Ditemukan 319254 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : persetubuan persetubuhan persekutuan
Penelusuran terkait : Persetujuan kerja Melanggar persetujuan
Pengadilan PT JAYAPURA Perdata
Register : 26-09-2014 — Putus : 14-11-2014 — Upload : 12-01-2015
Putusan PT JAYAPURA Nomor 59/PDT/2014/PT JAP
Tanggal 14 Nopember 2014 — Albert Sia vs Emilianus Ell, SH.
61 — 0
Pengadilan PT JAYAPURA Perdata
Register : 19-01-2015 — Putus : 27-03-2015 — Upload : 19-05-2015
Putusan PT JAYAPURA Nomor 1/PDT/2015/PT JAP
Tanggal 27 Maret 2015 — Jerry Rambay Winoto atau Jerry Winoto vs Fanny Yapari, dkk.
61 — 17
Pengadilan PT JAYAPURA Perdata
Register : 13-06-2013 — Putus : 30-10-2013 — Upload : 09-01-2014
Putusan PT JAYAPURA Nomor 38/PDT/2013/PT.JPR
Tanggal 30 Oktober 2013 — Bupati Kabupaten Sorong Selatan vs Suwito Sukendar
45 — 20
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 30-10-2013 — Putus : 06-02-2014 — Upload : 06-06-2024
Putusan PT JAKARTA Nomor 527/PDT/2013/PT DKI
Tanggal 6 Februari 2014 — Pembanding/Tergugat : PEM. RI cq, BDN PELAKSANA BRR NAD-NIAS cq, KASATKE Diwakili Oleh : Syahril SH
Terbanding/Penggugat : ELVA WANIZA
58 — 60
Pengadilan PN KUPANG Perdata
Putus : 20-11-2013 — Upload : 15-04-2014
Putusan PN KUPANG Nomor 76/Pdt.G/2013/PN.KPG
Tanggal 20 Nopember 2013 — - I NYOMAN YOGA SAMADHI - SARTJE SEUBELAN, SH - JUBLINA MANAFE RISSI lawan - I GUSTI NGURAH SUPANGKAT - ARIF BUDIMAN - JAMES INGKIRIWANG - Direktur Utama PT. GUDANG GARAM Tbk - BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA KUPANG
50 — 26
  • MENGADILI- Menghukum kedua belah pihak A dan B tersebut untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas,- Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.620.000,- (dua juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) masing-masing separuhnya.
    tergugat Ill serta turut tergugat tidak turut membuatkesepakatan perdamaian karena mereka itu tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil dengan patut berdasarkan relaspanggilan untuk tergugat II tanggal 13 Juni 2013 dan tanggal 16 Agustus2013 ;Untuk tergugat IIl relas panggilan tanggal 7 Mei 2013, tanggal 24 Mei2013 , tanggal 10 Juli 2013, dan tanggal 20 September 2013;Untuk turut tergugat relas panggilan tanggal 7 Mei 2013 tanggal 06September 2013, tanggal 15 November 2013;Setelah isi persetujuan
    perdamaian tersebut dibuat secara tertulistertanggal 12 November 2013 dan dibacakan kepada kedua belah pihakyang hadir, dan masingmasing menerangkan dan menyatakan menyetujuiseluruh isi persetujuan perdamaian tersebut.Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang menjatuhkanputusan tersebut sebagai berikut :PUTUSANNomor 76/Pdt.G/2013/PN.KPGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri/Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;Telah
Pengadilan PT JAYAPURA Perdata
Register : 26-06-2013 — Putus : 25-09-2013 — Upload : 06-01-2014
Putusan PT JAYAPURA Nomor 50/PDT/2013/PT.JPR
Tanggal 25 September 2013 — Philipus Aris Triyuwon vs Harjanto
46 — 17
Pengadilan PT JAYAPURA Perdata Tanah
Register : 16-01-2014 — Putus : 20-03-2014 — Upload : 12-01-2015
Putusan PT JAYAPURA Nomor 02/PDT/2014/PT JPR
Tanggal 20 Maret 2014 — Atun Budi Astuti, SH. vs Melly Christoffel, dk.
31 — 10
Pengadilan PT JAYAPURA
Register : 01-03-2016 — Putus : 21-04-2016 — Upload : 22-06-2016
Putusan PT JAYAPURA Nomor 7/PDT/2016/PT JAP
Tanggal 21 April 2016 —
34 — 16
Pengadilan PT JAYAPURA Perdata
Register : 13-11-2014 — Putus : 25-02-2015 — Upload : 15-06-2015
Putusan PT JAYAPURA Nomor 70/PDT/2014/PT JAP
Tanggal 25 Februari 2015 — - H. JAYADI, S.T vs PERUM BULOG KANSILOG WAMENA KAB. JAYAWIJAYA
56 — 38
  • distribusi yang ditunjuk pihak pertama yaitu diwilayah Kabupaten Nduga, Kabupaten Mamberamo Tengah danKabupaten Puncak Jaya;e Bahwa Pihak Tergugat bersedia membayar ongkos angkutankepada Pihak Penggugat dari Gudang pengiriman sampai ke titikdistribusi yang ditunjuk sesuai pasal 2, dengan tarif sesuai daftarterlampir;7 Bahwa kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat sehubungan denganpoin 6 (enam) sudah benar dan sah sesuai dengan Kitab UndangundangHukum Perdata pasal 1320 yang isinya untuk sahnya persetujuan
    persetujuan diperlukan 4 (empat) syarat:e Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;e Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;e Suatu hal tertentu;Putusan perkara perdata Nomor: 70/Pdt/2014/PT JAP.
    semua maksud kedua belah pihak sudahmemenuhi sebagaimana poin 7 (tujuh);9 Bahwa seluruh persyaratan sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalampasal 1320 Kitab Undangundang Hukum Perdata tersebut telah dipenuhisecara sempurna dalam pembuatan dan penandatanganan perjanjian tersebut,sehingga berdasarkan pasal 1338 Kitab Undangundang Hukum Perdatatersebut sah berlaku dang mengikat bagi Penggugat dan Tergugat, dankarenanya berdasarkan ketentuan pasal 1338 Kitab Undangundang HukumPerdata yaitu:Semua persetujuan
    yang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundangbagi mereka yang membuatnya;Persetujuanpersetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengansepakat kedua belah pihak, atau karena alasanalasan yang oleh undangundang dinyatakan cukup untuk itu;Persetujuan persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik;10 Bahwa keabsahan kesepakatan tersebut sudah dianggap mengikat setelahditandatangani kedua belah pihak sesuai dengan bunyi kesepakatan tersebutyang tertuang dalam pasal 7 diatas selengkapnya
    bijvooraad);9 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalamperkara ini;ATAU;Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena berpendapat lain mohonputusan yang seadiladilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (et acquo etbono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugatmemberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:1 Tentang sahnya suatu perjanjian;Bahwa dalam gugatan penggugat sebagaimana dalam point 8 dan point 10gugatan tergugat memuat tentang syarat sahnya persetujuan
Pengadilan PN BUKITTINGGI Perdata
Register : 24-01-2012 — Putus : 08-05-2012 — Upload : 23-05-2012
Putusan PN BUKITTINGGI Nomor 02_PDT_G_2012_PNBT_08052012_PersetujuanKerja
Tanggal 8 Mei 2012 — ARSWITA, S. SIT (P) >< H. EVI SUSANTI, SST, M. BIOMED Dkk (T)
76 — 10
  • Rt. 04/ Rw 01Kelurahan Campago Ipuh Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi,berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 02 Maret 2012, yang tealh didaftarkan diPengadilan Negeri Bukittinggi dibawah register perkara Nomor: 11/PDTSK/2012/PNBTYang menerangkan, bahwa mereka bersedia untuk mengakiri persengketaan antaramereka seperti termuat dalam Surat Gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian, dan untukitu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :1 Bahwa pihak Tergugattergugat dengan ini
    pengajar(Dosen) pada Yayasan STIKes Prima Nusantara Bukittinggi, dengan bidangkeahlian Kebidanan dimaksud, maka Penggugat berjanji akan melaksanakantugas sebagaimana mestinya dengan rasa penuh tanggung jawab sesuaidengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Yayasan Prima NusantaraBukittinggi sampai berakhirnya peranjian kerja dimaksud;5 Segala sesuatunya yang tidak disebutkan dalam Surat Perdamaian ini akandibicarakan secara musyawarah dan kekeluargaan, antara Penggugat danPara Tergugat;Setelah isi persetujuan
    perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 27 April2012, dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masingmasing menerangkandan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;Kemudian Pengadilan Negeri menjatuhkan Putusan sebagai berikut:PUTUSANDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri tersebut;Telah membaca Surat persetujuan perdamaian di atas;Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;Mengingat PERMA No. 1 Tahun 2008 dan Pasal
    130 HIR/154 RBg,serta ketentuanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILIe Menghukum kedua belah pihak (Penggugat dan para Tergugat) untukmentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas;e Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesarRp 866.000.
Pengadilan PT JAYAPURA Perdata
Register : 15-02-2016 — Putus : 01-04-2016 — Upload : 01-06-2016
Putusan PT JAYAPURA Nomor 4/PDT/2016/PT JAP
Tanggal 1 April 2016 — Uskup Keuskupan Jayapura,dk (vs) Jasinta R. Rendung/Sowai, dkk
76 — 38
Pengadilan PT JAYAPURA Perdata
Register : 13-06-2013 — Putus : 03-07-2013 — Upload : 09-01-2014
Putusan PT JAYAPURA Nomor 39/PDT/2013/PT.JPR
Tanggal 3 Juli 2013 — Bupati Kabupaten Sorong Selatan vs Rico
37 — 23
Pengadilan PT JAYAPURA Perdata
Register : 13-06-2013 — Putus : 22-07-2013 — Upload : 09-01-2014
Putusan PT JAYAPURA Nomor 41/PDT/2013/PT.JPR
Tanggal 22 Juli 2013 — James Senewe, SE. vs Barce Kapisa, ST, dkk.
25 — 8
Pengadilan PT JAYAPURA Perdata
Register : 23-06-2015 — Putus : 02-07-2015 — Upload : 10-07-2015
Putusan PT JAYAPURA Nomor 40/PDT/2015/PT JAP
Tanggal 2 Juli 2015 — H. Kasim Angki vs Boyke Soebroto, dk
72 — 38
Pengadilan PT JAYAPURA
Register : 13-02-2015 — Putus : 18-03-2015 — Upload : 21-05-2015
Putusan PT JAYAPURA Nomor 6/PDT/2015/PT JAP
Tanggal 18 Maret 2015 —
98 — 45
  • Bahwa proses persetujuan mengenai detail desain konstruksi baja baruselesai pada sekitar Juni 2013 sehingga proses produksi secaramenyeluruh baru = mulai dikerjakan oleh pihak pabrikan baja padasekitar bulan Juni 2013 dan selesai 100% (seratus persen) pada bulanOktober 2018 ;9.Bahwa dari faktafakta tersebut Penggugat telah kehilangan waktuefektif yaitu sekitar 11 (sebelas) bulan yaitu sebagaimana dalam SuratPerintah Mulai Kerja (SPMK) No.SPMK49/GKN.11/2012 23 Juli 2012seharusnya dimulai pada tanggal
    Bahwa pembangunan Gedung Keuangan Negara (GKN) Manokwaritelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan RI.berdasarkan Surat Nomor: S116/MK.2/2011 tanggal 24 Mei 2011,Hal: Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (Multi Years Contract)Pembangunan Gedung Keuangan Negara (GKN) Manokwari, yangmana pelaksanaan pekerjaannya dibebankan pada tahun anggaran2011 sampai dengan 2013 ;14.
    Pulau Biru Abadi (KSO)dengan salah satu tembusan surat kepada PPK GKN Manokwari,yang pada pokoknya menyampaikan:sehubungan dengan waktu pelaksanaan yang telah berjalan 90 hariberdasarkan hasil pemantauan dan pemeriksaan di lapangan,diantaranya mengenai percepatan kegiatan yang harus diperhitungkanmengingat posisi prestasi pekerjaan baru mencapai 4% untuk waktu90 hari kerja dan minus 2% dari total target 40% pada akhir Desember2012, belum adanya produksi pada pekerjaan baja maupun kontrak kerjaserta persetujuan
    Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen GKN Manokwari (in casuTergugat), telah meminta kajian tanggapan dari PT.Yodya Karyaselaku manajemen Konstruksi, di mana tanggapan dimaksud telahdisampaikan melalui surat No.16/YK/GKNM/XI/2013 tanggal 16November 2013, Perihal: Tanggapan Konsultan MK TerhadapPermohonan Penambahan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan, padapokoknya tanggapan tersebut antara lain:* Dalam RKS Penyedia Jasa harus membuat...Gambar Kerja keKonsultan MK untuk mendapatkan persetujuan....apabila ada koreksimaka
    Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalildalil Penggugatpada angka 5 sampai dengan angka 9 di dalam gugatanperkara a quo, yang pada pokoknya mendalilkan bahwaPenggugat mendapatkan kendala mengenai design konstruksibaja, yang baru mendapat persetujuan pada bulan Maret 2013,adanya design yang tidak detail menyebabkan parikan bajakesulitan memproduksinya, sehingga baru bisa mulai diproduksibulan Juni 2013 dan selesai pada bulan Oktober 2013, sehinggaPenggugat telah kehilangan waktu efektif selama 11
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 16-12-2006 — Upload : 09-10-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 442K/TUN/2005
Tanggal 16 Desember 2006 — Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Textile, Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK SPTSK - SPSI) PT Mercuprima Sentosa Textile Factory ; Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) ; PT Mercuprima Sentosa Textile Factory
89 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Badan Hukum
Putus : 29-11-2018 — Upload : 17-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 640 K/TUN/2018
Tanggal 29 Nopember 2018 — PT SARINAH (PERSERO) VS MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, DKK
370 — 295 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat;2. memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan berlakunya SuratKeputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaNomor: AHU0013860.AH.01.02.Tahun 2017, tanggal 5 Juli 2017tentang Persetujuan Perubahan Angaran Dasar Perseroan Terbatas PTSariarthamas Hotel International dan Surat Kementerian Hukum danHak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU.AH.01.030154044Halaman 2 dari 11 halaman.
    Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Nomor: AHU0013860.AH.01.02.Tahun 2017,tanggal 5 Juli 2017 tentang Persetujuan Perubahan Angaran DasarPerseroan Terbatas PT Sariarthamas Hotel International;b. Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor: AHU.AH.01.030154044 tanggal 19 Juli 2017,perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PTSariarthamas Hotel International;3. Menghukum Tergugat untuk mencabut:a.
    Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Nomor: AHU0013860.AH.01.02.Tahun 2017,tanggal 5 Juli 2017 tentang Persetujuan Perubahan Angaran DasarPerseroan Terbatas PT Sariarthamas Hotel International;b. Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor: AHU.AH.01.030154044 tanggal 19 Juli 2017,perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PTSariarthamas Hotel International;4.
    Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Nomor: AHU0013860.AH.01.02.Tahun 2017,tanggal 5 Juli 2017 tentang Persetujuan Perubahan Angaran DasarPerseroan Terbatas PT Sariarthamas Hotel International;b. Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor: AHU.AH.01.030154044 tanggal 19 Juli 2017,perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PTSariarthamas Hotel International; Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk mencabut:a.
    Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Nomor: AHU0013860.AH.01.02.Tahun 2017,tanggal 5 Juli 2017 tentang Persetujuan Perubahan Angaran DasarPerseroan Terbatas PT Sariarthamas Hotel International;b.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 13-09-2005 — Upload : 04-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 187K/TUN/2000
Tanggal 13 September 2005 — HERYANTO HERMANTO ; vs. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA ; KEPALA DINAS PERUMAHAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA ; Dkk
63 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 7 ayat (1) UU No.1 Tahun 1964 menyebutkan bahwapemakaian/penggunaan perumahan adalah sah apabila ada persetujuan daripemilik dengan mengutamakan fungsi perumahan bagi kesejahteraanrakyat ;Bahwa dasar pertimbangan hukum Surat Keputusan Tergugat Il No.181.2/271/402.5.03/1999 tanggal 27 Februari 1999 (obyek sengketa IV) adalah :a.
    Berdasarkan Pasal 13 b ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah No.55 Tahun1981, maka pencabutan SIP terhadap perumahan yang dikuasai oleh KepalaDaerah dilakukan oleh Kepala KUP dengan persetujuan Kepala DaerahTingkat Il antara lain penggunaan perumahan yang tidak memenuhi syaratsyarat yang ditetapkan oleh Menteri Sosial ;d.
    Semut Baru No.90 A Surabaya yangditerbitkan oleh Tergugat II ;KOK PERKARA :Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhan ;Menyatakan surat Tergugat No. 181.2/891/402.5.03/1999 tanggal 22Februari 1999 tentang Persetujuan Pencabutan Surat Ijin Perumahan(SIP) No. AB 1362/921 tanggal 26 April 1950 atas nama (tidak terbaca)atas rumah di Jl.
    Tata Usaha Negara yang diajukanPenggugat yang dikaitkan dengan penempatannya di rumah Jalan Semut BaruNo. 90 A Surabaya ini demi hukum juga tidak berkwalitas (tidak kualifide)sehingga karena itu gugatan Penggugat harus ditolak, setidaktidaknyadinyatakan dalam Eksepsi tidak diterima ;Bahwa gugatan yang diajukan kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tk.Il Surabaya sebagai Tergugat karena telah mengeluarkan Surat KeputusanTata Usaha Negaranya No. 181.2/391/402.1.04/1999 tanggal 22 Februari 1999tentang Persetujuan
    Pasal 12 ayat (1) UndangUndang No.4 Tahun 1992 yangmenyebutkan bahwa penghuni yang sah yang bukan pemilik rumahadalah penghuni yang mendapat persetujuan/ijin dari pemilik ;b.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 05-05-2008 — Upload : 17-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 198K/TUN/2007
Tanggal 5 Mei 2008 — KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN ; PT. YHS INDONESIA (Perseroan Terbatas) ; PT. KHARISMA INTI PERSADA
46 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PN TARAKAN Pidana Khusus
Register : 06-03-2013 — Putus : 24-07-2013 — Upload : 24-03-2014
Putusan PN TARAKAN Nomor 98/Pid.Sus/2013/PN. Trk
Tanggal 24 Juli 2013 — HERMAN SUSANTO BIN SANTO
55 — 27
  • M E N G A D I L I Menyatakan terdakwa HERMAN SUSANTO BIN SANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana BERLAYAR TANPA MEMILIKI SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusann Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan