Oleh karena telah terbantahkandengan BUKTI SURAT T1.II4 Tergugat.Bahwa Alasan Penggugat yang menilai bahwa PN Watampone salahmempertimbangkan bukti keterangan saksisaksi Penggugat, yang dianggapnyatelah diplintir oleh Panitera Pengganti Pengadilan (sdr (i) Ernawati, SH) adalahPenilaian yang SANGAT OBJEKTIF, dan mengandung UNSUR FINTNAH, olehkarena apa yang telah tertulis dan tercantum dalam berkas perkara, risalah sidangmaupun putusan telah sesuai dengan faktafakta yang terungkap di persidangan.Bahwa

Alasan Penggugat yang menilai bahwa PN Watampone juga salah dalampertimbangan hukumnya sebagaimana termaksud pada halaman 37 alenia ke 3yang menyatakan bahwa Bukti T.1.II.1 berupa Foto Copy Surat Tanda NomorKendaraan Bermotor (STNK) DD1229 MD dan Kwitansi Pembelian 1 (satu) unitmobil Toyota Kijang Warna Silver No.

Namun atasalasan A.Pasong sebagai PEMILIK adalah Hal yang keliru.Bahwa mobil tersebut sesungguhnya dibeli olen Latang dan dipercayakan padaAnak Kandungnya Solle untuk kelancaran Usahanya, namun BPKB. tetapdipegang oleh Latang dengan maksud sebagai jaminan saat membutuhkan modaltambahan, namun keburu menghadap pada sang Khalik (almarhum).Bahwa Alasan Penggugat yang menilai bahwa PN Watampone juga salah dalampertimbangan hukumnya sebagaimana termaksud pada halaman 38 alenia ke 3yang menyatakan bahwa

Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal15 Mei 2015 Nomor:110/Pdt/2015/PT.Mks tentangPenunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi danmembantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkaraNomor: 110/PDT/2015/ PT.MKS. di tingkatbanding; 220 2TENTANG DUDUK PERKARANYA: Membaca surat guggatan, Penggugat tertanggal 12September 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan perdataPengadilan Negeri Watampone pada tanggal 16 September 2013Nomor: 53/Pdt.G/2013/PN Watampone sebagaiber (ut: se

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengambil alihpertimbangan hukum Pengadilan Negeri Watampone tanpa mempertimbangkanketerangan saksisaksi Pengggugat yang justeru mendukung dalil jawaban ParaTergugat/Pemohon Kasasi adalah salah menerapkan hukum Pembuktian;Adapaun keterangan saksisaksi Pengggugat yang justeru mendukung daliljawaban Para Tergugat/Pemohon Kasasi namun tidak dipertimbangkan olehadalah keterangan saksi pada halaman 7 punt ke7 dan halaman 9 punt ke8 sertahalaman 11 punt ke4 Putusan PN Watampone

saksisaksiPenggugat oleh karena keterangan saksi ke4 Penggugat ( NAING BIN KALE)yang menerangkan perihal : Diatas tanah sengketa pernah ada Rumah BADULLAH sebelum MAMMAtinggal diatas tanah sengketa KONTRADIKSI dengan keterangan saksisaksi Penggugat lainnya yaitu saksike1 Penggugat bernama HAMMA BIN PATU yang menerangkan bahwa: BADULLAH pernah menguasai dan menempati tanah dengan membangunrumah disebelah Selatan tanah sengketa yang sekarang ditempati TAMPAN yangsudah dijual oleh MAULU ( Vide Putusan PN

Watampone Hal. 7 Ke7).Keterangan saksi Penggugat yang kontradiksi satu sama lainnya mengenai satuperistiwa secara hukum tidak mempunyai nilai pembuktian sehingga HARUSdikesampingkan ;Bahwa Putusan Hakim judex factie ic.

Nomor 61 PK/Pdt/2021 Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 26 September1988 Nomor 68/Pts/Pdt.G/1986/PN Watampone yang dimohonkanpemeriksaan dalam tingkat banding;Dan Dengan Mengadili Sendiri: Menyatakan pengadilan negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadiliperkara bantahan ini; Menghukum Pembantah Terbanding membayar biaya perkara ini di kKeduatingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapbkan sebesar Rp15.000,00(lima belas ribu rupiah);Menimbang, bahwa pada tingkat kasasi

yang pada pokoknya menyatakan terdakwapernah memperagakan cara terdakwa melakukan pembunuhan halmana dilakukan tanpa adanya tekanan atau paksaan; Bahwa setidaknya dari fakta tersebut Nampak jelas bahwaketerangan Terdakwa yang diberikan di hadapan penyidik dilakukantanpa adanya tekanan atau paksaan sehingga tidak ada alasan bagiTerdakwa untuk mencabut keterangannya;Bahwa berdasarkan hal tersebut maka pencabutan keteranganterdakwa dimuka sidang adalah tidak berdasar hokum olehnya ituMajelis Hakim PN

Watampone telah keliru dalam menerapkan hokumatau menerapkan hokum tidak sebagaimana mestinya sebagaimanapertimbangan Mayjelis Hakin PN Watampone hal. 59 yang padaHal. 16 dari 43 hal.

Putusan perkara Nomor 257/PID/2017 / PT.MKS Bahwa dalam pelaksanaan pengecekan tersebut keseluruhan tahanandikumpulkan dalam satu sel dengan jumlah + 20 orang dan yangmelakukan pengecekan hanyalah satu orang sehingga bagaimanamungkin dengan jumlah tahanan yang lebih banyak tersebu ; Bahwa berdasarkan uraian tersebut olehnya itu telah nyata t seorangpetugas berani melakukan kekerasan terhadap Terdakwaterdapatkekeliruan Majelis Hakim PN Watampone dalam menerapkan hokum selainitu Majelis Hakim PN Watampone

ARIF pada halaman 7putusan PN. Watampone);.

PutusanPengadilan Tinggi Makassar tanggal 13 Maret 2009 No. 23/PDT/2009/PT.MKS. jo Putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 10 Juli 2008No. 47/Pdt.G/2007/PN. Watampone;Bahwa beberapa tahun kemudian atau sementara dalam proses diPengadilan Tata Usaha Negara, Tergugat langsung menguasaisebagian dari tanah yang telah dibeli oleh ayah Penggugat/H. BACO ISAdari ABD.

(vide Keterangan Saksipara Tergugat Mintang Dinti Hemma dan Kartini binti Hemma dalamputusan PN Watampone halaman 13 dan 14 yang dkuatkan PengadilanTinggi Makassar a quo ;* Tanah sengketa yang letak dan luas 1.281 M?

SUDARMIN, PaniteraPengganti PN. Watampone dan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat:HakimHakim Anggota, Hakim Ketua,I1RW AN, SH CHITTA CAHYANINGTYAS,SH.MHHERIYANTI, SHPanitera Pangganti,Hj. SUDARMINPerincian biaya perkara sbb:e Pendaftaran :Rp. 30.000,e Panggilan : Rp. 240.000,e Materai : Rp. 6.000,Redaksi : Rp. 5.000, ribu rupiah).Jumlah : Rp. 281.000,(Dua ratus delapan puluh satu19

.: 17/Pdt.G/2004/PN. Watampone;Dalam KonvensiDalam EksepsiMenolak eksepsi Tergugat Tergugat;Dalam Pokok Perkara1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan dalamperkara ini adalah sah dan berharga atau mengikat;3. Menyatakan penguasaan' Tergugat atas kebun coklatobjek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;4.

Penggugatsendiri tidak dapat merumuskan dasar hukum yang baik danbenar.Konteks Gugatan Penggugat atas tuduhan perbuatan melawanhukum tersebut dalam koridor permasalahan yang belum adaPutusan Pengadilannya, sehingga diajukan ke hadapan MajelisHakim PN Watampone untuk memperoleh penyelesaian melaluipenilaian dan putusan Majelis Hakim. Sedangkan, seharusnyaPenggugat melakukan gugatan Perlawanan terhadap putusan230/Pdt.P/2018/Pn.

Halpasmal.Berdasarkan dani cerita dan penyampaian tersebut disampaikan Tergugat melakukan pemeriksaan di PN dan web SIPP Pn Watampone, yang mana ditemukannomor Perkara 313/PID.B/2013/PN.WTP dengan terdakwa adalah Halfasmal alsYonk Bin Hamzah Bin Nompo dengan putusan akhir adalah:Mengadili1. Menyatakan terdakwa halfasmal als yonk bin hamzah dg.

Print41/R.4.12/Euh.2/07/2015, sejaktanggal 23 Juli 2015 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2015;5.Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone tanggal 28 Juli 2015No.213/Pen.Pid/2015/PN.WTP, sejak tanggal 28 Juli 2015 s/d tanggal 26 Agustus2015;6.Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Watampone No. 213/Pen.Pid/2015/PN.

Watampone sejak tanggal 27 Agustus Maret 2015 s/d tanggal25 Oktober 2015;Terdakwa di persidangan tidak didampingi olen Penasehat Hukum;Pengadilan Negeri tersebut ;Telah membaca ;1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone, Nomor : 175/ Pen.pid/ 2015/PN.WTP tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor : 175/Pen.pid/2015/PN.WTP tentangpenentuan hari sidang pertama pemeriksaan perkara terdakwa tersebut ;3.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut jelas dan nyata bahwaJPU "Tidak Cermat" dalam mengeluarkan surat perintah penahananterhadap Pemohon PK dan bahkan Locus dari kejadian perkara inidicantumkan di PN.

Watampone dan seharusnya di Pengadilan Agama(PA) Watampone, dan hal lersebut menunjukkan betapaserampangannya penegakkan hukum Kejaksaan Negeri Watampone danbila dihubungkan dengan pernyataan penyidik Polres Bone yakni sdr.Jisman seakan membuktikan bahwa JPU sesungguhnya sedangmenjalankan apa yang disebut sebagai "Law By Order" dari pelaporMurtini, S.H. dimana JPU juga memperlakukan Pemohon PK layaknyaseorang teroris dan hal tersebut jelas sekali terlihat saat JPU aktif "Jemput Bola Perkara" serta

Harunaterbukti telah melakukan tindak pidana "korupsi secara berlanjut" (linat: amarPutusan Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor : 254/Pid/2005/PT.MKStertanggal 19 Oktober 2005, poin 3 yang berarti perbuatan tindak pidana yangdilakukannya tersebut sudah pasti diawali dengan suatu niat, dan niattersebut mendorong timbulnya kehendak untuk membuat keputusankeputusan yang sama sehingga melahirkan perbuatan berulang atauberlanjut yang merugikan keuangan Negara (Lihat maksud : pertimbanganhukum Putusan PN

Watampone, Nomor : 89/Pid.B/2005/ PN.WTP tertanggal1 Agustus 2005, halaman 49). 2 neon nnn nnn nnn nnn nn nnnDengan berulang atau berlanjutnya perbuatan Penggugat dalam melakukantindak pidana korupsi sesungguhnya telah menunjukkan adanya desain atauperencanaan lebin awal sebelum melakukan perbuatan tindak pidana.Karena itu, sekali lagi dalildalil Penggugat yang mendasarkan gugatannyapada Pasal 248 ayat (1) sangat tidak benar dan salah menurut hukum; b.

Haruna terbukti telahmelakukan tindak pidana "korupsi secara berlanjut" (lihat: amar PutusanPengadilan Tinggi Makassar, Nomor : 254/Pid/2005/PT.MKS tertanggal 19Oktober 2005, poin 3 yang berarti perbuatan tindak pidana yang dilakukannyatersebut sudah pasti diawali dengan suatu niat, dan niat tersebut mendorongtimbulnya kehendak untuk membuat keputusankeputusan yang sama sehinggamelahirkan perbuatan berulang atau berlanjut yang merugikan keuangan Negara(Lihat maksud : pertimbangan hukum Putusan PN

Watampone, Nomor :89/Pid.B/2005/ PN.WTP tertanggal 1 Agustus 2005, halaman 49).Dengan berulangatau berlanjutnya perbuatan Penggugat dalam melakukan tindak pidana korupsisesungguhnya telah menunjukkan adanya desain atau perencanaan lebih awalsebelum melakukan perbuatan tindak pidana.

DEWANTORO, SH, sebagai Hakim Ketua,BINTANG AL, SH.MH dan HERIYANTI, SH masingmasing sebagai HakimAnggota, putusSan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untukumum pada hari Selasa, tanggal 07 Februari 2012 oleh Hakim Ketuadengan didampingi oleh HakimHakim Anggota tersebut, dibantu olehDJUNAIDI, SH, Panitera Pengganti PN.

