Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Walikota Padang Nomor 821.21/311/SK-BKD/2015 tentang Pemberhentian Direktur Umum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Padang, tanggal 22 Juni 2015 selama pemeriksaan berlangsung sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, kecuali ada penetapan lain yang mencabutnya dikemudian hari ; ---------------------------------------------------------DALAM EKSEPSI :- Menolak Eksepsi Tergugat dan Eksepsi Tergugat II

Menyatakan Batal Surat Keputusan Walikota Padang Nomor 821.21/311/SK-BKD/2015 tentang Pemberhentian Direktur Umum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Padang, tanggal 22 Juni 2015 ;--------------------------------3. Memerintahkan Tergugat Untuk Mencabut Surat Keputusan Walikota Padang Nomor 821.21/311/SK-BKD/2015 tentang Pemberhentian Direktur Umum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Padang, tanggal 22 Juni 2015 ;----4.

Keputusan Walikota Padang Nomor : 821.21/311/SKBKD/2015 tentangPemberhentian Direktur Umum Perusahaan Daerah Air Minum ( PDAM) KotaPadang, tanggal 22 Juni 2015 ;A DASAR GUGATAN1.

Bahwa objek gugatan tersebut diatas adalah bersifat kongrit, indifidual, final, sertamenimbulkan akibat hukum yakni :a KongritBahwa surat keputusan Walikota Padang yang menjadi objek gugatan a quoadalah bersifat kongrit, yakni tentang pemberhentian Direktur UmumPerusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Padang, terhitung sajak tanggal22 Juli 2015 yang dalam hal ini adalah ditujukan kepada Penggugat selakuDirektur Umum PDAM Kota Padang, yang diangkat berdasarkan SuratKeputusan Walikota Padang Nomor :

Sesuaidengan Surat Keputusan Walikota Padang Nomor :821.21/271/SKBKD/2013, tentang Pengangkatan Saudara Andi Taswin ,SH sebagaiDirektur Umum Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang,tanggal 10 Mei 2013 jo. ketentuan pasal 5 ayat (4) PermendagriNomor 2 tahun 2007, tentang Organ Dan Kepegawaian PerusahaanDaerah Air Minum.

Sehingga oleh karenanya menurut hukum,Penggugat belum dapat berhenti dari jabatannya.d Bertentangan dengan Surat keputusan Walikota Padang Nomor :$21.21/271/SKBKD/2013, tentang Pengangkatan Saudara Andi Taswin,SH sebagai Direktur Umum Perusahaan Daerah Air Minum KotaPadang, tanggal 10 Mei 2013.Bahwa sebagaimana terbukti dari surat keputusan yang menjadi objekgugatan aquo, yakni : MEMUTUSKANMenetapkan:Kesatu : Memberhentikan dengan hormat Sdr.

Khairul Ikhwan, MMI Ketua Dewan Pengawas PDAM Kota Padang ) ( fotocopy sesuai dengan Bkidktocopy Surat Keputusan Walikota Padang Nomor : 821.21/583/SK.BKD/2013.ktentang Pengangkatan Drs.

Akibatnyaantara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 1tahun 2 bulan sampai sekarang;Bahwa Penggugat merupakan seorang PNS dan telah mendapat izin dariatasan sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor,tanggal 30 Desember 2015;Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 0081/Pat.G/2016/PA.PP7. Bahwa ada usaha dari keluarga Penggugat untuk mendamaikan hubunganPenggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;8.

relaas Nomor 0081/Pdt.G/2016/PA.PP tanggal 15Maret 2016 dan 23 Maret 2016, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkanoleh suatu halangan yang sah;Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Penggugat agarrukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 0081/Pat.G/2016/PA.PPBahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil pada RSUD KotaPadang Panjang, telah memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian daripejabat yang berwenang dengan Surat

Keputusan Walikota Padang PanjangNomor, tentang Pemberian Izin Perceraian, tanggal 30 Desember 2015;Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tanggal 10Maret 2016, yang pada prinsipnya tidak ada perubahan dan tetapdipertahankan oleh Penggugat;Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidakdapat didengar karena tidak hadir di persidangan;Bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan alatalat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:A.

secara resmi dan patut untuk menghadap di persidanganternyata tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagaiwakil/kuasanya maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan oleh sebab itupemeriksaan perkaranya dilakukan secara sepihak, dan gugatan Penggugatdapat diputus secara verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telahmendapat surat izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenangsesuai dengan Surat

Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor, tanggal 30Desember 2015, oleh karena itu Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1)Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 0081/Pat.G/2016/PA.PPPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo.

Keputusan Walikota Padang tentangIzin Mendirikan Bangunan.No: 0828 / IMB / UD/ LT.3 / KT.12 / 2014,tanggal 15Desember 2014 ;0B TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN ;+Bahwa obyek sengketa ini dikeluarkan tanggal 15 Desember 2014, sedangkan para ParaPenggugat berdomisili semuanya diluar kota padang atau lebih tepatnya di KabupatenPasaman, kecuali Penggugatl.

OBJEK SENGKETA MELANGGAR AZASAZAS UMUMPEMERINTAHAN YANGBahwa Yang dimaksud dengan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baikadalah meliputi asas ;b tertib penyelenggaraanNegara;keterbukaan;proporsionalitas; profesionalitas ;fakuntabilitas; sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi,dan Nepotisme;a Bahwa keluarnya Surat Keputusan Walikota Padang No: 0828 / IMB / UD/LT.3 / KT.12 / 2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan

Citra Aditya Bakti tahun 2000,halaman 163 yang menyatakan "Keadilan adalah kemauan yang bersifattetap dan terus menerus untuk memberikan kepada setiap orang yangsemestinya untuknya (Justitia est constans et perpetua voluntas ins suumcuique tribuendiUlpianus)", "Keadilan adalah kebajikan yangmemberikan hasil, bahwa setiap orang mendekati apa yang merupakanbagiannya (Keadilan Justinian) ;b Bahwa keluarnya Surat Keputusan Walikota Padang No: 0828 / IMB / UD/LT.3 / KT.12 / 2014 tentang Izin Mendirikan

Keputusan Walikota Padang No: 0828 /IMB / UD / LT.3 / KT. 12 / 2014 tanggal 15 Desember 2014 tentang IzinMendirikan Bangunan; 3 Mewajibkan Tergugat mencabut surat Keputusan Walikota Padang No: 0828 /IMB / UD / LT.3 / KT. 12 / 2014 tanggal 15 Desember 2014 tentang IzinMendirikan Bangunan; 4 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkaraApabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (exaquo et bono) ; 7772222Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat

Keputusan Walikota Padang No: 0828 / IMB / UD/ LT.3 / KT.12 / 2014, tanggal 15Desember 2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan, yang diberikan kepada TERGUGAT:INTERVENSI photo copy dari photo copy ; Bukti P8Bukti P9:Sertipikat Hak Milik No 580/Kelurahan Parupuk Tabing.

Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor:821.2/645/BKPPDPP/2010 tanggal 31 Desember 2010 sedangkan aturan yangmenjadi dasar Terdakwa Il sebagai Pengguna Anggaran (selanjutnya disebutdengan PA) yaitu:a.

Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor900/19/WAKOPP/2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang Penetapan Pejabatselaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran dan BendaharaPengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan kota Padang Panjang TahunAnggaran 2011 yang telah dilegalisir.57) Foto Copy Surat Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor900/55/WAKOPP/2011 tanggal 04 Januari 2011 tentang Perubahan Keduaatas lampiran keputusan Walikota Padang

/VDAK/X11/2011 Tanggal29 Desember 2011.118) 1 (Satu) rangkap Foto Copy Surat Keputusan Walikota Padang PanjangNomor : 821.2/647/BKPPDPP/2010 tanggal 31 Desember 2010 yang telahdilegalisir119) 1(satu) lembar Fotocopy Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional atas namaAmi Jayatri, SP.

/VDAK/XII/2011 Tanggal29 Desember 2011.118.1 (Satu) rangkap Foto Copy Surat Keputusan Walikota Padang PanjangNomor : 821.2/647/BKPPDPP/2010 tanggal 31 Desember 2010 yang telahdilegalisir119.1(satu) lembar Fotocopy Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional atas namaAmi Jayatri, SP.

Foto Copy Surat Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor :900/155/WAKOPP/2011 tanggal 21 Maret 2011 tentang PerubahanKedua atas lampiran keputusan Walikota Padang Panjang Nomor :900/19WAKOPP/2011 tentang Penetapan Pejabat selaku PenggunaAnggaran / Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran / KuasaPengguna Barang, Bendahara Pengeluaran dan BendaharaPengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan kota Padang PanjangTahun Anggaran 2011 yang telah dilegalisir.59, Foto Copy Surat Keputusan Walikota Padang Panjang

HELWIS, S.H. selaku Kabag Pertanahan Kota Padangberdasarkan Surat Keputusan Walikota Padang Nomor 821.21/1243/ SKBKD/2004tanggal 27 Desember 2004 dan selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah UntukKepentingan Umum berdasarkan Surat Keputusan Walikota Padang Nomor 01. A Tahun2005 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Padang Nomor 12.

IRDAWATI;Setelah adanya surat rekomendasi penetapan lokasi tanah untuk pembangunanSMPN 36 di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Padang dari DinasPendidikan Kota Padang, Pemko Padang menindaklanjuti dan menyetujui permohonanmasyarakat tersebut dengan diterbitkannya Surat Keputusan Walikota Padang Nomor :240 Tahun 2005 tanggal 27 Desember 2005 tentang penetapan Lokasi PembangunanSekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 36 Padang di Kelurahan Padang Sarai,Kecamatan Koto Tangah, Padang, dan

IRDAWATI;Setelah adanya surat rekomendasi penetapan lokasi tanah untuk pembangunanSMPN 36 di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Padang dari DinasPendidikan Kota Padang, Pemko Padang menindaklanjuti dan menyetujui permohonanmasyarakat tersebut dengan diterbitkannya Surat Keputusan Walikota Padang Nomor240 Tahun 2005 tanggal 27 Desember 2005 tentang Penetapan Lokasi PembangunanSekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 36 Padang di Kelurahan Padang Sarai,Kecamatan Koto Tangah, Padang, dan untuk

pengadaan tanah dalam APBDPerubahan Kota Padang Nomor : 12 Tahun 2005 tanggal 25 Oktober 2005 sudahtersedia anggaran dana sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengantersedianya dana dalam APBD Perubahan Kota Padang Tahun anggaran 2005 sebesarRp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tersebut, Terdakwa selaku sekretaris panitiapengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yangdiangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Padang Nomor 01.

Helwis, S.H. selaku subjek hukumdalam kategori sebagai orang secara pribadi atau orang secaraperorangan (personlijk) atau suatu korporasi, dan Terdakwaadalah orang selaku subjek hukum dihadapkan ke persidanganoleh Penuntut Umum bukan dalam kapasitasnya sebegai orangperorangan secara pribadi atau personlijk melainkan dalamkapasitas Terdakwa selaku kepala bagian pertanahan Kota Padangyang diangkat dengan Surat Keputusan Walikota Padang danselaku sekretaris panitia pengadaan tanah untuk kepentinganumum

ZULFIKAR MUZAHAR

MUHAMAD NAZIF

YUNIL yang merupakan PegawaiNegeri Sipil (PNS) pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang Panjangberdasarkan Surat Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor821.11/528/BKDPP/XII2007 tanggal 28 Desember 2007 kemudian padatahun 2017 mutasi/alih tugas Di Dinas Perhubungan Kota PadangPanjang berdasarkan Surat Keputusan Walikota Padang PanjangNomor : 824/315/BKPSDMPP/2017 tanggal 17 Juli 2017, dan saksiMUHAMMAD NAZIF Pgl.

YUNIL yang merupakan PegawaiNegeri Sipil (PNS) pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang Panjangberdasarkan Surat Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor821.11/528/BKDPP/XII2007 tanggal 28 Desember 2007 kemudian padatahun 2017 mutasi/alih tugas Di Dinas Perhubungan Kota PadangPanjang berdasarkan Surat Keputusan Walikota Padang PanjangNomor : 824/315/BKPSDMPP/2017 tanggal 17 Juli 2017, dan SaksiMUHAMMAD NAZIF Pgl.

YUNIL yang merupakan PegawaiNegeri Sipil (PNS) pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang Panjangberdasarkan Surat Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor821.11/528/BKDPP/XII2007 tanggal 28 Desember 2007 kemudian padatahun 2017 mutasi/alih tugas Di Dinas Perhubungan Kota PadangPanjang berdasarkan Surat Keputusan Walikota Padang PanjangHalaman 36 dari 82 hal.Putusan Nomor 7/TIPIKOR/2020/PT PDGNomor : 824/315/BKPSDMPP/2017 tanggal 17 Juli 2017, dan saksiMUHAMMAD NAZIF Pgl.

ZULFIKARMUZAHARLegalisir : Surat Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor824/355/BKDPP/2013, tertanggal 13 Agustus 2013 tentang Mutasi / AlihTugas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota PadangPanjang dari Kelurahan Bukit Surungan Kec. Padang Panjang Barat keDinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjangan.

ZULFIKARMUZAHARs.Legalisir : Surat Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor824/355/BKDPP/2013, tertanggal 13 Agustus 2013 tentang Mutasi / AlihTugas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota PadangPanjang dari Kelurahan Bukit Surungan Kec. Padang Panjang Barat keDinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang an.ZULFIKAR MUZAHARt.

Zulfikar Muzahar

Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor900/19/WAKOPP/2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang Penetapan Pejabatselaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran dan BendaharaPengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan kota Padang Panjang TahunAnggaran 2011 yang telah dilegalisir.Foto Copy Surat Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor900/55/WAKOPP/2011 tanggal 04 Januari 2011 tentang Perubahan Keduaatas lampiran keputusan Walikota Padang Panjang

Surat Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor : 900/19/WAKOPP/2011tanggal 3 Januari 2011 yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaiberikut :1. Menyusun RKASKPD;2d2.

Surat Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor : 900/19/WAKOPP/2011tanggal 3 Januari 2011 yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaiberikut :1. Menyusun RKASKPD;2. Menyusun DPASKPD;3.

Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor : 900/19/WAKOPP/2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang Penetapan Pejabat selaku PenggunaAnggaran / Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa PenggunaBarang, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu padaDinas Pendidikan kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2011 yang telahdilegalisir.Foto Copy Surat Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor : 900/55/WAKOPP/2011 tanggal 04 Januari 2011 tentang Perubahan Kedua atas lampirankeputusan Walikota Padang

IVDAK/X1V2011 Tanggal 29Desember 2011.1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor :821.2/647/BKPPDPP/2010 tanggal 31 Desember 2010 yang telah dilegalisir1(satu) lembar Fotocopy Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional atas nama AmiJayatri, SP.

OSMAN HUSEIN, ditempatkan sebagai Pengawas SMP dan SMAKota Padang dengan Surat Keputusan Walikota Padang Nomor824.341/SKBKD/2006 tanggal 01 Juni 2006 (bukti P7b terlampir);c.

1984tanggal 23 Juni 1983 (Fotokopi sesuai dengan aslinya):Fotokopi Surat Keputusan Menteri Pendidikan danKebudayaan Republik Indonesia Nomor 2244/IV/Kwpk.1986tanggal 30 Januari 1986 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Sumatera Barat Nomor UP./1/PDK/1979 tanggal 31 Juli 1979(fotokopi dari fotokopi);Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Sumatera Barat Nomor PDK 11/A/19781 tanggal 8 Januari1981 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);Fotokopi Surat

Keputusan Walikota Padang Nomor824.107/SKBKD/2007 tanggal 21 Maret 2007 (Fotokopisesuai dengan aslinya); 2292222 2Halaman 20 dari 35 halaman Putusan Nomor: 1/P/FP/2016/PTUNPDGP7b :P7c:P8a :P8b :P8c :P9a :P9b :P9c :Fotokopi Surat Keputusan Walikota Padang Nomor824.341/SKBKD/2006 tanggal 1 Juni 2006 (Fotokopi sesuaidengan legalisasi) ;Fotokopi Surat Keputusan Walikota Padang Nomor824.193/SKBKD/2007 tanggal 09 Mei 2007 (Fotokopi sesuaidengan aslinya) j===s semen nemennecncicnenesFotokopi Surat Keputusan

Bahwa Penggugat merupakan seorang PNS dan telah mendapat izin dariatasan sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor,tanggal 10 Oktober 2016;. Bahwa ada usaha dari keluarga Penggugat untuk mendamaikan hubunganPenggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;.

menceraikan Penggugat secara sirri pada bulan Maret2011 dan tanggal 16 Juli 2015;Akibatnya, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah lebih kurang selama enambulan;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut jawabanTergugat tidak dapat didengar, karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilpada Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang Panjang, dan oleh karena ituPenggugat telah menyerahkan Surat Izin untuk Melakukan Perceraiansebagaimana Surat

Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor: tanggal 10Oktober 2016.

relas No. 692/Pdt.G/2012/PA.Pdg tanggal 14 September 2012 untukpersidangan tanggal 26September 2012, dan relaas tanggal 27 September 2012 untukpersidangan tanggal 03 Oktober 2012, Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pulamengutus orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya;Bahwa Penggugat berstatus sebgai PNS, untuk melakukan perceraiansebagaimana diatur dalam Peraturana Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 danPeraturan Pemerintah nomor 45 Tahun 1990, Penggugat telah memperoleh surat izinsesuai Surat

Keputusan Walikota Padang Nomor ............... tentang Pemberian IzinUntuk Melakukan Perceraian yang dikeluarkan oleh Walikota Padang tanggal 16Agustus 2012;Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya mediasitidak dapat dilaksanakan, dan selanjutnya Majelis di persidangan telah menasehatiPenggugat untuk berdamai kembali dan menangguhkan niatnya untuk berceraidengan Tergugat, namun juga tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatanPenggugat dimana Penggugat mempertahankan seluruh

maksud dari gugatan Penggugat adalah seperti apa yangtelah disebutkan di atas;Menimbang, bahwa pemanggilan para pihak telah dilaksanakan sesuai denganketentuan bunyi Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 oleh karena itu panggilan para pihak telahdilaksanakan secara resmi dan patut, Penggugat telah datang menghadap danTergugat tidak pernah hadir;Menimbang, bahwa sebagai PNS, Penggugat telah mendapatkan izin untukmelakukan perceraian sesuai Surat

Keputusan Walikota Padang Nomor : ..............tanggal 16 Agustus 2012, dengan demikian persyaratan administratif untukmelakukan perceraian bagi PNS sebagaimana dimaksudkan dalam PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990dipandang telah terpenuhi;Hal.5 dari 10 hal, Put.No.692 /Pdt.G/2012/PA.PdgMenimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasanyang sah menurut hukum meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan harusdinyatakan

Bahwa kemudian Tergugat II melaksanakan pembangunan dalam rangkamelakukan Renovasi Bangunan Rumah terletak di jalan Pulau Karam No. 117 Padang,yang dimulai pada bulan April tahun 2011, untuk itu telah melaksanakan kewajibannyadengan sebaikbaiknya dan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Padang No. 352/DP3KIMB/1990, tanggal 04 Desember 1990, disamping itu sesuai instruksi PemerintahDaerah Kotamadya Padang memberikan dispensasi bagi Bangunan Rumah yang terkenadampak Gempa tanggal 30 September 2009,

Surat Keputusan Walikota Padang No:0069/IMB/UD/Lt.2/PB.04/01 TentangIzin Mendirikan Bangunan (IMB).2. Surat Keputusan Walikota Padang No:0650/IMB/UD/Lt.2 /PB.04/01 TentangIzin Mendirikan Bangunan (IMB)..

Bahwa Penggugat membangun Jendela di Lantai 2 (dua) menghadap kearahBidang Tanah / Bangunan Rumah milik Tergugat I, berpotensi bertentangandan melanggar Surat Keputusan Walikota Padang, tentang Izin MendirikanBangunan (IMB), dan apalagi tanpa seizin Tergugat I;e.

Bahwa Penggugat telah bertentangan dan melanggar melaksanakanpembangunan Rumah berdasarkan Surat Keputusan Walikota Padang No.0069/IMB/UD/Lt.2/PB.04/01, tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB)dan Surat Keputusan Walikota Padang No. 0650/IMB/UD/Lt.3/PB.04/01,tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Surat Keputusan Walikota Padang No.: 0069/IMB/UD/Lt.2/PB.04/01 tentangIzin Mendirikan Bangunan (IMB).2. Surat Keputusan Walikota Padang No.: 0650/IMB/UD/Lt.2/PB.04/01 tentangIzin Mendirikan Bangunan (IMB).a.

Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor900/19/WAKOPP/2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang PenetapanPejabat selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, KuasaPengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Pengeluarandan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan kotaPadang Panjang Tahun Anggaran 2011 yang telah dilegalisir.Foto Copy Surat Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor900/55/WAKOPP/2011 tanggal 04 Januari 2011 tentang PerubahanKedua atas lampiran keputusan Walikota Padang Panjang

IVDAK/XWV2011 Tanggal29 Desember 2011.1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Keputusan Walikota Padang PanjangNomor : 821.2/647/BKPPDPP/2010 tanggal 31 Desember 2010 yangtelah dilegalisir1(satu) lembar Fotocopy Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional atas namaAmi Jayatri, SP.

IVDAK/XWV2011 Tanggal 29Desember 2011.1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor :821.2/647/BKPPDPP/2010 tanggal 31 Desember 2010 yang telah dilegalisir1(satu) lembar Fotocopy Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional atas nama AmiJayatri, SP.

keputusan Walikota Padang PanjangNomor : 421/293/WAKOPP/2010 tanggal 18 Nopember 2010 untuk 8 (delapan) lokasisekolah penerima dimana didalam DPPA SKPD Nomor : 1.01.01 Dinas PendidikanKota Padang Panjang Tahun Anggaran 2011 dengan kode Rekening : 5.2.3.27.29ditentukan Belanja Modal Pengadaan Buku untuk SMP sebanyak 9 (Sembilan) lokasisedangkan didalam surat keputusan Walikota Padang Panjang Nomor421/293/WAKOPP/2010 tanggal 18 Nopember 2010 ditetapkan untuk 8 (delapan)lokasi sekolah.Menimbang, bahwa

Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor : 900/19/WAKOPP/2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang Penetapan Pejabat selaku PenggunaAnggaran / Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa PenggunaBarang, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu padaDinas Pendidikan kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2011 yang telahdilegalisir.57.Foto Copy Surat Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor : 900/55/WAKOPP/2011 tanggal 04 Januari 2011 tentang Perubahan Kedua atas lampirankeputusan Walikota

Surat Keputusan Walikota Padang Nomor 0069/IMB/UD/Lt.2/PB.04/01 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB).2. Surat Keputusan Walikota Padang Nomor 0650/IMB/UD/Lt.2/PB.04/01 Tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB).b.

Bahwa adalah fakta hukum, Tergugat Rekonvensi dalam melaksanakanpembangunan bangunan rumahnya, telah melanggar dan tidak sesuaidengan Surat Keputusan Walikota Padang Nomor 0069/IMB/UD/Lt.2/PB.04/01 dan Surat Keputusan Walikota Padang Nomor 0650/IMB/Lt.3/PB.04/01, tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan tidakmempedomani Sertifikat Hak Milik Nomor 1520, dengan Surat Ukur Nomor779/2011 (dahulu Hak Milik Nomor 103 Surat Ukur Nomor 291/1997);4.

Keputusan Walikota Padang, Surat Bukti T. .Il/PR3, yaitu Pemohon pada akhir tahun 1990 melaksanakan renovasibangunan rumah Nomor 117 sepanjang 13,95 meter, adalah penggantianlantai papan dan penggantian atap di tingkat 2 (dua), tidak merubahkonstruksi dinding tembok bangunan yang sudah berdiri berdasarkan SuratIzin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 362/DP3K/IMB/1990, tanggal 4Desember 1990;Bahwa, di dalam persidangan di PN Padang, Para Pemohon tidakterbukti membongkar dan memanfaatkan dinding tembok

Keputusan Walikota Padang Surat Bukti P4.a, dan P4.b, dijadikan alat dan senjata membuat opini denganmodus menuduh Pemohon telah menyerobot tanah Para Termohon;o Bahwa sungguh tidak rasional dan tidak logika Pemohon padatahun 2001 menyerobot tanah Para Termohon sepanjang 6,95 meterdan lebar 0,35 meter, sebab Pemohon tahun 1990 merenovasirumah Nomor 117, yaitu masih pemilik lama saudara ArosiusZalukhu.o Bahwa kenyataannya tahun 2001 itu Pemohon tidak ada kegiatanpembangunan maupun renovasi rumah

Keputusan Walikota Padang ataspemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Alat Bukti P. 4a dan P. 4b,adalah:e Bahwa pelaksanaan pembangunan rumah Para Termohon sepanjang13,95 meter, pada lapisan dinding tembok bagian dari dalam rumah ParaTermohon objek perkara a quo, terbukti dibongkar (satu) lapis oleh ParaTermohon;e Bahwa Para Termohon membangun dari titik meter 13,95 arahkebelakang sepanjang 9,00 meter sampai ke batas tanah, dimana ParaHal. 36 dari 41 hal.

Bahwa Surat Keputusan Walikota Padang Nomor 555 Tahun 2015 TentangIzin Lingkungan Rencana Pembangunan Hotel Dan Pusat PerbelanjaanTransmart Carrefour Pt. Trans Ritel Properti tanggal 28 Desember 2015Penggugat ketahui pada tanggal 1 November 2017;2.

Bahwa Obyek Gugatan dari PENGGUGAT adalah berkaitan denganpenerbitan Surat Keputusan Walikota Padang Nomor 555 Tahun 2015 tanggal28 Desember 2015 tentang Izin Lingkungan Rencana Pembangunan Hotel danPusat Perbelanjaan Transmart Carrefour PT. Trans Ritel Properti. Bahwa yangdipermasalahkan oleh PENGGUGAT adalah Surat Keputusan TERGUGATtertanggal 28 Desember 2015;2.

Bahwa Surat Keputusan Walikota Padang Nomor 555 Tahun 2015 tanggal28 Desember 2015 tentang Izin Lingkungan Rencana Pembangunan Hotel danPusat Perbelanjaan Transmart Carrefour PT.

BuktiP2 : Fotokopi Surat Keputusan Walikota Padang Nomor : 555Tahun 2015 Tentang Izin~ Lingkungan RencanaHalaman 38 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 2/G/LH/2018/PTUN.PDG3.Bukti P 3Bukti P 4Bukti P5Bukti P 6Bukti P 7Bukti P 8Bukti P 9Pembangunan Hotel dan Pusat Perbelanjaan TransmartCarrefour PT.

Trans Ritel Properti yang ditetapkan diPadang pada tanggal 28 Desember 2015 (fokopi darifotokopi);Fotokopi Surat Keputusan Walikota Padang Nomor : 554Tahun 2015 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup RencanaPembangunan Hotel dan Pusat Perbelanjaan TransmartCarrefour PT.

untuk menunda pelaksanaan SuratKeputusan Walikota Padang Nomor 821.21/311/SKBKD/2015 tentangPemberhentian Direktur Umum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)Kota Padang, tanggal 22 Juni 2015 selama pemeriksaan berlangsungsampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, kecualiada penetapan lain yang mencabutnya dikemudian hari ; DALAM EKSEPSI :Menolak Eksepsi Tergugat dan Eksepsi Tergugat II Intervensi ;DALAM POKOK PERKARA :1.2.Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya ;Menyatakan Batal Surat

Keputusan Walikota Padang Nomor 821.21/311/SkBKD/2015 tentang Pemberhentian Direktur Umum Perusahaan Daerah Air Minum(PDAM) Kota Padang, tanggal 22 Juni 2015;Memerintahkan Tergugat Untuk Mencabut Surat Keputusan Walikota PadangNomor 821.21/311/SKBKD/2015 tentang Pemberhentian Direktur UmumPerusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Padang, tanggal 22 Juni 2015 ;Memerintahkan Tergugat Untuk Merehabilitasi Nama Baik Penggugat DalamKedudukan Harkat dan Martabatnya Semula ;Menghukum Tergugat dan Tergugat

ituTergugat/Pembanding memohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan amar putusan: Menerima permohonanbanding Tergugat/Pembanding; Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor:20/G/2015/PTUNPDG tanggal 22 Desember 2015 yang dimohonkan banding,dan dengan mengadili sendiri:Dalam Penundaan Mencabut Penetapan Penundaan Pengadilan Tata Usaha Negara PadangNomor: 20/PenP/2015/PTUNPDG tanggal 22 Desember 2015 tentangPenundaan Pelaksanaan Surat

Keputusan Walikota Padang Nomor:821.21/311/SKBKD/2015;Dalam EksepsiMenerima Eksepsi Tergugat/PembandingDalam Pokok Perkara1.

ZULFIKAR MUZAHAR

MUHAMAD NAZIF

YUNIL yang merupakanPegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Pekerjaan Umum Kota PadangPanjang berdasarkan Surat Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor :821.11/528/BKDPP/XII2007 tanggal 28 Desember 2007 kemudian pada tahun2017 mutasi/alin tugas pada Dinas Perhubungan Kota Padang Panjangberdasarkan Surat Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor : 824/315/BKPSDMPP/2017 tanggal 17 Juli 2017, yang ditugaskan untuk Pemungutanretribusi terminal kKendaraan angkutan umum dan kendaraan angkutan barangdalam rangka

ZULFIKARMUZAHARLegalisir : Surat Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor824/355/BKDPP/2013, tertanggal 13 Agustus 2013 tentang Mutasi / AlihTugas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota PadangPanjang dari Kelurahan Bukit Surungan Kec. Padang Panjang Barat keDinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjangan.

MUHAMAD NAZIFLegalisir : Surat Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor824/315/BKPSDMPP/2017, tertanggal 17 Juli 2017 tentang Mutasi / AlihTugas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota PadangPanjang dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota PadangPanjang ke Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang an. YUNILINDRA.Digunakan dalam perkara atas nama terdakwa YUNIL INDRA PGL.

MUHAMAD NAZIFu.Legalisir : Surat Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor824/315/BKPSDMPP/2017, tertanggal 17 Juli 2017 tentang Mutasi / AlihTugas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota PadangPanjang dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota PadangPanjang ke Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang an.

Legalisir : Surat Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor824/315/BKPSDMPP/2017, tertanggal 17 Juli 2017 tentang Mutasi/AlihTugas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota PadangPanjang dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota PadangPanjang ke Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang an. YUNILINDRA.Digunakan untuk pembuktian dalam perkara atas nama YUNIL INDRA;9.

Perkawinan jo Pasal 116 huruf fKompilasi Hukum Islam, maka beralasan hukum kiranya Pengadilan AgamaPadang Kelas IA mengabulkan gugatan Penggugat dan menjatuhkan TalakSatu Ba'in Shugra Tergugat terhadap Penggugat.Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) selaku Guru padaSekolah Dasar (SD) Negeri 48 Ganting, Kecamatan Koto Tangah, KotaPadang dan telah memperoleh izin dari Pimpinan/Atasan selaku WalikotaPadang untuk mengajukan Gugatan Cerai pada Pengadilan Agama PadangKelas IA sesuai dengan Surat

Keputusan Walikota Padang NomorHalaman 4 dari 15 putusan Nomor 0000/Pat.G/2020/PA.Pdg.870.551/SKBKPSDM/2020 Tentang Pemberian Izin Perceraian KepadaSaudari Metha Nofianti, S.Pd tertanggal 09 November 2020.9.

Tergugat tidak datangmenghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untukmenghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telahdipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidakdatangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;Bahwa untuk memenuhi pensyaratan mengajukan perceraian dalamstatus sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah memperoleh izindari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor .xxxxxx tanggal .... yang dikeluarkanoleh Surat

Keputusan Walikota Padang ;Halaman 5 dari 15 putusan Nomor 0000/Pat.G/2020/PA.Pdg.Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamai Penggugat denganmenasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat,namun tidak berhasil dan perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugattidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi danpatut;Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan suratgugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan olehPenggugat