DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. KITADIN;

Nomor 00017/204/13/091/15 tanggal 22 Desember2015 atas nama PT. Kitadin tentang Pajak Penghasilan Pasal 26 MasaPajak April 2013 adalah tidak benar dan cacat hukum sehingga harusdibatalkan dan karena itu. Keputusan Dirjen Pajak NomorKEP00224/KEB/WPJ.19/2017 tanggal O2 Maret 2017 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 26 Masa Pajak April 2013Nomor 0001 7/204/13/091/15 tanggal 22 Desember 2015 atas nama PT.Kitadin juga harus dinyatakan batal;2.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. KITADIN;

NomorPUT112994.16/2013/PP/M.IVA Tahun 2018, tanggal 15 Mei 2018 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00217/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 2Maret 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Atas PemanfaatanJKP Dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak September 2013 Nomor00037/277/13/091/15 tanggal 11 Desember 2015 atas nama PT

Kitadin,NPWP 01.060.213.4091.000, beralamat di Pondok Indah Office Tower 3 Lt.3 Jalan Sultan Iskandar Muda Kav.

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00217/KEB/WPJ. 19/2017 tanggal 2 Maret 2017tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa AtasPemanfaatan JKP Dari Luar Daerah Pabean Masa PajakSeptember 2013 Nomor 00037/277/13/091/15 tanggal 11Desember 2015 atas nama PT Kitadin, NPWP:01.060.213.4091.000, beralamat di Pondok Indah Office Tower 3Lt. 3 Jalan Sultan Iskandar Muda Kay.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. KITADIN;

NomorPUT112989.16/2013/PP/M.IVA Tahun 2018, tanggal 15 Mei 2018 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00205/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 02Maret 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Atas PemanfaatanJKP Dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Februari 2013 Nomor00033/277/13/091/15 tanggal 11 Desember 2015atas nama PT

Kitadin,NPWP: 01.060.213.4091.000, beralamat di Pondok Indah Office Tower 3Lt. 3 Jalan Sultan Iskandar Muda Kav.

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00205/KEB/WPJ.19/2017 tanggal O2 Maret2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa AtasPemanfaatan JKP Dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Februari2013 Nomor 00033/277/13/091/15 tanggal 11 Desember 2015 atasnama PT. Kitadin, NPWP: 01.060.213.4091.000, beralamat diPondok Indah Office Tower 3 Lt. 3 Jatan Sultan Iskandar MudaKay.

PT. KITADIN vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

Banding tanggal 6 Maret 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT109072.15/2013/PP/M.IVA Tahun 2018, tanggal 09 Oktober 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP00575/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 14 September 2016tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih BayarPajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor: 00044/406/13/091/15 tanggal24 Juni 2015, atas nama PT

Kitadin, NPWP: 01.060.213.4091.000,beralamat di Pondok Indah Office Tower 3 Lantai 3, JI. Sultan IskandarMuda Kav.

Bahwa SKPLB No.00044/406/13/091/15 tanggal 24 Juni 2015 atasnama PT. Kitadin tentang Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 adalahtidak benar dan cacat hukum sehingga harus dibatalkan dan karena ituKeputusan Dirjen Pajak No. KEP00575/KEP/WPJ.19/2016 tanggal 14September 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Lebin Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013Nomor 00044/406/13/091/15 tanggal 24 Juni 2015 atas nama PT.Kitadin juga harus dinyatakan batal;2.

PUT109072.15/2013/PP/M.IVATahun 2018 yang diucapkan tanggal 9 Oktober 2018 mengenaipermohonan Banding yang menyangkut Pajak Penghasilan Tahun Pajak2013 atas nama PT. Kitadin adalah putusan yang tidak sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan (contra legem), sehinggaharus dinyatakan batal;3.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT KITADIN;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019, oleh Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagaiKetua Majelis, bersamasama dengan Is Sudaryono, S.H., M.H., danDr.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. KITADIN;

NomorPUT112995.16/2013/PP/M.IVA Tahun 2018, tanggal 15 Mei 2018 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00218/KEB/WPJ.19/2017 tanggal02 Maret 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Atas PemanfaatanJKP Dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Oktober 2013 Nomor00040/277/13/091/15 tanggal 11 Desember 2015 atas nama PT

Kitadin,NPWP: 01.060.213.4091.000, beralamat di Pondok Indah Office Tower 3Lt. 3 Jalan Sultan Iskandar Muda Kav.

