Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/3/2017 tanggal 6 Januari 2017 dengan lampiran Nomor 120 Atas Nama Dahlim Banjar Nahor,S.E.,M.Si NIP 19590610 198203 1 012;b. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 821.2/172/2017 tanggal 30 Januari 2017 tentang Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan Madya Atas Nama Dahlim Banjar Nahor,S.E.,M.Si;3. Memerintahakan kepada Tergugat untuk mencabut:--a.

Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/3/2017 tanggal 6 Januari 2017 dengan lampiran Nomor 120 Atas Nama Dahlim Banjar Nahor,S.E.,M.Si NIP 19590610 198203 1 012;-----------------------------------------b. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 821.2/172/2017 tanggal 30 Januari 2017 tentang Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan Madya Atas Nama Dahlim Banjar Nahor,S.E.,M.Si;---4.

Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 862/1478/BKD-2016 tanggal 22 April 2016; 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 862/1478/BKD-2016 tanggal 22 April 2016; 4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya; 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 209.000,-(Dua ratus sembilan ribu rupiah);

Dalam Penundaan:- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 169 Tahun 2013 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun, tanggal 01 Mei 2013;II. Dalam Eksepsi:- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;III. Dalam Pokok Sengketa:1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.

Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 169 Tahun 2013 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun, tanggal 01 Mei 2013;3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 169 Tahun 2013 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun, tanggal 01 Mei 2013;4.

Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 169 Tahun 2013Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat Setingkat LebihRendah Selama 3 (Tiga) Tahun, Tanggal 01 Mei 2013 ;Il.

Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada lingkunganPemerintah Provinsi Maluku pada Dinas Energi dan Sumber DayaMineral yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur MalukuNomor : 821.3/1399/M tanggal 07 Juni 2007 ;2. Bahwa setelah 4 (empat) tahun masa kerja, maka berdasarkan SuratKeputusan Gubernur Maluku Nomor : 823.3/730 Tahun 2010 tanggal08 Maret 2010, Penggugat dinaikan pangkatnya menjadi Penata MudaTk.! golongan ruang (ll/b). 53.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Penggugatmohon agar Majelis Hakim mengambil keputusan : Menyatakanmenangguhkan / menunda Surat Keputusan Tata Usaha Negara yangditerbitkan oleh TERGUGAT, yaitu :Surat Keputusan Gubernur MalukuNomor : 169 Tahun 2013 Tentang Penjatuhan Hukuman DisiplinPenurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (Tiga) Tahun,Tanggal 01 Mei 2013sampai ada putusan pengadilan yang mempunyaikekuatan hukum tetap ;Berdasarkan segala apa yang terurai tersebut diatas, PENGGUGATmohon

dengan hormat sudilah kiranya BAPAK KETUA PENGADILAN TATAUSAHA NEGARA AMBON CQ MAJELIS HAKIM, berkenan memutuskansebagai berikut : 2520 222 non ono nnn nen nnn nnn aneDALAM PENUNDAAN;2nne ane nee cence nnn cence Penggugat mohon agar Majelis Hakim mengambil keputusanMenyatakan menangguhkan / menunda Surat Keputusan Tata Usaha Negarayang diterbitkan oleh TERGUGAT, yaitu :Surat Keputusan Gubernur MalukuNomor : 169 Tahun 2013 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin PenurunanPangkat Setingkat Lebih Rendah

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur MalukuNomor : 169 Tahun 2013 Tentang Penjatuhan Hukuman DisiplinPenurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (Tiga) Tahun,Tanggal 01 Mei 2013 5 Kewenangan Absolut;21) Bahwa yang menjadi objek sengketa in casu adalah KeputusanGubernur Maluku Nomor 169 Tahun 2013 tentang Penjatuhan HukumanDisiplin Penurunan Pangkat Setingkat Lebin Rendah Selama 3 (tiga)Tahun, tertanggal 1 Mei 201352) Bahwa dalam Diktum Keempat Keputusan in casu objek sengketatedinyatakan

Menetapkan Pemohon (Nida Rosyita Devi) sebagai wali dari seorang anak bernama Muchammad Abdullah Tsaqif (umur 13 tahun);

Memberi izin kepada Pemohon (Nida Rosyita Devi) sebagai wali untuk mewakili anak yang belum dewasa bernama Muchammad Abdullah Tsaqif (umur 13 tahun) untuk melakukan perbuatan hukum bersama dengan para ahli waris yang lain menjual harta waris dari almarhumah Nafiah, berupa tanah terletak di Desa Tambakoso, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo tercatat dalam Surat

Keputusan Gubernur KDH TK I Jatim No.

Urut 17 atas nama PAWI seluas 2.000 M², Surat Keputusan Gubernur KDH TK I Jatim No. I/Agr/4/XI/101/III No. Urut 18 atas nama MARSO seluas 2.000 M² Surat Keputusan Gubernur KDH TK I Jatim No. I/Agr/4/XI/101/III No. Urut 19 atas nama DURAKIM seluas 2.954 M² dan Surat Keputusan Gubernur KDH TK I Jatim No. I/Agr/4/XI/101/III No.

Menetapkan barang bukti berupa : Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor : 821.12/1418.III/1986 tanggal 8 Januari 1981 atas nama : Linderia Silalahi; Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor : 823.4/2501/2008 tanggal 26-09-2008 atas nama : Linderia Silalahi; Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor : 3105/C tanggal 28 Oktober 1980 atas nama : Betti

Purba; Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor : 823.4/691/2005 tanggal 13-04-2005 atas nama : Betti Purba;Tetap terlampir dalam berkas perkara ini;5.

Roslinta Purba dan Terdakwa IL.Rasmi Ida Manalu dengan pidana penjara masingmasing selama : 3 (Tiga)Bulan, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementaradengan perintah para terdakwa tetap ditahan;3 Menetapkan barang bukti berupa :e Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera UtaraNomor : 821.12/1418.III/1986 tanggal 8 Januari 1981 atas nama : LinderiaSilalahi yang diduga palsu;e Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera UtaraNomor : 823.4

/2501/2008 tanggal 26092008 atas nama : Linderia Silalahiyang diduga palsu;e Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera UtaraNomor : 3105/C tanggal 28 Oktober 1980 atas nama : Betti Purba yangdiduga palsu;e Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera UtaraNomor : 823.4/691/2005 tanggal 13042005 atas nama : Betti Purba yangdiduga palsu;Tetap terlampir didalam berkas perkara;4 Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masingmasingsebesar Rp. 3.000

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera UtaraNomor : 821.12/1418.III/1986 tanggal 8 Januari 1981 atas nama : LinderiaSilalahi yang diduga palsu;e Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera UtaraNomor : 823.4/2501/2008 tanggal 26092008 atas nama : Linderia Silalahiyang diduga palsu;e Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera UtaraNomor : 3105/C tanggal 28 Oktober 1980 atas nama : Betti Purba yangdiduga palsu;e Petikan Surat Keputusan Gubernur

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera UtaraNomor : 3105/C tanggal 28 Oktober 1980 atas nama : Betti Purba, dan fotocopy Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I SumateraUtara Nomor : 823.4/691/2005 tanggal 13042005 atas nama : Betti Purba(Barang bukti) dan foto copy Surat Keputusan Gubernur Kepala DaerahTingkat I Sumatera Utara Nomor : 4801 tanggal 29 Oktober 1982 atas namaEslida serta foto copy Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor :823.4/1663/2005 tanggal

Menyatakan bahwa PENGGUGAT I (in casu SOENDAROE RACHMAD) adalah Pemilik SHM No. 809 yang sah berdasarkan SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT NO. SK.727/DIT/PHT/HM/1979, TERTANGGAL 30 MARET 1979.3. Menyatakan bahwa PENGGUGAT II (in casu DRS. RIDWAN YAHYA) adalah Pemilik SHM No. 927 yang sah berdasarkan SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT NO. SK.727/DIT/PHT/HM/1979, TERTANGGAL 30 MARET 1979.4. Menyatakan bahwa PENGGUGAT III (in casu A.

BOENTARMAN) adalah Pemilik SHM No. 851 yang sah berdasarkan SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT NO. SK.727/DIT/PHT/HM/1979, TERTANGGAL 30 MARET 1979.5. Menyatakan bahwa PENGGUGAT IV (in casu DRS. IS RACHMAT) adalah Ahli Waris Pemilik SHM No. 964 yang sah berdasarkan SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT NO. SK.727/DIT/PHT/HM/1979, TERTANGGAL 30 MARET 1979.6.

Menyatakan bahwa PENGGUGAT V (in casu ABDURRAHMAN GUNADIRDJA) adalah Pemilik SHM No. 963 yang sah berdasarkan SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT NO. SK.727/DIT/PHT/HM/1979, TERTANGGAL 30 MARET 1979.7. Menyatakan bahwa PENGGUGAT VI (in casu MASTURA GUNADIRDJA) adalah Pemilik SHM No. 987 yang sah berdasarkan AKTA JUAL BELI NO. 593.2/60/1985, TERTANGGAL 20 APRIL 1985 dari NY. IPAH DJADJI. 8.

Menyatakan bahwa PENGGUGAT IX (in casu SJAIFUL AMANULLAH) adalah Pemilik SHM No. 879 yang sah berdasarkan SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT NO. SK.727/DIT/PHT/HM/1979, TERTANGGAL 30 MARET 1979.11. Menyatakan bahwa PENGGUGAT X (in casu IBNU A. DJAMIL SIREGAR) adalah Pemilik SHM No. 989 yang sah berdasarkan SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT NO. SK.727/DIT/PHT/HM/1979, TERTANGGAL 30 MARET 1979.12.

AROEMAN) adalah Pemilik SHM No. 806 yang sah berdasarkan SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT NO. SK.727/DIT/PHT/HM/1979, TERTANGGAL 30 MARET 1979.15. Menyatakan TERGUGAT I (KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA), TERGUGAT II (KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT) dan TERGUGAT III (KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA DEPOK) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad)16.

SK.727/DIT/PHT/HM/1979,TERTANGGAL 30 MARET 1979.BAHWA BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAHTK JAWA BARAT CQ.

AROEMAN) adalah Pemilik SHM No.806 yang sah berdasarkan SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAHTINGKAT JAWA BARAT NO.

Kepala Direktrorat Agrariadengan prioritas pertama diserahkan kepada Karyawan Departemen LuarNegeri;Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat JawaBarat Cq.

Kepala Direktorat Agraria Propinsi Jawa Barat;Menimbang, bahwa dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. JawaBarat Cq.

AROEMAN) adalah Pemilik SHMNo. 806 yang sah berdasarkan SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALADAERAH TINGKAT JAWA BARAT NO.

keputusan Gubernur Kep.Bangka Belitung No. 155.70/375/SK.PUPR/2019 tanggal 30 Juli 2019 An.

SUCI RAHMADANI (asli)

- 1 (Satu) lembar surat keputusan Gubernur Kep.Bangka Belitung No. 155.70/374/SK.SAT.POLPP/2019 tanggal 30 Juli 2019 An.

ADZAN JUHENDA (asli) ;

- 1 (Satu) lembar surat keputusan Gubernur Kep.Bangka Belitung No. 155.70/374/SK.SAT.POLPP/2019 tanggal 30 Juli 2019 An.FAHRUL ZIKRI (asli)

- 1 (Satu) lembar surat keputusan Gubernur Kep.Bangka Belitung No. 155.70/374/SK.SAT.POLPP/2019 tanggal 30 Juli 2019 An.WAWAN KURNIAWAN (asli)

- 1 (Satu) lembar surat keputusan Gubernur Kep.Bangka Belitung No. 155.70/375/SK.PUPR/2019 tanggal 30 Juli 2019 An.SUSILAWATY (asli)

- 1 (Satu) ) lembar surat

keputusan Gubernur Kep.Bangka Belitung No. 155.70/374/SK.SAT.POLPP/2019 tanggal 30 Juli 2019 An.

RENDI sebesar Rp.10.000.000,- (asli)

- 1 (Satu) lembar rekening koran atas nama SUSILAWATI

- 1 (Satu) lembar surat keputusan Gubernur Kep.Bangka Belitung No. 155.70/374/SK.SAT.POLPP/2019 tanggal 30 Juli 2019 An. ISMET (asli);

- 5 (Lima) lembar Fotocopy KTP An.

Menyatakan Batal Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 68/KEP/2015 tertanggal 31 Maret 2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Pengembangan Bandara Baru di Daerah Istimewa Yogyakarta; 3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 68/KEP/2015 tertanggal 31 Maret 2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Pengembangan Bandara Baru di Daerah Istimewa Yogyakarta; -------4.

Keputusan Gubernur Daerah Istimewa YogyakartaNomor : 68/KEP/2015 tertanggal 31 Maret 2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunanuntuk Pengembangan Bandara Baru di Daerah Istimewa Yogyakarta;Dasar Dasar Gugatan; 1.Bahwa yang digugat oleh Para Penggugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor68/KEP/2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan untuk PengembanganBandara Baru di Daerah Istimewa Yogyakarta tertanggal 31 Maret 2015 dikeluarkan

oleh TERGUGAT (selanjutnya disebut sebagai objek sengketa) ;Bahwa dalam rangka proses pengadaan tanah sesuai dengan pasal 27 ayat (2) UndangUndang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan UntukKepentingan Umum, maka TERGUGAT mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur DaerahIstimewa Yogyakarta Nomor : 68/KEP/2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan untukPengembangan Bandara Baru di Daerah Istimewa Yogyakarta tertanggal 31 Maret 2015 (Objek Sengketa);Bahwa dalam Pasal 23 ayat (1) UndangUndang

Bahwa proses penerbitan Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor :68/KEP/2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Pengembangan Bandara Barudi Daerah Istimewa Yogyakarta tertanggal 31 Maret 2015 yang dikeluarkan olehTERGUGAT, atau Ijin Penetapan Lokasi pembangunan Bandar Udara Baru di KecamatanTemon Kulon Progo, dilakukan dengan melanggar Peraturan perundangundanganyang berlaku dan juga Azasazas umum pemerintahan yang baik.

Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Daerah IstimewaYogyakarta Nomor : 68/KEP/2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan untukPengembangan Bandara Baru di Daerah Istimewa Yogyakarta tertanggal 31 Maret 2015 ;4.

Menyatakan Batal Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor:68/KEP/2015 tertanggal 31 Maret 2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Pengembangan Bandara Baru di Daerah Istimewa Yogyakarta;3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Daerah IstimewaYogyakarta Nomor: 68/KEP/2015 tertanggal 31 Maret 2015 tentang Penetapan LokasiPembangunan Untuk Pengembangan Bandara Baru di Daerah Istimewa Yogyakarta; 4.

Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor : SK. 821.2 3219 Tanggal 26 November 2012 Tentang Pemberhentian dengan hormat Sdr. Selina Mandosir, SE., MM., dari Jabatan sebagai Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua; b.

Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor : SK. 821.2 3223 Tanggal 26 November 2012 khusus pada lampiran Keputusan Gubernur Papua Nomor : SK. 821.2 3223 Tanggal 26 November 2012 nomor urut 2 (dua) daftar lampiran atas nama Thobias Sollosa, SH., MM., dalam jabatan baru sebagai Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua; c.

Surat Keputusan Gubernur Papua nomor :SK 824.4-3326 Tanggal 30 November 2012 tentang pemindahan Selina Mandosir, SE., MM., terhitung sejak tanggal 1 Desember 2012 dipindahkan ke Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Papua; 3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa : a. Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor : SK. 821.2 3219 Tanggal 26 November 2012 Tentang Pemberhentian dengan hormat Sdr.

Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor : SK. 821.2 3223 Tanggal 26 November 2012 khusus pada lampiran Keputusan Gubernur Papua Nomor : SK. 821.2 3223 Tanggal 26 November 2012 nomor urut 2 (dua) daftar lampiran atas nama Thobias Sollosa, SH., MM., dalam jabatan baru sebagai Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua; c.

Surat Keputusan Gubernur Papua nomor :SK 824.4-3326 Tanggal 30 November 2012 tentang pemindahan Selina Mandosir, SE., MM., terhitung sejak tanggal 1 Desember 2012 dipindahkan ke Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Papua; 4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menetapkan kembali Penggugat dalam jabatan struktural setingkat pada Eselon IIa di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Papua; 5.

Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor : SK. 821.2 3223 Tanggal26 November 2012 khusus pada lampiran Keputusan Gubernur PapuaNomor : SK. 821.2 3223 Tanggal 26 November 2012 nomor urut 2(dua) daftar lampiran atas nama Thobias Sollosa, SH., MM., dalamjabatan baru sebagai Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip DaerahProvinsi Papua (selanjutnya disebut sebagai objek sengketa ke : II);c. Surat Keputusan Gubernur Papua nomor :SK 824.43326 Tanggal 30November 2012 tentang pemindahan Selina Mandosir, SE., MM.

Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor : SK. 821.2 3219 Tanggal 26November 2012 Tentang Pemberhentian dengan hormat Sdr. SelinaMandosir, SE., MM., dari Jabatan sebagai Kepala Badan Perpustakaandan Arsip Daerah Provinsi Papua ;00n ne nnene nnn.

Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor : SK. 821.2 3219 Tanggal26 November 2012 Tentang Pemberhentian dengan hormat Sdr. SelinaMandosir, SE., MM., dari Jabatan sebagai Kepala Badan Perpustakaandan Arsip Daerah Provinsib.

Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor : SK. 821.2 3223 Tanggal26 November 2012 khusus pada lampiran Keputusan Gubernur PapuaNomor : SK. 821.2 3223 Tanggal 26 November 2012 nomor urut 2(dua) daftar lampiran atas nama Thobias Sollosa, SH., MM., dalamjabatan baru sebagai Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip DaerahProvinsi Papua;c. Surat Keputusan Gubernur Papua nomor :SK 824.43326 Tanggal 30November 2012 tentang pemindahan Selina Mandosir, SE., MM.

Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor : SK. 821.2 3219 Tanggal 26November 2012 Tentang Pemberhentian dengan hormat Sdr. SelinaMandosir, SE., MM., dari Jabatan sebagai Kepala Badan Perpustakaandan Arsip Daerah Provinsi Papua;Hal. 13 dari 42 Hal. Putusan No. 05/G/2013/PTUN.JPRb.

------------------------------------- M E N G A D I L I : ----------------------------------------DALAM PENUNDAAN : ------------------------------------------------------------------------------ Mempertahankan Penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 460 Tahun 2017, Tentang Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari, Tanggal 25 September 2017 atas nama Steve Ousten leonardo Rere;-------------------------------DALAM EKSEPSI

Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 460 Tahun 2017, Tentang Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari, Tanggal 25 September 2017 atas nama Steve Ousten leonardo Rere;----------------------------------------------------------------------------3.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 460 Tahun 2017, Tentang Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari, Tanggal 25 September 2017 atas nama Steve Ousten leonardo Rere;----------------------------- 4.

Sebidang tanah gogol seluas Iebih kurang 2.050 m2 (dua ribu lima puluh meter persegi) terletak di Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur sebagaimana diuraikan dalam Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur, Nomor DA/C.1/SK/39/GG/1991 tanggal 02-09-1981, nomor urut : 116 tertulis atas nama : MARKAMAH B. DAYAH;b.

Sebidang tanah gogol seluas Iebih kurang 3.650 m2 (tiga ribu enam ratus lima puluh meter persegi) terletak di Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur sebagaimana diuraikan dalam Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur, Nomor DA/C.1/SK/39/GG/1991 tanggal 02-09-1981, nomor urut : 110 tertulis atas nama : SUDINOMO;c.

Sebidang tanah gogol seluas Iebih kurang 2.050 m2 (dua ribu lima puluh meter persegi) terletak di Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur sebagaimana diuraikan dalam Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur, Nomor : DA/C.1/SK/39/GG/1991 tanggal 02-09-1981, nomor urut: 115 tertulis atas nama : PRAJITNO;d.

Sebidang tanah gogol seluas Iebih kurang 2.050 m2 (dua ribu lima puluh meter persegi) terletak di Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur sebagaimana diuraikan dalam Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur, Nomor: DA/C.1/SK/39/GG/1991 tanggal 02-09-1981, nomor urut: 125 tertulis atas nama KADIMAN;i.

Sebidang tanah gogol seluas Iebih kurang 2.050 m2 (dua ribu lima puluh meter persegi) terletak di Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur sebagaimana diuraikan dalam Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur, Nomor: DA/C.1/SK/39/GG/1991 tanggal 02-09-1981, nomor urut : 107 tertulis, atas nama : MARDI B.

Keputusan Gubernur KepalaDaerah Tingkat I Jawa Timur, Nomor: DA/C.1/SK/39/GG/1991 tanggal 02091981,nomor urut : 128 tertulis atas nama : DEWI MAR'AH B.

, PropinsiJawa Timur sebagaimana diuraikan dalam Kutipan Surat Keputusan Gubernur KepalaDaerah Tingkat I Jawa Timur, Nomor: DA/C.1/SK/39/GG/1991 tanggal 02091981,nomor urut : 107 tertulis atas nama MARDI.

Keputusan Gubernur KepalaDaerah Tingkat I Jawa Timur, Nomor : DA/C.1/SK/39/GG/1991 tanggal 02091981,nomor urut 116 tertulis atas nama : MARKAMAH B.

Sidoarjo, PropinsiJawa Timur sebagaimana diuraikan dalam Kutipan Surat Keputusan Gubernur KepalaDaerah Tingkat I Jawa Timur, Nomor DA/C.1/SK/39fGG/1991 tanggal 02091981,nomor urut: 107 tertulis atas nama MARDI B.

Sidoarjo, PropinsiJawa Timur sebagaimana diuraikan dalam Kutipan Surat Keputusan Gubernur KepalaDaerah Tingkat I Jawa Timur, Nomor: DA/C.1/SK/39/GG/1991 tanggal 02091981,nomor urut : 107 tertulis, atas nama : MARDI B.

Menyatakan Batal Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau No.245 tahun 2014 tanggal 15 Januari 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan atas nama Andi Ansar Chalid;3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau No.245 tahun 2014 tanggal 15 Januari 2014 tentang peresmian pengangkatan antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan atas nama Andi Ansar Chalid ;4.

Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor SK. 824.3-3515, tanggal 28 Nopember 2011, Tentang Pemindahan Tempat Tugas Atas Nama LENI EBE dari Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura ke Dinas Kesehatan Provinsi Papua ; 3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor SK. 824.3-3515, tanggal 28 Nopember 2011, Tentang Pemindahan Tempat Tugas Atas Nama LENI EBE dari Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura ke Dinas Kesehatan Provinsi Papua; 4.

Keputusan Gubernur PapuaNomor SK. 824.33515, tanggal 28 Nopember 2011, TentangHal. 7 dari 30 Hal.

Terhadap posita angka 12, dapat ditanggapi, sebagai berikut :bahwa TERGUGAT menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Papuayang menjadi obyek gugatan/obyek sengketa tata usaha nagara,yang substansinya pemindahan tugas PENGGUGAT dari RSUDJayapura ke Dinas Kesehatan Provinsi Papua telah sesuai dantidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan ;7.

Menyatakan Surat Keputusan Gubernur Papua NomorSK.824.33515 tanggal 28 November 2011 adalah sah ;3.

Oleh karena itu, MajelisHakim mengambil putusan berdasarkan pertimbanganpertimbanganhukum sebagaimana diuraikan berikut ini ;wane nena TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugatadalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara tersebut ;Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkaraini adalah Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor SK. 824.33515,tanggal 28 Nopember 2011, Tentang Pemindahan Tempat Tugas AtasNama LENI EBE dari Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;2.Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor SK.824.33515, tanggal 28 Nopember 2011, Tentang PemindahanTempat Tugas Atas Nama LENI EBE dari Rumah Sakit Umum DaerahJayapura ke Dinas Kesehatan Provinsi Papua ;Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan GubernurPapua Nomor SK. 824.33515, tanggal 28 Nopember 2011, TentangPemindahan Tempat Tugas Atas Nama LENI EBE dari Rumah SakitUmum Daerah Jayapura ke Dinas Kesehatan Provinsi Papua

Menyatakan Batal Surat Keputusan Gubernur Provinsi Banten Nomor 561.1/Kep.16-Huk/2016 Tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2016 Sepanjang Kepada PT. Gabri Indo Italy tertanggal 18 Januari 2016;----------------------------------3.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Provinsi Banten Nomor 561.1/Kep.16-Huk/2016 Tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2016 Sepanjang Kepada PT Gabri Indo Italy tertanggal 18 Januari 2016;--------------------4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 294.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah);-------

OBJEK SENGKETAAdapun yang menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara adalah :Surat Keputusan Gubernur Provinsi Banten Nomor 561.1/Kep.16Huk/Tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun2016 Kepada PT Gabri Indo Italy 2016 tertanggal 18 Januari 2016;B. TENGGANG WAKTU GUGATAN1.

Bahwa objek sengketa Surat Keputusan Gubernur Provinsi BantenNomor 561.1/Kep.16Huk/2016 Tentang Persetujuan PenangguhanHalaman 61 dari 145 Halaman Putusan Perkara Nomor : 15/G/2016/PTUNSRGPelaksanaan Upah Minimum Tahun 2013 Kepada PT Gabri Indo Italyditerbitkan tanggal 18 Januari 2016;Perlu. diperhatikan bahwa PARA PENGGUGAT hanya memilikiPetikan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Banten Nomor561.1/Kep.16Huk/2016 meskipun telah mengupayakan berbagai caradan upaya untuk mendapatkan salinan Surat Keputusan

Gabri Indo ltaly berulang kalimendatangi Dinas tenaga kerja Propinsi dan Dinas Tenaga kerja KotaTangerang untuk meminta salinan Surat Keputusan Gubernur tentangPenangguhan Kenaikan Upah kepada PT. Gabri Indo Italy namundinyatakan bahwa salinan putusan tersebut tidak ada;. Bahwa pihak Serikat Buruh Nusantara PT.

Bahwa atas dasar itulah Para Penggugat mengajukan gugatanberdasarkan Petikan Surat Keputusan Gubernur Provinsi BantenNomor 561.1/Kep.16Huk/2016 pada tanggal 13 April 2016;.

Gabri Indo Italy berulang kali mendatangi Dinas tenagakerja Propinsi dan Dinas Tenaga kerja Kota Tangerang untukmeminta salinan Surat Keputusan Gubernur tentang PenangguhanKenaikan Upah kepada PT. Gabri Indo Italy namun dinyatakanbahwa salinan putusan tersebut tidak ada;.Bahwa pihak Serikat Buruh Nusantara PT.

Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor:G/307/B.II/HK/2013 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan atas nama SAEPUDIN,SE tertanggal 28 Maret 2013; 3.

Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor:G/307/B.II/HK/2013 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan atas nama SAEPUDIN,SE tertanggal 28 Maret 2013 ; 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.233.000.- (Dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) ;

mengabaikan Peraturan Tata Tertiob DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan , Tahun 2010sebagaimana diatur dalam pasal 59 s/d pasal 66, Tentang DewanPRG RIGRERATLAM 5 anew ntneesatcennecnnnernennennnnssianainesbnnnanceinnbnnmaieaiinLiniaa7.10.Bahwa Bupati Lampung Selatan telah mengirim surat ke GubernurLampung No.140/036404,02/2013, tanggal 30 Januari 2013,perinal :Pengusulan Anggota DPRD Lampung Selatan atas namaSaepudin, SE dan Mihtaful Bahari, ST ;Bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat

Keputusan Gubernur LampungNo.No.G/307/B.II/HK/2013, tanggal 28 Maret 2013 , Tentang PeresmianPemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Lampung Selatan, meresmikanpemberhentian saudara Saepudin, SE (Penggugat) dari kedudukannyasebagai Anggota DPRD, Kabupaten Lampung Selatan, masa jabatanTahun 2009 2014 dari Partai Hanura ;Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan GubernurNo.G/307/B.1I/HK/2013, tanggal 28 Maret 2013 a quo telah bertentangandengan

Keputusan Gubernur LampungNo.G/307/B.1I/HK/2013, tgl. 28 Maret 2013, Tentang PeresmianPemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Lampung Selatan a quo ditundasampai perkara ini memiliki kekuatan hukum mengikat ;Sebagaimana ketentuan pasal 67 ayat (2) UndangUndang No.5 tahun1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah terakhirdengan UndangUndang No.51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ke2UndangUndang No.5 Tahun 1986 yang menegaskan Penggugat

dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaankeputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaansengketa tata usaha negara sedang berjalan sampai ada putusanpengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ;Berdasarkan uraian diatas maka Penggugat mohon kepada KetuaPengadilan Tata Usaha Negara,Bandar Lampung melalui MajelisHakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutus denganamar sebagai berikut ;DALAM PENUNDAAN 2222n02ernenneenceeeMenunda Surat Keputusan Gubernur Lampung No..

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur LampungNo.G/307/B.1I/HK/2013, tgl. 28 Maret 2013, Tentang PeresmianPemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, yangditerbitkan oleh Tergugat ; 3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk membatalkan dan mencabut SuratKeputusan Gubernur Lampung No.

Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: 862.9/01-HD/KUMKESJ.1/BKD/2014, tanggal 30 Januari 2014 tentang Memberhentikan Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil An. Nufrin Yapada,S.Pt.,MP. NIP.19680125 199703 1 002. ; --------------------------------------------------3.

Memerintahkan Tergugat agar mencabut Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: 862.9/01-HD/KUMKESJ.1/BKD/2014, tanggal 30 Januari 2014 tentang Memberhentikan Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil An. Nufrin Yapada,S.Pt.,MP. NIP.19680125 199703 1 002. ; ----------------------------4. Mendudukan kedudukan Penggugat seperti semula ; ------------------------5.

Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor:862.9/01HD/KUMKESJ.1/BKD/2014, tanggal 30 Januari 2014 tentangMemberhentikan Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan SendiriSebagai Pegawai Negeri Sipil An.

Bersifat Konkret, Individual, bahwa Obyek Sengketa tersebutadalah berupa suatu Surat Keputusan Gubernur KalimantanSelatan yang ditujukan kepada Nufrin Yapada,S.Pt.,MP. ;5. Bersifat Final, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara in casuObyek Sengketa tersebut diterbitkan oleh Gubernur KalimantanSelatan in casu Tergugat dan tidak memerlukan persetujuanlagi dari Badan atau Pejabat lain ;6. Menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukumperdata, yang mana Nufrin Yapada,S.Pt.

., dirugikan denganditerbitkannya Obyek Sengketa a quo ;Menimbang, bahwa dengan demikian Obyek Sengketa (BuktiP1 = Bukti T1) berupa Surat Keputusan Gubernur KalimantanSelatan adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negarasebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 51Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menjadikompetensi Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengujikeabsahannya ; 222 2 een neeMenimbang, bahwa berdasarkan

Keputusan Gubernur KalimantanSelatan Nomor: 862.9/01HD/KUMKES.1/BKD/2014, tanggal 30Januari 2014 tentang Memberhentikan Dengan Hormat Tidak AtasPermintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil An.

Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur KalimantanSelatan Nomor: 862.9/01HD/KUMKES.1/BKD/2014, tanggal 30Januari 2014 tentang Memberhentikan Dengan Hormat TidakAtas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil An.Nufrin Yapada,S.Pt..MP NIP19680125 199703 1 002. ;3.

Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor : 1999/04-A/HK/2013 tanggal 7 Oktober 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem atas nama I Komang Wirawan
3.

Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor: 1999/04-A/HK/2013 tanggal 7 Oktober 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem atas nama I Komang Wirawan
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 254.500,- (dua ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah)

Bukti P . 2 Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Gubernur BaliNomor: 881/04A/HK/2009 tanggal 6 Juli 2009 tentangPeresmian Pengangkatan dan Peresmian PemberhentianAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenKarangasem;; 3. BuktiP . 3 Foto copy dari foto copy Surat Keputusan DPC PNIMarhaenisme Kabupaten Karangasem tentangPemberhentian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugatperiode 20092014 yaitu: SK.

Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor : 1999/04A/HK/2013 tanggal 7 Oktober 2013 tentang Peresmian PemberhentianAntar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Karangasem atas nama KomangWirawa)); +7 22 nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nec ences3.

Menyatakan Batal Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1362 tahun 2020 tentang Upah Minimum Kota Batam Tahun 2021 tertanggal 20 November 2020;3. Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1362 tahun 2020 tentang Upah Minimum Kota Batam Tahun 2021 tertanggal 20 November 2020;4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan kembali Surat Keputusan yang baru tentang Upah Minimum Kota Batam Tahun 2021 berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;5.

Bahwa Kepentingan Para Penggugat adalah wadah Organisasi SerikatPekerja/Serikat Buruh di Propinsi Kepulauan Riau sebagai pihak yangdituju atas terbitnya Surat Keputusan Gubernur Kepulauan RiauNomor 1362 tahun 2020 tentang Upah Minimum Kota Batam tahun2021 tertanggal 20 Nopember 2020, dimana Tergugat telahmenyampaikan salinannya kepada Para Penggugat melalui DinasTenaga Kerja Provinsi Kepulauan Riau..

Bahwa Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor1862 tahun 2020 tentang Upah Minimum Kota Batam tahun 2021tertanggal 20 Nopember 2020 tidak memenuhi persyaratan sehinggaSurat Keputusan tersebut dinyatakan Batal atau dapat dibatalkansebagaimana Pasal 56 Ayat (2) UndangUndang Nomor 30 tahun2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan:Pasal 56 Ayat (2):Keputusan yang tidak memenuhi Persyaratan sebagaimana dimaksuddalam pasal 52 Ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan Keputusanyang

Mewajibkan Tergugat Mencabut Surat Keputusan Gubernur ProvinsiKepulauan Riau Nomor 1362 tahun 2020 tentang Upah Minimum KotaBatam tahun 2021 tertanggal 20 Nopember 2020;4. Mewajibkan Tergugat untuk Menerbitkan kembali Surat Keputusanyang baru tentang Upah Minimum Kota Batam tahun 2021berdasarkan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.5.

Bahwa klaim penggugat pada angka Romawi IV poin 6 yangmenyatakan Surat Keputusan Gubernur Kepri Nomor 1362 dapatmerugikan Selurun Pekerja di Wilayah Kota Batam tidak dapatditerima dan tidak dapat dibuktikan sehingga hanya berupa asumsipenggugat semata yang tidak didukung oleh bukti nyata ataupunsurvei/penelitian yang dilakukan pihak yang berkompeten. Sehinggadalil ini tidak relevan dan sudah seharusnya ditolak..

Menyatakan Batal Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor13862 tahun 2020 tentang Upah Minimum Kota Batam Tahun 2021tertanggal 20 November 2020;3. Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Surat Keputusan GubernurKepulauan Riau Nomor 1362 tahun 2020 tentang Upah Minimum KotaBatam Tahun 2021 tertanggal 20 November 2020;4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan kembali Surat Keputusan yangbaru. tentang Upah Minimum Kota Batam Tahun 2021 berdasarkanPeraturan Perundangundangan yang berlaku;5.