Ditemukan 22311 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kepatuhan
Penelusuran terkait : Surat keputusan bupati malinau Surat keputusan bupati gianyar Surat keputusan bupati samosir Surat keputusan bupati pekalongan Surat keputusan bupati flores timur Surat keputusan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 25-08-2008 — Upload : 25-03-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 496K/TUN/2007
Tanggal 25 Agustus 2008 — Drs. YOSEPH LIBU ; BUPATI FLORES TIMUR
52 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 05-03-2008 — Upload : 20-10-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 53PK/TUN/2006
Tanggal 5 Maret 2008 — DIANA DEWIDIANI ; BUPATI KABUPATEN GIANYAR ; CV. BALI TREASURES
59 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 05-03-2008 — Upload : 01-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 444K/TUN/2007
Tanggal 5 Maret 2008 — IR. YULIUS YAGUNG, M.Si ; vs. BUPATI MALINAU
54 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 05-01-2009 — Upload : 22-10-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 276K/TUN/2005
Tanggal 5 Januari 2009 — dr. JIE SANTOSO PUJIONO, Sp.RM., ; BUPATI PEKALONGAN ; dr. LILY GUNAWAN
87 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 05-03-2008 — Upload : 16-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 478K/TUN/2007
Tanggal 5 Maret 2008 — FRANSISKUS CIKU FERNANDEZ, SH ; vs. BUPATI FLORES TIMUR
39 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 04-06-2008 — Upload : 01-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 480K/TUN/2007
Tanggal 4 Juni 2008 — SIMON SAN KLEDEN, BA ; vs. BUPATI FLORES TIMUR
27 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 04-06-2008 — Upload : 01-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 481K/TUN/2007
Tanggal 4 Juni 2008 — Drs. EMANUEL LAMURY ; vs. BUPATI FLORES TIMUR
27 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 04-04-2008 — Upload : 17-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 330K/TUN/2006
Tanggal 4 April 2008 — FAHRURROZI ; vs. BUPATI MUSI BANYUASIN
38 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-03-2006 — Upload : 16-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 476K/TUN/2007
Tanggal 21 Maret 2006 — Drs. ANDREAS RATU KEDANG ; vs. BUPATI FLORES TIMUR
31 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-05-2008 — Upload : 01-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 408K/TUN/2007
Tanggal 22 Mei 2008 — PT. BUMI MAKMUR SELARAS ; Tn. YAKOB WAKAF ; Dkk vs. BUPATI RAJA AMPAT ; PT. GIRI DELTA MINING
95 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Keputusan Bupati RajaAmpat No.249/Tahun 2006, tanggal 12 Juni 2006, yang ditanda tangani olehDrs.
    Memerintahkan kepada Tergugat untuk melaksanakan PenundaanPelaksanaan Surat Keputusan Bupati Raja Ampat No. 249/Tahun 2006,tanggal 12 Juni 2006, yang ditanda tangani oleh Drs. Marcus Wanma, M.Si,selaku Bupati Raja Ampat, Tentang Pembatalan Pemberian KuasaPertambangan Penggugat , hingga pemeriksaan atas perkara ini dinyatakanselesai dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;2.
    Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Raja AmpatNo.249/Tahun 2006, tanggal 12 Juni 2006, yang ditanda tangani oleh Drs.Marcus Wanma M.Si., selaku Bupati Raja Ampat, tentang PembatalanPemberian Kuasa Pertambangan Penggugat ;3. Menyatakan Batal Surat Keputusan Bupati Raja Ampat No.75 Tahun 2004tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi, tanggal 9 Desember2004 dan Keputusan Bupati Raja Ampat No.54 Tahun 2005 tentangHal. 22 dari 47 hal. Put.
    Keputusan Bupati Raja Ampat No.75 Tahun 2004tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi tanggal 9 DesemberHal. 43 dari 47 hal.
    Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Raja Ampat No.249/Tahun 2006,tanggal 12 Juni 2006, yang ditanda tangani oleh Drs. Marcus Wanma, M.Si.,selaku Bupati Raja Ampat, tentang Pembatalan Pemberian KuasaPertambangan Penggugat ;3. Menyatakan Batal Surat Keputusan Bupati Raja Ampat No.75 Tahun 2004tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi tanggal 9 Desember2004 dan Keputusan Bupati Raja Ampat No.54 Tahun 2005 tentangPerubahan Kuasa Pertambangan Eksplorasi tanggal 29 Nopember 2005kepada PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 08-05-2008 — Upload : 16-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 431K/TUN/2004
Tanggal 8 Mei 2008 — MOH. ARIDL IMRAN ; vs. WAKIL BUPATI SUMENEP
49 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 10-06-2008 — Upload : 24-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 366K/TUN/2006
Tanggal 10 Juni 2008 — MARTALAN SITANGGANG ( NAI ROSPITA Br. TANGGANG ) ; DIABUR NAPITUPULU ( NY. GUMBOK SINURAT) ; vs. BUPATI SAMOSIR ; PARDAMEAN MALAU,
28 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-09-2007 — Upload : 02-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 469K/TUN/2006
Tanggal 14 September 2007 — BUPATI NIAS SELATAN ; vs. MEGAWATI LAIA ; ALADIN BU'ULOLO, A. Ma.Pd ; Dkk
17 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 26-09-2007 — Upload : 06-08-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 16K/TUN/2001
Tanggal 26 September 2007 — GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA BARAT ; HAJI SIROJUL MUNIR
38 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 05-09-2006 — Upload : 16-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 499K/TUN/2000
Tanggal 5 September 2006 — H. TAMBARU LAU ; vs. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TAKALAR ; GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SULAWESI SELATAN
45 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 15-08-2008 — Upload : 16-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 87PK/TUN/2007
Tanggal 15 Agustus 2008 — BUPATI BARITO SELATAN KALIMANTAN TENGAH ; vs. DARDIE H. SELANT
38 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Keputusan Bupati Barito Selatan, PropinsiKalimantan Tengah (Tergugat), No. 299 Tahun 2000 tanggal 13 Nopember2000 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Telang Baru,Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Selatan (bukti P.1) a quo padadiktumnya berisi :Memutuskan :Menetapkan :Pertama :Memberhentikan Sdr.
    Menyatakan batal atau tidak sah, Surat Keputusan Bupati Barito Selatan,Propinsi Kalimantan Tengah (Tergugat) No. 299 Tahun 2000 tanggal 13Nopember 2000 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala DesaTelang Baru, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Selatan, PropinsiKalimantan Tengah dengan segala akibat hukumnya ;3.
    Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Barito Selatan No. 299 tahun2000 tanggal 13 Nopember 2000 tentang Pemberhentian dan PengangkatanKepala Desa Telang Baru, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten BaritoSelatan, Propinsi Kalimantan Tengah ;Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 87 PK/TUN/20073.
    Menyatakan Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Tata Usaha NegaraPalangka Raya tertanggal 1 Maret 2001 No. 01/G.TUN/PENPP/PTUNPLK.tentang Perintah Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Bupati BaritoSelatan No. 299 Tahun 2000 tanggal 13 Nopember 2000 tentangPemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Telang Baru, KecamatanDusun Timur, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah tetapberlaku sampai putusan sengketa ini mempunyai kekuatan hukum tetap atauada penetapan lain di kemudian hari ;5.
    Keputusan Bupati Barito SelatanNo. 299 Tahun 2000, tanggal 13 Nopember 2000 tentang Pemberhentiandan Pengangkatan Kepala Desa Telang Baru, Kecamatan Dusun Timur,Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah ;Karena melanggar Pasal 103 dan 95 UndangUndang No. 22 Tahun1999 tentang Pemerintah Desa.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 06-12-2006 — Upload : 02-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 424K/TUN/2003
Tanggal 6 Desember 2006 — BADUL MUIS DT. BANDARO ; ISKANDAR SYARIEF ; vs. BUPATI KABUPATEN AGAM
70 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PTUN PALU TUN Perijinan
Register : 22-07-2015 — Putus : 10-12-2015 — Upload : 20-04-2016
Putusan PTUN PALU Nomor 14/G/2015/PTUN.PL
Tanggal 10 Desember 2015 — PT. KONSTRUKTOR vs BUPATI MOROWALI
505 — 0
  • Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 541/SK.006/DESDM/V/2014 tanggal 7 Mei 2014 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. KONSTRUKTOR;b. Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 541/SK.008/DESDM/V/2014 tanggal 7 Mei 2014 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. KONSTRUKTOR;c. Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 541/SK.032/DESDM/V/2014 tanggal 9 Mei 2014 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. KONSTRUKTOR;3.
    Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 541/SK.006/DESDM/V/2014 tanggal 7 Mei 2014 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. KONSTRUKTOR;b. Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 541/SK.008/DESDM/V/2014 tanggal 7 Mei 2014 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. KONSTRUKTOR;c. Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 541/SK.032/DESDM/V/2014 tanggal 9 Mei 2014 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT.
Pengadilan PTUN PADANG TUN Kepegawaian
Register : 21-04-2011 — Putus : 30-05-2011 — Upload : 30-11-2011
Putusan PTUN PADANG Nomor 09/2011/PTUN_PDG
Tanggal 30 Mei 2011 — - BUDHY DHARMA PERMANA, S.Sos, MM. Par - BUPATI LIMA PULUH KOTA
108 — 86
  • MENGADILIDALAM PENUNDAAN- Menolak permohonan penundaan objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat ; ------------------------------------------------------------------------------DALAM EKSEPSI- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----------------------------------DALAM POKOK PERKARA-Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; ----------------------Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota : -------------Petikan Surat Keputusan Bupati Lima puluh Kota Nomor :
    821/218.a/BKD-LK/2011, tertanggal 1 Maret 2011 tentang pemberhentian dari jabatan struktural dan penempatan PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota nomor urut 31 ;--------------------------------------------------------------------------------------Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor : 821/276/BKD-LK/2011 tanggal 18 Maret 2011 tentang pemberhentian dari jabatan struktural dan penempatan PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota ; ------------------------
    ---------------------------Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota ;-----------------------------------------------------------------------Petikan Surat Keputusan Bupati Lima puluh Kota Nomor : 821/218.a/BKD-LK/2011, tertanggal 1 Maret 2011 tentang pemberhentian dari jabatan struktural dan penempatan PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota nomor urut 31 ;------------------------------------------------------------------------------------
    --Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor : 821/276/BKD-LK/2011 tanggal 18 Maret 2011 tentang pemberhentian dari jabatan struktural dan penempatan PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota ; ---------------------------------------------------Menghukum Tergugat membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.174.000 (Seratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah).-----------------------------------------------------------------------------------
Pengadilan PTUN KUPANG TUN Kepegawaian
Register : 01-05-2009 — Putus : 23-07-2009 — Upload : 03-10-2013
Putusan PTUN KUPANG Nomor 7/G/2009/PTUN-KPG
Tanggal 23 Juli 2009 — BARNABAS B.nDJURUMANA, SH (Penggugat) BUPATI KUPANG (Tergugat)
88 — 36
  • Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : 821/03/IV/2009 Tanggal 21 April 2009 Tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : SK.800/562/63.A/2008/UP Tanggal 18 September 2008 Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kupang ;3.
    Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : 821/03/IV/2009 Tanggal 21 April 2009 Tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : SK.800/562/63.A/2008/UP Tanggal 18 September 2008 Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kupang ;4. Memerintahkan Tergugat untuk melakukan rehabilitasi serta mengembalikan kedudukan Penggugat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang ;5.
    Keputusan Bupati KupangNomor 821/ 03/ IV/ 2009, tanggal 21 april 2009, tentang pencabutan Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor 800/562/63.a/2008/up, tanggal 18 september 2008 tentanaperpanjangan batas usia pensiun bagi pejabat struktural eselon II dilingkunganpemerintah kabupaten kupang ; e Telah membaca gugatan Penggugat yang telah diperbaiki pada tanggal 13 Mei2009 dan berkas perkara ; TENTANG DUDUK SENGKETANYA :Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 1 Mei 2009yang diterima
    dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupangpada tanggal 1 Mei 2009 dibawah register Nomor : 7/G/2009/PTUNKPG dan telahdiperbaiki pada tanggal 13 Mei 2009 telah mengemukakan halhal sebagai berikut : OBYEK SENGKETA :Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam Gugatan ini adalah : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KUPANG NOMOR 821/ 03/ IV/ 2009, TANGGAL21 APRIL 2009, TENTANG PENCABUTAN SURAT KEPUTUSAN BUPATIKUPANG NOMOR 800/562/63.A/2008/UP, TANGGAL 18 SEPTEMBER 2008TENTANG PERPANJANGAN BATAS
    Bahwa gugatan Penggugat juga memenuhi sifat konkrit, individual dan finalyakni :2..aBersifat Konkrit karena Surat Keputus Bupati Kupang Nomor 821/ 03/ IV/ 2009, Tanggal 21Tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor800/562/63.A/2008/UP, Tanggal 18 September 2008 TentangPerpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil YangMenduduki Jabatan Struktural Eselon II Di lingkungan PemerintahKabupaten Kupang, yang menjadi Obyek Sengketa adalah nyata/berwujud atau tertentu terhadap Penggugat
    Surat Keputusan Obyek Sengketa yakni Surat Keputusan Tergugat/ SuratKeputusan Bupati Kupang Nomor 821/ 03/ IV/ 2009, Tanggal 21 April 2009,Tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor 800/562/63.A/2008/UP, Tanggal 18 September 2008 Tentang Perpanjangan Batas Usia PensiunPegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Struktural Eselon IT Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kupang adalah tidak sah dan harusdinyatakan batal karena BERTENTANGAN dengan peraturan perundangan yangberlaku baik tentang
    OBYEK SENGKETABahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan sebagai Obyek Sengketa dalamgugatan Penggugat adalah Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor 821/03/IV/2009,tanggal 21 April 2009 Tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor800/562/63.A/2008/UP tanggal 18 September 2008 Tentang Perpanjangan Batas UsiaPensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Struktural Eselon II diLingkungan Pemerintah Kabupaten Kupang ; Bahwa Surat Keputusan tersebut diatas benar dikeluarkan oleh Tergugat