"Padahal menyuruh" dan"menyuruh menempatkan" adalah suatu perbuatan hukum yang sangat berbedasebagaimana telah kami uraikan dalam butir pemenuhan unsur di atas.Lebih lanjut, Judex Facti juga telah melanggar peraturan hukum yang berlakudimana karena dalam surat pemidanaan tersebut tegastegas menyatakan PemohonKasasi menggunakan tanda tangan palsu yang mana atas amar putusan tersebuttidak pernah diuraikan dalam pertimbangan hukum Judex Facti sebagaimana telahPemohon Kasasi uraikan di atas.

(Cetak tebal adalah penekanan dari Pemohon Kasasi)Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Judex Facti berkewajiban untukmemuat halhal tersebut di atas dan surat pemidanaan, termasuk namun tidakterbatas memuat tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan danketerangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknyakepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu.Namun demikian, Judex Facti Tingkat I di dalam surat pemidanaan hanyamencantumkan halhal

Berdasarkan Pasal 197 ayat (2) KUHAP, maka surat pemidanaan yang tidakmencantumkan tuntutan pidana sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan, makahal tersebut menyebabkan surat pemidanaan dimaksud batal demi hukum. Dengandemikian, sudah tepat dan berdasarkan hukum apabila Judex Juris membatalkanputusan Judex Facti karena putusan dimaksud telah tidak sesuai dengan peraturanhukum yang berlaku.VI.

Pengadilan Tinggi Mataram untuk pemeriksaan dalam tingkatbanding;Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkatbanding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengantata cara serta syaratsyarat yang ditentukan oleh UndangUndang, makapermintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori bandingdengan alasanalasan pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa sebagaimana dalam pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP telahditentuan bahwa Surat

pemidanaan harus memuat perintah supayaterdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan ; Kemudiandalam pasal 197 ayat (2) telah ditentukan bahwa Bahwa tidak dipenuhinyaketentuan dalam ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f,g,h,j,k, dan 1 pasal inimengakibatkan putusan batal demi hukum ; Bahwa dalam amar putusan perkra nomor : 12/Pid.C/2018/PN Sel, Hakimtidak mencantumkan perintah supaya Terdakwa ditahan atau tetap dalamtahanan atau dibebaskan sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 197ayat (1) huruf

Penuntut Umum dapat mengajukanpermintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadapputusan bebas;Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan telah menjatunkanputusan yang amarnya berbunyi seperti yang kami uraikan di atas di dalammemeriksa dan mengadili perkara ini terdapat kKesalahan penerapan peraturanhukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya dengan alasan sebagaiberikut :Bahwa dalam hal surat putusan pemidanaan yang tidak sesuai denganPasal 197 ayat (1) huruf F yang berisi surat

pemidanaan yang tidak sesuaidengan pasal peraturan perundangundangan yang menjadi dasar pemidanaanatau tindakan dan pasal peraturan dan perundangundangan yang menjadidasar hukum dari putusan disertai dari keadaan yang memberatkan dan yangmeringankan Terdakwa karena tidak mempertimbangkan secara tepat danbenar mengenai halhal yang memberatkan Terdakwa dimana oleh karena ituTerdakwa hanya dipidana selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan yangmenurut kami hal ini masih jauh dari rasa kKeadilan di masyarakat

10 Juni 2013 No: 128/Pid.B/2013/PN.Smg, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, kontra memori13banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan surat surat yangberhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Bandingakan mempertimbangkan halhal tersebut seperti tercantum bawahMenimbang, bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Semarangtanggal 10 Juni 2013 No.128/Pid.B/2013/PN.Smg tersebut tidakmencantumkan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, padahal sesuai Pasal197 ayat (1) huruf e KUHAP bahwa surat

pemidanaan harus memuattuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan , sehinggadengan tidak dipenuhinya surat tuntutan tersebut maka berdasarkanpasal 197 ayat (2) mengakibatkan putusan tersebut batal demi hukumsehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri terhadapDEPKAPE &, QUO: 3~nn nnn nnn nnn nn nnmnmennnnnmnmnmnnnnmnmmnninmnimmnrnnemmmmnMenimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalampertimbangannya mengenai unsur unsur yang tercantum padadakwaan Kesatu adalah

melaksanakannya menurutketentuan Undang Undangiyaitu dalam hal putusanterhadap barang bukti bertentangan dengan Pasal 194dan Pasal 197 ayat (1) butir 1 KUHAP.Bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP, dinyatakandalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepasdari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkanSsupaya barang bukti yang disita diserahkan kepadapihak yang paling berhak menerima kembali yang namanyatercantum dalam putusan tersebut.Bahwa dalam Pasal 197 ayat (1) butir 1 KUHAP,dinyatakan Surat

Pemidanaan berisi ketentuan kepadasiapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkanjumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai' barangbukti.Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Pemohon KasasiHal. 9 dari 11 hal.

Sebenarnya Hakim mengetahui,tetapi apakah saat ini dibuat seakanakan tidak tahu ;Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi telah salahmelakukan tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimanamestinya, yaitu sebagai berikut :1 Pengadilan Negeri Banyuwangi dalam putusannya tidak melaksanakan ketentuanyang terdapat dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHAP.Pasal 197 Ayat (1) huruf d menentukan surat pemidanaan memuatpertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta

dengan caramenurut undangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formaldapat diterima;Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang telah menjatuhkan putusanyang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadiliperkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan: Bahwa sesuai pasal 197 ayat 1 huruf b UndangUndang Nomor 8 Tahun1981 Tentang KUHAP Surat

Pemidanaan memuat ....tempat lahir tersebutdalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara yangmemeriksa perkara ini dalam identitas Terdakwa II knususnya pada tempatlahir putusan Hakim Pengadilan Tinggi menyebut tempat lahir Terdakwa diManado, sementara Terdakwa Il lahir di Sorong bukan di Manadosebagaimana termuat di dalam Surat Dakwaan dan terungkap dipersidangan, sehingga Majelis Hakim telah salah memuat tempat lahirTerdakwa Il.

Bahwa Pembanding sangat keberatan dengan penerapanUU No 35 tahun 2009 tentang narkotika pasal 127 yangmenjadi dasar dalam surat pemidanaan dan dasar putusan.Bahwa roh daripada UU tersebut adalah untuk mencegah danmemberantas peredaran gelap narkotika di Indonesia.

Bahwa oleh karenanya Pemohon Kasasi tentu sangat keberatan dan tidaksetuju terhadap penerapan UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika Pasal 127 yang menjadi dasar dalam surat pemidanaan dan dasarputusan, mengingat tujuan hakiki undangundang tersebut adalah untukmencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika di Indonesia, olehkarenanya peredaran Narkotika harusnya lebih dahulu diberantas untukmencegah para korbankorban Narkotika, termasuk Pemohon Kasasi..

Menyatakan Tindakan Wayan Krisna Wardana yang memberikanketerangan ahli dalam BAP Ahli 25 Juli 2016 yang menyatakanKeputusan Bupati Manggarai Timur Nomor: HK/107.A/2012berlaku pada penyusunan HPS sehingga digunakan sebagai alatbukti surat pemidanaan terhadap dr Philipus Mantur adalahHalaman 29 Putusan Nomor 93/PDT/2020/PT KPGperbuatan melawan hukum sebab bertentangan denganpasal 1ayat 3 UUD 1945 NKRI jo pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 NKRI jo 28 ayat 1 UUD 1945 NKRI jo 28 ayat 2 UUD 1945 NKRI jo pasal

Menyatakan Berita Acara Keterangan Ahli yang telah diberikan Wayan KrisnaWardanapada25 Juli 2016 yang menyatakanKeputusan Bupati Manggarai Timur Nomor: HK/107.A/2012berlaku pada penyusunan HPS sehingga digunakan sebagai alatbukti surat pemidanaan terhadap dr Philipus Mantur dantelahmelanggar pasal 66 ayat 4 Perpres 54 Tahun 2010 jo Perpres70 Tahun 2012sehingga digunakan dalam pemidanaan terhadapdr Philipus Mantur adalah tidak sah4.

dapat diterima ;Hal. 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 173 K/MIL/2016Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :1.Bahwa Judex Facti Majelis Hakim Banding menguraikan fakta hukumsebagaimana dalam putusannya halaman 9 sampai dengan halaman 11tidak berdasarkan/tidak sesuai dengan faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan sehingga melanggar Pasal 194 Ayat (1) huruf D UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan"surat

pemidanaan memuat pertimbangan yang disusun secara ringkasmengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh daripemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa".Bahwa faktafakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagaiberikut :a.

Bahwa Pembanding sangat keberatan dengan penerapan UUNo 35 tahun 2009 tentang narkotika pasal 127 yang menjadidasar dalam surat pemidanaan dan dasar putusan. Bahwa rohdaripada UU tersebut adalah untuk mencegahdan memberantasperedaran gelap narkotika di Indonesia.

menghayati akan keadaan keadaan yang bersifat kasuistis serta situasi dan kondisi dipersidangan yang kesemuanya tercermin dalam faktafakta yangmenjadi pertimbangan dengan memperhatikan hakhal tersebut diatas ;wonnnnn Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangantersebut, maka Pengadilan akan memberikan putusan yang diyakinitelah sangat adil dan tepat berdasarkan hukum ;wonn= Menimbang, bahwa dalam Pasal 197 ayat (1) huruf kUndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berbunyi : 1) Surat

pemidanaan memuat :k.

Bahwa Pembanding sangat keberatan dengan penerapan UUNo 35 tahun 2009 tentang narkotika pasal 127 yang menjadi dasardalam surat pemidanaan dan dasar putusan. Bahwa roh dari padaUU tersebut adalah untuk mencegah dan memberantas peredarangelap narkotika di Indonesia.

dan menghayati akan keadaan keadaan yang bersifat kasuistis serta situasi dan kondisi dipersidangan yang kesemuanya tercermin dalam faktafakta yangmenjadi pertimbangan dengan memperhatikan hakhal tersebut diatas ;w Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangantersebut, maka Pengadilan akan memberikan putusan yang diyakinitelah sangat adil dan tepat berdasarkan hukum ; Menimbang, bahwa dalam Pasal 197 ayat (1) huruf kUndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidanayang berbunyi :1) Surat

pemidanaan memuat :k.

diatas,Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan PengadilanNegeri Rokan Hilir Nomor 492/Pd.B/2018/PNRhI tanggal 9 Mei 2019 yangdimohonkan banding tersebut patut untuk dipertahankan dan dikuatkan.Menimbang, bahwa sekalipun putusan Pengadilan Negeri Rokan HilirNomor : 492/Pid.B/2018/PnRhl tanggal 9 Mei 2019 dinyatakan dikuatkan,akan tetapi setelan memperhatikan kontruksi atau bentuk mapun isinyaternyata belum memenuhi ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k dan ayat (2)KUHAP, yang isinya surat

pemidanaan harus memuat perintah supayaterdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan.Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah dari ketentuan pasal 197ayat (1) huruf k dan ayat (2) KUHAP tersebut, maka apabila putusan ini telahberkekuatan hukum tetap untuk pelaksanaannya diperintahkan supayaterdakwa ditahan sesuai ketentuan undang undang.Menimbang, bahwa dalam peradilan tingkat banding terdakwa tetapdinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka kepadanya dibebani untukmembayar ongkos

dicatat Jaksa / Penuntut Umun,, yaitu yang ditemukan dalampersidangan, yaitu sesuai alat bukti yang sah yang diajukan Jaksa / PenuntutUmum seperti keterangan para saksi, petunjuk, dan barang bukti akan tetapidalam pertimbangan hanya mensitir pembelaan penasehat hukum sehinggaberamar antara lain membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum;Bahwa Pengadilan Negeri Boyolali dalam menjatuhkan putusannya tidakmenerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya karena menurut Pasal197 ayat 1 huruf d KUHAP bahwa surat

pemidanaan memuat"Pertimbanganyang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan serta alatpembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan sidang yang menjadi dasarpenentuan kesalahan Terdakwa";Dalam hal ini Majelis Hakim dalam putusannya tidak mempertimbangkanketerangan saksisaksi yang diberikan padahal dalam persidangan jugadiperoleh faktafakta dari keterangan para saksi dan barang bukti adalahsebagai berikut:Hal. 12 dari 18 hal.

Bahwa Pembanding sangat keberatan dengan penerapan UUNo 35 tahun 2009 tentang narkotika pasal 127 yang menjadi dasardalam surat pemidanaan dan dasar putusan. Bahwa roh daripadaUU tersebut adalah untuk mencegah dan memberantas peredarangelap narkotika di Indonesia.

MAHMUD Alias ASOI Bin HASANmerupakan residivis (Sudah pernah dinukum) dalam kasus pencurian denganpemberatan pada tahun 2014, berdasarkan Surat Pemidanaan terdahulutanggal 29 Januari 2014 (terlampir dalam berkas perkara);Berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Negeri MuaraBulian dalam memeriksa dan memutus perkara pidana pada tingkat pertamadalam memutus perkara Terdakwa I. MAHMUD Alias ASOI Bin HASAN danTerdakwa II.

:surat pemidanaan harus memuat, pertimbangan yang disusun secararingkas menganai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yangdiperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuankesalahan Terdakwa;Bahwa ayat (2) berbunyi :Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h. j,dan Pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hokum;Berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf d dan Pasal 197 ayat (2)KUHAP, buktibukti surat yang sesat tersebut dipakai oleh MajelisHakim Pengadilan

Nomor 237 PK/Pid.Sus/2016Bahwa putusan tersebut adalah sangat bertentangan dengan Pasal 197ayat (1) huruf f KUHAP telah mengatur secara jelas, yang berbuny) :surat pemidanaan harus memuat, Pasal peraturan perundangundanganyang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan Pasal perundangundangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaaanyang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;Bahwa ayat (2) berbunyi :Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h. j, dan Pasal ini