Watampone, dihadiri oleh : KuasaTergugat tanpa hadirnya Kuasa Penggugat;HakimHakim Anggota Hakim KetuaHERIYANTI, SH Panitera Pengganti21DJUNAIDI, SHPerincian biaya perkara :Pendaftaran : Rp. 30.000,Panggilan :Rp. 350.000,Materai : Rp. 6.000,Redaksi : Rp. 5.000,Rp 391.000, (tiga ratus sembilan puluh saturibu rupiah)

masih termasuk bagian wilayahpengawasan saksi di mana tugas saksi sebagai pemantau Anggota TNIyang keluar masuk di Kafe ;Bahwa benar, Terdakwa yang memiliki gagasan untuk melakukanpenambahan tenaga kerja perempuan pada Kafe tersebut sebanyak limaorang yang berasal dari Jawa Barat ;Bahwa besoknya saksi telepon kepada Terdakwa karena ada lakilakiyang bernama Erwin mengaku keluarganya dan mau mengambil ke 5(lima) orang perempuan tersebut dan kata Terdakwa bisa tapi bayarperongkosannya (Vide Putusan PN

Watampone hal 21) ;Bahwa benar, proses perekrutan tenaga kerja Kafe Batavia diketahuiseluruhnya oleh Terdakwa, dan saksi sebagai petugas keamanan hanyamelihat kelima orang perempuan masuk pada Kafe Batavia pada tanggal14 Januari sekitar pukul 22.00 WITA dengan membawa tas kemudianmenanyakan apa saksi korban berteman sudah makan atau belumkemudian saksi menunjukkan tempat untuk beristirahat dan pada saat itujuga saksi melihat lel.

MAJIDBin KATERU yaitu bahwa besoknya saksi telepon kepada Terdakwakarena ada lakilaki yang bernama Erwin mengaku keluarganya dan maumengambil ke 5 (lima) orang perempuan tersebut dan kata Terdakwabisa tapi bayar perongkosannya (Vide Putusan PN.

Watampone hal 21)dan bahwa benar, proses perekrutan tenaga kerja Kafe Batavia diketahuiseluruhnya oleh Terdakwa ;Bahwa benar, keberadaan saksi korban berteman atas permintaan suamisaksi di mana pada bulan Januari 2009 Terdakwa menelpon saksi untukmeminta uang sebanyak Rp.2.000.000, (dua juta rupiah) dan pada saatitu juga saksi memasukkan uang yang diminta tersebut, kemudiankeesokan harinya Terdakwa kembali menelpon dan meminta uangsebanyak Rp.7.100.000, (tujuh juta seratus ribu rupiah) sehingga padahari

Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalamperkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.. 2.094.000,00 (Dua jutasembilan puluh empat ribu rupiah;Memperhatikan surat permohonan banding yang dibuat olehHASMAWATI, SH..Wakil Panitera Pengadilan Negeri Watampone, bahwatanggal 20 Desember 2017 Penggugat mengajukan permohonan bandingterhadap Putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 14 Desember 2017Nomor 40/Pdt.G/2017/PN. Watampone.

(Perkara dan daerah PN Watampone), oleh karenatidak berwenangnya Pengadilan Negeri Sungai Penuh dalam memeriksaHalaman 12 dari 29 hal. Put. Nomor 214 K/Pdt/2017mengadili dan memutus perkara ini maka gugatan Penggugat haruslahdinyatakan ditolak;Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libe!).Yaitu bahwa dalam dalil gugatan Penggugat angka 1 mendalilkan bahwaTat Iman binti H. Syabaan telah membuat Surat Wasiat tertanggal 28Februari 1986.

Rahmadi) dimana pada saat persidangan Sdr.Rahmadi (suaminya) di PN Watampone, barang bukti yangditunjukkan oleh Hakim ketua PN berbeda dengan gambar barangbukti yang ada dalam berkas perkara penyidik POM. Yang menjadipertanyaan, Barang Bukti yang ada dalam gambar tersebut tersebutsebenarya Barang Bukti milik siapa.

Bahwa pada saat Saksi6 menghadiri sidang pertama Saksi4, saatitu Saksi6 melihat Hakim Ketua PN Watampone menunjukkan barang buktishabushabu yang berbeda dengan gambar barang bukti shabushabuyang ada dalam berkas penyidik Pom.8.