Ditemukan 487509 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 02-01-2013 — Putus : 16-01-2013 — Upload : 09-02-2013
Putusan PA KAB MALANG Nomor 7/Pdt.P/2013/PA.Kab.Mlg
Tanggal 16 Januari 2013 — PEMOHON
307
Register : 02-01-2013 — Putus : 16-01-2013 — Upload : 09-02-2013
Putusan PA KAB MALANG Nomor 3/Pdt.P/2013/PA.Kab.Mlg
Tanggal 16 Januari 2013 — PEMOHON
1412
Register : 27-06-2008 — Putus : 15-07-2008 — Upload : 24-02-2013
Putusan PA KAB MALANG Nomor 134/Pdt.P/2008/PA.Kab.Mlg.
Tanggal 15 Juli 2008 — PEMOHON
94
Register : 07-06-2007 — Putus : 26-06-2007 — Upload : 26-01-2013
Putusan PA KAB MALANG Nomor 90/Pdt.P/2007/PA.Kab.Mlg
Tanggal 26 Juni 2007 — PEMOHON
2310
Register : 11-12-2012 — Putus : 02-01-2013 — Upload : 09-02-2013
Putusan PA KAB MALANG Nomor 961/Pdt.P/2012/PA.Kab.Mlg
Tanggal 2 Januari 2013 — PEMOHON
125
Register : 14-03-2012 — Putus : 27-03-2012 — Upload : 14-08-2012
Putusan PA KAB MALANG Nomor 281/Pdt.P/2003/PA.Kab.Mlg
Tanggal 27 Maret 2012 — PEMOHON I & II
2310
Putus : 01-09-2016 — Upload : 06-09-2016
Putusan PN PROBOLINGGO Nomor 8/Pdt.G/2016/PN Pbl
Tanggal 1 September 2016 — PENGGUGAT 1. HJ. UMI KULSUM al. SAMSIYAH, bertempat tinggal di Kelurahan Triwung Kidul, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I; 2. LULUK ATUN NASIHA, bertempat tinggal di Kelurahan Triwung Kidul, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, selanjutnya disebut sebagai ………………………………………………………………………..PENGGUGAT II; 3. SITI ROHMA, bertempat tinggal di Kelurahan Triwung Kidul, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT III; 4. WAHYUDI AMIRULLAH, bertempat tinggal di Kelurahan Triwung Kidul, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT IV TERGUGAT 1. MOH. ISHAQ, bertempat tinggal di Jl Merapi Gang II, RT.02 RW.02, Kelurahan Triwung Lor, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, selanjutnya disebut sebagai …………………………………………………………………..TERGUGAT; 2. DEWI MARIA, dahulu bertempat tinggal di Jl. MT. Haryono RT.02 / RT.04, Kel. Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, selanjutnya disebut………TURUT TERGUGAT I; 3. DEFRI NURHAYATI, dahulu bertempat tinggal di Jl. MT. Haryono RT.02 / RT.04, Kel. Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, selanjutnya disebut…TURUT TERGUGAT II; 4. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA PROBOLINGGO, berkedudukan hukum di Jalan Hayam Wuruk No. 2, Kelurahan Jati, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT III;
3611
  • Oleh karena gugatan paraPenggugat dianggap kabur dan tidak jelas terkait dengan kompetensiabsolut maupun jangka waktu sebagaimana yang diatur dalam pasal 32ayat (2) PP. No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tersebut diatasmaka, Pengadilan Negeri Probolinggo menyatakan diri tidak berwenanguntuk memeriksa dan memutus atas perkara aquo, sehingga atas gugatanPenggugat tersebut dinyatakan ditolak atau setidak tidaknya tidak dapatditerima;.
Register : 15-02-2016 — Putus : 21-03-2016 — Upload : 18-02-2019
Putusan PA SIJUNJUNG Nomor 55/Pdt.G/2016/PA.SJJ
Tanggal 21 Maret 2016 — PEMOHON
103
Putus : 19-03-2020 — Upload : 25-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 937/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 19 Maret 2020 — PT SUTRAKABEL INTIMANDIRI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
14039 Berkekuatan Hukum Tetap
  • jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU3560/PJ/2019, tanggal 19 Agustus 2019;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT006648.99/2018/PP
    Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak YangTerhormat untuk mengabulkan gugatan dari Penggugat sehinggaPenggugat tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai:Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 13 September 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT006648.99/2018/PP/M.XVA Tahun 2019, tanggal 1 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak gugatan Pengugat terhadap Keputusan Tergugat
Register : 20-11-2013 — Putus : 03-11-2014 — Upload : 31-03-2016
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.56840/PP/M.IA/11/2014
Tanggal 3 Nopember 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
2851386
  • Put.56840/PP/M.IA/11/2014
    Nomor PutusanPengadilan PajakJenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurutTerbandingMenurut Pemohon :BandingMenurut MajelisPut.56840/PP/M.1A/11/2014PPh Pasal 222010bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi atas DaPengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 22 Masa Pajak September 2010 sebesarRp.12.440.193.370,00;bahwa Pemohon Banding merupakan Wajib Pajak yang bergerak di bidang industri minykasar (KLU 15141 ) yang hasil produksinya berupa CPO.
    Dirjen pajak Nomor: PER 57/PJ/2010;bahwa Terbanding telah melakukan pemeriksaan pajak untuk tahuntahun sebelumnya,atas transaksi pembelian TBS dari KUD dan Kelompok Tani Pemohon Banding timemungut PPh Pasal 22, dan berdasarkan hasil pemeriksaanya Terbanding timempermasalahkan atau melakukan koreksi, dengan kata lain Terbanding tmembenarkan transaksi yang dilakukan oleh Pemohon Banding;bahwa terhadap sengketa banding yang serupa, majelis hakim Pengadilan Pajak tmenerbitkan putusan Nomor : Put32663/PP
Putus : 19-02-2020 — Upload : 08-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 301/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 19 Februari 2020 — PT SEMEN TONASA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
10637 Berkekuatan Hukum Tetap
  • jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU290/PJ/2019, tanggal 21 Januari 2019;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Putusan ini:Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put115011.16/2013/PP
    Putusan Nomor 301/B/PK/Pjk/2020PPN Masa Juli 2013 Nomor 00066/207/13/051/16 tanggal 24 Maret2016;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 11 September 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put115011.16/2013/PP/M.XVIB Tahun 2018, tanggal 30 Agustus 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan Sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00573/KEB/WPJ.19
    Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put115011.16/2013/PP/M.XVIBTahun 2018 tanggal 30 Agustus 2018 yang dimohonkan PemohonPeninjauan Kembali untuk seluruhnya;2. Membatalkan atau mengubah Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put115011.16/2013/PP/M.XVIB Tahun 2018 tanggal 30 Agustus 2018karena telah bertentangan dengan ketentuan perundangundanganperpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:a.
Putus : 02-12-2019 — Upload : 21-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4267/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 2 Desember 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT MOPOLI RAYA
8830 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., A.K,jabatan Direktur Komersil;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut118425.16/2014/PP/M.XIB Tahun 2018, tanggal 13 Desember 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan
    Jumlah pajak yang terutang yang disetujui dalam pembahasan akhirpemeriksaan sebesar Rp0O, (Nihil);Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 13 Februari 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut118425.16/2014/PP/M.XIB Tahun 2018, tanggal 13 Desember 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunh banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00062/KEB/WPJ.25/
    Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put118425.16/2014/PP/M.XIB Tahun2018 tanggal 13 Desember 2018 yang dimohonkan PemohonPeninjauan Kembali untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut118425.16/2014/PP/M.XIB Tahun 2018 tanggal 13 Desember 2018,karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1.
    Jumlah PPN yang Kurang DibayarRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRp014.604.725.000039.363.647.0502.475.892.205895.241 .0870895.241 .0871.580.651.118698.121.8822.278./73.000798.712.537698.121.8823.735.607.419Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali;Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPut118425.16/2014/PP/M.XIB Tahun 2018 tanggal 13 Desember 2018,tidak dapat dipertahankan dan harus
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut118425.16/2014/PP/M.XIB Tahun 2018, tanggal 13 Desember2018;MENGADILI KEMBALI:1. Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding: PT MOPOLIRAYA;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 2 Desember 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.
Putus : 09-03-2020 — Upload : 08-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 761/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 9 Maret 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs KSO PP-ARKONIN
8653 Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs KSO PP-ARKONIN
    BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara :DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta,12190;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor SKU2724/PJ/2019, tanggal 17 Juni 2019:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanKSO PPARKONIN, beralamat di Gedung Plaza PP
    IswantoAmperawan, jabatan Ketua Komite;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT000815.16/2018/PP/M.XIB Tahun 2019, tanggal 27 Maret 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali
    Putusan Nomor 761/B/PK/Pjk/2020 No Uraian Jumlah1 Koreksi PPN menurut KANWIL Rp 299.418.8702 Koreksi PPN menurut Wajib Pajak Nihil3 PPN yang Diajukan Banding Rp 299.418.870 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 20 Februari 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT000815.16/2018/PP/M.XIB Tahun 2019, tanggal 27 Maret 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding
    Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor PUT000815.16/2018/PP/M.XIBTahun 2019, tanggal 27 Maret 2019 yang dimohonkan PemohonPeninjauan Kembali;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT000815.16/2018/PP/M.XIB Tahun 2019, tanggal 27 Maret 2019, karenaPutusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1.
    Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2015Nomor 00023/207/15/009/17 tanggal 21 Februari 2017 atas namaKSO PPArkonin, NPWP 03.345.504.9009.000, beralamat diGedong Plaza PP, Jalan T.B. Simatupang Nomor 57, RT 008 RW011, Gedung, Pasar Rebo Jakarta Timur, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum:3.4.
Putus : 06-12-2019 — Upload : 21-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4290/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 6 Desember 2019 — PT AMMAN MINERAL NUSA TENGGARA vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
6226 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 4290/B/PK/Pjk/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT001530.40/2018/PP/M.XVIIA Tahun 2019, tanggal 23 Januari 2019,yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding untuk seluruhnya;2.
    Memerintahkan Terbanding untuk mengembalikan Bea Keluar yang telahdilunasi oleh Pemohon Banding;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding pada tanggal 24 Mei 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT001530.40/2018/PP/M.XVIIA Tahun 2019, tanggal 23 Januari 2019,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Surat PenetapanKembali Perhitungan Bea Keluar Nomor SPKPBK14/BC/2017 tanggal
    Menerima dan mengabulkan selurunnya Permohonan PeninjauanKembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semulapemohon Banding) atas Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT001530.40/2018/PP/M.XVIIA Tahun 2019 yang diucapkan tanggal23 Januari 2019:2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT001530.40/2018/PP/M.XVIIA Tahun 2019 yang diucapkan tanggal 23 Januari 2019;DENGAN MENGADILI SENDIRI:1.
Putus : 10-12-2018 — Upload : 19-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3335/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 10 Desember 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT JFE SHOJI STEEL INDONESIA
4423 Berkekuatan Hukum Tetap
  • kedudukan diMM2100 Industrial Town Block B42, Ganda Mekar,Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat, 17520, yang diwakilioleh Shinji Imamori, jabatan Finance Director;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut113692.16/2014/PP
    Putusan Nomor 3335/B/PK/Pjk/2018Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 08 Agustus 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut113692.16/2014/PP/M.VB Tahun 2018, tanggal 28 Februari 2018 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP00288/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 14Maret 2017, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak
    Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.113692.16/2014/PP/M.VB Tahun2018 tanggal 28 Februari 2018 yang dimohonkan Pemohon PeninjauanKembali untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.113692.16/2014/PP/M.VB Tahun 2018 tanggal 28 Februari 2018 untuk seluruhnya,karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3.1.
Putus : 09-03-2020 — Upload : 08-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 762/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 9 Maret 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs KSO PP-ARKONIN
8558 Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs KSO PP-ARKONIN
    BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara :DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta,12190;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU2725/PJ/2019, tanggal 17 Juni 2019:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanKSO PPARKONIN, beralamat di Gedung Plaza PP
    Putusan Nomor 762/B/PK/Pjk/2020 No Uraian Jumlah1 Koreksi PPN menurut KANWIL Rp 91.206.0682 Koreksi PPN menurut Wajib Pajak Nihil3 PPN yang Diajukan Banding Rp 91.206.068 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 26 Februari 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT000814.16/2018/PP/M.XIB Tahun 2019, tanggal 27 Maret 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding
    Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor PUT000814.16/2018/PP/M.XIBTahun 2019 tanggal, 27 Maret 2019 yang dimohonkan PemohonPeninjauan Kembali;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT000814.16/2018/PP/M.XIB Tahun 2019, tanggal 27 Maret 2019, karenaPutusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1.
    Plaza PP, Jalan T.B. Simatupang Nomor 57 RT008 RW 011, Gedong, Pasar Rebo Jakarta Timur, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganHalaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 762/B/PK/Pjk/2020perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum:;3. 3.
    Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2015Nomor 00022/207/15/009/17 tanggal 21 Februari 2017 atas namaKSO PPArkonin, NPWP 03.345.504.9009.000, beralamat diGedung Plaza PP, Jalan T.B. Simatupang Nomor 57, RT 008 RW011, Gedong, Pasar Rebo Jakarta Timur, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum;3.4.
Putus : 13-02-2020 — Upload : 08-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 282/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 13 Februari 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT TRIPATRA ENGINEERS AND CONSTRUCTORS
12749 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Park Gedung A, JalanBoulevard Bintaro Jaya Sektor VII, CBD Bintaro Jaya BlokB7/A6, Tangerang Selatan, yang diwakili oleh Hara Mulya H.Siregar, jabatan Direktur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT115070.16/2014/PP
    Putusan Nomor 282/B/PK/Pjk/2020This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 14 September 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT115070.16/2014/PP/M.XIVA Tahun 2019, tanggal 11 Februari 2019,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur
    Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor PUT115070.16/2014/PP/M.XIVAHalaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 282/B/PK/Pjk/2020This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.Tahun 2019 tanggal 11 Februari 2019 yang dimohonkan PemohonPeninjauan Kembali terkait sengketa a quo;2.
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT115070.16/2014/PP/M.XIVA Tahun 2019 tanggal 11 Februari 2019 terkait sengketa aquo, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangandengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku:3. Dengan mengadili sendiri:3. 1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali:3.2.
Register : 17-02-2011 — Putus : 22-08-2011 — Upload : 12-10-2011
Putusan DILMIL I 06 BANJARMASIN Nomor 06-K/PM I-06/AD/II/2011
Tanggal 22 Agustus 2011 — Kopka Agus Ngationo NRP 578712
7113
  • Bahwa pada tanggal 15 Nopember 2010 terdakwapergi meninggalkan Kesatuan Korem 102/PP tanpaijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasanlain yang berwenang dan sampai dengan sekarangterdakwa belum kembali ke kesatuan.3. Bahwa sebelum meninggalkan kesatuan' terdakwatidak pernah menceritakan permasalahan yangdihadapinya, sehingga pihak satuan tidakmengetahui penyebab terdakwa pergi meninggalkankesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan.4.
    Bahwa dengan demikian terdakwa telahmeninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dariKomandan Satuan secara berturut turut sejaktanggal 15 Nopember 2010 sampai dengan 17Desember 2010 atau selama + 32 (tiga puluh dua)hari sesuai dengan daftar absensi Kima Korem102/PP dan sampai sekarang terdakwa belum kembalike kesatuan.7.
    dan terbina dengan baik dalam jiwaprajurit TNI lainnya.: Bahwa setelah menelit i danmempertimbangkan hal hal tersebut di atas,Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana18yang tercantum pada diktum ini adalah adil danseimbang dengan kesalahan Terdakwa.Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana,maka ia harusdibebani untuk membayar biayaperkara.Menimbang : Bahwa barangbarang bukti dalam perkara iniberupa :Surat surat :10 (sepuluh) lembar daftar absensi dari KompiMarkas Korem 102/PP
    Menetapkan barang barang bukti berupaSurat surat : 10 (sepuluh) lembar daftar absensi dari Kompi Markas Korem102/PP dari bulan Nopember 2010 sampai dengan bulan Desember2010 yang ditanda tangani oleh Komandan Kompi Markas KaptenInf.
Putus : 19-03-2020 — Upload : 08-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 815/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 19 Maret 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs BUT KAJIMA PP JOINT OPERATION
15248 Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs BUT KAJIMA PP JOINT OPERATION
    ./2014 tanggal 17 November 2014;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanBUT KAJIMA PP JOINT OPERATION, beralamat di JalanKarebbe Site Malili Luwu Timur, Sulawesi Selatan denganalamat Korespondensi Jalan Lamandau Il Nomor 22Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan
    permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT.54772/PP/M.XIV.B/16/2014, tanggal 29 Agustus 2014, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa berdasarkan uraian Pemohon Banding, temuan Terbandingtidak didukung dengan bukti yang kuat dan tidak berlandaskan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalamHalaman 1 dari 8 halaman.
    :Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN Rp 29.345.986.657Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri Rp 0Pajak yang dapat diperhitungkan Rp 6.401.962.747Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar Rp 6.401.962.747Kelebihan Pajak yang sudahdikompensasikan ke Masa berikutnya Rp 0Jumlah PPN yang lebih dibayar Rp 6.401.962.747Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding pada tanggal 23 Agustus 2011;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT.54772/PP
    Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.54772/PP/M.XIVB/16/2014 tanggal29 Agustus 2014 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.54772/PP/M.XIVB/16/2014 tanggal 29 Agustus 2014, karena Putusan Pengadilan tersebuttelah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3.
    Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP93/WPJ.15/2011 tanggal 9 Maret 2011 mengenai keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai MasaPajak Desember 2008 Nomor 00013/407/08/803/10 tanggal 22Maret 2010, atas nama BUT Kajima PP Joint Operation, NPWP02.477.414.3803.000, adalah telan sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehinggaoleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.
Register : 21-04-2021 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 18-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1858 B/PK/PJK/2021
Tanggal 22 Juli 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS KONSORSIUM JFE-JFEEI-PP (GLT-A);
6625 Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS KONSORSIUM JFE-JFEEI-PP (GLT-A);