PT. BANK DKI VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIAK

RISNALLawanPT BANK DKI

PT. BANK DKI >< THE TJIN KOK

BANK DKI (pelawan ) yang sesuai dengan perubahan terakhir dengan akta pernyataan keputusanrapat No. 85 tahun 2011 tanggal 29 Juli 2011 yang dibuat dihadapan POERBANINGSIH ADIWARSITO, SH Notaris diJakarta, saat ini komposisi nemegang saham nya adalah 99,84 % dimiliki o!eh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dansisanya 0,16% dimiliki oleh PD Pasar Jaya, sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta ,dengan demikian kedudukan pelawan (PT.

BANK DKI) adlah suatu perseroan yangKelapa seluas 2236 M2 berikut bangunan gedung pertokoan diatasnyaterletak di Kelurahan kebon Kelapa ; Kecamatan Gamtir Jakarta Pusat,setempat dikenal dengan tanah dan bangunan di jalan Ir H.

Bank DKI) dan Gubernur Kepala Daerah Khususlbukota Jakarta telah berperkara dengan suatu gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dimana dalamtingkat kasasi pemohon kasasi THE TJIN KOK (IC terlawan ) telah dimenangkan Mahkamah Agung RI dengan amarputusan antara lain;1.

Surat Menteri Keuangan No: BUM 9242 tanggal 11 April 1961 perihal izin usaha dialihkan kepada PT BankDKI sesuai ketentuan hukum yang berlaku;Dan selanjutnya pasal 2 ayat 3 peraturan daerah No. 1 tahun 1999 menyatakan : seluruh kekayaan PT BankDKI sebagaimana dimaksud ayat 2 merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan ;Menimbang, bahwa dari isi pasal 2ayat 2 dan ayat 3 peraturan daerah No.1 tahun 1999 tersebut maka dapaf.disimpulkan benda tidak bergerak milik PT Bank DKI jjlerupa sebidang tanah dan

Gambir Kotamadya Jakarta Pusat ( buktiIq jif#) adalah merupakan kekayaan Negara yang dipisahkan;fMenimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah konsekuensi hukum terhadap kekayaanNegara yang dipisahkan yang berada sebagai kekayaan milik PT Bank DKI dihubungkan dengan ketentuan hukummengenai Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam undangundang No.40 tahun 2007 tentang PerseroanTerbatasMenimbang, bahwa cirriciri utama Perseroan Terbatas sebagai badan hukum menurut UndangundangNo

PT BANK DKI,

., Advokat, berkantor di Jalan Jiban II Nomor 7,Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, 12220, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 21 September 2015;Pemohon Kasasi;LawanPT BANK DKI, berkedudukan di Jalan Juanda III Nomor 79,Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Budi Mulyo Utomoselaku Direktur Kepatuhan PT Bank DKI, memberi kuasakepada Eni Yuniarni, S.H.

-PERWITA ROSMAWATILawan-PT. BANK DKI

PT. Bank DKI VS. Rahmadi Prayogo

PT. BANK DKI (dahulu Bank Pembangunan Daerah DKIJakarta), berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda Ill No. 79Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada AzwirSyamsir, SE.AKT., MM. dan kawankawan, para Pegawai PT.Bank DKI, berkantor di Jalan Ir. H. Juanda III No. 79 JakartaPusat;2. KANTOR PELAYANAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA(KP3N) JAKARTA Il, berkedudukan di Jalan Dr.

Pimpinan PT.Mercuriwood International sebagai Tergugat , Bank Pembangunan Daerah DKIJakarta (sekarang PT.

Bank DKI) sebagai Tergugat Il, Richardus NangkihSinulingga, SH. sebagai Tergugat Ill, Kantor Pelayanan Pengurusan PiutangNegara (KP3N) Jakarta Il, sebagai Tergugat IV, Kantor Lelang Jakarta IlDepartemen Keuangan RI Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara KantorWilayah Ill sebagai Tergugat V, Djohan Simina selaku kuasa dari GunawanHuntoro sebagai Tergugat VI, dengan register perkara No. 89/Pdt.G/2000/PN.Jkt.Pst. di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan telah diputus pada tanggal20 Desember 2000 yang

Bahwa objek yang disengketakan merupakan jaminan dari PiutangNegara PT. Bank DKI Jakarta yang telah diserahkan pengurusanpiutang negaranya kepada Panitia Urusan Piutang Negara, sehinggaberdasarkan Yurisprudensi tersebut dalam butir a Pengadilan Negeritidak berwenang untuk memeriksanya;c.

Bank DKI/perkara/Pembanding I/Tergugat II;7. Bahwa agar menjadi pertimbangan Mahkamah Agung, bahwa Kantor LelangNegara Jakarta Il telah dibantah oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan register perkara No.290/Pdt/Bth/2006/PN .Jkt.Ut, yang isi gugatannya adalah pembatalan RisalahLelang No. 761/19992000.

RNNYS PROVIMATCON ; PT. BANK DKI

OBJEK PERMOHONAN;1 Surat Permohonan;Ditujukan : Direktur Kepatuhan PT. Bank DKI ;Nomor : 004/SP/Rnnys/III/201 7;Tertanggal : 24 Maret 2017;12 Surat Upaya Administrasi;Ditujukan : Direktur Kepatuhan PT. Bank DKI;Nomor : 007/SP/Rnnys/IV/2017;Tertanggal : 17 April 2017;.

Anggaran Dasar PT Bank DKI Akta No.21 tanggal 12 September 2008 jo.

Bank DKI Nomor 1784/GSK/X/2012, Tanggal 3Oktober 2012 Perihal Penyelesaian Kredit, (foto kopisesuai dengan aslinya);Surat PT. Bank DKI Nomor 569/GSK/IIV2013, Tanggal 8Maret 2013, Hal Permohonan Pencabutan SKPT Lelang,(foto kopi dari foto kopi);Surat PT.

Bank DKI NomorS1440/WKN.07/KNL.05/2015 tanggal 17 Juni 2015 perihalPenetapan Hari/Tanggal Lelang, (fotokopi dari foto kopi);Surat dari PT. Bank DKI kepada KPKNL Jakarta V Nomor2082/GPA/VIV2015 tanggal 9 Juli 2015 perihal Perubahanharga limit lelang atas nama Pemohon, (fotokopi dari fotokopi);Surat dari PT. Bank DKI kepada Tn. Najib Nomor2083/GPA/VIV2015 tanggal 9 Juli 2015 perihalPemberitahuan Lelang Agunan, (fotokopi dari foto kopi);Surat dari PT. Bank DKI kepada PT.

Rnnys Provimatcon yang mengajukan permohonan kepadaBadan dan/atau Pejabat Pemerintahan PT. BANK DKI dengan permohonanpokok adalah memohon kepada PT.

- SYAROZA MHARZIA NUGRAHA >< - PT. BANK DKI

PERWITA ROSMAWATI VS PT BANK DKI

SRI SULASMIARTI >< PT. Bank DKI cq. PT. Bank DKI Cabang Pembantu Panglima Polim,Cs

DIMAS ADITIYA SYAM >< PT. BANK DKI

DANIEL HUTAPEAVSPT BANK DKI, DK

Menyatakan objek tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Imam BonjolNomor 44, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kota AdministratifJakarta Pusat adalah bukan merupakan jaminan kredit pada PT Bank DKI:3. Menyatakan sita eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri JakartaPusat pada tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Imam BonjolNomor 44, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kota AdministratifJakarta Pusat tidak sah dan dikembalikan seperti semula;4.

PT BANK DKI PALEMBANG, dk

PT BANK DKI PALEMBANG, yang diwakili olehDirektur Teknologi & Operasional, Priagung Suprapto,berkedudukan di Jalan Sudirman 2841 AB RukoH.Senen, Kelurahan 20 Ilir Ill, Kecamatan llir Timur I,Kota Palembang, dalam hal ini memberikan kuasakepada Eni Yuniarni, S.H. dan kawankawan, ParaKaryawan PT Bank DKI, beralamat di Jakarta Pusat,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November2018;2. Dr.

(seratus delapan puluhenam meter persegi) terletak di Jalan Sukabangun II Lorong Cemara, RT06 RW 02, Kelurahan Sukabangun, Kecamatan Sukarami, KotaPalembang, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1498/Sukabangundengan Surat Ukur Nomor 3/Sukabangun/2014 adalah harta bersamaPenggugat dan Tergugat II:Menyatakan perbuatan Tergugat dan Tergugat II adalah perbuatanmelawan hukum;:Menyatakan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) tanggal 30Mei 2014 di PT Bank DKI Cabang Palembang antaraTergugat danTergugat

SYAROZA MHARZIA NUGRAHA VS PT BANK DKI

Juanda IllNomor 79, Jakarta Pusat, diwakili oleh Budi Mulyo Utomoselaku Direktur Kepatuhan PT Bank DKI, dalam hal inimemberi kuasa kepada A.

PT BANK DKI, vs THE TJIN KOK

PUTUSANNomor 2342 K/Pdt/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:PT BANK DKI, diwakili oleh Eko Budiwiyono dan AgusSuryantoro, masingmasing bertindak selaku Direktur Utamadan Direktur Kepatuhan PT Bank DKI, berkedudukan di JalanIr. H.

PT Bank DKI), sehingga dengan demikian penyitaandapat dilakukan terhadap harta milik perseroan, dengn demikian sitaeksekusi yang dilakukan berdasarkan penetapan Ketua PengadilanNegeri karena Pelawan dikalahkan dan dihukum dalam suatu gugatanperdata adalah suatu tindakan yang sah dan benar;Bahwa pertimbangan hukum yang demikian itu jelas merupakanpertimbangan hukum yang salah dalam menerapkan hukum.

Bahwa selain itu kKekayaan negara (dalam hal ini Pemerintah Provinsi DKIJakarta) pada PT Bank DKI adalah kekayaan yang berupa saham. Makaapabila dilakukan pensitaan terhadap aset PT Bank DKI, maka nilaisaham Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (bukan sahamnya) akan menjadiberkurang, yang demikian artinya nilai asetnya akan berkurang.

yang berbentukPerseroan Terbatas sehingga harus tunduk pada Undang Undang Nomor 40Tahun 2007 sehingga obyek sita sah dilakukan sita eksekusi guna memenuhi isiputusan yang sudah berkekuatan hukum tetap tersebut;Bahwa dengan demikian ditolaknya perlawanan Pelawan dipandangtepat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas lagi pula ternyatabahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi PT

BANK DKI tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi ditolak, dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka PemohonKasasi/Pelawan/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi ini;Memperhatikan pasalpasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang

DANIEL HUTAPEA X PT. BANK DKI,Cs

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II: PT BANK DKI, Perseroan, tersebut;

SUHAERI YUSUF VS PT BANK DKI, Perseroan

., selakuPemimpin Group Hukum PT Bank DKI dan kawankawan, ParaKaryawan PT Bank DKI, berkantor di Gedung Prasada SasanaKarya, Lantai 7, Jalan Suryopranoto, Nomor 8, Jakarta Pusat,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2021;Pemohon Kasasi II juga Termohon Kasasi I;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan

PT BANK DKI, Perseroan dan membatalkan Putusan Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 201/Pdt.SusPHI/2020/PN Jkt Pst, tanggal 13 Januari 2021 serta Mahkamah Agungmengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yangdisebutkan di bawah ini;Halaman 6 dari 8 hal. Put.

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II: PT BANK DKI,Perseroan, tersebut:3. Membatalkan Putusan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 201/Pdt.SusPHI/2020/PN Jkt Pst,tanggal 13 Januari 2021;MENGADILI SENDIRI:1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijkeverklaara);2.

PT BANK DKI VS KUSLINARTI, S.H., DKK

SYAROZA MHARZIA NUGRAHA VS PT BANK DKI

Juanda III Nomor79 Jakarta Pusat, diwakili oleh Budi Mulyo Utomo selakuDirektur Kepatuhan PT Bank DKI, dalam hal ini memberi kuasakepada A.

Memerintahkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat padaposisi yang sama di PT Bank DKI Jakarta dengan membatalkan suratPenggugat melalui surat pembatalan PEIK,5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesarRp5.000.000,00 (lima juta rupiah)/nari setiap kali Tergugat lalaimemenuhi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan inidiucapkan hingga dilaksanakan;6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupunupaya perlawanan atau Kasasi;7.

PT ldee Murni Pratama X PT Bank DKI