yusuf PekerjaMertoyudan pada tanggal 26 Mei 1960, pada
saat tersebut belum ada Undang undang No. tahun 1974 tentang Perkawinan, namun ketika harus diuji sah atautidaknya perkawinan pemohon tersebut pada saat perkara aquo disidangkan makaperkawinan tersebut harus ditinjau dari Undang undang No. tahun 1974 tentangPerkawinan;e Bahwa menurut Pasal 1 Undangundang No.
Tahun 1974menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukummasingmasing agamanya dan kepercayaannya itu, selanjutnya berdasarkanketentuan tersebut pengadilan berpendapat bahwa perkawinan pemohon telahsesuai dengan ajaran agamanya sesuai sehingga perkawinan pemohon denganisterinya yang bernama ELISABETH MARTISAH adalah sah karena telahmemenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undangundang No.
Putus : 12-03-2008 — Upload : 11-06-2013
Putusan PTA PALANGKARAYA Nomor 1/Pdt.G/2008//PTA.Plk Tanggal 12 Maret 2008 — Pembanding vs Terbanding
93 — 60
93 — 60
Putus : 07-02-2011 — Upload : 13-02-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 127 K/Pid/2010 Tanggal 7 Februari 2011 — WAHYU CATUR NUGROHO bin M. DJASMIN
75 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
75 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
setidaktidaknya padasuatu waktu dalam bulan September 2001 atau setidaktidaknya dalam tahun2001, bertempat di Jalan Airlangga No. 14 RT.09, Kelurahan Budiman,Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2)KUHAP, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebihdekat pada Pengadilan daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana dilakukan, Pengadilan Negeri Jambi berwenangmemeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengadakan perkawinan
padasekira bulan Oktober 1998 saksi Suyahmi (ketika itu telah keluar dariperusahaan di Bandung) tinggal di Jakarta bersama Terdakwa sampai padapertengahan tahun 2001, dikarenakan seringkali terjadi perselisinan, makasaksi Suyahmi dengan anaknya pindah berdomisili di Kota Temanggung,selanjutnya Terdakwa mengajukan gugatan cerai atas saksi Suyahmi kePengadilan Agama Temanggung, Jawa Tengah, meskipun sidang telahbeberapa kali dilangsungkan sampai saat ini belum ada putusan Pengadilanyang membubarkan perkawinan
Yusuf Muaz selaku Pegawai Pencatat Nikah;Bahwa atas kejadian tersebut saksi Suyahmi merasa keberatan, karena baikTerdakwa maupun saksi Suyahmi masih terikat dalam lembaga perkawinandan belum ada putusan pengadilan yang membubarkan perkawinan tersebutdan melaporkan kejadian tersebut kepada pejabat yang berwenang;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 279 Ayat (1) ke1 KUHP;Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriJambi tanggal
Djasmin bersalahmelakukan tindak pidana Halangan melaksanakan perkawinan sebagaimanadiatur dan diancam pidana melanggar Pasal 279 Ayat (1) ke1 KUHP;.
Djasmin telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukanperkawinan kedua padahal diketahui perkawinan yang ada menjadihalangan baginya untuk melakukan perkawinan kedua;2. Menjatuhnkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Wahyu CaturNugroho bin M. Djasmin dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;3.
Putus : 27-11-2013 — Upload : 15-03-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1018 K/Pid/2013 Tanggal 27 Nopember 2013 — KEMISTA bin ZAKARURI
175 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
175 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 04-04-2014 — Putus : 20-05-2014 — Upload : 10-06-2014
Putusan PN KOTA AGUNG Nomor 55/Pid.B/2014/PN.kot Tanggal 20 Mei 2014 — - SAMIUN, Amd. Kep Bin ZAILANI
103 — 140
103 — 140
Kep Bin Zailani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengadakan Perkawinan Padahal Perkawinan Yang Telah Ada Menjadi Penghalang Yang Sah dengan cara menyembunyikan kepada pihak lain;2. menjatuhkan pidana kepada terdakwa Samiun, Amd. Kep Bin Zailani dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;3. Menetapkan lamanya masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4.
Kep Bin ZAILANI telah melakukan perkawinan dengan saksi RUZAINA BinABDURRAHMAN dan perkawinan tersebut dicatat dalam Buku Akta Nikah Nomor :188/35/V1I/2010;Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 November 2012 Terdakwa SAMIUN,Amd.
Kep Bin ZAILANI melakukan perkawinan lagi untuk yang kedua kalinyadengan FITRIA Binti BASIT dihadapan saksi AZADDIN Bin SANUDDIN selakuPetugas Pembantu Pencatat Nikah Pekon Kusa Kecamatan Kota Agung BaratKabupaten Tanggamus di rumah saksi FITRIA Binti BASIT Kusa Kecamatan KotaAgung Barat Kabupaten Tanggamus, dan sekitar kurang lebih 4 (empat) bulankemudian perkawinan tersebut dibuatkan Akta Nikah Nomor : 131/28/IV/2013;Bahwa perkawinan antara Terdakwa dengan saksi FITRIA BIN BASITdilakukan tanpa
Kep Bin ZAILANI telah melakukan perkawinan dengan saksi RUZAINA BinABDURRAHMAN dan perkawinan tersebut dicatat dalam Buku Akta Nikah Nomor :188/35/VII/2010;Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 November 2012 Terdakwa SAMIUN,Amd.
Mengadakan Perkawinan;3. Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang sudah ada menjadi penghalangyang sah untuk itu;4. menyembunyikan kepada pihak lainAd.1.
Mengadakan Perkawinan;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah Perkawinanialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suamiisteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekalberdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi bahwa memangada perkawinan yang terjadi antara saksi Ruzaina dengan terdakwa Samiun, Amd.Kep Bin Zailani dan perkawinan ini terjadi secara hukum agama dan juga hukumnegara
Register : 06-05-2024 — Putus : 25-09-2023 — Upload : 06-05-2024
Putusan PN TANGERANG Nomor 645/Pdt.G/2022/PN Tng Tanggal 25 September 2023 — Penggugat:
SUGIARTO MULIAWAN
Tergugat:
1.LAURENTIA SUHARTO
2.BAMBANG TRIAWAN BADUGE
3.MARIA CHRISTIANTY
4.DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (DISDUKCAPIL) KABUPATEN TANGERANG
47 — 28
47 — 28
POKOK PERKARA:Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan perbuatan Tergugat I bekerja sama dengan Tergugat II dan Tergugat III menciptakan dan merekayasa Surat Pernikahan Nomor: 009/GPdi-PL/XII/2020, tanggal 27 Desember 2020 adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;Menyatakan Surat Pernikahan Nomor: 009/GPdi-PL/XII/2020, tanggal 27 Desember 2020 adalah tidak sah dan batal;Menyatakan Penetapan Nomor 656/Pdt.P/2021/PN.Tng, tanggal 30 Agustus 2021 adalah batal;Menyatakan Akta Perkawinan
Nomor: 3603-KW-07092021-0001, tanggal 8 Sepember 2021 adalah tidak sah dan batal;Memerintahkan Tergugat IV untuk menghapus / mencoret Akta Perkawinan Nomor: 3603-KW-07092021-0001, tanggal 8 Sepember 2021 dari daftar Register Akta Perkawinan;DALAM REKONVENSI:Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi III tidak dapat diterima;DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:Menghukum Tergugat Konvensi I, Tergugat Konvensi II, Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi IV
Putus : 27-07-2017 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 462 K/PID/2017 Tanggal 27 Juli 2017 — SRI RONAWATI, S.Pd. alias RONA
174 — 117 — Berkekuatan Hukum Tetap
174 — 117 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 462 K/PID/2017tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar yang dipanggil lebin dekatpada Pengadilan Negeri Palu, telah mengadakan perkawinan padahal iamengetahui bahwa perkawinan atau perkawinanperkawinan pihak lain menjadipenghalang untuk itu, Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan caracara sebagai berikut :Bahwa Terdakwa pada tanggal 24 Mei 2014 di Desa Lalundu KecamatanRiopakava Kabupaten Donggala telah melangsungkan pernikahan dibawah tangan secara syariat Islam dengan seorang
Tanggal 17 September 2014, perihal SuratPengantar Mengurus Persyaratan Nikah atas nama Felix Siswanto GTurangan;Dikembalikan kepada Hadijah ST.Latif; 1 ( satu) lembar kutipan Akta Perkawinan dengan lembar Akta : AK976.0003185 dan Nomor registrasi : 477100109Um1212013,bahwa di Kalukubula pada tanggal 4 Mei 2013, telah tercatatperkawinan antara Velixs Siswanto G Turangan dengan GraceNatalia Mewoh di Sigi pada tanggal 14 Mei 2013; 1 (satu) lembar Surat Nikah dari Bala Keselamatan Nomor :98/BK1.PL/V/
Lahina Nomor 181 DesaKalukubula Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi dan pernikahan korban Pr.Grace Natalia Mewoh sah secara agama dan sah secara hukum karenapernikahan korban tercatat di Dinas catatan sipil Kabupaten Sigi sesuai denganKutipan Akta Perkawinan Nomor : 477100109Um1212013. pada tanggal 4Mei 2013, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Sigi, Drs. ENOS PASAUA, MM.
Maka dalam hal ini saksiVelixs Siswanto G Turangan yang didakwa dengan Pasal 279 Ayat (1) KUHPberdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 503/Pid.B/2016/PN.Pal.tanggal 9 Februari 2017 yang pada pokoknya menyatakan terbukti bersalah.Mengingat Saudara Velixs Siswanto G Turangan secara sadar mengetahuibahwa ia sebelum menikah dengan Terdakwa masih terikat perkawinan denganPr.
Dimana perkawinan antara Terdakwa Sri Ronawati, S.Pd.dengan saksi Velixs Siswanto G Turangan secara Yuridis sah pada tanggal 23Oktober 2014.
Putus : 13-03-2012 — Upload : 23-04-2013
Putusan PN PRAYA Nomor 21/Pid.B/2012/PN.PRA Tanggal 13 Maret 2012 — SAPARUDIN
56 — 22
56 — 22
Menyatakan terdakwa SAPARUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengadakan Perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan pihak lain menjadi penghalang yang sah untuk itu ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;3.
atau perkawinanperkawinan pihaklain menjadi penghalang untuk itu, dilakukan dengan cara sebagaiberikut : Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwamelakukan perkawinan/pernikahan dengan saksi SARI, yang menjadiwali dalam perkawinan adalah saksi TGH.
AMAQ LIPAH, di bawah sumpah pada pokoknyamemberikan keterangan sebagai berikut : e Bahwa Saksi hadir sebagai Saksi dalam Perkara ini terkaitdengan Perkawinan antara Terdakwa dengan Sari ;e Bahwa sebelum Perkawinan antara Terdakwa dengan sari, Saksibersama dengan TGH.ABD.
pernah kawin dengan Mohamad Tahir ;Bahwa yang menjadi Wali Perkawinan antara Terdakwa dengan Sari adalah TGH.ABD.
Unsur Men kan Perkawinan hal diketahuibahwa Perkawinan atau PerkawinanPerkawinanPihak Lain menjadi penghalang untuk itu ; Menimbang bahwa yang di Maksud dengan Perkawinan sesuaidengan ketentuan dalam pasal 1 Undangundang Nomor : 1 Tahun1974, adalah bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antaraseorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuanmembentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekalberdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;Menimbang, bahwa syarat sahnya suatu perkawinan menurutPasal
Menyatakan terdakwa SAPARUDIN telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaMengadakan Perkawinan padahal mengetahuibahwa perkawinan pihak lain menjadi penghalang yang sah untuk itu ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itudengan Pidana penjara selama 6 (enam)bulan ; a+ 3.
Register : 23-04-2014 — Putus : 09-05-2014 — Upload : 05-06-2014
Putusan PA WONOSARI Nomor 0088/Pdt.P/2014/PA.Wno Tanggal 9 Mei 2014 — Pemohon I dan Pemohon II
24 — 8
24 — 8
Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juni 1974 di Saptosari, Kabupaten Gunungkidul;--------------------------------------------------------------------------------------3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.331.000,- (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);---------------------------------------------------------------------------------------------
XXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman diKabupaten Gunungkidul;.Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp.5000, (Lima ribu rupiah) dibayar tunai.Perjanjian perkawinan tidak ada. ;Akad nikahnya dilangsungkan antara Pemohon dengan wali nikah tersebutyang pengucapan ijabnya dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul yang hadirtersebut setelah wali nikah menyerahkannya (pasrah wali).
Putus : 21-10-2013 — Upload : 05-03-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 937 K/Pid/2013 Tanggal 21 Oktober 2013 — IBNU RASYID Als RASYID Bin ABDULLAH WALI
190 — 113 — Berkekuatan Hukum Tetap
190 — 113 — Berkekuatan Hukum Tetap
Als RASYID Bin ABDULLAHWALI dalam melakukan tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam pasal 279KUHP, karena perbuatan terdakwa tersebut telah dilakukan dengan sengaja,yaitu terdakwa memang menghendaki untuk melakukan perkawinan kembaii,walaupun terdakwa yang secara pasti mengetahui bahwa perkawinannya yangsyah sebelumya dengan saksi Siti Marsaah menjadi halangan baginya untukmelakukan perkawinan tersebut sehingga untuk melakukan perkawinan kembalimesti atas sepengetahuan dan seijin saksi Siti Marsaah.sehingga
pebuatan terdakwa melakukan perkawinan kembali tersebut telahmemenuhi pengertian dari sifat melawan hukum formil perbuatan tersebut sertaperbuatan terdakwa bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulanbermasyarakat.2.
No. 937 K/Pid/201312pertimbangan selanjutnya menyatakan unsur Perkawinan kembali yangdilakukan terdakwa telah terpenuhi, sebagaimana dapat dilihat sebagaiberikut:Dalam pertimbangan pada halaman 14 alenia ke2, Majelis Hakimmenyatakan bahwa perkawinan yang ada yakni antara terdakwadengan saksi Siti Marsaah yang dikeluarkan oleh KUA Kamparadalah sah, yang dimana terdakwa adalah seorang pegawai negerisipil, yang apabila mau menikah lagi harus sepengetahuan dan seijinistri pertama yang sah.
Namun secara fakta dipersidangan telahmelakukan perkawinan dengan saksi Halimah,......dst sehinggamenurut Majelis Hakim perkawinan kembali tersebut dapatdinyatakan tidak ada secara undangundang......dst.namunDalam pertimbangan pada halaman 15 alenia ke2, bahwa sesuaidengan fakta persidangan bahwa terdakwa telah mengadakanperkawinan kembali dengan saksi Halimah sekira bulan April 2011,akan tetapi....dst, dengan demikian unsur perkawinan kembali Telahterpenuhi.3.
yang sudah ada menjadi halangan yang syah baginya untukmelakukan perkawinan kembali.Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalam hal ini berarti bahwa :a.
Putus : 18-12-2013 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3132 K/Pdt/2012 Tanggal 18 Desember 2013 — AGUS GUNAWAN SANTOSO VS ESTHER MELIANA WIBOWO
98 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
98 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secarasah pada tanggal 22 November 1998, sebagaimana tercatat dalam KutipanAkte Perkawinan Nomor 474.2/681Cs/1998, tertanggal 22 November 1998yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati IlTangerang (Bukti P1);2.
Pada penjelasan disebutkanTidak ada perkawinan di luar hukum masingmasing agamanya dankepercayaannya itu:Dari bunyi dan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan mutlak harusdilakukan menurut Hukum Agama dan Kepercayaan masingmasing orangyang melangsungkan Perkawinan;Memperhatikan kenyataan dalam praktek Hukum Perkawinan di Indonesiauntuk penduduk yang beragama Katolik melaksanakan perkawinan menurutKitab Hukum Kanonik 1983 (Codex
Perkawinan tidak lagidililhat hanya dengan hubungan perdata, sebab perkawinan mempunyaihubungan erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga tidak adaperkawinan di luar hukum masingmasing agamanya dan kepercayaannya.Artinya Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini tetap terikat pada HukumAgama Kaitolik;Bahwa menurut Hukum Kanonik Gereja Katolik Roma, perkawinan dalamtradisi Katolik adalah perjanjian yang berlaku seumur hidup antara seorangpria dan wanta dimana berjanji saling mengikatkan diri mereka
Menyatakan perkawinan antara Penggugat Esther Meliana Wibowo denganTergugat Agus Gunawan yang tercatat pada Kantor Catatan SipilKabupaten Dati ll Tangerang, pada tanggal 22 November 1998sebagaimana dimaksud dalam Akte Perkawinan Nomor 474.2/681Cs/1998,tertanggal 22 November 1998, putus karena perceraian dengan segalaakibat hukumnya;3.
Menyatakan perkawinan antara Penggugat Esther Meliana Wibowo denganTergugat Agus Gunawan yang tercatat pada Kantor Catatan SipilKabupaten Dati Il Tangerang, pada tanggal 22 November 1998sebagaimana dimaksud dalam Akta Perkawinan Nomor 474.2/681Cs/1998, tertanggal 22 November 1998, putus karena perceraian dengansegala akibat hukumnya;3.
Putus : 24-03-2015 — Upload : 30-03-2015
Putusan PN SIGLI Nomor 65/Pid.B/2015/PN-SGI Tanggal 24 Maret 2015 — IDRIS BIN ABDULLAH
43 — 8
43 — 8
Tanggal 09 Maret2015tentang penetapan hari sidang;e Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan saksisaksi dan keterangan Terdakwa sertamemperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yangpada pokoknya sebagai berikut:1 Menyatakan Terdakwa Idris Bin Abdullah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Kejahatan Perkawinan sebagaimana yang didakwakan
padahal mengetahui bahwa perkawinan atauperkawinanperkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu,perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan caracara sebagai berikut :e Bahwa terdakwa menikah dengan CUT MALA DEWI binti TM ALI BASYAH pada hariJumat tanggal 08 Agustus 2014 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Gampong LhokIgeuh Kecamatan Tiro/ Truseb Kabupaten Pidie dengan mahar emas berbentuk cincinseberat 3 (tiga) mayam emas murni, dan yang menikahkan terdakwa adalah sdr
padahal mengetahui bahwa perkawinan atauperkawinanperkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu, perbuatan tersebutdilakukan oleh terdakwa dengan caracara sebagai berikut :Bahwa terdakwa menikah dengan CUT MALA DEWI binti TM ALI BASYAH pada hariJumat tanggal 08 Agustus 2014 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Gampong LhokIgeuh Kecamatan Tiro/ Truseb Kabupaten Pidie dengan mahar emas berbentuk cincinseberat 3 (tiga) mayam emas murni, dan yang menikahkan terdakwa adalah sdr TGKABDUL MANAF dan
tidak pernah mengucapkan talak pada isteri saksi ;e Bahwa pekerjaan saksi sebagai penjual obat sering tidak ada dirumah kadangkadang jam 12 malam baru pulang ;e Bahwa saksi menikah dengan saksi Cut Maladewi sudah 30 (tiga puluh) tahun danmempunyai 4 (empat) orang anak;e Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa menikahi isteri saksi yang masihdalam ikatan perkawinan dengan saksi, saksi merasa dirugikan dan membuat rumahtangga saksi hancur;e Bahwa saksi membenarkan bukti surat berupa kutipan
Idris Bin AbdullahMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur kedua ini adalah seseorang yangmelakukan perkawinan akan tetapi orang tersebut mengetahui kalau perkawinannya itu tidaksesuai dengan peraturan yang berlaku dan orang tersebut masih punya ikatan perkawinandengan orang lain yang menyebabkan penghalang dalam perkawinan yang baru;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan telah terdapatfakta sebagai berikut:14Bahwa Terdakwa menikah dengan Cut Mala Dewi pada tanggal
Putus : 07-03-2013 — Upload : 28-06-2013
Putusan PN SENGKANG Nomor 08/Pid.B/2013/PN.SKG Tanggal 7 Maret 2013 — Muhlis bin Umar
36 — 10
36 — 10
Menyatakan terdakwa Muhlis bin Umar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Perkawinan Padahal Perkawinan Yang Terdahulu Menjadi Penghalang ;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;3. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;5.
perkawinan kedua terdakwa dengan Patimah menurutHakimhakim Anggota adalah sah seperti pertimbangan sebelumnya walaupun perkawinantersebut belum tercatat akan tetapi proses pencatatan yang belum dilakukan oleh terdakwaatas perkawinannya itu tidak boleh dianggap bahwa belum ada perkawinan karena jika kitaberanggapan bahwa kalau perkawinan yang belum dicatatkan adalah perkawinan yangtidak sah maka konsekuensi hukumnya kita harus menganggap bahwa hubungan antaraterdakwa dengan Patimah adalah perzinahan
padahal dalam Hukum Islam diakuiperkawinan yang dilakukan menurut agama Islam menganggap suatu perkawinan itu telahada walaupun secara administrasi kenegaraan perkawinan kedua terdakwa belum diakuikarena belum tercatat.Menimbang bahwa jika kita menganggap bahwa jika perkawinan secara Islam ataubiasa disebut perkawinan siri adalah pernikahan yang tidak sah atau tidak pernah adasehingga tidak dapat dijerat pasal 279 ayat (1) kele KUHP maka hal ini dapat dijadikandalih atau alibi untuk menikah semaunya
salah satu azas perkawinan yang fundamental dalamUU Perkawinan adalah diterimanya asas poligami secara terbatas (diijinkanpoligami sepanjang terpenuhinya syaratsyarat tertentu).Menimbang bahwa untuk mengimplementasikan politik hukum dari suaturejim UU Perkawinan yang baru maka UU Perkawinan mengharuskanditerbitkannya beberapa peraturan perundangan yang diantaranya adalah PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangundangPerkawinan.
Menimbang bahwa dalam rezim UU Perkawinan yang berlandaskanasas yang baru maka pelaku kawin siri (nikah secara agama tetapi tidak dicatatkan)ataupun poligami siri tidak bisa dijerat dengan ketentuanketentuan dalam KUHPkarena tegas pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan yangdilakukan menurut agamanya adalah tetap sah.Menimbang bahwa dari fakta hukum di atas, tanpa menguraikan lebih lanjutmengenai syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam yang dilakukanantara terdakwa dengan
berkekuatan hukum tetap.Menimbang bahwa paradigma pasal 2 UU Perkawinan yang menyatakan :1 Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masingmasingagamanya dan kepercayaannya itu ;2 Tiaptiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangundangan yangberlaku,12Maka apabila dipahami secara sederhana paradigma hukum di atas, negaramengakomodir perkawinan secara agama tanpa dicatatkan tetapi negara tidakmemberikan pengakuan apalagi jaminan perlindungan hukum terhadap perkawinansemacam ini.Menimbang