Ditemukan 4 data
65 — 31
SERTU ANDOLGIA
Sertu Andolgia NRP 532702, Ba BinjaskemilSibinjas Dispers Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru karenatelah diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas keprajuritanoleh Kepala Staf TNI Angkatan Udara dan saat ini Terdakwasedang menjalani pidananya di LP Klas Il A Pekanbaru.3.
62 — 25
Andolgia.6.
Sertu Andolgia NRP. 532702 Nomor : Kep / 19/VII/2014 tanggal 11 Juli 2014. 2 (dua) lembar Surat Perintah Perpanjangan Penahanan SementaraAn.
Sertu Andolgia NRP. 532702 Nomor : Kep / 19/VII / 2014 tanggal 11 Juli 2014. 2 (dua) lembar Surat Perintah Perpanjangan PenahananSementara An.
Sertu Andolgia NRP. 532702 Nomor : Kep/ 19 /VII / 2014 tanggal 11 Juli 2014. 2 (dua) lembar Surat Perintah Perpanjangan PenahananSementara An.
Bahwa akibat Terdakwa meninggalkan pos penjagaan tersebutmaka Sertu Andolgia memanfaatkannya untuk melarikan diri dansampai saat ini belum ditemukan dan dengan tindakan sertaperbuatan yang dilakukan Terdakwa sangat mencemarkan nama baikTNI khususnya Kesatuan Terdakwa sehubungan dengan proseshukum Sertu Andolgia tersebut.4.
175 — 247
Bambang Winarno), Saksi 5 (Praka Rossi Indra), Saksi 7(Sertu Andolgia) dan yang tidak hadir di persidanganketerangannya dibacakan yaitu Saksi 8 (Koptu Nusrizal), Saksi 9(Kopda Suryono), Saksi 10 (Serka Binsar Tampubolon), Saksi 11(Lettu. Tek Flanzi Delefisko), Saksi 12 (Pratu) Ricky Apriandy),Saksi 13 (Lettu) Sus Dieki Agustyan Anggoro), Saksi 14 (PrakaSuwandi), Saksi 15 (Kapten Kal Dirman Hutrie), dan Saksi 16(Pratu.
73 — 19
Serka Arie Nathanel Sembiring,Saksi 5 Serka Boy Pangabean, Saksi 6 Sertu BambangWinarno, Saksi 7 Praka Rosi Indra, Saksi 8 KaptenKal Dirman Hutri, Saksi 9 Lettu Kes ZaenalPurwanto, Saksi 10 Sertu).
Andolgia dan OditurMiliter dipersidangan.Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilanyang hakiki dalam memutus suatu' perkara pidanaHakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji,menilai dan mempertimbangkan alat alat bukti yangsah yaitu) : Keterangan Saksi, keterangan ahli,keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuaiPasal 172 UU RI No. 31 Tahun 1997. Sikap yangobyektif tersebut antara lain dituntun olehketentuan Pasal 173 ayat (6) UU RI.