KILIAN, MS ; KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH PROVINSI IRIAN JAYA BARAT

Ketua dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Fakfak (masa bhakti tahun 1999-tahun 2004) di fakfak; Hasan Tanggahma; Ketua Komisi Pemilihan Umum Jakarta; Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Irian Jaya Barat Di Manokwari; Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Fakfak

Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Irian Jaya Barat Di Manokwari cq. Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Fakfak Di Fakfak

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (SUKIMAN MARWAN BIN MADI TEMARWUT) dengan Pemohon II (JUMRIA BINTI BASOH) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 2005 di Kampung Wamega RT 001 RW 001, Distrik Salawati Utara, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Irian Jaya Barat;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Salawati

Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki profesidan bakat sebagai Seniman yang telah melukis gambar logo lambangdaerah Provinsi Papua Barat pertama kalinya pada hari Sabtu, tanggal 9Oktober 2004 sekitar pukul 17:00 wit di rumah kediaman Tergugat II yangsaat itu menjabat sebagai Pejabat Gubernur Provinsi Irian Jaya Barat, diJalan Karya ABRI SanggengManokwari, Papua Barat (Bukti P.1 dan SaksiPenggugat);2.

Bahwa semenjak logo lambang daerah Provinsi Papua Barat tersebutdigunakan, Tergugat maupun Tergugat II tidak pernah melakukan langkahlangkah pendekatan dan tidak pernah memberikan pengakuan secarahukum terhadap hasil karya seni dari Penggugat dalam menggamabr ataumelukis logo lambang daerah Provinsi Irian Jaya Barat atau kini PapuaBarat tersebut.Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 19/Pat.G/2019/PN Mnk9.

Menyatakan Tergugat dan Tergugat II secara bersamasama melakukanPerbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat selaku Pencipta dan Pelukisgambar logo/lambang daerah Provinsi Irian Jaya Barat atau kini disebut PapuaBarat.3.

dengan acara Uji Materil (Judicial Revieuw) di MahkamahKonstitusi berkenaan dengan berlakunya Undang Undang Nomor 45 Tahun1999;Bahwa Tergugat Il membawa gambaro logo lambing Provinsi Irian Jaya Barat(kini Papua Barat) pada tanggal 10 Oktober 2004 adalah untuk menjadi alatbukti dalam persidangan pengujian UndangUndang Republik Indonesia No.45Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi IrianJaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimikadan Kota Sorong diMahkamah Konstitusi

Irian Jaya Barat atau kini Papua Barat tersebut hinggasaat inl;Bahwa sebagai bukti kepemilikian Penggugat atas Hak Cipta Gambar LogoLambang Provinsi Irian Jaya Barat yang kini berubah nama menjadi PapuaBarat, maka pada tanggal 23 Februari 2016 Penggugat melalui kuasaHukumnya telah mengajukan pendaftaran Hak Cipta secararesmi kepadaMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia i.c.

Kepala Dinas Kehutanan danPertanian Provinsi Irian Jaya Barat/Papua Barat melalui suratnyaNomor: 522/10/GIJB/2003 tanggal 18 Oktober 2003 perihal PelayananAdminisirasi dan Perjanjian di Bidang Kehutanan Wilayah Provinsi IrianJaya Barat yang isinya menyatakan: sejak tanggal 20 September 2003secara resmi fungsi pemerintahan di bidang Kehutanan telah beroperasi maka seluruh kewenangan pelayanan adminisirasi di bidangpengusahaan hutan di wilayah Provinsi Irian Jaya Barat di Manokwaridan bukan lagi oleh

Maka Kopermas Pon Mananggai dan mitra kerja PTTung Yang dalam melakukan kegiatannya sama sekali tidak merugikannegara ataupun pemerintah Provinsi Irian Jaya Barat ;Bahwa judex facti telah tidak menerapkan hukum sebagaimanamestinya sehubungan dengan kedudukan Pemohon Kasasi selakuPemohon ljin pemungutan hasil hutan kayu masyarakat adat/IjinPemungutan Kayu Masyarakat Adat di Kampung Sombokoro DistrikWindesi Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Irian Jaya Barat/PapuaBarat dan pemohon ijin Pemasukan dan

