Menyatakan terdakwa Hardi, SE Bin Tukiman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Kesatu Primair ; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan serta pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;3.

Hardi, SE Bin Tukiman

Bin TUKIMAN Pegawai Negeri Sipilpada Pemerintah Kabupaten OKU Timur yang menjabat sebagai KabidTrantidb Satuan Polisi Pamong Praja Kab.

Bahwa ia terdakwa HARDI, SE Bin TUKIMAN PNS PemerintahanKabupaten OKU Timur yang menjabat sebagai Kabid Trantib Sat Pol PPKab.

Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPATAUKEDUABahwa ia terdakwa HARDI, SE Bin TUKIMAN PNS PemerintahanKabupaten OKU Timur yang menjabat sebagai Kabid Trantiob Sat Pol PPKab.

Bahwa akibat perobuatan terdakwa HARDI,SE BIN TUKIMAN selaku KabidTrantid dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), pada Sat Pol PPHalaman 35 dari 103 Ptsn No. 50/Pid.SusTPK/2016/PN.Plg.Kabupaten OKU Timur bersamasama dengan Sdr.OKTOSRIHERJANISH.

Bin Tukiman terbukti dalam keadaansehat jasmani dan rohani serta dapat dimintai pertanggungjawaban atassegala tindakannya ;Menimbang, bahwa keterangan saksisaksi yakni : Desi Maiprastuti,SE, Hendri Purwira, SE, Edward, SE, Okto Sriherjani, SH, MM, terungkapfakta hukum bahwa terdakwa Hardi, SE Bin Tukiman pada tahun 2014 dan2015 menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) padaSatuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kabupaten OKU Timur ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa

Penuntut Umum:
PATAR DANIEL PANGGEBEAN.SH
Terdakwa:
RURI CAYHA PURNAMA, SE bin TUKIMAN alm

Hardi,SE Bin Tukiman (Terpidana dalam berkasterpisah) dan sdri.

Bin Tukiman dan sdri.

OKTO SRIHERJANI, SH., MM (diproses dalam berkas terpisah)dan Sdr HARDI, SE Bin TUKIMAN (telah disidangkan dalam berkas terpisah)hanya diberikan uang makan sebesar Rp. 300.000,( tiga ratus ribu rupiah)Perhari untuk 30 orang Petugas.Halaman 14 dari 91 halaman Putusan No.12/PID.SUSTPK/2017/PT PLG> Bahwa dalam melakukan perbuatannya terdakwa DESI MAIPRASTUTI, SEbersamasama sdr.

Bin TUKIMAN (telah disidangkan dalam berkas terpisah).Yang senyatanya uang tersebut di berikan kepada Sdr HARDI, SE BinTUKIMAN sebesar Rp 32.800.000, (tiga puluh dua juta delapan ratus riburupiah).

Hardi, SE. Bin Tukiman (diproses dalam berkas terpisah)sebesar Rp. 699.600.000 (Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan jutaenam ratus ribu rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut.Bahwa perbuatan terdakwa DESI MAIPRASTUTI, SE tersebut bersama samadengan Sdr. OKTO SRIHERJANI, SH., MM Bin H. MUHAMMAD ARSAN(diproses dalam berkas terpisah) dan Sdr. HARDI, SE Bin TUKIMAN (telahdisidangkan dalam berkas terpisah) bertentangan dengan:1.

OKTO SRI HERJANI, SH., MM (diproses dalam berkas terpisah) danSdr HARDI, SE Bin TUKIMAN (telah disidangkan dalam berkas terpisah).Yang senyatanya uang tersebut diberikan kepada Sdr HARDI, SE BinTUKIMAN sebesar Rp 32.800.000, (tiga puluh dua juta delapan ratus riburupiah).

Putusan Nomor 0937/Padt.G/2016/PA.Ngj.Pengenal Advokat yang dikeluarkan oleh PERADI Tanda Pengenal manatelah diperlihatkan pula di depan persidangan; Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Mei 2016 dariIBNU ALWAN SE bin TUKIMAN in casu Pemohon kepada KRISTIAN AGUNGFREDIANTA, S.H.

Memberi ijin kepada pemohon (IBNU ALWAN, SE. Bin TUKIMAN) untukmenjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (AMBAUL ISTIANAWATIJAITUNINGSIH, S.Pd. Binti MOCH SHOLI AZIZ, S.Pd.) di depan sidangPengadilan Agama Nganjuk ;3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nganjuk untuk mengirimkansalinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, untukdicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;Dalam Rekonpensi ;1.

Muhammad Arsan dan Hardi, SE., bin Tukiman menimbulkankerugian keuangan Negara yang cukup besar;Halhal yang meringankan : Terdakwa telah mengembalikan sebagian kecil dari kerugian keuanganNegara;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Ayat (2), (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor20 Tahun 2001