Apakah benar objek sengketa Harta Pusaka Tinggi kaum Para Pemohon Kasasiyang telah dikuasai secara turuntemurun dalam kaum Pemohon Kasasi yangterakhir dikuasai oleh mamak/paman atau orang tuatua Para Pemohon Kasasibemama Rasik (alm), lalu kemudian sekitar tahun 1976 objek sengketadipinjamkan oleh mamak Para Pemohon Kasasi bernama Rasik kepada Rasidahpgl. Idah yaitu istri dari Rimi ?;b. Apakah benar antara Rasik dengan Para Pemohon Kasasi bermamakkemenakan sekaum setali darah/seranji ?c.

Harta Pusaka Tinggikaum Dt.

Majo Indo selaku MamakKepala Kaum suku Kampai Jorong Koto Tuo Mungka, sehingga tidakmembuktikan objek sengketa harta pusaka kaum Dt. Majo Indo dan fakta inidikuatkan lagi dengan pengakuan dari anggota kaum Dt. Majo Indo sendiribernama Edi yang mewakili Ujang Dt. Majo Indo telah pula mengakui objeksengketa bukan harta pusaka kaumnya dalam kaum Dt.

Budiman dan 4. saksi Epi Adri tidak seorang saksipun yangmenerangkan objek sengketa Harta Pusaka kaum Dt. Majo Indo yang terakhirdikuasai oleh Sariah, Ludin dan Muncak. Maka dengan demikian baik berdasarkanbuktibukti surat maupun berdasarkan keterangan saksisaksi Para TermohonKasasi, dimana Para Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan dalil bantahannyayang menyatakan objek sengketa berasal dari Harta Pusaka Tinggi Dt.

Dengan demikian berdasarkan keterangan saksisaksi ParaPemohon Kasasi tersebut telah cukup terbukti objek sengketa harta pusaka kaumPara Pemohon Kasasi yang terakhir dikuasai oleh mamak/paman atau orang tuatua Para Pemohon Kasasi bernama Rasik, sebagaimana pula terbukti dariketerangan saksisaksi Para Pemohon Kasasi tersebut telah menerangkan bahwahubungan Rasik dengan Para Pemohon Kasasi adalah Rasik mamak dari PemohonKasasi dan bersesuaian pula dengan bukti Para Pemohon Kasasi bukti P1 yaituberupa

Agungberpendapat:Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal30 Juli 2017 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 27 Juli 2017dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini Pengadilan TinggiPadang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang untuk menolakgugatan pertimbangannya sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkanhukum dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, tidak adabukti tanah objek sengketa

harta pusaka kaum Penggugat;Bahwa sebaliknya Tergugat dapat membuktikan dalil bantahannya yaituobjek sengketa harta pusaka kaum Tergugat, tindakan Tergugat/Penggugat dalamRekonvensi menguasai objek sengketa bukan merupakan perbuatan melawanhukum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyataputusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara ini tidakbertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonankasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi Rosman Husin dan

23 Maret 2018 dan tanggal2 April 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dariPemohon Kasasi;Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal19 Maret 2018 kontra memori kasasi tanggal 23 Maret 2018 dan tanggal 29Maret 2018 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal iniPengadilan Negeri Pariaman/Pengadilan Tinggi Padang tidak salahmenerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya,karena terbukti objek sengketa

harta pusaka tinggi dari Abu Bakar Bua ,yang tidak sekaum, tidak seharta, tidak sepusaka dan tidak sepekuburandengan penggugat.

tentang tahun 1930an dansaksi Para Tergugat juga menerangkan pihak para Tergugat telah lamamenguasai kolam (objek sengketa) dan saksi Penggugat yaitu Nasrunserta saksi Syamsu gelar Datuk Kayo (anak Saulan tidak sekaum/sejuraidengan Para Tergugat) menerangkan bahwa objek sengketa asalnyadikuasai Isa setelah itu Kelong dilanjutkan Kiri Kemudian Syafri Karok(Tergugat 1); Bahwa Sengketa antara Pemohon Kasasi semula Terbanding/Penggugatdengan Para Termohon Kasasi semula Pembanding/Para Tergugatadalah sengketa

harta pusaka tinggi berdasarkan adat Minangkabauyang kurang tepat bila diterapbkan ketentuan Pasal 283 Rbg/1865Halaman 8 dari 16 hal.

sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah AgungNomor 540 K/Sip/1972 tanggal 11 September 1975 yang menyatakanbahwa ..karena Tergugat Asal menyangkal, Penggugat Asal harusmembuktikan dalilnya, alasan Pengadilan Tinggi untuk membebankanpembuktian pada Penggugat Asal karena Tergugat Asal menguasaisawah sengketa bukan karena perobuatan melawan hukum adalah tidakberdasarkan hukum;Bahwa karena sengketa antara Pemohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat dengan Para Termohon Kasasi semula Pembanding/ParaTergugat adalah sengketa

harta pusaka tinggi berdasarkan adatMinangkabau, yang mana Pemohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat mendalilkan bahwa kolam obyek sengketa adalah kolammakan minum (pusako) soko Molano yang dibantah oleh Para TermohonKasasi semula Pembanding/Para Tergugat dengan menyatakan bahwakolam obyek sengketa adalah pusaka kaum Para Tergugat, maka sesuaidengan karakteristik kepemilikan harta pusako tinggi di Minangkabauyang tidaklah memiliki surat bukti kepemilikan dan biasanya tidak lagidiketahui asal usulnya

memohon kepada Mahkamah Agung agarmenolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti memori kasasitanggal 4 Maret 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 19 Maret 2020dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini PengadilanTinggi Padang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batusangkartidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa objek sengketa

harta pusaka tinggi kKaum Dt.

Menetapkan bahwa bagian masingmasing ahli waris adalah 42 (setengah) bagianbaik dari tanah sengketa harta pusaka maupun dari harta gono gini;8. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak darinya baik atastanah sengketa harta pusaka maupun harta gono gini untuk menyerahkan kepadaPenggugat beserta sertifikat hak miliknya tanpa beban apapun, selanjutnya dibagiwaris dan bilamana perlu dengan bantuan alat Negara/Polisi;9.

Khatab, Dumunar, Bahrun, sampai dengan Penggugat sekarang;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka jelas terlihat bahwaperkara ini adalah perkara mengenai sengketa harta pusaka tinggi, yang berdasarkanketentuan hukum adat Minangkabau yang hidup, berkembang dan berlaku dimasyarakatMinangkabau, gugatan terhadap harta pusaka tinggi haruslah diajukan oleh Mamak KepalaWaris dalam kaum tersebut;Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya, selain mendalilkan bahwa tanahobjek perkara sebagai

Harta Pusaka kaumnya, juga mengaku bahwa Penggugat bertindaksebagai Mamak Kepala Waris dalam kaumnya tersebut, oleh karenanya, gugatan yangdiajukan yakni gugatan mengenai Harta Pusaka Tinggi kaum, sedangkan orang yangbertindak sebagai Pihak Penggugat dalam perkara ini adalah orang yang mengakui dirinyasebagai Mamak Kepala Waris dalam kaumnya, maka Penggugat sesungguhnya telahmemenuhi syarat formil sahnya gugatan mengenai sengketa Harta Pusaka Tinggi,sebagaimana Putusan Mahakamah Agung yang telah

menjadi Yurisprudensi tetap yakniPutusan Nomor 217.K/Sip/1970 tertanggal 12 Desember 1970, pada pokoknya menyatakanbahwa yang bertindak sebagai Penggugat dalam sengketa Harta Pusaka Tinggi kaumadalah Mamak Kepala Waris dalam kaum tersebut;Menimbang, bahwa tentang benar tidaknya tanah objek perkara merupakan tanahPusaka Tinggi Kaum Penggugat, benar tidaknya Penggugat sebagai Mamak Kepala Warisdalam Kaumnya atau tidak, dan bahkan sah tidaknya peralihan hak atas tanah objek perkaradari kaum Penggugat

Mansyurdin selakuprinsipal Penggugat yang bertindak sebagai mamak kepala waris tidak pernahhadir, yang mana seharusnya sesuai ketentuan pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan para pihak wajibmenghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingioleh kuasa hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut terlihat tidakkonsistennya sikap dari Penggugat Mansyurdin yang bertindak selaku mamakkepala waris dalam mengajukan gugatan tentang sengketa

harta pusaka tinggi,padahal menurut kaidah hukum adat Minangkabau yang harus bertindak sebagaipenggugat adalah mamak kepala waris dalam kaumnya;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut makaPengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertamayang menerima eksepsi tentang kapasitas Penggugat yang kabur dalammengajukan gugatan perkara a quo;Menimbang,bahwa dengan demikian Pengadilan Tingkat Banding tidaksependapat dengan memori banding dari kuasa Para Pembanding

Tetapi mediasi tersebut tidak dapat terlaksana karena para pihakmempertahankan sikap membenarnkan dirinya masingmasing.10.Bahwa pada tanggal 02 Januari 2018 Geuchik dan Tuha Peut mencobamenyelesaikan lagi sengketa antara para penggugat dan para tergugat,namun gagal lagi karena pihak tergugat tidak menghadiri proses mediasitersebut.Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 155/Pat.G/ 2018/ Ms.Lsm11.Bahwa Geuchik Gampong Blang Pulo mengeluarkan surat keteranganperdamaian yang menyatakan bahwa masalah sengketa

harta pusaka dariAlm.

quo;Bahwa, eksepsi Tergugat V Intervensi yang menyatakan pada pokoknyagugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara a quo yangmengandung permintaan pembatalan sertifikat hak milik Nomor1820/2011 atas nama Yanti adalah merupakan perkara Tata UsahaNegara bukan kewenangan Pengadilan Negeri Bukittinggi untukmemeriksa dan mengadilinya;Adalah merupakan suatu eksepsi yang keliru dan tidak berdasar sertatidak beralasan hukum, karena gugatan Penggugat dalam perkara a quojelas dan terang adalah mengenai sengketa

harta pusaka tinggi,bukannya tentang pembatalan sertifikat, sedangkan mengenai tuntutanpada petitum gugatan Penggugat poin 12 halaman 8 yang meminta agarsertifikat hak milik Nomor 1820/2011 tanah objek perkara untukdinyatakan cacat hukum dan batal demi hukum pada perkara a quoadalah didasarkan pada pokok sengeta tentang penguasaan danpenjualan serta pensertifikatan tanah obyek perkara secara tanpa hakdan melawan hukum atau sengketa harta pusaka tinggi, atau perkarapokoknya bukan tentang prosedur

Nomor 230 K/Pdt/2016.hukum serta tanpa izin dan persetujuan dari seluruh anggota kaumPenggugat, Penggugat juga bertindak karena kedudukan hukumnya yaituselaku Mamak Kepala Waris Dalam Kaumnya, sedangkan perkara a quoadalah perkara sengketa harta pusaka tinggi dalam lingkunganmasyarakat adat Minangkabau, tentunya tunduk pada ketentuan hukumformil dan materil yang berlaku dalam lingkungan masyarakat adatMinangkabau pula, hal inilah yang mungkin kurang dipahami olehTergugat V, sehingga sangat wajar

pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaiandalam memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yangbersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui bataswewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 UndangUndangtentang Mahkamah Agung (UndangUndang No.14 tahun 1985) sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang No.5 tahun 2004;Bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwaobyek sengketa

harta pusaka tinggi kaum Penggugat/Pemohon Kasasi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyatabahwa putusan Judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau Undangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi : Nurmala Glr.

4 Juni 1923; dan pada pertimbangan berikutnyayang menyatakan, Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1.2/1tersebut terbukti bahwa objek sengketa bukanlah harta pusakatinggi kaum Penggugat akan tetapi adalah termasuk harta pusakarendah dari Idi Sutan Penghulu dan Upik secara pribadi yangwarisnya adalah Tergugat (Bapak Tergugat II);Adalah merupakan suatu pertimbangan hukum yang keliru, tidakberdasar, tidak cermat serta bertentangan dengan ketentuan hukumyang berlaku, karena:> Jika benar tanah objek sengketa

harta pusaka rendah milik IdiSutan Penghulu dan Upik seperti yang dinyatakan Majelis HakimBanding, (mereka berdua bukan suami istri tetapi beradik kakakkandung) bagaimana mungkin tanah objek sengketa hanyadimiliki sendiri oleh Tergugat selaku ahli waris Upik, tentunyajuga ada hak yang sama dari ahli waris alm.

Nomor 11 PK/Pdt/2017Adalah merupakan suatu pertimbangan hukum yang keliru, tidakberdasar, tidak cermat serta bertentangan dengan ketentuan hukumyang berlaku, Karena:> Jika benar tanah objek sengketa harta pusaka rendah milik Idi SutanPenghulu dan Upik seperti yang dinyatakan Majelis Hakim Banding,(mereka berdua bukan suami istri tetapi beradik kakak kandung)bagaimana mungkin tanah objek sengketa hanya dimiliki sendiri olehTergugat selaku ahli waris Upik, tentunya juga ada hak yang samadari ahli waris

menuruthukum dan bisa menimbulkan bermacammacam anggapan danasumsi atas putusan ini dan pencari keadilan dalam penegakanhukum yang benar katakan benar dan yang salah katakan salah;PERTIMBANGAN HUKUM:Menimbang, bahwa terhadap' alasanalasan tersebutMahkamah Agung berpendapat :mengenai alasanalasan ke 1, 2, 3 dan 4Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karenaPengadilan Tinggi Padang tidak salah menerapkan hukum, sebabpertimbangan Pengadilan Tinggi Padang sudah tepat dan benar,karena terbukti objek sengketa

harta pusaka tinggi kaum paraTermohon Kasasi/para Penggugat, dan objek sengketa semuladikuasai orang tua para Pemohon Kasasi/para Tergugat atas dasarsewa menyewa, dan dengan meninggalnya orang tua para PemohonKasasi/para Tergugat, maka sewa menyewa objek sengketa berakhir,lagi pula alasanalasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktianyang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidakdapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi,karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi

ada kesalahan penerapanhukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalammemenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan,yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutanatau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya,sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 UndangUndang MahkamahAgung (UndangUndang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang No. 5 tahun 2004);Bahwa terbukti objek sengketa

harta pusaka kaum Penggugat yangdikuasai para Tergugat secara melawan hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyatabahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh ParaPemohon Kasasi: NAS RU L, dkk, tersebut harus ditolak ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi ini ;Memperhatikan