Maka seharusnya penanggungjawab terhadap sahatau tidaknya atas ijinijin yang dimiliki oleh Kopermas Port Mananggaiyang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah tersebut (Kepala DinasKehutanan dan Pertanian Provinsi Irian Jaya Barat/Papua Barat danGubernur Provinsi lrian Jaya Barat/Papua Barat) bukanlah PemohonKasasi melainkan tanggungjawab tersebut adalah Kepala DinasKehutanan dan Pertanian Provinsi Irian Jaya Barat/Papua Barat danGubernur Provinsi Irian Jaya Barat/Papua Barat ;Bahwa judex facti pada Pengadilan

Irian Jaya Barat atas nama PemohonKasasi selaku Ketua Kopermas Port Mananggai yang berlakusampai dengan tanggal 27 Februari 2005 ;Banwa Pemonon Kasasi melakukan pemungutan hasil hutan kayukarena ada ijin dan perpanjangan ijin dari Kepala Dinas Kehutanandan Pertanian Provinsi Irian Jaya Barat tersebut di atas.

Irian Jaya Barat.

Irian Jaya Barat ;464 Buku Kas Umum Penerimaan dan Pengeluara bulan Februari TahunAnggaran 2006 Pemerintah Provinsi Irian Jaya Barat ;465 Buku Kas Umum Penerimaan dan Pengeluaran bulan Maret TahunAnggaran 2006 Pemerintah Provinsi Irian Jaya Barat ;466 Buku Kas Umum Penerimaan dan Pengeluaran bulan April TahunAnggaran 2006 Pemerintah Provinsi Irian Jaya Barat ;467 Buku Kas Umum Penerimaan dan Pengeluaran bulan Mei TahunAnggaran 2006 Pemerintah Provinsi Irian Jaya Barat ;468 Buku Kas Umum Penerimaan

dan Pengeluaran bulan Juni TahunAnggaran 2006 Pemerintah Provinsi Irian Jaya Barat ;469 Buku Kas Umum Penerimaan dan Pengeluaran bulan Juli TahunAnggaran 2006 Pemerintah Provinsi Irian Jaya Barat ;470 Buku Kas Umum Penerimaan dan Pengeluaran bulan Agustus TahunAnggaran 2006 Pemerintah Provinsi Irian Jaya Barat ;471 Buku Kas Umum Penerimaan dan Pengeluaran bulan September TahunAnggaran 2006 Pemerintah Provinsi Irian Jaya Barat ;472 Buku Kas Umum Penerimaan dan Pengeluaran bulan Oktober TahunAnggaran

2006 Pemerintah Provinsi Irian Jaya Barat ;473 Buku Kas Umum Penerimaan dan Pengeluaran bulan November TahunAnggaran 2006 Pemerintah Provinsi Irian Jaya Barat ;Hal. 57 dari 87 hal.

Irian jaya Barat, tertanggal 18 Oktober 2005kepada Plt.

Apa sisitugastugas yang akan dijalankan terdapat di dalam Surat KeputusanGubernur Provinsi Irian Jaya Barat No. 84 Tahun 2005.

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikahpada tanggal 22 Juli 2004 dan terdaftar di Kantor Urusan Agama KecamatanFakFak, Kabupaten FakFak, Provinsi Irian Jaya Barat Nomor173/14/X/2004 tanggal 21 Oktober 2004;2.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 173/14/X/2004 tanggal 21 Oktober2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan FakFak,Kabupaten FakFak, Provinsi Irian Jaya Barat, bermeterai cukup dan telahdinazegelen Pos serta dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, laludiberi kode (P.2);3.

No. 12/Pdt.G/2019/PA.Lrt Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalahpasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2004 di Kabupaten FakFak, Provinsi Irian Jaya Barat; Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon setelahmenikah hidup rukun membina rumah tangga bersama di rumahkontrakan di Kabupaten FakFak selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun,kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke Solor Timur, KabupatenFlores Timur, satu bulan kemudian Pemohon kembali lagi ke FakFakuntuk kerja dan pemohon kembali

No. 12/Pdt.G/2019/PA.LrtRT.006/RW.003, Desa Lohayong II, Kecamatan Solor Timur, KabupatenFlores Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang padapokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi punya hubungan keluarga dengan Pemohon sebagaikakak sepupu dan saksi kenal dengan Termohon sebagaiisteriPemohon; Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2004 diKabupaten FakFak, Provinsi Irian Jaya Barat dan telah telah dikaruniai 2(dua) orang anak yang sekarang diasuh oleh Pemohon; Bahwa setelah menikah

No. 436K/Pid.Sus/2011Pariwisata Provinsi Irian Jaya Barat tahun 2005 berdasarkanSurat Keputusan Gubernur Irian Jaya Barat nomor : SK.821.203 tanggal 19 September 2003, bertindak selaku KuasaPengguna Anggaran Bantuan Langsung untuk Pembangunan FisikRuang Kelas Baru (RKB) dan Pembangunan Fisik LaboratoriumIPA dan Pengadaan Meubeler yang dibangun di SMU Negeri 1Manokwari, SMU Negeri 2 Manokwari dan SMU OikumeneManokwari di Manokwari yang lebih dikenal dengan BlockGrant, dimana Terdakwa . Ir.

Abdul Rahman Wasaraka, telahmengeluarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran DinasPendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Irian JayaBarat nomor : 903/290 tanggal 1 Juli 2005 tentang penetapanpenerima bantuan langsung (Block Grant) Dana DekonsentrasiBidang Pendidikan kepada Sekolah Sekolah di KabupatenManokwari Provinsi Irian Jaya Barat Tahun 2005 berdasarkanDIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Dinas PendidikanKebudayaan dan Pariwisata Provinsi Irian Jaya Barat tahun2005 nomor 406.0/

Hendrik Morin tanggal27122005.Surat Edaran Menteri Pendidikan NasionalNomor : 66/MPN/DS/2004 tanggal 14 Mei 2004 tentangProgram Pembangunan Dikdasmen melalui Dana Bantuan(Grant).Keputusan Gubernur Irian Jaya Barat Nomor46.a Tahun 2005 tanggal 30 Mei 2005 tentangperbaikan lampiran Keputusan Gubernur Irian JayaBarat Nomor : 46 Tahun 2005 tentang PengesahanPengelolaan Dana Dekonsentrasi Daftar IsianPelaksanaan Anggaran Provinsi Irian Jaya Barat.61).

AbdulRahman Wasaraka, MP selaku Kepala Dinas PendidikanKebudayaan dan Pariwisata berdasarkan Surat KeputusanGubernur Provinsi Irian Jaya Barat No.SK.821 .2 03tanggal 19 September 2003 bertindak ~~ selaku KuasaPengguna Anggaran.

Irian Jaya Barat Nomor: 522.2/10/GIJB/2003 tanggal 18 Oktober 2003 perihal pelayananadministrasi dan perjanjian dibidang kehutanan yang ditujukankepada para Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten se Provinsi IrianJaya Barat yang isinya bahwa sejak tanggal 20 September 2003secara resmi fungsi Pemerintah dibidang kehutanan dan pertaniantelah beroperasi maka seluruh kewenangan pelayanan administrasidan perjanjian dibidang pengusahaan hutan di wilayah Provinsi IrianJaya Barat di Jayapura.

Irian Jaya Barat yang isinyabahwa sejak tanggal 20 September 2003 secara resmi fungsiPemerintah di bidang kehutanan dan pertanian telah beroperasi makaseluruh kewenangan pelayanan adminsitrasi dan perjanjian di bidangpengusahaan hutan di wilayah Provinsi Irian Jaya Barat di Manokwaridan bukan lagi oleh Dinas Kehutanan Provinsi Papua di Jayapura.Bahwa, Pejabat Gubernur Irian Jaya Barat pada tanggal 8 Juli 2004juga telah mengeluarkan Keputusan Gubernur Irian Jaya BaratNomor: 22 tahun 2004 tentang

Irian Jaya Barat Sebagaimanatelah dipertimbangkan diatas, oleh karena Terdakwa melakukan perbuatantersebut diatas adanya ijin dari Kepala Dinas Kehutanan dan Pertanian sertaSurat ljin Gubernur Provinsi Irian Jaya Barat sebagaimana telahdipertimbangkan diatas, oleh karenanya para Terdakwa harus dilepaskan darisegala tuntutan hukum;Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa dilepas dari segala tuntutanhukum maka hak Terdakwa harus dipulihnkan dalam kemampuan, kedudukan,harkat serta martabat;Bahwa dari

Irian Jaya Barat adalah bertentangandengan UndangUndang No. 41 Tahun 2001 tentang Kehutanan.

Bahwa Terdakwa yang dalam melaksanakan usaha dibidang perkayuandengan menyerahkan ijin IPKMA yang dikeluarkan oleh Kepala DinasKehutanan dan Pertanian Provinsi Irian Jaya Barat atas nama KSU MberurMosau No. Kep. 522.1./789 tanggal 29 April 2004 dan Perjanjiannya No.522.1/789/GIJB/2004;2.

Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Indonesia yangmemiliki profesi dan bakat sebagai Seniman yang pertama kali telahmelukis gambar logo lambang daerah Provinsi Papua Barat, yaitu padahari Sabtu, tanggal 9 Oktober 2004 sekitar pukul 17:00 wit di rumahkediaman mantan Gubernur Papua Barat : Brigadir Jenderal (Brigjen)Anumerta Abraham Octavianus Atururi (almarhum) yang saat itumenjabat sebagai Pejabat Gubernur Provinsi Irian Jaya Barat, yaitu diJalan Karya ABRI SanggengManokwari, Papua Barat (Bukti P

Irian Jaya Barat ataukini bernama Provinsi Papua Barat tersebut hingga saat inl;9.

Bahwa oleh sebab itu, Tergugat I, Tergugat Il, Tergugat Ill,karena kelalaiannya itu secara tanggung renteng dapat dihukum untukmembayar ganti kerugian kepada Penggugat sebagai Pelukislogo/lambang daerah Provinsi Irian Jaya Barat atau kini Papua Baratyang ditaksir sejumlah Rp. 250.000.000, per tahun yang dikalikandengan 15 tahun sehingga berjumlah Rp. 3.750.000.000, (TigaMilyar Tujuh ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai dan lunaskepada PengguQ@at;34.

Menyatakan Tergugat , Tergugat Il, Tergugat IIl, Tergugat IV danTergugat V secara bersamasama melakukan Perbuatan MelawanHukum terhadap Penggugat selaku Pencipta dan Pelukis gambarlogo/lambang daerah Provinsi Irian Jaya Barat atau kini disebut ProvinsiPapua3.

Surat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Nomor001.4/2020/SETDAPB/2019 tanggal 11 November 2019 perihalPencetus Logo/ Lambang Daerah Provinsi Irian Jaya Barat/ PapuaBerdasarkan uraian dan fakta hukum diatas, maka Tergugat Vmemohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas BManokwari yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan :DALAM EKSEPS :222 22 nnnPutusan Sela Nomor : 10/Pdt.G/2020/PN.Mnk halaman 24 dari 44 hal.1. Menerima eksepsi Tergugat V untukseluruhnya;2.

No. 151 PK/Pid.Sus/2013Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriSorong sebagai berikut :KESATU :Bahwa mereka Terdakwa MARTHEN DJITMAU, S.Pd selaku SekretarisKPUD Kota Sorong yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan GubernurPapua Nomor : SK.821.2251 tanggal 19 Februari 2003 dan Terdakwa IlHASAN bin MUSAAD, S.Sos selaku Kasubag Tekhnis KPUD Kota Sorong yangdiangkat berdasarkan Surat Keputusan KPUD Provinsi Irian Jaya Barat Nomor :125/SK/SETKPU/IJB/IX/2004 tanggal 29 September

Irian Jaya Barat Nomor : 125/SK/SETKPU/IJB/IX/2004 tanggal 29 September 2004, antara bulan Januari sampaidengan April 2005 atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam tahun 2005bertempat di Kantor Komisi Pemilinan Umum (KPU) Kota Sorong di Jalan SultanHasanuddin No.31 Klademak II, Kota Sorong atau setidaktidaknya pada suatutempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan NegeriSorong, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yangturut serta melakukan perbuatan, dengan

Musaad,S.Sos untuk melaksanakan tugas sebagai Pelaksanaan Tugas Harian(Plth) Sekretaris KPU Kota Sorong Provinsi Irian Jaya Barat ;Hal. 14 dari 28 hal. Put. No. 151 PK/Pid.Sus/2013Terlampir dalam berkas perkara ;5. Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masingmasingsebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Negeri Sorong No.57/Pid.B/2008/PN.SRGtanggal 19 November 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa .

Musaad,S.Sos untuk melaksanakan tugas sebagai Pelaksanaan Tugas Harian(Plth) Sekretaris KPU Kota Sorong Provinsi Irian Jaya Barat ;Serta buktibukti surat yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dipersidangan berupa :a. Fotocopy kwitansi pembayaran sebidang tanah sebesar Rp.45.000.000,(empat puluh lima juta rupiah) tertanggal 24 September 2005 ;b. Fotocopy kwitansi biaya tanah timbun dan ongkos truk sebesarRp.30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 30 April 2005 ;c.

Musaad,S.Sos untuk melaksanakan tugas sebagai Pelaksanaan Tugas Harian(Plth) Sekretaris KPU Kota Sorong Provinsi Irian Jaya Barat ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;Serta buktibukti surat yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dipersidangan berupa :a. Fotocopy kwitansi pembayaran sebidang tanah sebesar Rp.45.000.000,C.

Wapoga Mutiara Timber menggunakan jinPemungutan Kayu Masyarakat Adat (IPKMA) milik kopermas Dusner Mandiriyang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Irian Jaya Barat, dimana dalam Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan danPenyusunan Rencana Pengelolaan WHutan. Pemanfaatan Hutan danPenggunaan Kawasan Hutan, tidak dikenal adanya IPKMA.

Dalam melakukan kegiatan eksploitasihasil hutan, PT Wapoga Mutiara Timber menggunakan ljin Pemungutan KayuMasyarakat Adat (IPKMA) milik Kopermas Dusner Mandiri yang diterbitkan olehKepala Dinas Kehutanan Provinsi Irian Jaya Barat, dimana dalam PeraturanPemerintah No. 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan RencanaPengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan,tidak dikenal adanya IPKMA.

Dalam melakukankegiatan ekploitasi hasil hutan, PT Wapoga Mutiara Timber menggunakan jinPemungutan Kayu Masyarakat Adat (IPKMA) milik Kopermas Dusner Mandiriyang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Irian Jaya Barat, dimanadalam Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan danPenyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan danPenggunaan Kawasan Hutan, tidak dikenal adanya IPKMA.

