DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. NAFASINDO

PT. NAFASINDO VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PT. NAFASINDO VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.87623/PP/M.XIV.B/16/2017, tanggal 18 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP447/WPJ.07/2016 tanggal 29 Januari2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00050/207/10/057/14 tanggal 24 November 2014 Masa Pajak Oktober 2010,atas nama PT

Nafasindo, NPWP 01.307.663.3057.000, beralamat di JalanHalaman 2 dari 9 halaman.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali: PT NAFASINDO;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 18 Maret 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, bersamasama dengan Dr. H. M.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. NAFASINDO

PT. NAFASINDO VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

- PT.Ubertraco atau PT. Nafasindo

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. NAFASINDO

bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.87616/PP/M.XIVB/16/2017, tanggal 18 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor : KEP312/WPJ.07/2016 tanggal 26 Januari 2016tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00044/207/10/057/14 tanggal 24November 2014 Masa Pajak April 2010, atas nama PT

NAFASINDO, NPWP01.307.663.3057.000, beralamat di Jalan Setia Budi, Komplek Setia Budi PointBlok B No. 0912, Medan Selayang, Sumatera Utara, sehingga perhitungan menjadisebagai berikut:Halaman 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor 2704/B/PK/Pjk/2018 No Uraian Rp1 Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Terutang PPN: Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 677.714.015 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 21.879.935.506b.

Putusan Nomor 2704/B/PK/Pjk/201800044/207/10/057/14 tanggal 24 November 2014 Masa PajakApril 2010, atas nama PT. NAFASINDO, NPWP01.307.663.3057.000, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan' perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3. 3.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. NAFASINDO;

KhususNomor SKU207/PJ/2018, tanggal 18 Januari 2018;Selanjutnya memberikan kuasa Substitusi kepadaFatkhurohman, jabatan Pelaksana Seksi PeninjauanKembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi,Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat KuasaSubstitusi tanggal 1 Februari 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT NAFASINDO, beralamat di Jalan Setia Budi, KomplekSetia Budi Point Blok B, Nomor 0912, Medan Selayang,Sumatera Utara, yang diwakili oleh Saripol Baharin binKarim, Jabatan Direktur PT

Nafasindo;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yangbersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.87617/PP/M.XIVB/16/2017, tanggal 18 Oktober 2017, yang telahHalaman 1 dari 9 halaman.

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.87617/PP/M.XIVB/16/2017, tanggal 18 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP294/WPJ.07/2016 tanggal 26 Januari2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00043/207/10/057/14 tanggal 24 November 2014 Masa Pajak Maret 2010,atas nama PT

Nafasindo, NPWP 01.307.663.3057.000, beralamat di JalanSetia Budi, Komplek Setia Budi Point Blok B, Nomor 0912, MedanSelayang, Sumatera Utara, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitanhukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 9 November 2017,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 1 Februari 2018 dengan disertai alasanalasannya

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP294/WPJ.07/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00043/207/10/057/14 tanggal 24 November 2014 Masa PajakMaret 2010, atas nama PT Nafasindo, NPWP01.307.663.3057.000, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan' perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;Halaman 4 dari 9 halaman

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. NAFASINDO;

amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.87618/PP/M.XIV.B/16/2017, tanggal 18 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP298/WPJ.07/2016 tanggal 26 Januari2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:00045/207/10/057/14 tanggal 24 November 2014 Masa Pajak Mei 2010,atas nama PT

NAFASINDO, NPWP. 01.307.663.3057.000,beralamat diJalan Setia Budi, Komplek Setia Budi Point Blok B No. 0912, MedanSelayang, Sumatera Utara, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:Halaman 3 dari 10 halaman.

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP298/WPJ.07/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:00045/207/10/057/14 tanggal 24 November 2014 Masa Pajak Mei2010, atas nama PT. NAFASINDO, NPWP 01.307.663.3057.000,adalah telah sesual dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3. 3.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidalam perkara a quo yaitu Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP)Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Mei 2010, berdasarkan hasilequalisasi antara Financial Statement and Independent Auditor'sReport PT NAFASINDO December 31, 2010 (KAP Grant ThorntonHendrawinata, Gani & Hidayat) dengan jumlah penyerahan dalamFaktur Pajak Keluaran yang dilaporkan Pemohon Banding dalam SPTPPN Masa JanuariDesember 2010, terdiri dari: Koreksi PeredaranUsaha sebesar Rp20.124.600.956,00

PT. NAFASINDOVSGUBERNUR ACEH

P UTUS ANNomor: 178/B/2011/PT.TUNMDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus, danmengadili sengketa tata usaha negara di tingkat banding, telah menjatuhkan putusansebagaimana diuraikan tersebut di bawah ini, dalam perkara antara: PT.

NAFASINDO (Badan Hukum Indonesia) berkedudukan di Medan, Jalan SetiaBudi, Komplek Setia Budi Point Blok B No. 9, 10, 11 KotaMedan, dalam hal ini diwakili MAT SOBREE BIN CHE SOH,berkewarganegaraan Malaysia, bertempat tinggal di Jalan SetiaBudi Komplek Setia Budi Point Blok B No. 9, 10, 11 KotaMedan, pekerjaan Direktur PT. Nafasindo (Akta Notaris No. 100tanggal 23 Nopember 2007 yang dibuat di hadapan NotarisNy.

PT NAFASINDO VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali PT NAFASINDO;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.87625/PP/M.XIV.B/16/2017, tanggal 18 Oktober 2017:MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding PTNAFASINDO;2.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT NAFASINDO

diJalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto dankawankawan, kewarganegaraan Indonesia, jabatan DirekturKeberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU213/PJ/2018,tanggal 18 Januari 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT NAFASINDO, beralamat di Jalan Setia Budi, KomplekSetia Budi Point Blok B Nomor 0912, Medan Selayang,Sumatera Utara, yang diwakili oleh Saripol Baharin binKarim, jabatan Direktur PT

Nafasindo;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.87619/PP/M.XIV.B/16/2017, tanggal 18 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.87619/PP/M.XIV.B/16/2017, tanggal 18 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP313/WPJ.07/2016 tanggal26 Januari 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00046/207/10/057/14 tanggal 24 November 2014 Masa Pajak Juni 2010,atas nama PT

NAFASINDO, NPWP 01.307.663.3057.000,beralamatdiJalan Setia Budi, Komplek Setia Budi Point Blok B Nomor 0912, MedanSelayang, Sumatera Utara, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:Halaman 3 dari 10 halaman.

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP313/WPJ.07/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00046/207/10 /057/14 tanggal 24 November 2014 Masa PajakJuni 2010, atas nama PT NAFASINDO, NPWP01.307.663.3057.000, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan' perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.

PT NAFASINDO VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 1236/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT NAFASINDO, beralamat di Jalan Setia Budi, KomplekTaman Setia Budi Point Blok B Nomor 9 12, Medan Selayang,Sumatera Utara, yang diwakili oleh Saripol Baharin Bin Karimjabatan Direktur PT Nafasindo;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Subandiman,kewarganegaraan' Indonesia, Konsultan Hukum = Pajak,beralamat di Jakarta Barat, berdasarkan

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.87618/PP/M.XIVB/16/2017, tanggal 18 Oktober 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP298/WPJ.07/2016 tanggal26 Januari 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00045/207/10/057/14 tanggal 24 November 2014 Masa Pajak Mei 2010,atas nama PT

NAFASINDO, NPWP. 01.307.663.3057.000, beralamat diJalan Setia Budi, Komplek Setia Budi Point Blok B Nomor 0912, MedanSelayang, Sumatera Utara, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:Halaman 3 dari 9 halaman.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT NAFASINDO;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019 oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., HakimAgung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,bersamasama dengan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., danDr.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT NAFASINDO

Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.87622/PP/M.XIV.B/16/2017, tanggal 18 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP295/WPJ.07/2016, tanggal 26 Januari2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:00049/207/10/057/14, tanggal 24 November 2014 Masa Pajak September2010, atas nama PT

NAFASINDO, NPWP 01.307.663.3057.000, beralamatdi Jalan Setia Budi, Komplek Setia Budi Point Blok B No. 0912, MedanSelayang, Sumatera Utara, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:Halaman 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor 1515/B/PK/Pjk/2018 No Uraian Rp1 Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Terhutang PPN: Penyerahan Yang PPNnya harus dipungut sendiri 6.637.029.349 Penyerahan Yang PPNnya tidak dipungut 9.013.088.532b.

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP295/WPJ.07/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:00049/207/10/057/14 tanggal 24 November 2014 Masa PajakSeptember 2010, atas nama PT. NAFASINDO, NPWP01.307.663.3057.000, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan' perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. NAFASINDO;

Adapun Personil Kantor Pajak PMA Empatyang menangani PT. Nafasindo (d/h. PT. Ubertraco) ditunjuk Sdr. WahyuAgung Sudewo, S.E., Ak. sebagai Seksi Pengawasan dan Konsultasi;.

;Bahwa sementara Penyerahan yang dilakukan oleh PT. Nafasindo padaTahun 2008 adalah penyerahan yang terutang pajak, yaitu penyerahanyang PPNnya harus dipungut sendiri dan Penyerahan yang PPNnyatidak dipungut, kedua Penyerahan tersebut menurut UndangundangPPN Pajak Masukannya dapat dikreditkan;.Bahwa penerbitan SKPKB Nomor: 00089/207/08/057/09 tanggal 17September 2009 jo.

Hal tersebut terkait dengan jangka waktu prosespenyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak(Restitusi PPN) yang diajukan oleh PT. Nafasindo sudah mendekatijangka waktu 12 (dua belas) bulan.

Nafasindo, NPWP: 01.307.663.3057.000, beralamat di JI.

Nafasindo,NPWP: 01.307.663.3057.000, beralamat di JI.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT NAFASINDO;

PT NAFASINDOVSDIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 2194/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT NAFASINDO, beralamat di Jalan Setia Budi, KomplekSetia Budi Point Blok B, Nomor 0912, Medan Selayang,Sumatera Utara, yang diwakili oleh Saripol Baharin BinKarim, jabatan Direktur PT Nafasindo;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Subandiman,kewarganegaraan Indonesia, Kuasa Hukum, beralamat diJakarta Barat, berdasarkan Surat

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.87620/PP/M.XIV.B/16/2017, tanggal 18 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP293/WPJ.07/2016 tanggal 26 Januari2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00047/207/10/057/14 tanggal 24 November 2014 Masa Pajak Juli 2010, atasnama PT

Nafasindo, NPWP 01.307.663.3057.000, beralamat di Jalan SetiaBudi, Komplek Setia Budi Point Blok B, Nomor 0912, Medan Selayang,Sumatera Utara, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:Halaman 3 dari 10 halaman.

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP293/WPJ.07/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan WNilai Barang dan Jasa Nomor00047/207/10/057/14 tanggal 24 November 2014 Masa Pajak Juli2010, atas nama PT Nafasindo, NPWP 01.307.663.3057.000,adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT NAFASINDO;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2018, oleh Dr. H.M. Hary Djatmiko,S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah AgungHalaman 8 dari 10 halaman.

PT. NAFASINDO VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.87622/PP/M.XIV.B/16/2017, tanggal 18 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP295/WPJ.07/2016 tanggal 26 Januari2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:00049/207/10/057/14 tanggal 24 November 2014 Masa Pajak September2010, atas nama PT

NAFASINDO, NPWP 01.307.663.3057.000,beralamatdi Jalan Setia Budi, Komplek Setia Budi Point Blok B No. 0912, MedanSelayang, Sumatera Utara, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:Halaman 3 dari 10 halaman.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT. NAFASINDO;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2019, oleh Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT NAFASINDO

Putusan Nomor 2022/B/PK/Pjk/2018tanggal 24 November 2014 Tahun Pajak 2010, atas nama PT. Nafasindo,NPWP 01.307.663.3057.000, beralamat di JI. Setia Budi Komp.

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP4421/WPJ.07/2015 tanggal 28 Desember 2015, tentangkeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Nomor 00007/206/10/057/14 tanggal 24November 2014 Tahun Pajak 2010, atas nama PT Nafasindo,NPWP 01.307.663.3057.000, beralamat di JI.

PT. NAFASINDO VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 668/B/PK/PJK/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskansebagai berikut dalam perkara :PT. NAFASINDO, berkedudukan di Bungaran Lentong Singkil,Kabupaten Aceh Singkil, NAD 23782, dalam hal ini diwakili oleh SaripolBaharin Bin Karim, Direktur PT. Nafasindo, selanjutnya memberi kuasakepada: Mawardi Lubis, Manager Keuangan PT.

Perhitungan SKPKB.Bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subulussalam telah melakukanPemeriksaan terhadap PT. Nafasindo berdasarkan surat Nomor: Pemb42/WPJ.25/KP.0705/2010 tanggal 21 Juli 2010 dan atas pemeriksaan pajaktersebut, KPP Pratama Subulussalam menerbitkan SKPKB PajakPenghasilan Pasal 23 Nomor: 00005/203/09/107/11 tanggal 13 Juli 2011Masa/Tahun Pajak 2009;2.

Land Clearing menurut Pemeriksa Rp 8.304.612.996, dikoreksi karenamerupakan objek PPh Pasal 23 (PER70/PJ/2007 tanggal 9 April 2007).Biaya tersebut terdiri dari :** pembelian BBM dan barangbarang kebutuhan pemeliharaan alat berat(milik PT. Nafasindo).** pembayaran upah operator alat berat, pekerja harian dan mandor.** Semua pekerjaan Land Clearing dikerjakan sendiri oleh operator dan pekerjaharian yang dikoordinir oleh Bagian Tanaman.Halaman 5 dari 25 halaman.

Nafasindo, NPWP : 01.807.663.3107.001, beralamat di BungaranHalaman 8 dari 25 halaman.

Masalah Sengketa Materi dapat kami jelaskan sebagai berikut :Kantor Pelayanan Pajak PratamaSubulussalamtelah melakukanPemeriksaan terhadap PT. Nafasindo berdasarkan surat Nomor : Pemb42/WPJ.25/KP.0705/2010 tanggal 21 Juli 2010 dan atas pemeriksaan pajaktersebut, KPP Pratama Subulussalam menerbitkan SKPKB PajakPenghasilan Pasal 23 Nomor : 00005/203/09/107/11 tanggal 13 Juli 2011Masa/Tahun Pajak 2009.Adapun rincian perhitungan SKP tersebut adalah sebagai berikut : Uraian PKP FISKUS1.

DIREKTUR JENDERAL PAJAKVSPT NAFASINDO

PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, dankawankawan, jabatan Direktur Keberatan dan BandingDirektorat Jenderal Pajak, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor SKU208/PJ/2018, tanggal 18 Januari 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT NAFASINDO, beralamat di Jalan Setia Budi, KomplekSetia Budi Point Blok B, Nomor 0912, Medan Selayang,Sumatera Utara, yang diwakili oleh Saripol Baharin BinKarim, jabatan Direktur PT

Nafasindo;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yangbersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.87625/PP/M.XIV.B/16/2017, tanggal 18 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai

Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP401/WPJ.07/2016 tanggal 29 Januari2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00052/207/10/057/14 tanggal 24 November 2014 Masa Pajak Desember2010 sebagaimana telah dibetulkan dengan KEP00022/WPJ.07/KP.0503/2015 tanggal 9 Juli 2015, atas nama PT

Nafasindo, NPWP01.307.663.3057.000, beralamat di Jalan Setia Budi, Komplek Setia BudiPoint Blok B, Nomor 0912, Medan Selayang, Sumatera Utara, sehinggaperhitungan menjadi sebagai berikut:Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 9 November 2017,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanHalaman 3 dari 9 halaman.

Putusan Nomor 2193/B/PK/Pjk/2018KEP00022/WPJ.07/KP.0503/2015 tanggal 9 Juli 2015, atasnama PT Nafasindo, NPWP 01.307.663.3057.000, beralamat diJalan Setia Budi, Komplek Setia Budi Point Blok B, Nomor 0912,Medan Selayang, Sumatera Utara, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum;3.3.