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00218/KEB/WPJ.19/2017 tanggal O2 Maret2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa AtasPemanfaatan JKP Dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Oktober2013 Nomor: 00040/277/13/091/15 tanggal 11 Desember 2015atas nama PT Kitadin, NPWP: 01.060.213.4091.000, beralamat diPondok Indah Office Tower 3 Lt. 3 Jalan Sultan Iskandar MudaKav.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. KITADIN

Kitadin, NPWP:01.060.213.4091.000, beralamat di Pondok Indah Office Tower 3 Lt. 3 Jl.Sultan Iskandar Muda Kav. VTA, Pondok Pinang, Jakarta Selatan 12310,Halaman 2 dari 8 halaman.

Dengan mengadili sendiri:3. 1.3. 2.3. 3.3. 4.Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP00562/KEB/WPJ.19/2018 tanggal O08 Juni 2018tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa AtasPemanfaatan JKP Dari Luar Daerah Pabean Nomor:00036/277/15/091/17 tanggal 25 April 2017 Masa Pajak Oktober2015 atas nama PT.

Kitadin, NPWP: 01.060.213.4091.000,beralamat di Pondok Indah Office Tower 3 Lantai 3, Jalan SultanIskandar Muda Kav.

VTA, Pondok Pinang, Jakarta Selatan 12310,adalah telah sah dan sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Atas Pemanfaatan JKP DariLuar Daerah Pabean Nomor: 00036/277/15/091/17 tanggal 25 April2017 Masa Pajak Oktober 2015 atas nama PT.

Kitadin, NPWP:01.060.213.4091.000, beralamat di Pondok Indah Office Tower 3Lantai 3, Jalan Sultan Iskandar Muda Kav. VTA, Pondok Pinang,Jakarta Selatan 12310, adalah telah sah dan sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayarsemua biaya dalam perkara a quo;Halaman 4 dari 8 halaman.

PT. KITADIN VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

Bahwa SKPKB Nomor 00025/204/13/091/15 tanggal 22 Desember 2015atas nama PT Kitadin tentang Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa PajakDesember 2013 adalah tidak benar dan cacat hukum sehingga harusdibatalkan dan karena itu Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP00238/KEB/WP4J.19/2017 tanggal 2 Maret 2017 tentang Keberatan Wajib Pajakatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26Masa Pajak Desember 2013 Nomor 00025/204/13/091/15 tanggal 22Desember 2015 atas nama PT Kitadin juga harus dinyatakan

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put113319.13/2013/PP/M.IVATahun 2018 yang diucapkan tanggal 30 Oktober 2018 mengenaipermohonan Banding yang menyangkut Pajak Penghasilan Pasal 26Masa Pajak Desember 2013 atas nama PT Kitadin adalah putusan yangtidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan (contralegem), sehingga harus dinyatakan batal;3.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT KITADIN;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 26 September 2019 oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko,S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agungsebagai Ketua Majelis, bersamasama dengan Is Sudaryono, S.H., M.H.,dan Dr.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. KITADIN;

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. KITADIN

NomorPUT006963.16/2018/PP/M.IVA Tahun 2020 tanggal 16 Juni 2020, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP00566/KEB/WPJ.19/2018 tanggal08 Juni 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Atas PemanfaatanJKP Dari Luar Daerah Pabean Nomor: 00034/277/15/091/17 tanggal 25 April2017 Masa Pajak Juni 2015 atas nama PT

Kitadin, NPWP: 01.060.213.4091.000, beralamat di Pondok Indah Office Tower 3 Lt. 3 JI. Sultan IskandarHalaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 626/B/PK/Pjk/2021Muda Kav.

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP00566/KEB/WPJ.19/2018 tanggal O08 Juni 2018tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa AtasPemanfaatan JKP Dari Luar Daerah Pabean Nomor:00034/277/15/091/17 tanggal 25 April 2017 Masa Pajak Juni 2015atas nama PT. Kitadin, NPWP: 01.060.213.4091.000, beralamat diPondok Indah Office Tower 3 Lantai 3, Jalan Sultan Iskandar MudaKav.

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Atas Pemanfaatan JKP DariLuar Daerah Pabean Nomor: 00034/277/15/091/17 tanggal 25 April2017 Masa Pajak Juni 2015 atas nama PT. Kitadin, NPWP:01.060.213.4091.000, beralamat di Pondok Indah Office Tower 3Lantai 3, Jalan Sultan Iskandar Muda Kav.

PT KITADIN VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

Bahwa SKPKB Nomor 00014/204/13/091/15 tanggal 22 Desember 2015atas nama PT. Kitadin tentang Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa PajakJanuari 2013 adalah tidak benar dan cacat hukum sehingga harusdibatalkan dan karena itu.

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT113308.13/2013/PP/M.IVA Tahun 2018 yang diucapkan tanggal 30 Oktober 2018mengenai permohonan Banding yang menyangkut Pajak PenghasilanPasal 26 Masa Pajak Januari 2013 atas nama PT. Kitadin adalahputusan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan (contra legem), sehingga harus dinyatakan batal;3.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT KITADIN;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2019, oleh Dr. H. Supandi, S.H.

PT. KITADIN VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

Agustus 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT113306.12/2013/PP/M.IVA Tahun 2019, tanggal 09 Juli 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00243/KEB/WPJ.19/2017, tanggal 02 Maret 2017, tentangkeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 23 Masa Pajak November 2013 Nomor00045/203/13/091/15, tanggal 22 Desember 2015 atas nama PT

Kitadin,NPWP 01.060.213.4091.000, beralamat di Pondok Indah Office Tower 3Lantai 3, Jalan Sultan Iskandar Muda Kavling VTA, Pondok Pinang, JakartaSelatan 12310;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 Juli 2019, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonanpeninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak padatanggal 09 Oktober 2019 dengan disertai alasanalasannya yang diterima diKepaniteraan

Bahwa SKPKB Nomor 00045/203/13/091/15, tanggal 22 Desember 2015atas nama PT Kitadin tentang Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa PajakNovember 2013 adalah tidak benar dan cacat hukum sehingga harusdibatalkan dan karena itu Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP00243/KEB/WPJ.19/2017, tanggal 02 Maret 2017 tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 23 Masa Pajak November 2013 Nomor00045/203/13/091/15, tanggal 22 Desember 2015 atas nama PT Kitadinjuga harus dinyatakan

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali: PT KITADIN;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, bersamasama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H.

PT. KITADIN VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

Menyatakan batal Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00231/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 02 Maret 2017 tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 23 Masa Pajak Mei 2013 #Nomor00039/203/13/091/15 tanggal 22 Desember 2015, atas nama PT Kitadin;3.

Menyatakan batal Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 23 Masa Pajak Mei 2013 #Nomor00039/203/13/091/15 tanggal 22 Desember 2015, atas nama PT Kitadin,NPWP: 01.060.213.4091.000, beralamat di Pondok Indah Office Tower3 Lantai 3, Jalan Sultan Iskandar Muda Kav.

Kitadin, NPWP: 01.060.213.4091.000, beralamat di Pondok Indah Office Tower 3 Lantai 3, Jalan SultanIskandar Muda Kav.

Bahwa SKPKB Nomor 00039/203/13/091/15 tanggal 22 Desember 2015atas nama PT.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT KITADIN;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020 oleh Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagaiKetua Majelis, bersamasama dengan Is Sudaryono, S.H.,M.H. dan Dr.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. KITADIN;

VTA, PondokPinang, Jakarta Selatan 12310, yang diwakili oleh AH.Bramantya Putra, jabatan Direktur Utama PT Kitadin danStephanus Demo W., jabatan Direktur PT Kitadin;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Bambang Suprianto, dankawan, kewarganegaraan Indonesia, Kuasa Hukum,beralamat di Jakarta Selatan 12310, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 0555/POA/KTD/FIN/2/2019, tanggal13 Februari 2019;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00238/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 02 Maret2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Desember2013 Nomor: 00025/204/13/091/15 tanggal 22 Desember 2015atas nama PT. Kitadin, NPWP: 01.060.213.4091.000, beralamatHalaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3090/B/PK/Pjk/2019di Pondok Indah Office Tower 3 Lantai 3 JI. Sultan Iskandar Muda Kav.

PT. KITADIN VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 2753/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT KITADIN, beralamat di Pondok Indah Office Tower 3Lantai 3 Jalan Sultan Iskandar Muda Nomor VTA, PondokPinang, Jakarta Selatan 12310, yang diwakili oleh AH.Bramantya Putra, dan Stephanus Demo W, masingmasingjabatan Direktur Utama dan Direktur pada PT Kitadin;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Bambang Suprianto,dan kawan, kewarganegaraan

Bahwa SKPKB Nomor 00015/204/13/091/15 tanggal 22 Desember 2015atas nama PT Kitadin tentang Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa PajakFebruari 2013 adalah tidak benar dan cacat hukum sehingga harusdibatalkan dan karena itu.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT KITADIN;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 26 September 2019, oleh Dr. H.M. Hary Djatmiko,Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2753/B/PK/Pjk/2019S.H.

PT. KITADIN VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

Putusan Nomor 637/B/PK/Pjk/20212018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Nomor 00002/206/12/091/17 tanggal 10 Mei 2017Tahun Pajak 2012 atas nama PT Kitadin, NPWP 01.060.213.4091.000,beralamat di Pondok Indah Office Tower 3 Lantai 3, JI. Sultan Iskandar MudaKav.

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali: PT KITADIN;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT008205. 15/2018/PP/M.VIIIB Tahun 2020 tanggal 11 Maret 2020;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding:PT KITADIN tersebut;2.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. KITADIN;

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP00228/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 02 Maret2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Mei 2013Nomor: 00018/204/13/091/15 tanggal 22 Desember 2015 atasnama PT. Kitadin, NPWP: 01.060.213.4091.000, beralamat diPondok Indah Office Tower 3 Lt. 3 Jalan Sultan Iskandar Mu daKav.

PT KITADIN vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PT. KITADIN VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

Menyatakan batal Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00240/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 02 Maret 2017 tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 23 Masa Pajak Agustus 2013 Nomor00042/203/13/091/15 tanggal 22 Desember 2015, atas nama PT Kitadin;3.

Menyatakan batal Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 23 Masa Pajak Agustus 2013 Nomor00042/203/13/091/15 tanggal 22 Desember 2015, atas nama PT Kitadin,sehingga Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Agustus 2013 yangmasih harus dibayar sebesar nihil;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 9 Agustus 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT113303.12/2013/PP/M.IVA Tahun 2019, tanggal 9 Juli 2019 yang telahberkekuatan

hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP 00240/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 02 Maret 2017 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 23 Masa Pajak Agustus 2013 Nomor00042/203/13/091/15 tanggal 22 Desember 2015, atas nama PT Kitadin,NPWP: 01.060.213.4091.000, beralamat di Pondok Indah Office Tower 3Lantai 3, Jalan Sultan Iskandar Muda Kav.

Bahwa SKPKB Nomor 00042/203/13/091/15 tanggal 22 Desember 2015atas nama PT. Kitadin tentang Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa PajakAgustus 2013 adalah tidak benar dan cacat hukum sehingga harusdibatalkan dan karena itu.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT KITADIN;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1955/B/PK/Pjk/2020Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020 oleh Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT KITADIN

PUT006961.16/2018/PP/M.IVA Tahun 2020, tanggal 16 Juni 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP00563/KEB/WPJ.19/2018 tanggal 08Juni 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Atas PemanfaatanJKP Dari Luar Daerah Pabean Nomor: 00032/277/15/091/17 tanggal 25 April2017 Masa Pajak April 2015 atas nama PT

Kitadin, NPWP: 01.060.213.4091.000, beralamat di Pondok Indah Office Tower 3 Lt. 3 JI. Sultan IskandarMuda Kav. VTA, Pondok Pinang, Jakarta Selatan 12310, sehingga PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Atas Pemanfaatan JKP Dari LuarHalaman 2 dari 8 halaman.

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP00563/KEB/WPJ.19/2018 tanggal O08 Juni 2018tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa AtasPemanfaatan JKP Dari Luar Daerah Pabean Nomor:00032/277/15/091/17 tanggal 25 April 2017 Masa Pajak April 2015atas nama PT. Kitadin, NPWP: 01.060.213.4091.000, beralamat diPondok Indah Office Tower 3 Lantai 3, Jalan Sultan Iskandar MudaKav.

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Atas Pemanfaatan JKP DariLuar Daerah Pabean Nomor: 00032/277/15/091/17 tanggal 25 April2017 Masa Pajak April 2015 atas nama PT. Kitadin,NPWP: 01.060.213.4091.000, beralamat di Pondok Indah OfficeTower 3 Lantai 3, Jalan Sultan Iskandar Muda Kav.

PT. KITADIN VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

Agustus 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT113304.12/2013/PP/M.IVA Tahun 2019, tanggal 9 Juli 2019 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00241/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 2 Maret 2017, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 23 Masa Pajak September 2013 Nomor00043/203/13/091/15 tanggal 22 Desember 2015 atas nama PT

Kitadin,NPWP: 01.060.2013.4091.000, beralamat di Pondok Indah Office Tower 3Lantai 3, Jalan Sultan Iskandar Muda Kavling VTA, Pondok Pinang, JakartaSelatan 12310;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 Juli 2019, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonanpeninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak padatanggal 9 Oktober 2019 dengan disertai alasanalasannya yang diterima diKepaniteraan

Bahwa SKPKB Nomor 00043/203/13/091/15 tanggal 22 Desember 2015atas nama PT.

Kitadin tentang Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa PajakSeptember 2013 adalah tidak benar dan cacat hukum sehingga harusdibatalkan dan karena itu Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP00241/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 02 Maret 2017 tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 23 Masa Pajak September 2013Nomor 00043/203/13/091/15 tanggal 22 Desember 2015 atas nama PTKitadin juga harus dinyatakan batal;2.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT KITADIN;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020 oleh Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagaiKetua Majelis, bersamasama dengan Is Sudaryono, S.H.,M.H. dan Dr.