GENOVA JAYA Nomor : BK.05 ;1 (satu) lembar Asli Permohonan Kedatangan Kapal Nomor0114/PS/977/V/2006 tanggal 03052006 ;1 (satu) lembar Asli Permohonan jin Olah Gerak Kapal Berangkat Nomor:0119/OPS/977/V/2006 tanggal 02042006 ;1 (satu) examplar Foto Copy Keputusan kepala Dinas Kehutanan danPertanian Provinsi Irian Jaya Barat Nomor : KEP552.1/002 tentangPengesahan Rencana Kerja Tahunan Pengusaha Hutan Tahun 2006 ;1 (satu) examplar Foto Copy Permohonan Penerbitan SKSHH KayuLimbah Nomor : 76/HNTIVV/2006

HARKERSEN INDONESIA kepada VICKY PANGEMANANyang ditandatangani di Kaimana tanggal 8 Mei 2006 ;1 (satu) lembar Asli Surat Ukur (1969) Nomor : 2303/Bc.5 tanggal 12 Juni2001 ;1 (satu) lembar Asli Permohonan Kedatangan Kapal Nomor0114/PS/977/V/2006 tanggal 03052006 ;1 (satu) lembar Asli Permohonan jin Olan Gerak Kapal Berangkat Nomor:0119/OPS/977/V/2006 tanggal 02042006 ;1 (satu) examplar Foto Copy Keputusan kepala Dinas Kehutanan danPertanian Provinsi Irian Jaya Barat Nomor : KEP552.1/002 tentangPengesahan

No 42 K/PID.SUS/2010Nomor : 0119/OPS/977/V/2006 tanggal 02042006 ;> 1 (satu) examplar Foto Copy Keputusan kepala Dinas Kehutanan danPertanian Provinsi Irian Jaya Barat Nomor : KEP552.1/002 tentangPengesahan Rencana Kerja Tahunan Pengusaha Hutan Tahun 2006;> 1 (satu) examplar Foto Copy Permohonan Penerbitan SKSHHKayu Limbah Nomor : 76/HNTIVV/2006 PT.

Tergugat jarang memberi nafkah terhadap Penggugat dan apabila tidakada nafkah yang diberikan oleh Tergugat maka Penggugat yang lantasmencarinya;b.Tergugat tidak memiliki tanggung jawab terhadap Penggugat dananaknyadan Penggugat yang mengurusi Semua kebutuh ananakanaknya;Akibat perselisihan danpertengkaran tersebut lebin kurang pada tahun 2017Tergugat pamit untuk pergi ke Nabire provinsi Irian Jaya Barat meskipunoleh Penggugat dilarang dan diminta untuk tetap di Malang.SelamaituTergugat sudah tidak

Rajaar), yangkemudian diperbaharui dengan IPKMA Nomor : KEP522.1/225tanggal 14 Mei 2004 yang ditandatangani oleh Kepala DinasKehutanan dan Pertanian Provinsi Irian Jaya Barat (Ir. ML.RUMADAS, Msi.) dan IPKMA Nomor : KEP522.1/488 tanggal 05Oktober 2004 yang ditandatangani oleh Kepala DinasKehutanan dan Pertanian Provinsi Irian Jaya Barat (Ir. ML.RUMADAS, Msi.). Untuk merealisasikan Perjanjian Kerja Samaantara Kopermas Ngirang Girang dengan PT.

Maju Wahana Papua berdasarkan RekomendasiPerpanjangan Pemasukan Peralatan Pengusahaan Hutan IPKMAatas nama Kopermas Ngirang Girang Nomor : 522.2/266 tanggal15 Mei 2004 yang diterbitkan/ditandatangani oleh KepalaDinas Kehutanan dan Pertanian Provinsi Irian Jaya Barat(Ir. ML. Rumadas, M.Si.).

Bahwa Pemasukan Peralatan Pengusahaan Hutan olehKopermas Nggirang Girang adalah didasarkan kepadaREKOMENDASI yang diterbitkan oleh Kepala DinasKehutanan Provinsi Papua dan Kepala Dinas Kehutanandan Pertanian Provinsi Irian Jaya Barat; di manadisebutkan dalam Surat Kepala Dinas KehutananProvinsi Papua Nomor : 680/690 tanggal 04 April2003 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal BinaProduksi Kehutanan Cq.

Ketidak jelasan Pengaturan HukumBahwa Andarias Hombore dan Abun Mulya didakwa karenamenggunakan IPKMA dan Rekomendasi Pemasukan PeralatanPengusahaan Hutan yang katanya diterbitkan oleh Pejabatyang tidak berwenang; karena tidak sesuai dengan UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ;Sementara Surat Keputusan Kepala Dinas KehutananProvinsi Papua dan Surat Keputusan Kepala DinasKehutanan Provinsi Irian Jaya Barat tentang IPKMA danRekomendasi Peralatan Pengusahaan Hutan itu didasarkankepada

danpatut untuk datang menghadap kepersidangan.Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan penggugatdalam persidangan tertutup untuk umum yang oleh penggugat maksuddan isi gugatannya tetap dipertahankan tanpa perubahan.Bahwa untuk meneguhkan dalil dalil gugatan Penggugat, iatelah mengajukan alat bukti surat dan saksi saksi berupa fotocopyKutipan Akta Nikah Nomor : 155/012/V/2006 tanggal 02 Mei 2006, yangditerbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Salawati, Kota Sorong, Provinsi

Irian Jaya Barat, fotocopymana setelah diteliti dan disesuaikan aslinya lalu diberi tanda bukti (P)Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat mengajukan pula2 (dua) orang saksi masing masing bernama:1.

Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada hari Rabu tanggal26 April 2006 di Kota Sorong, Provinsi Irian Jaya Barat. Bahwa penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama dan hiduprukun, bahkan telah dikaruniai seorang anak. Bahwa sekarang penggugat dan tergugat tidak rukun lagi karenadiantara keduanya sering terjadi perselisinan dan pertengkaran. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan tergugatmemiliki hubungan dengan perempuan lain yang mana seringkirim SMS (pesan singkat).

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Rabu, tanggal 19Juli 2006, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Manokwari,Kabupaten Manokwari, Provinsi Irian Jaya Barat, sebagaimana Kutipan AktaNikah Nomor : XXXXXXXXXXXX, tanggal 12 Agustus 2006;2. Bahwa Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat beragamaKatholik, namun saat akan menikah dengan Penggugat kemudian pindahagama menjadi Islam;3.

Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat padatanggal 19 April 2004 dihadapan petugas Pencatat Nikah Kantor UrusanAgama Distrik Salawati, Kabupaten Sorong, Provinsi Irian Jaya Barat,sebagai mana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXxX, tertanggal 19April 2004;2. Bahwasebelum menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkanTergugat berstatus Duda;Him. 1 dari15 him. Putusan No.314/Pdt.G/2021/PA.Srog.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXX, tertanggal 19 April2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama DistrikSalawati, Kabupaten Sorong, Provinsi Irian Jaya Barat, bukti surattersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinyayang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P.1;2.

Kabupaten seProvinsi Irian Jaya Barat yang isinya sejak tanggal 20September 2003, secara resmi fungsi Pemerintahan dibidang kehutanan dan pertanian telah beroperasi, makaseluruh kewenangan pelayanan administrasi dan perjanjiandi bidang pengusahaan hutan di wilayah Provinsi IrianJaya Barat di Manokwari bukan lagi oleh Dinas KehutananProvinsi Papua di Jayapura, maka dengan demikianpemberian ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu MasyarakatHukum Adat yang dikeluarkan Kepala Dinas Kehutanan danPertanian Provinsi

' Irian Jaya Barat Nomor: 522.1/1136tertanggal 16 Juni 2003 tidak meyalahi hukum dan sahuntuk digunakan ;.

Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura maupun HakimPengadilan Negeri Manokwari telah keliru) = atau tidakmenjalankan hukum sebagaimana mestinya, karena dalampertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tinggi Jayapuramaupun Hakim Pengadilan Negeri Manokwari tidak secarabijaksana mempertimbangkan dengan berlakunya UU Nomor:21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi ProvinsiPapua, kemudian dikaitkan dengan surat dari Kepala DinasKehutanan dan Pertanian Provinsi Irian Jaya Barat No.Hal. 14 dari 18 hal. Put.