Menyatakan Terdakwa PUJI SULARSIH ALIAS ASIH telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ekonomi tanpa izin melakukan perdagangan barang-barang dalam pengawasan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;3.

ASIH pada hari Kamis tanggal 19Maret 2015 sekira pukul 16.00 WIB dan pada hari Senin tanggal 23 Maret 2015 sekirapukul 16.00 WIB atau setidaktidaknya pada waktuwaktu lain dalam tahun 2015,bertempat di Dusun Ledoksari Desa Kepek Kecamatan Wonosari KabupatenGunungkidul atau setidaktidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Wonosari, melakukan suatu tindak pidana ekonomi yaitutanpa izin melakukan perdagangan barangbarang dalam pengawasan berupa pupukbersubsidi jenis

ASIH sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b jo Pasal 1 sub 3e UU Darurat RI No. 7 Tahun1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo Pasal 4ayat (1) huruf a Jo Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndangNo.8 Tahun 1962 tentang Perdagangan BarangBarang Dalam Pengawasan Jo Pasal 2ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2011 tentang Perubahan AtasPeraturan Presiden No. 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi

Pasal21 ayat (2) jo Pasal 30 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Republik IndonesiaNomor 15/MDAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk BersubsidiUntuk Sektor Pertanian, yang unsurunsurnya sebagai berikut:1 Barang siapa;2 Melakukan suatu tindak pidana ekonomi dilarang tanpa izin melakukanperdagangan barangbarang dalam pengawasan;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut:Ad. 1.

Ekonomi jo.

barang bukti yang diajukan oleh Penuntut UmumTelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum Kamis tanggal18 Juni 2015 pada pokoknya memohon agar Hakim Pengadilan Negeri Demak yangmemeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:tl,Menyatakan terdakwa PURWANTO bin GIMIN bersalah melakukan TindakPidana Ekonomi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 6 ayat(1) huruf b Undangundang Darurat Republik Indonesia No. 7 Tahun 1955 tentangPengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana

Ekonomi jo Pasal 4 ayat(1) huruf a Perpu 8/1962 tentang Perdagangan Barangbarang dalamPengawasan jo pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77Tahun 2005 Tentang penetapan pupuk Bersubsidi Sebagai Barang DalamPengawasan.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa PURWANTO bin GIMINberupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaanselama 1 (satu) tahun.Menyatakan barang bukti berupa :Halaman dari Halaman 26 Putusan No 81/Pid.Sus.B/2015/PN Dmk 1 (satu ) unit Kom

Bahwa pupuk urea bersubsidi yang dibeli terdakwa tersebut merupakan barangpengawasan dimana penjualan pupuk urea bersubsidi tersebut hanya dilakukanoleh distributor atau pengecer resmi dan penjualannya hanya diperuntukkankepada petani sebagaimana telah ditentukan dalam Rencana Definitif KebutuhanKelompok.Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 6 ayat(1) huruf b Undangundang Darurat Republik Indonesia No. 7 Tahun 1955 tentangPengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana

Ekonomi jo Pasal 4 ayat (1) huruf a Perpu 8/1962 tentang PerdaganganBarangbarang dalam Pengawasan jo pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 77 Tahun 2005 Tentang penetapan pupuk Bersubsidi Sebagai BarangDalam Pengawasan.Menimbang, bahwa dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut melanggarketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undangundang Darurat Republik Indonesia No. 7Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi joPasal 4 ayat (1) huruf a Perpu 8/1962

Menyatakan Terdakwa Purwanto bin Gimin terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Ekonomi sebagaimana dakwaan tunggal dariJaksa Penuntut Umum;2.

No. 165 K/Pid.Sus/2015Jo.Pasal 6 ayat (1) huruf b UndangUndang Darurat Nomor 7 Tahun 1955tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pengadilan Tindak Pidana Ekonomi;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriBatusangkar tanggal 29 Januari 2014 sebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa IRZON OFNEDI PGL.

Sedangkan tindak pidana dimaksuddalam Pasal sub. 3e adalah pelanggaran suatu ketentuan dalam atauberdasarkan undangundang lain, sekedar undangundang tersebutmenyebut sebagai pelanggaran sebagai tindak pidana ekonomi;Bertolak dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa materi/ substansiketentuan Pasal 6 sama sekali tidak relevan dan berkaitan dengan peraturanMenteri perdagangan tersebut, artinya perbuatan sebagaimana dimaksuddalam peraturan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan RI.

bertentangan dengan ketentuan Pasal 20 Peraturan MenteriPerdagangan Nomor : 15/MDAG/PER/4/2013 Tentang Pengadaan danPenyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, karena seharusnyaPupuk Bersubsidi wajib dijual kepada Kelompok Tani/Petani yang terdaftardalam RDKK di wilayah peruntukannya.Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas, diatur dan diancampidana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b UU Darurat RI Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan,Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana

Ekonomi jo Pasal 30 ayat (3) Peraturan MenteriPerdagangan RI Nomor 15/MDAG/PER/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran PupukBersubsidi Untuk Sektor Pertanian jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwamenyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan hukum;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akanmenghadapi sendiri persidangan ini sekalipun kepadanya telah dijelaskan akan hakhaknyatersebut.Menimbang

Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ATAU KEDUA melanggarPasal 6 ayat (1) huruf b UU Darurat RI Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutandan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo Pasal 30 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan RINomor 15/MDAG/PER/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi UntukSektor Pertanian jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Menimbang, bahwa memperhatikan dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk alternatif,maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang paling

Menyatakan Terdakwa Tri Wibiyanto Bin Sutiyono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Tindak Pidana Ekonomi Dalam Penjualan Pupuk Bersubsidi; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 ( delapan ) bulan ;3.

Ekonomi, yang unsurunsurnyasebagai berikut:1.

Melakukan suatu tindak pidana ekonomi dalam hal kejahatan yangtermasuk dalam pasal 1 Sub 3 e;Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsurunsur tersebut sebagai berikut :Ad. 1. Barangsiapa;:Bahwa yang dimaksud Barangsiapa adalah menunjuk kepadapelaku tindak pidana yaitu siapa saja atau setiap orang, dan agar tidakhalaman 12 dari 21 Putusan no. 47/Pid.Sus/2015/PN.

Melakukan suatu tindak pidana ekonomi dalam hal kejahatan yangtermasuk dalam pasal 1 Sub 3 e: Menimbang bahwa pasal 6 ayat 1 huruf b UU Darurat No. 7Tahun 1955 menyatakan dalam hal kejahatan sekedar yang mengenaitindak pidana ekonomi termasuk dalam Pasal 1 sub 3 e dihukumdengan hukuman penjara selamalamanya 2 tahun dan hukuman dendasetinggitingginya seratus ribu rupiah atau dengan salah satu darihukuman pidana itu; Adapun materi dari Pasal 1 Sub 3 e, memuatketentuan yang esensinya menyatakan pelanggaran

sesuatu ketentuandalam atau berdasar undangundang lain, sekedar undangundang itumenyebut pelanggaran tersebut, sebagai tindak pidana ekonomi;Artinya, pelanggaran tindak pidana ekonomi, tidak hanya terbatas padaperbuatan yang diatur dalam ketentuan Undangundang Darurat No. 7tahun 1955, namun juga dapat diatur oleh Undangundang yang lain,asalkan undangundang tersebut, menyebut perbuatan yang dilanggartersebut, adalah termasuk sebagai perbuatan tindak pidana ekonomi;Menimbang bahwa pasal 1 huruf c

Unrperdagangan barangbarang dalam pengawasan; Kemudian dalamPasal 8 ayat (1) diatur ketentuan bahwa pelanggaranpelanggaran atasketentuan Perpu (Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang) iniserta peraturan pelaksanaannya adalah tindak pidana ekonomi; Artinya,siapapun yang melanggar ketentuan Perpu (Peraturan PemerintahPengganti UndangUndang) ini, in casu tanpa ijin melakukanperdagangan terhadap barangbarang dalam pengawasan, makasubjek hukum tersebut, telah melakukan tindak pidana ekonomi;Menimbang

Pasal 6 Ayat (1) huruf b UndangUndang DRT Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusulan Peruntukan danPeradilan Tindak Pidana Ekonomi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP;Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriNganjuk tanggal 24 Oktober 2016 sebagai berikut:1.

Pasal 6 Ayat (1) huruf b UndangUndang DaruratNomor 07 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan PeradilanTindak Pidana Ekonomi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Punari bin Taslim dengan pidanapenjara selama 6 (enam) bulan;3.

Pasal 6 Ayat (1) huruf b UndangUndangDarurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan Penuntutan danPeradilan Tindak Pidana Ekonomi jo.

Pasal 6 Ayat (1) huruf b Undangundang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan Penuntutandan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo.

Nomor 7 Tahun 1955 tentangPengusutan Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo.

Pemohon:
WAWAN
Termohon:
DIREKTORAT TINDAK PIDANA EKONOMI DAN KHUSUS BARESKRIM POLRI

Pemohon:
IWAN SANTOSO
Termohon:
DIREKTUR TINDAK PIDANA EKONOMI DAN KHUSUS BARESKRIM POLRI

Penggugat:
Aan Christian, Dkk
Tergugat:
Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri

DIREKTORAT TINDAK PIDANA EKONOMI KHUSUS c.q. KEPALA SUB DIREKTORAT PERBANKAN TINDAK PIDANA EKONOMI KHUSUS, c.q. KEPALA UNIT V SUB DIREKTORAT II DIREKTUR TINDAK PIDANA EKONOMI KHUSUS, DKK

Pemohon:
GLENN RAHAYU ADLI ARIFF
Termohon:
DIREKTORAT TINDAK PIDANA EKONOMI DAN KHUSUS BARESKRIM POLRI

sebagaimanalaporan polisi Nomor: LP/1277/XII/2016/Bareskrim, tanggal 29 Desember2016, sesuai dengan Tanda Bukti Terima Laporan Nomor:TBL/918/XII/2016/Bareskrim, tanggal 29 Desember 2016;17)Bahwa selanjutnya atas Laporan Polisi yang dibuat oleh Pemohontersebut kemudian Termohon telah melaksanakan penyidikan,sebagaimana Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/43/l/2018/Dittipideksus, tanggal 5 Januari 2018;18) Bahwa pada tanggal 23 Juli 2018, Termohon melalui Penyidik BareskrimPolri pada Direktorat Tindak Pidana

Ekonomi dan Khusus Subdit V telahmenaikkan status Betty Halim selaku Komisaris Utama sekaligus pemilikPT Millenium Danatama Sekuritas menjadi Tersangka atas dugaan tindakpidana penipuan dan/atau penggelapan di bidang investasi saham,sebagaimana dijelaskan dalam surat pemberitahuan perkembangan hasilpenyidikan nomor B/234/VII/Res.2.5/2018/Dit.

sebagai Tersangka makatentunya penyidik telah mempunyai bukti yang cukup yang menjadi dasarbagi penyidik untuk menetapkan Betty Halim sebagai Tersangka dantentunya oleh karena telah ditentukan Tersangkanya maka sudah pastijuga telah terang dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Tersangkayang mana terlihat dengan adanya bukti permulaan yang cukup danfaktafakta yang didapat dari hasil penyidikan;20)Bahwa pada tanggal 29 Desember 2019 Termohon melalui penyidikBareskrim Polri pada Direktorat tindak pidana

Ekonomi dan Khususmenerbitkan surat ketetapan yang pada pokoknya menyatakanmenghentikan Penyidikan atas Laporan Polisi Nomor:LP/1277/XI/2016/Bareskrim, tanggal 29 Desember 2016 yang diadukanoleh Pemohon dengan alasan tidak cukup bukti dan bukan tindak pidana;Halaman 7 dari 39 Hal.

Pemohon:
Jackson Tandiono
Termohon:
Subdit I Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri