Ditemukan 158145 data
Urut Berdasarkan
Mungkin maksud Anda adalah :
kepatuhan
Putus : 05-12-2008 — Upload : 27-10-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 400K/TUN/2005 Tanggal 5 Desember 2008 — ADNAN ; BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK)
20 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
20 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 09-08-2006 — Upload : 17-09-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 390K/TUN/2001 Tanggal 9 Agustus 2006 — TAMRIN ; Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK).
25 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
25 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
12Cililitan Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa substitusi No.009/G.TUN/SET.BAPEK/1999 tanggal 5 Juli 1999 ;Termohon Kasasi dahulu Tergugat ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang bahwa, dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarang PemohonKasasi sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi sebagaiTergugat dimuka persidangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta padapokoknya atas dalildalil :Bahwa.....2Bahwa gugatan diajukan sehubungan dengan Surat
Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawian (BAPEK) No. 196/KPTS/BAPEK/1998 tertanggal 8 Desember 1998tentang Penguatan hukuman disiplin yang pada pokoknya menjatuhkan pemberhentiandengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil ;Bahwa Penggugat adalah Pegawai Departemen Pekerjaan Umum yang diangkatsebagai calon Pegawai Negeri Sipil pada tanggai 7 Mei 1986 Nomor Kep.0046/A/SJ/867dan diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada tanggal 6 Agustus 1988 nomor :Kep.033/C/SJ/887, dan
Putus : 06-09-2007 — Upload : 18-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 76K/TUN/2005 Tanggal 6 September 2007 — FIRDAUS ; BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BPK) PT. GARUDA INDONESIA
25 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
25 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 08-01-2008 — Upload : 25-02-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 505K/TUN/2005 Tanggal 8 Januari 2008 — LEL . SAMASUDDIN, S.Sos, ; DIREKSI PT (Persero) PELAYARAN NASIONAL INDONESIA Cq. DIREKTUR UTAMA PT. PELAYARAN NASIONAL INDONESIA ; KEPALA CABANG PT. PELNI/PT SARANA BANDAR NASIONAL MAKASSAR
24 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
24 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 23-02-2006 — Upload : 17-09-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 340K/TUN/2001 Tanggal 23 Februari 2006 — PT. LIBRA UTAMA INTIWOOD ; PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG JAKARTA II.
52 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
52 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Keputusan PanitiaPengurusan Piutang Negara Cabang Jakarta Il No.PJPN719/PUPNC.10/ 1999 tanggal 3Nopember 1999, keputusan mana yang menjadi obyek gugatan dalam perkara a quo;Bahwa perlu Penggugat tegaskan terlebih dahulu bahwa Penggugat belum dantidak pernah menerima Surat Keputusan tersebut secara resmi sesuai dengan prosedur3hukum yang berlaku, melainkan Penggugat hanya memperoleh Surat Keputusan Tergugatberupa foto copy yang diperoleh Penggugat dengan meminta kepada Tergugat setelahPenggugat menerima
batal/tidak sah;Bahwa berdasarkan alasan alasan dan uraian uraian yuridis sebagaimana tersebutdiatas telah ternyata dan terbukti bahwa Tergugat dalam menerbitkan keputusannya telahmelanggar ketentuan pasal 53 ayat 2 huruf b UU No.5 tahun 1986, sehingga olehkarenanya adalah beralasan hukum apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Jakartamenyatakan Surat Keputusan Tergugat batal/tidak sah dan memerintahkan Tergugatuntuk mencabut kembali Surat Keputusan No.PJPN719/PUPNC.10/1999 tanggal 3Nopember 1999 dan
Menyatakan batal / tidak sah Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh KantorPelayanan Pengurusan Piutang Negara Jakarta II No. PJPN 719/PUPNC/1999 tanggal 3 Nopember 1999 dan Surat Paksa No. SP718/PUPNP. 10/1999 ;3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan No. PJPN.719/PUPNC10/1999 tanggal 3 Nopember 1999 dan Surat Paksa No. SP.718/PUPNC. 10/1999 ;4.
TUN/2000/P.TUN.JKT yang amarnya berbunyi sebagai berikut :DALAM EKSEPSI Menolak eksepsieksepsi Tergugat;DALAM POKOK PERKARA.......7DALAM POKOK PERKARA Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ; Menyatakan batal Surat Keputusan No.718/PUPN.C.10/1999 tanggal 3Desember 1999 tentang Surat Paksa (T5); Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan No.718/PUPN.C.10/1999 tanggal 3 Desember 1999 tentang Surat Paksa (T5); Menyatakan berkekuatan hukum Penetapan Ketua Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta Nomor
PJPN719/PUPNC/1999 tanggal 3Nopember 1999 tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara atas nama PT.Libra Utama Inti Wood dan Surat Keputusan No. SP. 718/PUPNC.10/1999tanggal 3 Desember 1999 tentang Surat Paksa ; Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan No. PJPN719/PUPNC/1999 tanggal 3 Nopember 1999 tentang Penetapan JumlahPiutang Negara atas nama PT. Libra Utama Inti Wood dan Surat KeputusanNo.
Putus : 16-09-2009 — Upload : 25-01-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 70PK/TUN/2009 Tanggal 16 September 2009 — Dra. St. SAUDAH SIAUTA; KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN),
31 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
31 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 20-02-2008 — Upload : 08-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 561K/TUN/2005 Tanggal 20 Februari 2008 — Drs. H. ABDUL CHOLIL ; BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN
28 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
28 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 561 K/TUN/2005Pegawai Pemerintah Kota Surabaya jo Surat Keputusan Walikota Surabayadengan No. 188.45/227/402.1.4/2002 tentang Pemberhentian tidak denganhormat tertanggal 8 April 2002, sehingga gugatan Penggugat masih memenuhisyarat tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UndangUndangNo. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;Bahwa atas adanya Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian No.185/PTS/Bapek/2003 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Drs.
Keputusan Tergugat) berupa KeputusanBadan Pertimbangan Kepegawaian No. 185/PTS/Bapek/2003 tentangPenguatan Hukuman Disiplin atas nama Drs.
Abdul Cholil tertanggal 4 Juni2003 yang telah diterbitkan oleh Tergugat jo Surat Keputusan WalikotaSurabaya No. 188.45/227/402.1.4/2002 tentang Pemberhentian tidak denganhormat tertanggal 8 April 2002, oleh karena cacat hukum ;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Penggugat mohon kepadaPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusansebagai berikut :1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;2.
Memerintahkan Penetapan Penundaan Pelaksanaan Surat KeputusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta (Surat Keputusan Tergugat)berupa Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian No. 185/PTS/Bapek/2003 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Drs. Abdul Cholil(Penggugat) tertanggal 4 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Tergugat jo SuratKeputusan Walikota Surabaya No. 188.45/227/402.1.4/2002 tentangPemberhentian tidak dengan hormat tertanggal 8 April 2002 ;4.
No. 561 K/TUN/2005jo Surat Keputusan Walikota Surabaya No. 188.45/227/402.1.4/2002 tentangPemberhentian tidak dengan hormat tertanggal 8 April 2002 ;5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut/membatalkan KeputusanBadan Pertimbangan Kepegawaian No. 185/PTS/Bapek/2003 tentangPenguatan Hukuman Disiplin atas nama Drs. Abdul Cholil tertanggal 4 Juni2003 mengikat jo Surat Keputusan Walikota No. 188.45/227/402.1.4/2002tentang Pemberhentian tidak dengan hormat tertanggal 8 April 2002 ;6.
Putus : 23-10-2008 — Upload : 21-10-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 34K/TUN/2005 Tanggal 23 Oktober 2008 — BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK) ; MUSTARAM
12 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
12 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 18-06-2008 — Upload : 08-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 410K/TUN/2006 Tanggal 18 Juni 2008 — PT. MECOINDO ; DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ; PT. BEST ENGINEERING AND CONTRACTOR AGENCIES INDONESIA (PT. BERCA INDONESIA)
35 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
35 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 20-02-2009 — Upload : 19-08-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 182K/TUN/2007 Tanggal 20 Februari 2009 — JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA (JAI), ; BUPATI BOGOR ; KEPALA KEPOLISIAN RESORT BOGOR, Dkk
46 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
46 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 28-02-2007 — Upload : 17-09-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 460K/TUN/2005 Tanggal 28 Februari 2007 — K. A. KOSIM ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG ; MAHARANI UTAMI DEWI.
17 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
17 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 20-02-2008 — Upload : 07-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 263K/TUN/2006 Tanggal 20 Februari 2008 — MUKHASSONAH, BA., SH., ; MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA ; KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TIMUR
13 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
13 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 12-08-2008 — Upload : 25-02-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 396K/TUN/2007 Tanggal 12 Agustus 2008 — NUR IDA ISFANDIYAR ; BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN
10 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
10 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 30-01-2009 — Upload : 06-08-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 42K/TUN/2005 Tanggal 30 Januari 2009 — CAMAT KECAMATAN PADANG HILIR ; KEPALA KELURAHAN RAMBUNG, ; MAGDARIA BBr. MANALU
37 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
37 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 28-11-2006 — Upload : 17-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 101K/TUN/2002 Tanggal 28 Nopember 2006 — DIREKSI PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II TANJUNG
MORAWA ; SUPRIBADIO
29 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
29 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 10-03-2006 — Upload : 17-09-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 472K/TUN/2001 Tanggal 10 Maret 2006 — Dra. INDRIATI ; BUPATI KABUPATEN LOMBOK BARAT
17 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
17 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
dan tamanserta pemandiannya selama 25 Tahun (berakhir tahun 2012) dengan membayar royaliti tiaptahun Rp. 14.000.000, (empat belas juta rupiah) dan hal ini disetujui oleh DewanPerwakilan Rakyat Kabupaten Lombok Barat ;Bahwa setelah Penggugat mengelola selama 13 (tiga belas) tahun kemudian padabulan Juli Tahun 2000 Pengurus/Warga Krama Pura Suranadi menginginkan sebagiantanah dilingkungan Taman Hotel untuk dijadikan tempat Toya Tabah dan PermandianKerbau kepada Tergugat yang kemudian dikeluarkan Surat
Keputusan Nomor593/50/UM tertanggal 28 Juli 2000 ;Bahwa dalam hal ini yang dipermasalahkan oleh Pemohon Kasasi mengenai SuratKeputusan Nomor 593/50/UM tertanggal 28 Juli 2000 bukan mengenaiperjanjiannya atau perdatanya ;Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya keliru menilai objeksengketa karena menilai dari segi perdatanya, padahal bukan sengketa tanah atauwanprestasi ;Bahwa yang disengketakan Pemohon Kasasi adalah Surat Keputusan Nomor593/50/UM tertanggal 28 Juli 2000 yang dilakukan
tanpa musyawarah lebihdahulu dengan Pemohon Kasasi dan Dewan Perwakilan Rakyat selaku yangmenyetujui ;Bahwa seharusnya Termohon Kasasi memberikan kesempatan/konfirmasi lebihdahulu dengan Pemohon Kasasi selaku pihak yang mengelola sampai denganTahun 2012 ;Bahwa Objek sengketa yang dikeluarkan oleh Termohon Kasasi adalah cacathukum ;Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya keliru dan tidak cermatdalam memeriksa sengketa ;Bahwa Termohon Kasasi dalam menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi
Bahwa Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa cacat hukum karena SuratKeputusan tersebut dikeluarkan sewenang wenang dengan tanpa memperhatikankepentingan Pemohon Kasasi yang sudah melaksanakan kewajiban kewajibansebagaimana dalam perjanjian dan membayar royality setiap tahunnya ;15. Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan Termohon Kasasi menyimpang dariprosedur yang harus diterapkan dengan memberikan kepada yang tidak berhakToya Tabah dan permandian Kerbau kepada Yayasan Krama Pura ;16.
Bahwa tindakan Termohon Kasasi mengeluarkan Surat Keputusan yang menjadiobjek gugatan bertentangan dengan azas azas umum pemerintahan yang baik ;Menimbang, bahwa terhadap keberatan keberatan dari Pemohon Kasasi tersebutMahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut :Mengenai keberatan keberatan ad. 1 s/d ad.3 : Bahwa keberatan keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena hanya merupakanulasan tentang Surat Keputusan ;Mengenai keberatan keberatan ad. 4 s/d ad. 6 : Bahwa keberatan keberatan ini tidak
Putus : 26-10-2005 — Upload : 25-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 379K/TUN/2000 Tanggal 26 Oktober 2005 — Drs. LIAUW SUHANTO ; WALIKOTA JAKARTA TIMUR ; SURJAHADI LUKMAN (LIUAW SIEP HIEN)
20 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
20 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 19-02-2008 — Upload : 30-10-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 251K/TUN/2007 Tanggal 19 Februari 2008 — PT. BIBIT INDONESIA ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN
17 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
17 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 14-02-2006 — Upload : 20-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 188K/TUN/2001 Tanggal 14 Februari 2006 — DAMARATI ; SUPARTINI, Dkk ; KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KESEHATAN PROPINSI JAWA TIMUR ; DIRJEN PELAYANAN MEDIK DEPKES RI
24 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap
24 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 29-01-2009 — Upload : 20-08-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 347K/TUN/2008 Tanggal 29 Januari 2009 — BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK) ; HANIDA
13 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
13 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap