Ditemukan 229889 data
126 — 0
75 — 52
Pasal76 D UndangUndang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :1. Setiap orang ;2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukanpersetubuhan dengannya atau dengan orang lain, melakukan tipu muslihat,serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut :Ad. 1.
Didapatkanrobekan lama selaput dara tidak sampai dengan dasar pukul 3 dan 5 ;Menimbang bahwa oleh karena itu unsur ini telah terbukti secara sah danmeyakinkan ;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Jo.Pasal 76 D UndangUndang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atasUndangUndang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidakterpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalamdakwaan
Pasal 76 D UndangUndang RINo. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 23 Tahun2002 tentang Perlindungan Anak dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan ;MENGADILI:1. Menyatakan Terdakwa RUDI PURNAWIRAWAN Als. IIR Bin PONIJANtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanamembujuk Anak melakukan persetubuhan ;2.
Terbanding/Anak Berhadapan dengan Hukum : AHMAD MULYONO Alias MUL Bin SAIDI
0 — 0
HENNY A.SIMANDALAHI,SH
Terdakwa:
Lamhot Malau
26 — 14
1.EMBUN SUMUNARINGTYAS,SH
2.OPIK BARLIA, SH
Terdakwa:
SASMOREJO Als MBAH MO Bin Alm.WONOKARSO
152 — 0
CHRISTIAN ERRY WIBOWO M, SH
Terdakwa:
MAHARDI ARWIN WICAKSONO Bin WINARNO
29 — 10
Terbanding/Penuntut Umum : FRIANTA FELIX GINTING, SH., MHum
25 — 18
Menyatakan Terdakwa RAJA AMRI ALIAS AMRI, bersalah melakukantindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaiankebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannyaatau dengan orang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat (2)UU RI Nomor : 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No.23Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2019/PT MDN2.
Menyatakan Terdakwa RAJA AMRI alias AMRI bersalah melakukan tindakpidana Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaiankebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannyaatau dengan orang lain, sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat (2)UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun2002 Tentang Perlindungan Anak..
seluruhnya dari lamanya pidana penjara yangdijatunkan kepada Terdakwa;Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhipidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepadanya dibebaniuntuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan dan dalamtingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);Mengingat, ketentuan pasal 81 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2014tentang Perubahan atas Undangundang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun2002 tentang Perlindungan
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : T. Fitri Hanifah, SH
50 — 22
Hakim PengadilanNegeri Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenanmemutuskan:1.Menyatakan Terdakwa Habiban dengan identitas tersebut di atasterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaMelakukan ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukanpersetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua sebagaimanadimaksud dalam dakwaan Alternatif Pertama Pasal 81 ayat (3) Jo.Pasal76D UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UndangUndangRI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan
Hadi Nur, SH
Terdakwa:
Rahmad
33 — 18
Pasal 82 ayat (1)UndangUndang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rahmad dengan pidana penjaraselama 8 (delapan) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, danditambah dengan membayar denda sebesar Rp.100.000.000,00 (Seratusjuta rupiah) subs 6 (enam) bulan kurungan;3.
Pasal 81 ayat (1) UndangUndang No. 35Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 23 Tahun 2002tentang Perlindungan Anak;Atau ;Kedua :Bahwa ia Terdakwa Rahmad pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Areal Kebun Sawit Jalan Umum DesaKampung Lalang Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara atausetidaktidaknya di tempat tertentu yang termasuk daerah hukum PengadilanNegeri Kisaran, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancamankekerasan, memaksa, melakukan tipu
Pasal 82ayat (1) UndangUndang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan AtasUndangUndang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :1. Setiap Orang ;Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor: 834/Pid.Sus/2020/PN Kis2.
Pasal 82 ayat (1) UndangUndang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 23 Tahun 2002tentang Perlindungan Anak dan UndangUndang Nomor 8 tahun 1981Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan;MENGADILI:1. Menyatakan Terdakwa Rahmad tersebut diatas, terbukti secara sah danmeyakinkan bersalan melakukan tindak pidana "dengan sengajamembujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul" sebagaimana dalamdakwaan alternatif kedua;2.
HERDIANTO SH
Terdakwa:
GERRY FERNANDO Bin SAMZUBIR Als GERI
25 — 8
36 — 26
membesar titik Selaput Dara : Robekan jam sembilan kosong kosong titik Kesimpulan : Robeknya selaput dara karena masuknya benda tumpul kedalam lubang kemaluan.See Atas perbuatan terdakwa, saksi korban merasakan sakit padakemaluannya dan mengeluarkan darah sedikit dari kemaluannya ; Perbuatan terdakwa RAHMAN HARUN Alias RAMAN sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
Pasal 76D UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Selaput Dara : Robekan jam sembilan kosong kosong titik Kesimpulan : Robeknya selaput dara karena masuknya benda tumpul kedalam lubang kemaluan.See Atas perbuatan terdakwa, saksi korban merasakan sakit padakemaluannya dan mengeluarkan darah sedikit dari kemaluannya ; Perbuatan terdakwa RAHMAN HARUN Alias RAMAN sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Anak Jo.Pasal 76D UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang PerlindunganAnak, Atau Kedua : Perbuatan terdakwa Rahman Harun Alias Ramansebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; ponasenee Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum dipersidangan yaitubahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan anak
, ArtinyaHalaman 18 dari 24 Putusan Nomor : 67/PID.SUS/2017/PN Lbo.seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengajaharusmenghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya; a Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk menurut KamusBesar Bahasa Indonesia (KBBl) adalah usaha untuk meyakinkan seseorangdengan katakata manis dan bujuk rayu, dan sebagainnya bahwa yang dikatakannya benar;on Menimbang, bahwa pengertian anak menurut pasal 1 ayat (1) UU Nomor23 tahun 2002 tentang perlindungan
NENY WURI HANDAYANI, SH
Terdakwa:
ASIM ANDIK Bin ATIP
32 — 15
persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Menyatakan terdakwa ASIM ANDIK Bin ATIP terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukankekerasaan atau) ancaman kekerasaan memaksa anak melakukanpersetubuhan dengannya atau dengan orang lainsebagaimana diaturdalam Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002tentang Perlindungan
Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undangundang R.I Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;2.
bukan karena paksaan;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 76 D Jo Pasal 81Ayat (1) Undangundang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UndangHalaman 21 dari 28 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2019/PN Krsundang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
anak telah terbuktidan terpenuhi, sehingga surat pernyataan dari TIKA maupun TUMI (bukti 1dan bukti2) tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan intim tersebut atasdasar suka sama suka, dengan demikian keberatan dalam notapembelaan Terdakwa tersebut tidak beralasan; Mengenai sebelum kejadian ini saksi korban Tika telah pernah menikahsebanyak dua kali, mengenai hal tersebut Majelis Hakim berpendapatbahwa UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
apakahseseorang tersebut telah pernah menikah atau belum permah menikah,setidaktidaknya dalam perkara ini saksi korban Tika yang pada saatHalaman 24 dari 28 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2019/PN Krskejadian berumur 17 tahun 11 bulan atau belum berumur 18 tahunwalaupun telah pernah menikah tetapi telah bercerai sehingga saksikorban Tika pada saat kejadian berada dan dinafkahi serta tinggalbersama dengan ibu kandung dan ayah tirinya tersebut sehingga setidaktidaknya saksi Tika masih dalam pengasuhan dan perlindungan
19 — 0
Terbanding/Terdakwa : RAATUN Binti PARMIN
74 — 55
Menyatakan Terdakwa RAATUN Binti PARMIN (alm), bersalahmelakukan tindak pidana Setiap orang dilarang menempatkan,Halaman 11 Putusan Nomor 42/PID.SUS/2020/PT SMGmembiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukankekerasan terhadap anak hingga mengakibatkan mati sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) UndangUndang RI No. 35tahun 2014 tentang Perubahan atas UndangUndang RI No. 23 Tahun2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan Pertama;2.
Bahwa Terdakwa RAATUN Binti PARMIN (alm) secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana Setiap orang dilarangmenempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turutserta melakukan kekerasan terhadap anak hingga mengakibatkan matisebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) UndangUndang RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UndangUndang RINo. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;2.
Bahwa perbuatan terdakwa tersebut secara langsung maupun tidaklangsung bertentangan dengan perlindungan dan menjamin terpenuhinyahak asasi anak, dan oleh karenanya sudah sepantasnyalah terdakwadijatunkan hukuman berupa pidana penjara yang seadiladilnya;3.
Bahwa putusan yang diberikan Majelis Hakim Pengadilan NegeriBatang belum memenuhi rasa keadilan masyarakat dan programpemerintah dalam Perlindungan Anak;Halaman 13 Putusan Nomor 42/PID.SUS/2020/PT SMGMenimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menelitidan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusanPengadilan Negeri Batang Nomor 173/Pid.Sus/2019/PN Btg tanggal 19Desember 2019, dikaitkan dengan buktibukti dan faktafakta yangdiketemukan dalam persidangan di pengadilan
SINTA DIAN AMBARWATI SH
Terdakwa:
MARYULIS alias BUJANG bin alm MUHAMMAD YUNUS
34 — 22
Husni Mubaroq,SH
Terdakwa:
Eriya Prayoga Bin Sumijan
27 — 11
RICHARD KRISTIAN,SH
Terdakwa:
DIENUL PANGESTU Pgl. DIENUL
44 — 11
SURYADINATA LBN GAOL, SH
Terdakwa:
HENDRI Pgl. GIGI Bin ASRIL, Alm
12 — 0
Terbanding/Penuntut Umum : EVA SANTA Br. SITEPU, SH
36 — 21
ayat (1) KUHP ;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.3:Menyatakan Terdakwa Edi Sahputra Alias Gepeng telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Memaksa anakuntuk melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 81 ayat(1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Perpu No. 01 tahun 2016 tentangPerubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
kekerasan memaksa anak melakukn persetubuhan dengannyaatau dengan orang lain sebagaimana dikemukakan Majelis Hakim PengadilanNegeri Lubuk Pakam didalam pertimbangan hukum halaman 17 hingga halaman19 yang pada pokoknya menyebutkan : Menimbang, bahwa oleh karena semuaunsurunsur dari Pasal 81 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor :17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor : 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndangNomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
INDONESIA NOMOR 48 : TAHUN 2009 TENTANGKEKUASAAN KEHAKIMAN, disebutkan : Hakim dan Hakim konstitusi wajibmenggali, mengikuti, dan memahami nilainilai hukum dan rasa keadilanyang hidup dalam masyarakat ;Bahwa selain dari hal tersebut diatas, pembangunan Hukum Nasionaldidalam Hukum Acara Pidana adalah supaya masyarakat menghayati hak dankewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksanapenegak hukum sesuail dengan fungsi dan wewenang masingmasing kearahtegaknya hukum, keadilan dan perlindungan
yang menjunjung tinggi Hak AsasiManusia serta yang menjamin segala Warga Negara bersamaan kedudukannyadidalam hukum dan wajib menjunjung hukum dengan tidak ada kecualinya,termasuk terhadap diri Pembanding/Terdakwa EDI SAHPUTRA Alias GEPENG ;Bahwa didalam KUHAP mengandung asas yang mengatur perlindunganterhadap keluhuran harkat serta martabat manusia dan wajib didasarkan padafalsafah/pandangan hidup bangsa dan dasar Negara, sudah seharusnya didalamketentuan materi Pasal atau ayat harus tercermin perlindungan
alasan dikeluarkan daridalam tahanan, maka cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap beradadalam tahanan;Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhipidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam keduatingkat pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya sebagaimanadisebutkan dalam amar putusan ini;Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
ANGGI LUBERTI P, AH., MH
Terdakwa:
MUHAMMAD ARIFIN MS Bin ABDURRAHMAN
23 — 10
Pasal 76C UURI Nomor35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI Nomor 23 Tahun 2002tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa PenuntutUmum ;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD ARIFIN MS BinABDURRAHMANdengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidanadenda sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulankurungan;3.
Pasal 76C UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentangPerubahan atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum. tersebut,Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut UmumiRahantanes kaare ey spk eshrONOAIbY! 17/Pid.Sus/2019/PN Kadr.1.
Pasal 76C UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;Menimbang, bahwa mengenai permohonan yang di ajukan olehterdakwa, yang memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa sangatmenyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi danterdakwa adalah tulang punggung keluarga, menururt Majelis hakim akan diPFISARA 2a (Aah Fy BL Sah NGIAGP D9) PRES dE) ROIS Kdr.Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penuntut Umum, Majelis