Ditemukan 1908 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Pemberhentian karena suatu kasus Surat pemberhentian kerja (phk) Pemberhentian kerja Pemberhentian dengan hormat Pemberhentian keanggotaan pkb Pemberhentian tidak hormat Kekliruan surat perjalanan dinas Pemberhentian perangkat desa Pemberhentian taruna kepolisian Pemberhentian karena tanpa adanya skb (surat kesepakatan bersama)
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 16-06-2007 — Upload : 15-01-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 426K/PDT/2005
Tanggal 16 Juni 2007 — Pimpinan Exxon Mobil cq. Vice President Relation; Ridwan Syamaun
92 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 16-03-2006 — Upload : 05-10-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 12K/TUN/2001
Tanggal 16 Maret 2006 — Alamsyah Djak Usin ; Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatra Selatan ; Bupati Kepala Daerah Tingkat II Musi Banyuasin
324 — 202 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 15-03-2019 — Putus : 08-08-2019 — Upload : 06-06-2020
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 7/G/2019/PTUN.SMD
Tanggal 8 Agustus 2019 — Penggugat:
AYUB TUNBONAT, DKK
Tergugat:
KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 051 TARAKAN
495 — 782
  • Dalam Pokok Sengketa:

    1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk Sebagian;
    2. Menyatakan batal Keputusan Tergugat berupa Surat Pemberhentian Nomor: 420/173/SDN 051 Tanggal 15 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) 051 Tarakan perihal surat pemberhentian peserta didik masing-masing bernama: 1) Maria Denisia Tunbonat, Kelas V. 2) Yosua Imanuel Tunbonat, Kelas IV dan 3) Yonatan Tunbonat
    , Kelas II;
  • Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugat berupa Surat Pemberhentian Nomor: 420/173/SDN 051 Tanggal 15 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) 051 Tarakan perihal surat pemberhentian peserta didik masing-masing bernama: 1) Maria Denisia Tunbonat, Kelas V. 2) Yosua Imanuel Tunbonat, Kelas IV dan 3) Yonatan Tunbonat, Kelas II;
  • Mewajibkan Tergugat untuk memulihkan kembali hak memperoleh pendidikan kepada ketiga anak
    Bahwa dasarditerbitkannya surat pemberhentian Nomor : 420/173/SDN 051, tanggal15 Desember 2018 tentang Pemberhentian peserta didik masingmasing bernama 1) Maria Denisia Tunbonat , kelas V, 2) Yosua Imanueltunbonat, kelas IV dan 3) Yonatan Tunbonat, kelas II, adalah sah.Diterbitkannya Surat Pemberhentian tersebut sesuai mekanisme danpertimbangan hukum yang berlaku. Keputusan TERGUGAT adalahsah dan benar menurut hukum Tata Usaha Negara (UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 jo.
    Menyatakan Keputusan Kepala Sekolan SDN 051 = Tarakanmengeluarkan Surat Pemberhentian Nomor: 420/173/SDN 051,tanggal 15 Desember 2018 tentang Pemberhentian peserta didikmasingmasing bernama 1) Maria Denisia Tunbonat , kelas V, 2)Yosua Imanuel tunbonat, kelas IV dan 3) Yonatan Tunbonat, kelas IIadalah sah dan benar menurut hokum;3.
    Pemberhentian PesertaDidik masingmasing bernama : 1) Maria Denisia Tunbonat,kelas V, 2).
    Pemberhentian Nomor: 420/173/SDN 051, tertanggal 15Desember 2018, yang ditandatangani olen Kepala Sekolah Dasar Negeri(SDN) 051 Tarakan, perihal Surat Pemberhentian Peserta Didik masingmasing bernama: 1) Maria Denisia Tunbonat, Kelas V, 2) Yosua ImanuelTunbonat, Kelas IV dan 3) Yonatan Tunbonat, Kelas II, yang untukselanjutnya disebut objek sengketa in litis;Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat a quo, didalam Jawaban dan Duplik Tergugat tidak terdapat Eksepsi, meskipundemikian Majelis
    pemberhentian peserta didikmasingmasing bernama: 1) Maria Denisia Tunbonat, Kelas V. 2)Yosua Imanuel Tunbonat, Kelas IV dan 3) Yonatan Tunbonat, KelasII;Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugatberupa Surat Pemberhentian Nomor: 420/173/SDN 051 Tanggal 15Desember 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah DasarNegeri (SDN) 051 Tarakan perihal surat pemberhentian pesertadidik masingmasing bernama: 1) Maria Denisia Tunbonat, Kelas V.2) Yosua Imanuel Tunbonat, Kelas IV dan 3) Yonatan
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 05-07-2021 — Putus : 28-10-2021 — Upload : 28-10-2021
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 61/G/2021/PTUN.SMG
Tanggal 28 Oktober 2021 — Penggugat:
Supriyadi
Tergugat:
Kepala Desa Rowosari
1455 — 1368

  • M E N G A D I L I

    DALAM EKSEPSI:

    • Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

    DALAM POKOK PERKARA:

    1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
    2. Menyatakan tidak sah Surat Kepala Desa Rowosari Nomor 140/318/RWSR/2021 Perihal : Surat Pemberhentian Pembangunan tertanggal 22 April 2021;
    3. Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Kepala Desa Rowosari Nomor 140/318/RWSR/2021
    Perihal : Surat Pemberhentian Pembangunan tertanggal 22 April 2021;
  • Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.370.500.- (tiga ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah);
    • Objek GugatanAdapun yang menjadi Objek Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara(TUN) dalam adalah Surat Kepala Desa Rowosari Nomor140/318/RWSR/2021 Perihal Surat Pemberhentian Pembangunantertanggal 22 April 2021 untuk selanjutnya disebut Obyek Gugatan ;2.
    Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan olehTergugat bersifat Individual yaitu bahwa Keputusan yangditerbitkanTergugat tersebut yang ditujukan kepada Penggugat yangtercantum dalam Surat Pemberhentian Pembangunan tertanggal 22Halaman 4 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 61/G/2021/PTUN.SMGApril 2021 ditujukan kepada Penggugat sebagai orang untukmenghentikan pembangunan ;c.
    Bahwa Penggugat sebagai warga negara yang mempunyai iktikadbaik dalam melakukan pembangunan sesuai izin dari instansi yangberwenang dan sudah memenuhi syaratsyarat melakukanpembangunan seusai peraturan perundangundangan yang berlakumerasa dirugikan kepentingannya atas Surat Pemberhentian dariKepala Desa Rowosari, Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendaltertanggal 22 April 2021;j.
    Bukti P 2 : Surat Kuasa dari Supriyadi kepada NandaAndriansyah Hasri Tanjung, S.H. untuk melakukanupaya administratif berupa keberatan dan bandingatas Surat Pemberhentian Pembangunan dari KepalaDesa Rowosari (fotokopi Sesuai dengan aslinya);3. Bukti P 3. : Surat dari Kuasa Hukum Supriyadi, tanggal 11 Mel2021, Hal : Upaya Administratif Surat PemberhentianBangunan kepada Kepala Desa Rowasari (fotokopisesual dengan aslinya);4.
    Menyatakan tidak sah Surat Kepala Desa Rowosari Nomor140/318/RWSR/2021 Perihal : Surat Pemberhentian Pembangunantertanggal 22 April 2021;3. Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Kepala Desa Rowosari Nomor140/318/RWSR/2021 Perihal : Surat Pemberhentian Pembangunantertanggal 22 April 2021;4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesarRp.370.500.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 07-10-2016 — Putus : 08-02-2017 — Upload : 24-05-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 165/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg
Tanggal 8 Februari 2017 — IWAN KUSTIAWAN; Melawan; PT. ROHTO LABORATORIES INDONESIA;
83 — 23
  • Menyatakan Surat Pemberhentian Kerja Nomor : 0001/PK/RLI/XI/15 tertanggal 18 November 2015 tentang Surat Pemberhentian Kerja adalah batal demi hukum ;3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengat Tergugat sejak putusan ini diucapkan ;4.
    Menyatakan Sah Demi Hukum Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yangdilakukan Tergugat kepada Penggugat berdasarkan Surat Pemberhentian KerjaNo. 0001/PK/RLI/X1/15 tertanggal 19 November 2015.3. Menyatakan tidak ada kewajiban bagi Tergugat untuk memperkerjakankembali Penggugat ketempat semula dan bagian semula tanpa syarat apapun.4.
    :Foto copy Surat Pemberhentian Kerja Nomor :No.0001/PK/RLI/XI/15, tertanggal 18 Nopember 2015 atas namalwan Kustiwan ;6.BuktiP6.
    :Foto copy Surat Pemberhentian Kerja No.0001/PK/RLI/XI/15,tertanggal 18 Nopember 2015 atas nama Iwan Kustiwan ( ;9.BuktiT7. :Foto copy Berita Acara tertanggal 28 September 2015,pememriksaan terhadap lwan Kustiwan ;10.Bukti T8. :Foto copy Surat Keterangan Sakit dari Klinik Permata Insan,tertanggal 10 Agustus 2015, 21 Agustus 2015, dan 14 September2015, atas nama Iwan Kustiwan ;11.Bukti T9.
    Bahwa berdasarkan halhal tersebut Tergugat mohon kepada MajelisHakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaktidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima danmenyatakan sah demi hukum pemutusan hubungan kerja yang dilakukanTergugat kepada Penggugat berdasarkan surat pemberhentian kerja No.0001/PK/RLI/X1/15.
    Menyatakan Surat Pemberhentian Kerja Nomor : 0001/PK/RLI/XI/15tertanggal 18 November 2015 tentang Surat Pemberhentian Kerja adalahbatal demi hukum;3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengat Tergugat sejakputusan ini diucapkan ;4.
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Umum
Register : 19-12-2023 — Putus : 22-01-2024 — Upload : 22-01-2024
Putusan PN PALEMBANG Nomor 1526/Pid.B/2023/PN Plg
Tanggal 22 Januari 2024 — Penuntut Umum:
Kiagus Anwar, S.H.
Terdakwa:
1.Erlangga Alias Angga Bin Edy
2.Irwan Saputra Bin Yurdan
26 — 19
  • Anita Jaya an.Erlangga, Asli surat pemberhentian karyawan PT. Anita Jaya a.n Rici tanggal 10 Agustus 2023, Asli surat pemberhentian karyawan PT. Anita Jaya a.n Chandra tanggal 10 Agustus 2023, Asli surat pemberhentian karyawan PT. Anita Jaya a.n Erlangga tanggal 10 Agustus 202, 1 (satu) buah kunci pas 22.

Dikembalikan kepada PT. Anita Jaya.

Pengadilan PN SEMARANG Perdata Khusus PHI
Register : 16-01-2023 — Putus : 05-06-2023 — Upload : 25-07-2023
Putusan PN SEMARANG Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg
Tanggal 5 Juni 2023 — DIANA WAHYU SETYANINGSIH melawan PT. SOHO INUDSTRI PHARMASI
186 — 83
  • MENGADILI: Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; Menyatakan pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat tidak sah Menyatakan surat pemberhentian kerja karena tidak lulus masa percobaan tidak sah; Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses sebesar Rp64.500.000,- (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat dengan perincian Rp7.750.000,- X 6 bulan = Rp64.500.000,- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya Membebankan biaya perkara
Pengadilan PN PADANG Perdata
Register : 01-07-2019 — Putus : 04-02-2020 — Upload : 26-02-2020
Putusan PN PADANG Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Pdg
Tanggal 4 Februari 2020 — Penggugat:
Drs. Dasrizal, M.P.
Tergugat:
1.Drs. LETFARIASMI
2.DONI SATRIA, S.E., M.A
3.H. SOFYAN KAHAR, S.H
4.Drs. MAZNITOS
5.Ir. JOFRINALDI SYOFKA
Turut Tergugat:
1.H. INDRA JAYA, S.H.
2.MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDRAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
141 — 360
  • Menyatakan Surat Pemberhentian sementara No. 026/YYS-PGRI/PDG-SB/2019 tertanggal 21 Juni 2019 yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak Sah dan Batal Demi Hukum dengan segala akibat Hukumnya;
8. Menyatakan Surat Pemberhentian 07/DP KPTS/VII-2019 tertanggal 27 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Pembina Yayasan Pendidikan PGRI Sumatera Barat adalah tidak Sah dan Batal Demi Hukum dengan segala akibat Hukumnya;
9.
Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk mengembalikan Posisi dan Kedudukan Penggugat Kepada Keadaan Semula sebelum terbitnya surat Pemberhentian Sementara No. 026/YYS-PGRI/PDG-SB/2019 tertanggal 21 Juni 2019, maupun Surat Keputusan Pemberhentian 07/DP KPTS/VII-2019 tertanggal 27 Juni 2019;
12. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.
13.
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Perdata Khusus
Register : 28-05-2018 — Putus : 03-09-2018 — Upload : 14-09-2018
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Pgp
Tanggal 3 September 2018 — Penggugat:
Siti Rahayu
Tergugat:
Yayasan Pendidikan Depati Amir Pangkalpinang
74 — 19

  • MENGADILI

    DALAM POKOK PERKARA

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
    2. Menyatakan berakhirnya Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan pemutusan hubungan kerja
    3. Menyatakan syah Surat Pemberhentian hubungan Kerja No.04/YPDA/KP/2017 tertanggal 18 Desember 2017.
    Bahwa berdasarkan Surat Pemberhentian Bekerja Nomor: 04/YPDA/KP/2017tertanggal 18 Desember 2017 Penggugat diputus hubungan kerjanya secarasepihak dengan alasan program efisiensi Yayasan Pendidikan dalam upayamenyeimbangkan biaya Operasional.Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut diatas Tergugat dalamjawabannya, tanggal 02 Juli 2018 telah membantah yang pada pokokya adalahsebagai berikut:1.
    Bahwa berdasarkan Surat Pemberhentian Bekerja Nomor: 04/YPDA/KP/2017tertanggal 18 Desember 2017 Penggugat diputus hubungan kerjanya denganalasan program efisiensi Yayasan Pendidikan dalam upaya menyeimbangkanbiaya Operasional.Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dan jawaban Tergugatdapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara iniadalah:1.
    Foto copy Surat Pemberhentian Bekerja Nomor :04/YPDA/KP/2017 atasnama Siti Rahayu yang dikeluarkan oleh Yayasan Pendidikan Depati AmirBangka Belitung tertanggal 18 Desember 2017 diberi tanda dengan bukti P2;10.
    pemberhentian bekerjaNo.04/YPDA/KP/2017 tertanggal 18 Desember 2017 maka berdasarkanpertimbanganpertimbangan bukti P2 dan P3.
    Menyatakan syah Surat Pemberhentian hubungan KerjaNo.04/YPDA/KP/2017 tertanggal 18 Desember 2017.Halaman 22 dari 24 Putusan PHI Nomor 10/Pdt.Sus.PHI/2018/PN Pgp.4. Menghukum Tergugat untuk membayar hakhak Penggugat seluruhnyaberjumlah total Rp.9.251.100,00 (Sembilan juta dua ratus lima puluh saturibu seratus rupiah) dengan perincian uang kompensasi Rp.6.650.000, danBPJS Ketenagakerjaan JHT Rp2.601.100,00.
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 13-07-2018 — Putus : 01-11-2018 — Upload : 01-11-2018
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 28/G/2018/PTUN.BNA
Tanggal 1 Nopember 2018 — Penggugat:
TEUKU HAFNIBAR
Tergugat:
PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI PROVINSI ACEH
342 — 164
  • Menyatakan batal:

    1. Surat Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Aceh, Nomor: 266/LPJK-01/P/VII/2018, tanggal 06 Juli 2018, Perihal Surat Pemberhentian Sdr. Ir. T.
    Hafnibar;
  • Surat Keputusan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Aceh, Nomor 081/KPTS/LPJK-P/D/VII/2018, tanggal 09 Juli 2018, tentang Penetapan Manajer Eksekutif LPJK Provinsi Aceh Tahun 2017-2020;

    • 3.Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:

    1. Surat Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Aceh, Nomor: 266/LPJK-01/P/VII/2018, tanggal 06 Juli 2018, Perihal Surat Pemberhentian Sdr. Ir. T.
      Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan dantindakan administrasi lebih lanjut terhadap :Halaman 12 dari 46 HalamanPutusan Perkara Nomor:28/G/2018/PTUN.BNA(1) Surat Pengurus Lembaga Pengenbangan Jasa KonstruksiProvinsi Aceh No.266/LPJK01/P/VII/2018 tanggal 06 Juli 2018Perihal Surat Pemberhentian Sdr. Ir. T.
      Menyatakan batal atau tidak sah :(1) Surat Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa KonstruksiProvinsi Aceh No.266/LPJK01/P/VII/2018 tanggal 06 Juli 2018Perihal Surat Pemberhentian Sdr. Ir. T. Hafnibar;(2) Surat Keputusan Pengurus Lembaga Pengembangan JasaKonstruksi Provinsi Aceh No.081/KPTS/LPJKP/D/VII/2018tanggal 09 Juli 2018 tentang Penetapan Manajer EksekutifLembaga Pengembangan Jasa KonstruksiProvinsi Aceh Tahun20172020;3.
      Mewajibkan Tergugat untuk mencabut :(1) Surat Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa KonstruksiProvinsi Aceh No.266/LPJK01/P/VII/2018 tanggal 06 Juli 2018Perihal Surat Pemberhentian Sdr. Ir. T. Hafnibar ;(2) Surat Keputusan Pengurus Lembaga Pengembangan JasaKonstruksi Provinsi Aceh No.081/KPTS/LPJKP/D/VII/2018tanggal 09 Juli 2018 tentang Penetapan Manajer EksekutifLembaga Pegembagan Jasa Konstruksi Provinsi Aceh Tahun20172020 ;4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-05-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 114 K/TUN/2011
Tanggal 19 Mei 2011 — KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA ; TANDRONAFAUDU LAIA
28 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • pemberhentian a quo oleh Penggugat, denganalasanalasan hukum sebagai berikut :a.
    Bahwa surat pemberhentian diketahui oleh Penggugat pada tanggal5 Maret 2010 ;b.
    Bahwa berdasarkan Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentangPerubahan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara, berbunyi sebagai berikut : Gugatandapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh harisejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusaan Badan atauPejabat Tata Usaha Negara ;Surat Pemberhentian A Quo adalah Keputusan Tata UsahaNegaraBahwa surat pemberhentian
    Konkrit, yaitu surat pemberhentian a quo tidak abstrak, tetapiberwujud berupa sebuah Keputusan Tata Usaha Negara tentangPemberhentian Sdr. Tandronafaudu Laia sebagai anggota KomisiPemilihnan Umum Daerah Kabupaten Nias Selatan sejak tanggal1 Maret 2010 ;b. Individual, yaitu bahwa surat pemberhentian a quo tidak ditujukanuntuk umum, tetapi tertentu yaitu kepada Sdr. Tandronafaudu Laiauntuk pemberhentian sebagai anggota Komisi Pemilihan UmumKabupaten Nias Selatan ;c.
    Azas Pemberian AlasanAzas pemberian alasan berarti, bahwa suatu keputusan harus dapatdidukung oleh alasanalasan yang dijadikan dasarnya (Philipus MHadjon dkk, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, GajahMada University Press, 2005, hal. 275) ;Bahwa Surat Pemberhentian a quo yang diterbitkan Tergugat,secara jelas tidak memberikan alasan sama sekali baik alasanalasan hukum maupun faktafakta yang menjadi landasanditerbitkannya surat pemberhentian a quo ;C.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 06-03-2014 — Putus : 23-06-2014 — Upload : 15-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 37/G/2014/PHI/PN.BDG
Tanggal 23 Juni 2014 — SONY SULISTRIYANA; SIGIT SUGIHARTO; ATAM TAMIMI; HENY SULISTIYAWATI; SUKENDAR; L AWAN; PT. DREAM SENTOSA INDONESIA;
77 — 11
  • DALAM KONVENSIDALAM PROVISI-Menolak tuntutan provisi Para Penggugat tersebut;DALAM POKOK PERKARA-Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;DALAM REKONVENSI-Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;-Menyatakan sah dan berharga surat pemberhentian kerja No. 281/HRD-DSI/XI/2013 tanggal 26 November 2013 ;-Menyatakan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi terbukti melanggar Pasal 140, 142 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 jo.
    fungsiutamananya adalah menjalakan pekerjaan yang telah dutugaskan gunamenunjang proses produksi sedangkan hak pekerja yang telahmenjalakan pekerjaannya adalah mendapatkan upah.Bahwa untuk menjawab dan menanggapi dalil Penggugat pada point 11(sebelas) dan 12 (dua belas), memang benar kami telah menerima suratpemberitahuan Aksi Mogok Kerja dari Federasi Serikat PekerjaIndonesia Baru (FSPIB) tertanggal 12 November 2013, namun padatanggal 18 November 2013 Penggugat menerbitkan Surat jawabanterhadap Surat
    pemberhentian aksi mogok tersebut kepada FederasiSerikat Pekerja Indonesia Baru (FSPIB), yang mana dalam isi suratjawaban tersebut kami menyampaikan bahwa :(1).
    Membebaskan Tergugat dari segala pembayaran dan tuntutan yang dimohonkan oleh Penggugat ;3.Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara iniDALAM REKONPENSI1.Menolak dalildalil Penggugat untuk seluruhnya ;Menyatakan membatalakan dan/atau menyatakan tidak sah dan/atau tidakberharga surat anjuran dinas tenaga kerja dan transimigrasi kabupatenKarawang Nomor 565/6966/HIS ;Menyatakan sah dan berharga atas penerbitan Surat Pemberhentian Kerja281/HRDDSI/X1/2013 tanggal 26 November 2013 ;Menyatakan Penggugat
    pemberhentian kerjaNo.281/HRDDSI/X1/2013 tanggal 26 Nopemeber 2013 adalah beralasan hukum untuk dikabulkansesuai dengan pertimbangan hokum dalam bagian konvensi ;Menimbang, bahwa petitum angka 4 gugatan rekonvensi yang menuntutagar dinyatakan Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi melanggar Pasal 140,142 Undangundang No. 13 Tahun 2003 Jo.
    pemberhentian kerja No. 281/HRDDSI/X1/2013tanggal 26 November 2013 ;e Menyatakan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi terbukti melanggarPasal 140, 142 UndangUndang No. 13 Tahun 2003 jo.
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 27-04-2020 — Putus : 11-12-2020 — Upload : 23-12-2020
Putusan PTUN PALU Nomor 18/G/2020/PTUN.PL
Tanggal 11 Desember 2020 — Penggugat:
1.Musdan Masiludi
2.Arwin Maatada
3.Hafiudin Satiri
4.Darsan
Tergugat:
KEPALA DESA TAFAGAFI
146 — 85
  • Yang menjelaskan:KonkretObjek sengketa a quo nyatanyata telah diterbitkan yaitu Surat Kepala DesaTafagapi Nomor : 188.5/0101/TFGP/II/2020 perihal : Surat Pemberhentian DanPengangkatan Perangkat Desa Tafagapi tanggal 18 Februari 2020 sepanjanglampiran dengan untuk dan atas nama 1. Alisman, 2. Musdan Masiludi, 3.Hafiudin Satiri, 4. Arwin Maatada, 5.
    Menyatakan Batal atau tidak Sah Surat Keputusan yang dikeluarkan olehTergugat Surat Kepala Desa Tafagapi Nomor : 188.5/0101/TFGP/II/2020perihal : Surat Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat DesaTafagapi tanggal 18 Februari 2020 sepanjang halaman 2 (dua) denganuntuk dan atas nama 1. Alisman, 2. Musdan Masiludi, 3. Hafiudin Satiri, 4.Arwin Maatada, 5. Darsan.3.
    ABUSAR KANAFA;Bahwa Saksi pernah menjadi Kepala Desa Tafagapi sejak tahun 2013 sampaidengan bulan Maret 2019; Bahwa rumah Saksi berdekatan dengan Kantor Desa Tafagapi; Bahwa setelah diperlinatkan bukti Surat P1, Saksi mengatakan pernahdiperlinatkan oleh saudara Arwin berupa surat pemberhentian dan di dalamlampiran surat pemberhentian tersebut tertera namanama yang diangkat dandiberhentikan sebagai perangkat Desa Tafagapi; Bahwa saudara Arwin memperlihatkan surat pemberhentian tersebut dirumahnya,
    kemudian Saksi bertanya apa alasan pemberhentiannya, selanjutnyaArwin mengatakan tidak mengetahui alasan pemberhentiannya; Bahwa Saksi diperlihnatkan surat pemberhentian tersebut pada bulanFebruari 2020; Bahwa setelah diperlinatkan bukti surat T 2, Saksi mengatakan tidakpernah melihat surat pemberhentian tahun 2019, bahwa surat pemberhentianyang dilihat adalah surat pemberhentian beserta lampirannya tahun 2020, yangdiperlihatkan saudara Arwin di rumahnya; Bahwa surat pemberhentian yang diperlinatkan
    Pemberhentian danHalaman 22 dari 28.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 29-09-2020 — Putus : 01-02-2021 — Upload : 15-02-2021
Putusan PTUN MEDAN Nomor 179/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 1 Februari 2021 — Penggugat:
1.MUHAMMAD ASRAN DAULAY
2.ALI AMRIN NASUTION
3.HASMAR SIREGAR
Tergugat:
KEPALA DESA ALIAGA
111 — 45
  • Surat Kepala Desa Aliaga Nomor: 470/303/ALG/KDVII/2020 tanggal09 Juli 2020, hal Surat Pemberhentian atas nama Muhammad HasranDaulay;2. Surat Kepala Desa Aliaga Nomor: 470/320/ALG/KDVIII/2020 tanggal03 Agustus 2020, hal Surat Pemberhentian atas nama Ali AmrinNasution;3. Surat Kepala Desa Aliaga Nomor: 470/324/ALG/KDVIII/2020 tanggal06 Agustus 2020, hal Surat Pemberhentian atas nama HasmarSiregar;.
    Surat Kepala Desa Aliaga Nomor: 470/303/ALG/KDVII/2020 tanggal09 Juli 2020, hal : Surat Pemberhentian atas nama MuhammadHasran Daulay;2. Surat Kepala Desa Aliaga Nomor: 470/320/ALG/KDVIII/2020 tanggal03 Agustus 2020, hal : Surat Pemberhentian atas nama Ali AmrinNasution;3. Surat Kepala Desa Aliaga Nomor: 470/324/ALG/KDVIII/2020 tanggal06 Agustus 2020, hal : Surat Pemberhentian atas nama HasmarSiregar;.
    Surat Kepala Desa Aliaga Nomor: 470/303/ALG/KDVII/2020 tanggal 09Juli 2020, hal Surat Pemberhentian atas nama Muhammad HasranDaulay;2. Surat Kepala Desa Aliaga Nomor: 470/320/ALG/KDVIII/2020 tanggal 03Agustus 2020, hal Surat Pemberhentian atas nama Ali Amrin Nasution;3. Surat Kepala Desa Aliaga Nomor: 470/324/ALG/KDVIII/2020 tanggal 06Agustus 2020, hal Surat Pemberhentian atas nama Hasmar Siregar;2.
    Surat Kepala Desa Aliaga Nomor: 470/303/ALG/KDVII/2020 tanggal 09Juli 2020, hal Surat Pemberhentian atas nama Muhammad HasranDaulay;2. Surat Kepala Desa Aliaga Nomor: 470/320/ALG/KDVIII/2020 tanggal 03Agustus 2020, hal Surat Pemberhentian atas nama Ali Amrin Nasution;3. Surat Kepala Desa Aliaga Nomor: 470/324/ALG/KDVIII/2020 tanggal 06Agustus 2020, hal Surat Pemberhentian atas nama Hasmar Siregar;3.
    Bukti P9Surat Kepala Desa Aliaga Nomor: 470/303/ALG/KDVII/2020 tanggal09 Juli 2020, hal Surat Pemberhentian atas nama MuhammadHasran Daulay ;Surat Kepala Desa Aliaga Nomor: 470/320/ALG/KDVIII/2020tanggal 03 Agustus 2020, hal Surat Pemberhentian atas nama AliAmrin Nasution.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 05-11-2009 — Upload : 25-08-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 677 K/PDTSUS/2009
Tanggal 5 Nopember 2009 — KAREL SIHOMBING, ; PT PERKEBUNAN NUSANTARA II (PERSERO) TANJUNG MORAWA-MEDAN,
52 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan bahwa Surat Pemberhentian Dengan Hormat DenganHak Pensiun No.II/DBTM/P/17/1985 tanggal 1 Agustus 1985 adalahberlaku sebagai peraturan yang harus dilaksanakan sebagaipemenuhan kewajiban Tergugat kepada Penggugat;3.
    Pemberhentian Dengan Hormat Dengan HakPensiun No.
    Pemberhentian Dengan HormatDengan Hak Pensiun No.
    II/DBTM/P/17/1985 tanggal 1 Agustus 1985, dimana hal tersebut telah diakui oleh Tergugat/Termohon Kasasi, judex factitelah mengetahui bahwa suatu pengakuan adalah bukti yang sangat kuatdalam acara perdata (Pasal 311 RBg/174 HIR);Bahwa keberadaan Surat Pemberhentian Dengan Hormat Dengan HakPensiun No.
Pengadilan PN MANOKWARI Perdata Khusus PHI
Putus : 08-12-2014 — Upload : 03-03-2015
Putusan PN MANOKWARI Nomor 09/PDT.SUS-PHI/2014/PN.Mnk
Tanggal 8 Desember 2014 — PERDATA - Louritha Muskita - Yuliana Sasabone - Ririn Riyani - Yakoba Sasior - Suhartini MELAWAN - PT. Henrison Iriana
177 — 40
  • LourithaMuskita, Surat Pemberhentian No.137/21.01/Pers/X/2013 tanggal 01 Oktober 2013 an.Yuliana Sasabone, Surat Pemberhentian No.133/21.01/Pers/X/2013 tanggal 01 Oktober2013 an. Ririn Riyani, Surat Pemberhentian No.87/21.01/Pers/X/2013 tanggal 21September 2013 an.
    Yakoba Sasior, Surat Pemberhentian No.31/21.01/Pers/IX/20132425tanggal 21 September 2013 an.Suhartini; wennnne Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T1A, T1B, T1C dan T1 D tentang : 1.Slip Gaji atas nama Louritha Mustika, Yuliana Sasabone, Ririn Riany dan YakobaSasior, 2. PKWT atas nama Louritha Mustika, Yuliana Sasabone, Ririn Riany danYakoba Sasior, 3. Surat Pemberhentian atas nama Louritha Mustika, Yuliana Sasabone,Ririn Riany dan Yakoba Sasior dihubungkan dengan bukti T4 tentang : 1.
    ParaPenggugat diberi Surat Pemberhentian No.138/21.01/Pers/X/2013 tanggal 01 Oktober2013 an. Louritha Muskita, Surat Pemberhentian No.137/21.01/Pers/X/2013 tanggal 01Oktober 2013 an. Yuliana Sasabone, Surat Pemberhentian No.133/21.01/Pers/X/2013tanggal 01 Oktober 2013 an. Ririn Riyani, Surat Pemberhentian No.87/21.01/Pers/TX/2013 tanggal 21 September 2013 an. Yakoba Sasior, Surat PemberhentianNo.31/21.01/Pers/IX/2013 tanggal 21 September 2013 an.
    YulianaSasabone, Surat Pemberhentian No.133/21.01/Pers/X/2013 tanggal 01 Oktober 2013 an.Ririn Riyani, Surat Pemberhentian No.87/21.01/Pers/IX/2013 tanggal 21 September2013 an. Yakoba Sasior, Surat Pemberhentian No.31/21.01/Pers/IX/2013 tanggal 21September 2013 an.
    Yakoba Sasior, Surat Pemberhentian No.31/21.01/Pers/IX/2013 tanggal 21 September 2013 an.Suhartin1; 3 Menyatakan Putus hubungan kerja antara ParaPenggugat dengan Tergugat sejak tanggal 01 Oktober2013 an. Louritha Muskita, an.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus
Register : 30-07-2019 — Putus : 28-10-2019 — Upload : 08-11-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 180/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bdg
Tanggal 28 Oktober 2019 — Penggugat:
PT. ASMO INDONESIA
Tergugat:
YEYEN YULIASIH,DKK.
44 — 9
  • Pemberhentian Hubungan Kerja Nomor 079/HRIR/AINE/III/2019tanggal 04 Maret 2019 a.n Yeyen Yuliasih, diberi tanda P3.a ;Surat Pemberhentian Hubungan Kerja Nomor 081/HRIR/AINE/III/2019tanggal 04 Maret 2019 a.n Susi Yasinta, diberi tanda P3.b ;Surat Pemberhentian Hubungan Kerja Nomor 078/HRIR/AINE/III/2019tanggal 04 Maret 2019 a.n Randi Gunawan, diberi tanda P3.c ;Surat Pemberhentian Hubungan Kerja Nomor 073/HRIR/AINE/III/2019tanggal 04 Maret 2019 a.n Nur Hidayah, diberi tanda P3.d ;Surat Pemberhentian
    Hubungan Kerja Nomor 068/HRIR/AINE/III/2019tanggal 04 Maret 2019 a.n Mustika Ratna Sari N, diberi tanda P3.e ;Surat Pemberhentian Hubungan Kerja Nomor 072/HRIR/AINE/III/2019tanggal 04 Maret 2019 a.n Mochammad Salman A, diberi tanda P3.f ;Surat Pemberhentian Hubungan Kerja Nomor 071/HRIR/AINE/III/2019tanggal 04 Maret 2019 a.n Muhammad Ryan M, diberi tanda P3.g ;Surat Pemberhentian Hubungan Kerja Nomor 080/HRIR/AINE/III/2019tanggal 04 Maret 2019 a.n Lirta Ferantika, diberi tanda P3.h ;Surat Pemberhentian
    Hubungan Kerja Nomor 077/HRIR/AINE/III/2019tanggal 04 Maret 2019 a.n Fuad Nurhuda, diberi tanda P3.1 ;Surat Pemberhentian Hubungan Kerja Nomor 070/HRIR/AINE/III/2019tanggal 04 Maret 2019 a.n Fredi Aryo Utomo, diberi tanda P3., ;Putusan PHI Nomor 180/Pdt.SusPHI/2019/PN Bdg., halaman 1627.
    Surat Pemberhentian Hubungan Kerja Nomor 069/HRIR/AINE/III/2019tanggal 04 Maret 2019 a.n Fransiska Titin Lestari, diberi tanda P3.k ;28. Surat Pemberhentian Hubungan Kerja Nomor 074/HRIR/AINE/III/2019tanggal 04 Maret 2019 a.n Fandi Septian Hidayat, diberi tanda P3.1 ;29. Surat Pemberhentian Hubungan Kerja Nomor 076/HRIR/AINE/III/2019tanggal 04 Maret 2019 a.n Devi Indra Afriyanti, diberi tanda P3.m ;30.
    Surat Pemberhentian Hubungan Kerja Nomor 067/HRIR/AINE/III/2019tanggal 04 Maret 2019 a.n Arif Rahman, diberi tanda P3.n ;31. Surat Pemberhentian Hubungan Kerja Nomor 075/HRIR/AINE/III/2019tanggal 04 Maret 2019 a.n Aditya Dina Prabowo, diberi tanda P3.0 ;32. Tanda Terima Pemutusan Hubungan Kerja, diberi tanda P4 ;33. Surat Elektronik perihal Data Perpanjangan Kontrak Periode 15 Juli 2018tanggal 6 Juli 2018, diberi tanda P5;34.
Pengadilan PN LUBUK LINGAU Pidana Umum
Register : 13-01-2020 — Putus : 24-03-2020 — Upload : 01-04-2020
Putusan PN LUBUK LINGAU Nomor 8/Pid.B/2020/PN Llg
Tanggal 24 Maret 2020 — Penuntut Umum:
RAHMAWATI,SH.
Terdakwa:
MEDIANSYAH BIN ISMARIANTO
110 — 32
  • MILDIANTO, 1 (satu) lembar Surat Pemberhentian Karyawan An.MILDIANTO.Dipergunakan dalam perkara atas nama Mildianto ,S.ST Bin Laisarman;
  • Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 24-10-2018 — Putus : 25-02-2019 — Upload : 15-04-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 222/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bdg.
Tanggal 25 Februari 2019 — LILI SUPARDJA; Melawan; PT. VILOUR PROMO INDONESIA;
66 — 17
  • Menyatakan Surat Pemberhentian Sementara (SK 01-01-/VPI/GBT-P/IV/2018) tertanggal 20 April 2018 tidak sah dan batal demi hukum;3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan ini diucapkan dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 169 ayat (1) hurup c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;4.
    Menyatakan Surat Pemberhentian Sementara (SK 0101/VPI/GBTP/IV/2018) tertanggal 20 April 2018 tidak sah dan batal demi hukum;3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugatterhitung sejak putusan ini diucapkan dengan didasarkan padaketentuan Pasal 169 ayat (1) hurup c UndangUndang Nomor 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan;4.
    dinyatakan apakahsuatu perusahaan dalam keadaan baik atau tidak kondisi keuangannya, begitupundengan dalil Tergugat, apabila Tergugat mendalilkan kondisi Keuangan perusahaansedang tidak stabil hal itu sudah seharusnya dapat dibuktikan oleh Tergugat, namunTergugat faktanya tidak dapat membuktikan kondisi keuangan yang menjadi alasandirumahkannya Penggugat, dengan pertimbangan ini Majelis Hakim berpendapattidak alasan hukum Tergugat untuk merumahkan sementara Penggu gat, sehinggadengan ini terhadap Surat
    Pemberhentian Sementara (SK 0101/VPI/GBTP/IV/2018) tertanggal 20 April 2018 tidak sah dan batal demi hukum, sehinggaterhadap petitum Penggugat pada angka 2 (dua) dapat untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa dalam surat keputusan tersebut (vide bukti P1 dan T2)Perusahaan menyatakan akan tetap bertanggung jawab atas segala hak yangseharusnya diterima sesuai dengan ketentuan dan kebijakan perusahaan, namunfaktanya terungkap dalam persidangan sejak Penggugat menerima surat keputusandiberhentikan sementara
    Menyatakan Surat Pemberhentian Sementara (SK 0101/VPI/GBTP/IV/2018) tertanggal 20 April 2018 tidak sah dan batal demi hukum;3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugatterhitung sejak putusan ini diucapkan dengan didasarkan pada ketentuanPasal 169 ayat (1) hurup c UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan ;4.
Pengadilan PN LUBUK LINGAU Pidana Umum
Register : 13-01-2020 — Putus : 24-03-2020 — Upload : 01-04-2020
Putusan PN LUBUK LINGAU Nomor 7/Pid.B/2020/PN Llg
Tanggal 24 Maret 2020 — Penuntut Umum:
RAHMAWATI,SH.
Terdakwa:
MILDIANTO,S.ST BIN LAISARMAN
120 — 28
  • MILDIANTO, 1 (satu) lembar Surat Pemberhentian Karyawan An.MILDIANTO.Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT.Agro Muara Rupit (AMR);
  • Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);