No. 2578 K/Pdt/2010kebohongan, kebodohan dan keserakahan Penggugat yang menyatakan sawah obyek sengketa, harta pusaka tinggi kaumnya ;Bukanlah menurut ketentuan/falsafah di Minangkabau Birikbirik tabangka Sasak, tibo di Sasak tabang taruih ka halaman, dari ninik turun kamamak, dari mamak turun keponakan" Sah harato dimiliki, sah gadaidiasakasak (dipindahkan).

Pengadilan Tinggi Padang secara tidak langsung mengakuiPenggugat I, sebagai Mamak Kepala Waris Dalam Kaumnya. tetapi di sisilainnya tidak mengakui Ranji Penggugat /Pemohon Kasasi;Pertimbangan Hukum seperti ini adalah keliru dan Menyesatkan sertamembingungkan;Dengan Alasan:Bahwa sebagai Bukti Tertulis seseorang adalah Mamak Kepala Warisadalah Ranji Kaumnya;Dengan tidak dipertimbangkan Penggugat I, Sebagai Mamak Kepala Waris,maka Pengadilan Tinggi Padang Telah Salah dalam menerapkan Hukumkarena dalam Sengketa

Harta Pusaka Tinggi, Gugatan Harus Diajukan olehMamak Kepala Waris Dalam Kaumnya;Status Penggugat I/Pemohon Kasasi harus diperjelas dahulu ada Hak UntukMengajukan Gugatan atau tidak?

Pangulu Bosa, suku Mandailing, Kenagarian Sariak Laweh, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota;

1. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang mengkleim seluruh objek sengketa harta pusaka tinggi Tergugat I dan termasuk menguasai seluruh objek sengketa tanpa setahu atau tanpa seizin terlebih

Eksepsi gugatan Penggugat kabur (Obscuure Libel);Bahwa, gugatan Para Penggugat kabur (obscuure libel) karena positadengan petitum gugatan Para Penggugat tidak saling mendukung ataubertentangan sehingga membingungkan, hal mana dapat dibuktikanberdasarkan kepada faktafakta hukum sebagai berikut:1) Bahwa, pada posita gugatan poin 1, 2 dan 3 serta petitum gugatan poin 5Penggugat menyatakan bahwa yang menjadi pokok perkara dalamperkara a quo adalah tentang sengketa harta pusaka tinggi, dimanaapabila kita

kekhilafan Hakim atausesuatu kekeliruan yang nyata, yaitu:Bahwa, Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama, Banding maupun Kasasidalam mengadili dan memeriksa perkara a quo telah berlaku salah sertakeliru dalam menerapkan hukum dan tidak melaksanakan ketentuan hukumacara perdata yang berlaku atas perkara a quo sebagaimana semesti danseharusnya serta lalai dalam mempedomani Yurisprudensi tetap MahkamahAgung maupun Perda Sumbar Nomor 13 tahun 1984 sebagai ketentuankhusus yang berlaku dalam pengajuan gugatan sengketa

harta pusaka tinggidalam lingkungan masyarakat adat Minangkabau, sekaligus kelirumemahami maksud dan tujuan dari Surat Edaran Mahkamah Agung yangtelah memerintahkan dilakukannya pemeriksaan setempat (p/laat opname)terhadap objek perkara guna untuk membuktikan apakah datadata objekperkara yang disebutkan dalam gugatan sesuai dengan keadaan yangsebenarnya; Bahwa, Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama, Banding serta Kasasitelah berlaku salah dalam menolak Eksepsi Para Tergugat/Pembanding/Halaman

Sedangkan Tergugat dalamjawabannya mendalilkan objek sengketa harta pusaka kaum DjamilGampo Langik yang diperdapat Suman Dt. Rajo Padang lalu diserahikepada Mailir Rajo Gumanta, lalu diterima oleh nenek Tergugatalmarhumah Suma selanjutnya almarhum Miswardi panggilan Mintin ;Bahwa perpindahan Suma dan anaknya Miswardi pada tahun 1962keatas tanah sengketa bukanlah menerima langsung dari SumanDt.