Ditemukan 2882575 data
Urut Berdasarkan
Putus : 25-07-2008 — Upload : 14-01-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 15 K/MIL/2008 Tanggal 25 Juli 2008 — NUNU SYAMSUDIN
33 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
33 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 31-01-2019 — Upload : 25-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 82 PK/Pdt/2019 Tanggal 31 Januari 2019 — PT BANK AGRONIAGA, Tbk. sekarang menjadi PT BANK RAKYAT INDONESIA AGRONIAGA Tbk. (BANK BRIAGRO)
lawan
EVA DAMAYANTI, DKK
dan
USNALDI, S.H., NOTARIS, DKK
231 — 112 — Berkekuatan Hukum Tetap
231 — 112 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pst. dalam perkara Nomor 157/Pdt.G/2011/PNBks. juncto Nomor 12/PDT/2013/PT BDG. dan adanya suatu kekhilafanHakim atau suatu kekeliruan yang nyata kemudian memohon Putusansebagai berikut:Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 82 PK/Pdt/20191. Mengabulkan seluruh materi hukum Memori Peninjauan Kembali yangdiajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat IX untuk seluruhnya;2.
Putus : 28-06-2018 — Upload : 19-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 405 PK/Pdt/2018 Tanggal 28 Juni 2018 — NY. ANDRIATY SYAMSUDIN
lawan
ABDUL WARIS DG. SIERANG
63 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
63 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
permohonan peninjauan kembali a quo besertaalasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebutsecara formal dapat diterima;Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yangditerima tanggal 10 Agustus 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dariPutusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkanbahwa dalam putusan ini terdapat suatu
Putus : 30-11-2018 — Upload : 27-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 825 PK/Pdt/2018 Tanggal 30 Nopember 2018 — MOERSRININGSIH, DKK
lawan
ASTIKAYAH, DK
dan
PARNO
34 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
34 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
besertaalasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamUndang Undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebutsecara formal dapat diterima;Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yangditerima tanggal 27 November 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dariPutusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkanbahwa dalam Putusan Pengadilan Pengadilan Tinggi Jawa Timur telahdikabulkan suatu
hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut danterjadinya suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata,kemudian memohon putusan sebagai berikut: Menerima permohonan peninjauan kembali yang diajukan Para PemohonPeninjauan Kembali/semula Para Pembanding/Para Tergugat dalamHalaman 7 dari 10 hal.
Nomor 825 PK/Pdt/2018kontra memori peninjauan kembali para pihak, dihubungkan denganpertimbangan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang membatalkanputusan Judex Facti/Pengadilan Negeri Surabaya dengan mengabulkangugatan Penggugat Konvensi dan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi,ternyata tidak ditemukan kekhilafan Hakim dan/ataupun suatu kekeliruanyang nyata, karena sesuai bukti yang diajukan ternyata objek sengketaadalah milik Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan
Putus : 19-09-2018 — Upload : 20-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 578 PK/Pdt /2018 Tanggal 19 September 2018 — HERLAM AZALI
lawan
HENDRA LUGITO, DK
dan
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DKI JAKARTA cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, DK
52 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
52 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
besertaalasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebutsecara formal dapat diterima;Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 13Oktober 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini,Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalamputusan ini terdapat suatu
kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dalamputusan Mahkamah Agung kemudian memohon putusan sebagai berikut: Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali;Halaman 7 dari 11hal.Put.Nomor578 PK/Pdt/2018Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor 429K/Pdt/2016, tanggal 19 Mei 2016.Mengadili SendiriDalam Konvensi:Dalam Eksepsi:Menolak eksepsi dari Para Tergugat seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Penggugat sebagai
Putus : 29-10-2018 — Upload : 27-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 741 PK/Pdt/2018 Tanggal 29 Oktober 2018 — ROMBE PALAYUKAN, DKK
lawan
JOHN HARD PAELONGAN
dan
MASJAYANI alias AYANGbinti A.RACHAMAN IBRAHIM
121 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
121 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
empat ratus delapan puluh juta rupiah);Menghukum oleh karena itu Para Tergugat untuk membayar ganti rugikepada Penggugat secara tanggung renteng;Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan tambak udang danikan tersebut kepada Penggugat;Menyataka sita jaminan (conservatoir beslag) sah dan berharga;Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbuldalam perkara ini secara tanggung renteng;Atau jika Pengadilan Negeri Mempawah berpendapat lain, mohon suatuputusan yang seadiladilnya dalam suatu
permohonan peninjauan kembali a quo besertaalasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamUndang Undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebutsecara formal dapat diterima;Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yangditerima tanggal 21 Maret 2018 dan merupakan bagian tidak terpisahkan dariPutusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkanbahwa dalam putusan ini terdapat suatu
Nomor 741 PK/Pdt/2018kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidakditemukan kekhilafan hakim dan/atau suatu kekeliruan yang nyata dalamputusan Judex Juris, dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa Tergugat sampai dengan Tergugat IV telah wanprestasi atasperjanjian pembangunan tambak udang dan ikan tanggal 20 Agustus 1999 yaitutidak membayar biaya pencetakan/pembuatan
Putus : 04-10-2019 — Upload : 19-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 718 PK/Pdt/2019 Tanggal 4 Oktober 2019 — CHRISTIANUS SIMBALA
lawan
Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang bergerak
dibidang jasa keuangan yakni: PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (Persero), dkk
70 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
70 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
permohonan peninjauan kembali a quo besertaalasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebutsecara formal dapat diterima;Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yangditerima tanggal 14 Maret 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dariputusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkanbahwa dalam putusan ini terdapat suatu
Putus : 31-05-2022 — Upload : 15-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 436 PK/Pdt/2022 Tanggal 31 Mei 2022 — INAQ JOHANAH alias Hj. BAIQ SALEHA
Lawan
BUPATI LOMBOK TIMUR
26 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
26 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 22-11-2018 — Upload : 27-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 857 PK/Pdt/2018 Tanggal 22 Nopember 2018 — UMI LUTFA
lawan
PT. PURI KUMALA SEMESTA, DKK
dan
PT. SARI MELATI KENCANA (PEMEGANG FRANCHISE PIZZA HUT INDONESIA), DKK
365 — 244 — Berkekuatan Hukum Tetap
365 — 244 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 857 PK/Pdt/2018alasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebutsecara formal dapat diterima;Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yangditerima tanggal 3 April 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dariputusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkanbahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan Hakim
kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali , II dan III telah mengajukan kontra memoripeninjauan kembali tanggal 21 Mei 2018 dan 6 Juni 2018 yang menolakpermohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat:Bahwa setelah membaca dan meneliti memori Peninjauan Kembalitanggal 3 April 2018, kontra memori Peninjauan Kembali tanggal 21 Mei2018 dan 6 Juni 2018 dihubungkan dengan putusan Judex Juris ternyatatidak ditemukan suatu
kekhilafan hakim dan/atau suatu kekeliruan yangnyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:Tentang adanya novum:Bahwa bukti novum yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali yaitu PK1 sampai dengan PK6 bukan merupakan buktikepemilikan atas objek sengketa yang dapat melumpuhkan pembuktian dariTermohon Peninjauan Kembali atas kepemilikan Sertifikat Hak GunaBangunan Nomor 145/Kel.Jemberlor atas nama PT Puri Kumala Semesta(Tergugat ).
Putus : 24-06-2015 — Upload : 25-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 272 PK/Pdt/2014 Tanggal 24 Juni 2015 — SAMUEL TANDIPAYUNG
lawan
YUNUS SALOMBE, DKK
dan
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA,cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA, cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI PAPUA DI JAYAPURA, cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MERAUKE
220 — 162 — Berkekuatan Hukum Tetap
220 — 162 — Berkekuatan Hukum Tetap
diterima;Bahwa perlu kami tegaskan disini bahwa mengenai dalil TermohonPeninjauan Kembali adalah merupakan fitnahan keji, Karena KuasaHukum Termohon Peninjauan Kembali pernah membuat laporanuntuk hakim yang mengadili perkara ini diperiksa, namun kamimemperoleh informasi bahwa pada saat proses pemeriksaan, KuasaHukum Termohon Peninjauan Kembali tidak pernah memenuhipanggilan untuk mempertanggung jawabkan laporannya;Bahwa perlu kami jelaskan pula bahwa dari pertimbangan tersebutdapat dipandang sebagai suatu
Putus : 27-09-2021 — Upload : 16-03-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 619 PK/Pdt/2021 Tanggal 27 September 2021 — PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI
Lawan
TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI
85 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
85 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 28-09-2022 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 884 PK/Pdt/2022 Tanggal 28 September 2022 — 1. OETOMO WIRJADARSANA, Dk
Lawan
SUNARTI
Dan
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR
41 — 3 — Berkekuatan Hukum Tetap
41 — 3 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 24-02-2022 — Upload : 25-05-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 94 PK/Pdt/2022 Tanggal 24 Februari 2022 — SULTHONI
Lawan
NUR ANISAH
233 — 163 — Berkekuatan Hukum Tetap
233 — 163 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 15-11-2021 — Upload : 31-03-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 738 PK/Pdt/2021 Tanggal 15 Nopember 2021 — BAKRI DG LEWA Bin SEâÂÂNA
Lawan
SAPIAH DG TOMMI
46 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
46 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 19-06-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 368 PK/Pdt/2019 Tanggal 19 Juni 2019 — NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. DEPARTEMEN DALAM NEGERI CQ. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA
lawan
MARIA PURBA
dan
NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. DEPARTEMEN
DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBU KOTA JAKARTA Cq. WALIKOTA
JAKARTA BARAT, DKK
49 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
49 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
permohonan peninjauan kembali a quo besertaalasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebutsecara formal dapat diterima;Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yangditerima tanggal 2 November 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dariPutusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkanbahwa dalam putusan ini terdapat suatu
Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat:Bahwa tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyatadalam putusan Judex Juris, pertimbangannya telah tepat dan benar;Bahwa terhadap alasan alasan Peninjauan Kembali tersebut tidakdapat dibenarkan , karena alasan adanya kekhilafan hakim atau kekeliruanyang nyata ternyata merupakan perbedaan pendapat dan penilaian atasfakta dan kenyataan dan merupakan Penilaian hasil pembuktian danperbedaan pendapat dan penilaian atas suatu
Putus : 27-11-2023 — Upload : 23-01-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1195 PK/Pdt/2023 Tanggal 27 Nopember 2023 — RIN SUTJIATI, S.H. vs MUJIRAH
89 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
89 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 29-07-2020 — Upload : 21-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 449 PK/Pdt/2020 Tanggal 29 Juli 2020 — I. H. YAYAT SUDRAJAT, M.M., M.Si.,
II. Ahli Waris VICTOR MULIA PASARIBU, yaitu: PARULYAN GOMGOM LUHUT EFENDI, DKK
Lawan
H. SAIDIH LIHAN (almarhum),ang diteruskan oleh ahli warisnya yaitu Mahyudin, DKK
Dan
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG SELATAN
205 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
205 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
permohonan peninjauan kembali a quo besertaalasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebutsecara formal dapat diterima;Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yangditerima tanggal 18 Oktober 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dariputusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkanbahwa dalam putusan ini terdapat suatu
Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;Atau:Apabila Majelis Hakim pada Mahkamah Agung R.I. yang memeriksa danmengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, mohonputusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yangditerima tanggal 6 Desember 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dariputusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali Il pada pokoknya mendalilkanbahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatukekeliruan
danmengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, mohonputusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauankembali tanggal 21 November 2019 dan 8 Januari 2020 yang memohonkepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan peninjauan kembalidari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat:Bahwa telah terdapat suatu
kekhilafan hakim atau suatu kekeliruanyang nyata dalam putusan Judex Juris yang menolak kasasi Tergugat danTergugat Il dan dalam putusan Judex Facti yang salah mengabulkangugatan Penggugat;Bahwa putusan Judex Juris juncto Judex Facti telah tidakmenerapkan hukum dengan benar khususnya Peraturan Pemerintah Nomor24/1997 tentang Pendaftaran Tanah khususnya Pasal 32 (2) dan telah tidakmemberi perlindungan hukum kepada pembeli tanah beriktikad baik yaituTergugat dan Tergugat Il atau Pemohon Peninjauan
Putus : 28-09-2022 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 835 PK/Pdt/2022 Tanggal 28 September 2022 — 1. Hajjah NASIAH Binti Haji SUPU NANRING (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis Hajjah NASIA), Dkk
Lawan
1. BUDI KARYANTO ISA, Dkk
Dan
1. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN, Dk
84 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
84 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 22-11-2018 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 835 PK/Pdt/2018 Tanggal 22 Nopember 2018 — ROBBY HOSANO
lawan
ALEX LINGGAR, DKK
dan
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI, DKK
28 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
28 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 835 PK/Padt/201810.11.12,13.14.tindakan pembiaran oleh Pemerintah Kota Bitung (Tergugat II dan Ill)adalah suatu perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugianmateriil dan immateriil bagi Para Penggugat;Menghukum Tergugat I, Tergugat Ill dan Tergugat V secara tanggungrenteng untuk membayar uang ganti kerugian materiil kepada ParaPenggugat sebesar Rp18.371.600.000,00 (delapan belas miliar tiga ratustujuh puluh satu juta enam ratus ribu rupiah), yang harus dibayarsekaligus dan seketika;Menghukum
Menyatakan tindakan Tergugat yang melakukan pengosongan terhadaprumahrumah yang berada di atas objek sengketa tanpa adanya putusanpengadilan yang berkekuatan hukum tetap merupakan suatu perbuatanmelawan hukum;3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada ParaPenggugat sebesar Rp4.375.000.000,00 (empat miliar tiga ratus tujuhpuluh lima juta rupiah) sehingga masingmasing Para Penggugatmendapatkan sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);4.
Menyatakan tindakan Tergugat yang melakukan pengosongan terhadaprumahrumah yang berada di atas objek sengketa tanpa adanya putusanpengadilan yang berkekuatan hukum tetap merupakan suatu perbuatanmelawan hukum;3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada ParaPenggugat sebesar Rp4.375.000.000,00 (empat miliar tiga ratus tujuhpuluh lima ribu rupiah) sehingga masingmasing Para Penggugatmendapat sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);4.
permohonan peninjauan kembali a quo besertaalasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebutsecara formal dapat diterima;Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yangditerima tanggal 2 Mei 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dariputusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkanbahwa dalam putusan ini terdapat suatu
peninjauan kembali tersebut,Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memoripeninjauan kembali tanggal 21 Juli 2017 yang menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat:Bahwa setelah membaca dan meneliti memori Peninjauan Kembalitanggal 2 Mei 2017, kontra memori Peninjauan Kembali tanggal 21 Juli 2017dihubungkan dengan putusan Judex Juris ternyata tidak ditemukan suatukekhilafan hakim dan/atau. suatu
Putus : 19-10-2020 — Upload : 23-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 786 PK/Pdt/2020 Tanggal 19 Oktober 2020 — ALIDA BAYNIZAR (ALIDA SITAWATI MOEARSONO)
Lawan
ANYA DWINOVITA P, DKK
182 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
182 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap