Ditemukan 757108 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Lampung timur Pt. archipelago timur abadi; Pt. bintang timur steel Pemerintah kabupaten aceh timur Jaringan kawal jawa timur; Surat keputusan bupati flores timur
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 14-07-2015 — Upload : 14-09-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tjk
Tanggal 14 Juli 2015 — - SUWARDI, S.ST BIN TOMO REJO
151 — 26
  • Lampung Timur Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana TA. 2011, yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran Sdr.
    SUWARDI,S.ST NIP. 19571110 198008 1001.2) 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Pengguna Anggaran Unit Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur nomor : 20/SKPT/27/SK/2011 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011 tertanggal 01 Juni 2011 ditetapkan di Sukadana oleh Pengguna
    , tanggal 25 Oktober 2011.55) 1(Satu) Lembar Register SPM SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur, tanggal 25 Oktober 2011.56) 1 (Satu) Bendel Surat Perjanjian Kerja (KONTRAK) Nomor : 000/PAN-RR/56/27/SK/2011, tanggal 2 Agustus 2011 Kegiatan Sosialisasi KIE dan Penerangan Motifasi TIM Mobil Keliling, Pekerjaan Pengadaan KIE KIT untuk Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur, Lokasi Sukadana Tahun Anggaran 2011.57) 1(
    , tanggal 25 Oktober 2011.65) 1(Satu) Lembar Register SPM SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur, tanggal 25 Oktober 2011.66) 1(Satu) Bendel Surat Perjanjian Kerja (KONTRAK) Nomor : 000/PAN-RR/56.a/27/SK/2011, tanggal 2 Agustus 2011 Kegiatan Sosialisasi KIE dan Penerangan Motifasi TIM Mobil Keliling, Pekerjaan Pengadaan PUBLIC ADRESS untuk Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur, Lokasi Sukadana Tahun Anggaran 2011.
    2 006 dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan atas nama HASTO SUBROTO NIP. 19640815 198903 1 013.69) 3(tiga) lembar Owner Estimate (OE)/ Harga Perkiraan Sendiri Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Program Penguatan Jejaring Operasional Lini Lapangan yang berbasis Masyarakat, Kegiatan Penyediaan Sarana Kerja PLKB, Pekerjaan Belanja Pakaian Kerja Lapangan, Lokasi Sukadana - Lampung Timur, sumber Dana APBD TAHUN ANGGARAN 2011 yang ditandatangani oleh
    Lampung Timur Badan PemberdayaanPerempuan dan Keluarga Berencana TA. 2011, yang ditandatangani olehPengguna Anggaran Sdr.
    Lampung Timur(surat ditandatangani oleh Sr.
    Surat Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor B.113/16/SK/2011 tanggal24 Februari 2011 tentang Penunjukan Personil Pejabat PengelolaKeuangan Satuan Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan KeluargaBerencana Kabupaten Lampung Timur. Dalam SK tersebut Sdr.Misnawita, APi diangkat sebagai Pengguna Anggaran.c. Surat Perintah Bupati Lampung Timur Nomor 800/746/20/SK/2011 tanggal27 Mei 2011 yang menyatakan bahwa Sdr.
    Lampung Timur Badan Pemberdayaan Perempuandan Keluarga Berencana TA. 2011, yang ditandatangani oleh PenggunaAnggaran Sdr.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 04-04-2019 — Putus : 19-06-2019 — Upload : 23-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1465 C/PK/PJK/2019
Tanggal 19 Juni 2019 — BINTANG TIMUR STEEL vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
70 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BINTANG TIMUR STEEL vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
    PUTUSANNomor 1465/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT BINTANG TIMUR STEEL, beralamat Kawasan IndustriMillenium Blok E1, Jalan Pemda Baru Tigaraksa, Ds.Peusar, Panongan, Tangerang, Banten, (dengan alamatkorespondensi MUC Building, Jalan TB Simatupang Kav. 15,Jagakarsa Jakarta Selatan 12530), yang diwakili oleh RoyFrans Hans, jabatan Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh
    /PK/Pjk/2019Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP03212/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 27 Desember 2017tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Berdasarkan Pasal 36 ayat(1) Huruf B Karena Permohonan Wajib Pajak, atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00098/207/11/055/15 tanggal 14 Desember 2015, Masa Pajak September2011, atas nama: PT Bintang Timur
    Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali: PT BINTANG TIMUR STEEL;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2019, oleh Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 17-06-2019 — Putus : 31-07-2019 — Upload : 18-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2513 B/PK/PJK/2019
Tanggal 31 Juli 2019 — ARCHIPELAGO TIMUR ABADI;
53 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ARCHIPELAGO TIMUR ABADI;
    KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU2222/PJ/2017, tanggal 26 Mei 2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT ARCHIPELAGO TIMUR
    Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut81069/PP/M.XVA/16/2017, tanggal 20 Februari 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP1965/WPJ.06/2014, tanggal 21 November 2014,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2007 Nomor00031/207/07/072/13, tanggal 11 Desember 2013, atas nama PTArchipelago Timur
    Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1965/WPJ.06/2014, tanggal 21 November 2014, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2007,Nomor 00031/207/07/072/13, tanggal 11 Desember 2013, atasnama PT Archipelago Timur Abadi, NPWP 01.709.823.7072.000,beralamat di Jalan Batu Raja Nomor 10, Kebon Melati, TanahAbangJakarta Pusat, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan' perpajakan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 17-06-2019 — Putus : 31-07-2019 — Upload : 18-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2548 B/PK/PJK/2019
Tanggal 31 Juli 2019 — ARCHIPELAGO TIMUR ABADI;
40 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ARCHIPELAGO TIMUR ABADI;
    KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Nomor 40 42, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU2215/PJ/2017, tanggal 26 Mei 2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT ARCHIPELAGO TIMUR
    bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut81072/PP/M.XVA/16/2017, tanggal 20 Februari 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP1958/WPJ.06/2014 tanggal 21 November 2014tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2007 Nomor00034/207/07/072/13 tanggal 11 Desember 2013, atas nama: PT.Archipelago Timur
    Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1958/WPJ.06/2014 tanggal 21 November 2014 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2007Nomor 00034/207/07/072/13 tanggal 11 Desember 2013 atasnama PT Archipelago Timur Abadi, NPWP 01.709.823.7072.000,beralamat di JI. Batu Raja Nomor 10, Kebon Melati, Tanah Abang Jakarta Pusat, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanHalaman 3 dari 7 halaman.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 28-10-2019 — Putus : 20-11-2019 — Upload : 21-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4557 B/PK/PJK/2019
Tanggal 20 Nopember 2019 — BINTANG TIMUR STEEL vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
69 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BINTANG TIMUR STEEL vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
    This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.PUTUSANNomor 4557/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT BINTANG TIMUR STEEL, beralamat di Kawasan IndustriMillenium Blok E1, Jalan Pemda Baru, Tigaraksa, Ds.Peusar, Panongan, Tangerang, Banten, dengan alamatkorespondensi MUC Building, Jalan TB Simatupang Kav. 15,Jagakarsa
    Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT BINTANG TIMUR STEEL;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 20 November 2019 oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko,S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapbkan oleh Ketua Mahkamah Agungsebagai Ketua Majelis, bersamasama dengan H. Is Sudaryono, S.H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 17-06-2019 — Putus : 31-07-2019 — Upload : 18-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2547 B/PK/PJK/2019
Tanggal 31 Juli 2019 — ARCHIPELAGO TIMUR ABADI;
58 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ARCHIPELAGO TIMUR ABADI;
    KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU2223/PJ/2017, tanggal 26 Mei 2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT ARCHIPELAGO TIMUR
    Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut81068/PP/M.XVA/16/2017, tanggal 20 Februari 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP1964/WPJ.06/2014, tanggal 21 November 2014,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2007Nomor 00030/207/07/072/13, tanggal 11 Desember 2013, atas nama PTArchipelago Timur
    Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1964/WPJ.06/2014, tanggal 21 November 2014, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret2007 Nomor 00030/207/07/072/13, tanggal 11 Desember 2013,atas nama PT Archipelago Timur Abadi, NPWP01.709.823.7072.000, beralamat di Jalan Batu Raja Nomor 10,Kebon Melati, Tanah AbangJakarta Pusat, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakanyang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 02-01-2019 — Putus : 11-02-2019 — Upload : 05-04-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 32 K/TUN/2019
Tanggal 11 Februari 2019 — PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR VS MOCHAMAD THAHIR TEUKU ABUBAKAR DAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ACEH TIMUR;
93 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR VS MOCHAMAD THAHIR TEUKU ABUBAKAR DAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ACEH TIMUR;
    Menyatakan batal atau tidak sah:1)2)3)4)Sertipikat Hak Pakai Nomor 30, tanggal 13 Juni 2001, Surat UkurNomor 09/2001, tanggal 17 April 2001, Luas 1.854 M2 yang terletakGampong Jawa, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur,Provinsi Aceh, atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Timur;Sertipikat Hak Pakai Nomor 31, tanggal 15 Juni 2001, Surat UkurNomor 10/2001, tanggal 17 April 2001, Luas 738 M2 yang terletakGampong Jawa, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur,Provinsi Aceh, atas nama Pemerintah
    Kabupaten Aceh Timur;Sertipikat Hak Pakai Nomor 32, tanggal 15 Juni 2001, Surat UkurNomor 11/2001, tanggal 17 April 2001, Luas 1.021 M2 yang terletakGampong Jawa, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur,Provinsi Aceh, atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Timur;Sertipikat Hak Pakai Nomor 33, tanggal 13 Juni 2001, Surat UkurNomor 08/2001, tanggal 17 April 2001, Luas 1.258 M2 yang terletakHalaman 2 dari 7 halaman.
    Putusan Nomor 32 K/TUN/2019Gampong Jawa, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur,Provinsi Aceh, atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Timur;3.
    Kabupaten Aceh Timur;3) Sertipikat Hak Pakai Nomor 32, tanggal 15 Juni 2001, Surat UkurNomor 11/2001, tanggal 17 April 2001, Luas 1.021 M2 yang terletakGampong Jawa, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur,Provinsi Aceh, atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Timur;4) Sertipikat Hak Pakai Nomor 33, tanggal 13 Juni 2001, Surat UkurNomor 08/2001, tanggal 17 April 2001, Luas 1.258 M2 yang terletakGampong Jawa, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur,Provinsi Aceh, atas nama Pemerintah Kabupaten
    Aceh Timur;4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 17-06-2019 — Putus : 31-07-2019 — Upload : 18-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2546 B/PK/PJK/2019
Tanggal 31 Juli 2019 — ARCHIPELAGO TIMUR ABADI;
46 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ARCHIPELAGO TIMUR ABADI;
    KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU2216/PJ/2017, tanggal 26 Mei 2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT ARCHIPELAGO TIMUR
    Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut81071/PP/M.XVA/16/2017, tanggal 20 Februari 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP1957/WPJ.06/2014, tanggal 21 November 2014,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2007 Nomor00033/207/07/072/13, tanggal 11 Desember 2013, atas nama PTArchipelago Timur
    Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1957/WPJ.06/2014, tanggal 21 November 2014, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2007Nomor 00033/207/07/072/13, tanggal 11 Desember 2013, atasnama PT Archipelago Timur Abadi, NPWP 01.709.823.7072.000,beralamat di Jalan Batu Raja Nomor 10, Kebon Melati, TanahAbangJakarta Pusat, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN KIP
Register : 18-02-2019 — Putus : 19-03-2019 — Upload : 13-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 161 K/TUN/KI/2019
Tanggal 19 Maret 2019 — DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA VS JARINGAN KAWAL JAWA TIMUR;
95 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA VS JARINGAN KAWAL JAWA TIMUR;
    ., dan kawankawan, jabatan KepalaDinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor800/27661/436.7.14/2018, tanggal 12 November 2018;Pemohon Kasasi;LawanJARINGAN KAWAL JAWA TIMUR, tempat kedudukan diJalan Teuku Umar Ill/54, Kemayoran, KecamatanBangkalan, Kabupaten Bangkalan, yang diwakili olehMathur Husyairi, dan kawan, jabatan Direktur Jaringan KawalJawa Timur;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak
    Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar seluruh biaya yangtimbul dalam perkara ini;Menimbang, bahwa keberatan tersebut ditolak oleh Pengadilan TataUsaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 05/G/KI/2018/PTUN.SBY,tanggal 30 Oktober 2018 dan selanjutnya Putusan Komisi Informasi ProvinsiJawa Timur dikuatkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diterima PemohonKasasi pada tanggal 30 Oktober 2018, kemudian terhadapnya olehPemohon Kasasi diajukan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 05-03-2008 — Upload : 16-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 478K/TUN/2007
Tanggal 5 Maret 2008 — BUPATI FLORES TIMUR
39 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BUPATI FLORES TIMUR
    PUTUSANNOMOR: 456 K/AG/2007BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:1.2.INAQ NURSIH ;INAQ JEMBAR, keduanya bertempat tinggal di Padamara,Dusun Otak Desa, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya,Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepadaLALU SAPRUDDIN, SH.
    RAHMAN, keduanyabertempat tinggal di Dusun Belawong, Desa Pringgabaya,Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur ;MAMIQ SUHUD, bertempat tinggal di Dusun Seimbang, DesaPringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten LombokTimur, para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/paraPembanding ;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangpara Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah mengajukangugatan harta wakaf terhadap
    Begitu juga dengan adaya Sertifikat Nomor 22tahun 2001 tanggal 20 November 2001 yang diterbitkan oleh BPN KabupatenLombok Timur para Penggugat merasa sangat kaget dan terkejut ;bahwa pewakafan tanah ladang sengketa hak milik para Penggugat yangluasnya 0.9100 Ha. tersebut oleh almarhum Haji Mukhtar digabungkan denganAkta lkrar Wakaf dan Sertifikat tanah wakaf tersebut luas tanah wakafnya adalah4.5340 Ha. tersebut didalamnya tanah ladang sengketa hak milik paraPenggugat yang luasnya 0.9100 Ha. tersebut
    hukum maka perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar yangmewakafan tanah ladang sengketa adalah perbuatan dan tindakan yang tidaksah menurut hukum maka perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar ataspewakafan tanah ladang sengketa tersebut haruslah dinyatakan batal demihukum atau haruslah dibatalkan ;bahwa begitu juga dengan Akta lkrar Wakaf tanggal 18 Mei 1993 NomorW.2/3/06/1993 serta Sertifikat tanah wakaf Nomor 22/2001, tanggal 20November 2001 yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Lombok Timur
    Menyatakan batal demi hukum dan tidak sah menurut hukum sertifikat tanahwakaf Nomor 22/2001, tanggal 20 November 2001 yang diterbitkan oleh BPNKabupaten Lombok Timur sepanjang mengenai tanah ladang sengketa milikpara Penggugat tersebut sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikatterhadap para Penggugat atas tanah ladang sengketa ;7. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbulsebagai akibat perkara ini ;8.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 11-09-2014 — Putus : 08-01-2015 — Upload : 13-01-2015
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 26/G/2014/PTUN-SMD
Tanggal 8 Januari 2015 — KUTAI TIMUR;
108 — 64
  • KUTAI TIMUR;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 04-06-2008 — Upload : 01-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 481K/TUN/2007
Tanggal 4 Juni 2008 — BUPATI FLORES TIMUR
26 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BUPATI FLORES TIMUR
    PUTUSANNOMOR: 456 K/AG/2007BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:1.2.INAQ NURSIH ;INAQ JEMBAR, keduanya bertempat tinggal di Padamara,Dusun Otak Desa, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya,Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepadaLALU SAPRUDDIN, SH.
    RAHMAN, keduanyabertempat tinggal di Dusun Belawong, Desa Pringgabaya,Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur ;MAMIQ SUHUD, bertempat tinggal di Dusun Seimbang, DesaPringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten LombokTimur, para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/paraPembanding ;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangpara Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah mengajukangugatan harta wakaf terhadap
    Begitu juga dengan adaya Sertifikat Nomor 22tahun 2001 tanggal 20 November 2001 yang diterbitkan oleh BPN KabupatenLombok Timur para Penggugat merasa sangat kaget dan terkejut ;bahwa pewakafan tanah ladang sengketa hak milik para Penggugat yangluasnya 0.9100 Ha. tersebut oleh almarhum Haji Mukhtar digabungkan denganAkta Ikrar Wakaf dan Sertifikat tanah wakaf tersebut luas tanah wakafnya adalah4.5340 Ha. tersebut didalamnya tanah ladang sengketa hak milik paraPenggugat yang luasnya 0.9100 Ha. tersebut
    hukum maka perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar yangmewakafan tanah ladang sengketa adalah perbuatan dan tindakan yang tidaksah menurut hukum maka perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar ataspewakafan tanah ladang sengketa tersebut haruslah dinyatakan batal demihukum atau haruslah dibatalkan ;bahwa begitu juga dengan Akta Ikrar Wakaf tanggal 18 Mei 1993 NomorW.2/3/06/1993 serta Sertifikat tanan wakaf Nomor 22/2001, tanggal 20November 2001 yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Lombok Timur
    para Penggugattersebut antara almarkum Haji Mukhtar sebagai wakif dengan para Tergugatsebagai Nazir (penerima wakaf) atas tanah ladang sengketa ;Menyatakan batal demi hukum atau membatalkan akta ikrar wakaf tanggal 1Mei 1993, Nomor W.2/K9/06/1993 sehingga tidak mempunyai kekuatanmengikat bagi para Penggugat terhadap tanah ladang sengketa ;Menyatakan batal demi hukum dan tidak sah menurut hukum sertifikat tanahwakaf Nomor 22/2001, tanggal 20 November 2001 yang diterbitkan oleh BPNKabupaten Lombok Timur
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Perijinan
Register : 10-06-2013 — Putus : 15-01-2014 — Upload : 06-02-2014
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 17/G/2013/PTUN-SMD
Tanggal 15 Januari 2014 — BINA KARYA NUANSA SEJAHTERA (BKNS); melawan BUPATI KUTAI TIMUR;
220 — 103
  • MENGADILI :DALAM EKSEPSI :- Menolak eksepsi Tergugat; DALAM POKOK SENGKETA :1.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2.Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 500/057/Eko.2-XII/2008 Tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan (IUP) Kepada PT.
    Umaq Tukung Mandiri Utama untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas 12.500 Ha yang terletak di Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur Tanggal 16 Desember 2008;3.Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 500/057/Eko.2-XII/2008 Tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan (IUP) Kepada PT.
    Umaq Tukung Mandiri Utama untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas 12.500 Ha yang terletak di Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur Tanggal 16 Desember 2008;4.Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan kembali Surat Keputusan Tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan (IUP) Kepada PT.
    Umaq Tukung Mandiri Utama untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit sepanjang luasnya dikurangi dengan yang tertumpang tindih dengan lokasi Penggugat yang terletak di Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur;5.Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);
    BINA KARYA NUANSA SEJAHTERA (BKNS);melawanBUPATI KUTAI TIMUR;
    Hanurata Coy Ltdatas Areal Hutan 151.600 Ha di Provinsi Kalimantan Timur.7. Bahwa Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 500/057/Eko.2XII/2008 TentangPemberian jin Usaha Perkebunan (IUP) Kepada PT.
    Bina Karya Nuansa Sejahtera di Propinsi Kalimantan Timur, merupakankawasan budidaya non kehutanan eks PT. Hanurata berdasarkan Tata Batas definitifoleh Planologi Departemen Kehutanan kalimantan Timur dan mengetahui Kepala DinasKehutanan Kutai Timur, Kepala Dinas Kehutanan Berau dan Kepala Dinas KehutananPropinsi Kalimantan Timur kawasan hutan yang dilepas adalah 19.950 Ha.
    Umaq Tukung Mandiri Utama, Atas Tanah DiKabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 25 Juli 2011 ;Bukti T13: Foto copy sesuai legalisir Sertipikat Hak Guna Usaha No.165 Desa Susuk Dalam, Kecamatan Sandaran, Kabupaten Kutai Timur atas namaPT.
    Umaq Tukung Mandiri Utama,seluas 3.400 Ha di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 9Maret 2011 beserta lampiran Peta Lokasi;Bukti T18 : Foto copy sesuai foto copy Rencana Kerja PembangunanPerkebunan Kelapa sawit Seluas : 12.500 HA Di Kecamatan Sandaran KabupatenKutai Timur Propinsi Kalimantan Timur oleh PT.
    No. 6 Tahun 2005 Tentang Izin Usaha Perkebunan di KabupatenKutai Timur dan Keputusan Bupati Kutai Timur No. 261 Tahun 2002 Tentang PedomanPerizinan Usaha Perkebunan di Kabupaten Kutai Timur yang bersifat konkrit, individual,dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-03-2006 — Upload : 16-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 476K/TUN/2007
Tanggal 21 Maret 2006 — BUPATI FLORES TIMUR
31 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BUPATI FLORES TIMUR
    PUTUSANNOMOR: 456 K/AG/2007BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:1.2.INAQ NURSIH ;INAQ JEMBAR, keduanya bertempat tinggal di Padamara,Dusun Otak Desa, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya,Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepadaLALU SAPRUDDIN, SH.
    RAHMAN, keduanyabertempat tinggal di Dusun Belawong, Desa Pringgabaya,Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur ;MAMIQ SUHUD, bertempat tinggal di Dusun Seimbang, DesaPringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten LombokTimur, para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/paraPembanding ;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangpara Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah mengajukangugatan harta wakaf terhadap
    Begitu juga dengan adaya Sertifikat Nomor 22tahun 2001 tanggal 20 November 2001 yang diterbitkan oleh BPN KabupatenLombok Timur para Penggugat merasa sangat kaget dan terkejut ;bahwa pewakafan tanah ladang sengketa hak milik para Penggugat yangluasnya 0.9100 Ha. tersebut oleh almarhum Haji Mukhtar digabungkan denganAkta lkrar Wakaf dan Sertifikat tanah wakaf tersebut luas tanah wakafnya adalah4.5340 Ha. tersebut didalamnya tanah ladang sengketa hak milik paraPenggugat yang luasnya 0.9100 Ha. tersebut
    hukum maka perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar yangmewakafan tanah ladang sengketa adalah perbuatan dan tindakan yang tidaksah menurut hukum maka perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar ataspewakafan tanah ladang sengketa tersebut haruslah dinyatakan batal demihukum atau haruslah dibatalkan ;bahwa begitu juga dengan Akta lkrar Wakaf tanggal 18 Mei 1993 NomorW.2/3/06/1993 serta Sertifikat tanah wakaf Nomor 22/2001, tanggal 20November 2001 yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Lombok Timur
    Menyatakan batal demi hukum dan tidak sah menurut hukum sertifikat tanahwakaf Nomor 22/2001, tanggal 20 November 2001 yang diterbitkan oleh BPNKabupaten Lombok Timur sepanjang mengenai tanah ladang sengketa milikpara Penggugat tersebut sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikatterhadap para Penggugat atas tanah ladang sengketa ;7. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbulsebagai akibat perkara ini ;8.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 17-06-2020 — Putus : 06-08-2020 — Upload : 18-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 117 PK/TUN/2020
Tanggal 6 Agustus 2020 — BUPATI BARITO TIMUR VS FRISBOY;
181 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BUPATI BARITO TIMUR VS FRISBOY;
    PUTUSANNomor 117 PK/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telahmemutus dalam perkara:BUPATI BARITO TIMUR, tempat kedudukan di JenderalAchmad Yani Nomor 24 Tamiang Layang, Kabupaten BaritoTimur, Provinsi Kalimantan Tengah;Dalam hal ini diwakili oleh Mulyadi, S.H., M.M., jabatanKepala Bagian Hukum, dan kawankawan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 180/3/HUK/I/2020, tanggal 31Januari 2020;Pemohon Peninjauan
    Kembali;LawanFRISBOY, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal diDayu Nomor 75 Rukun Tetangga 001 Desa Dayu,Kecamatan Karusen Janang, Kabupaten Barito Timur,Kalimantan Tengah, pekerjaan Wirawasta;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan Putusan sebagai berikut:1.
    Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Barito Timur Nomor283 Tahun 2017, tentang Pemberhentian dan Pengesahan Kepala DesaDayu Terpilin, Kecamatan Karusen Janang, Kabupaten Barito TimurMasa Bakti 20172023 tanggal 12 Oktober 2017;3. Mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan Bupati Barito Timur Nomor283 Tahun 2017, tentang Pemberhentian dan Pengesahan Kepala DesaHalaman 1 dari 4 halaman.
    Memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan Pemilihan Ulang KepalaDesa Dayu, Kecamatan Karusen Janang, Kabupaten Barito Timur sesuaidengan peraturan perundangundangan yang berlaku;5. Membebankan Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbuldalam perkara ini;Atau, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukaneksepsi bahwa:1. Gugatan kurang pihak;:2.
    Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali BUPATI BARITO TIMUR tidak diterima;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 6 Agustus 2020, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 16-09-2013 — Putus : 19-12-2013 — Upload : 06-02-2014
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 40/G/2013/PTUN-SMD
Tanggal 19 Desember 2013 — PITER PALINGGI; melawan KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN KUTAI TIMUR;
85 — 35
  • PITER PALINGGI;melawanKETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN KUTAI TIMUR;
    Merpati, RT.18, Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara,Kabupatern Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur,dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :HENDRICH JUK ABETH, S.H., M.Hum.RUSDIONO, S.H.Masingmasing Warga Negara Indonesia, PekerjaanAdvokat yang tergabung pada Kantor AdvokatHENDRICH JUK ABETH, S.H., M.Hum. AndPARTNERS, beralamat di Jl.
    Letjend Suprapto(Kompleks Ruko Century) No. 9, Samarinda,Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa khusustertanggal 12 September 2013;Selanjutnya disebut sebagai ................ PENGGUGAT ;MELAWAN:KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATENKUTAI TIMUR, berkedudukan di Jalan.
    PusatPemerintahan, Kabupaten Kutai Timur;Dalam hal ini memberi kuasa kepada :BERNANDE MANALJU, SHPRIMA YULIAN RIULY GULTOM, SH.NURSAIDA SIREGAR, SHKetiganya Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanAdvokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada KantorAdvokat/Pengacara dan Konsultan Hukum BernandeManalu, SH dan Rekan, yang beralamat di Jalan Dr.Sutomo No. 38, Kota Samarinda, Kalimantan Timur,berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13November 2013 ;Selanjutnya disebut sebagai ..............0 TERGUGAT ;Pengadilan
    Kutai Timur atas nama Piter Palinggi,yang dikeluarkan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Kabupaten Kutai Timur;Bahwa Penggugat merasa sangat dirugikan dengan diterbitkannya obyeksengketa karena seharusnya Tergugat sebelum menerbitkan obyek sengketamempertimbagkan dengan cermat semua fakta yang relevan pada saatmenerbitkan obyek sengketa;Bahwa tindakan Tergugat telah melanggar peraturan perundangundanganyaitu Undangundang Nomor : 27 Tahun 2009 Tentang MajelisPermusyawaratan Rakyat, Dewan
    Kutai Timur atas nama Piter Palinggi, yangdikeluarkan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Kabupaten Kutai Timu;3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Nomor : 35/PersDPRD/SKD/IX/2013, tertanggal 11 September 2013, perihal Usulan PergantianAntar Waktu Anggota DPRD Kab. Kutai Timur atas nama Piter Palinggi,yang dikeluarkan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Kabupaten Kutai Timu;4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 04-06-2008 — Upload : 01-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 480K/TUN/2007
Tanggal 4 Juni 2008 — BUPATI FLORES TIMUR
26 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BUPATI FLORES TIMUR
    PUTUSANNOMOR: 456 K/AG/2007BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:1.2.INAQ NURSIH ;INAQ JEMBAR, keduanya bertempat tinggal di Padamara,Dusun Otak Desa, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya,Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepadaLALU SAPRUDDIN, SH.
    RAHMAN, keduanyabertempat tinggal di Dusun Belawong, Desa Pringgabaya,Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur ;MAMIQ SUHUD, bertempat tinggal di Dusun Seimbang, DesaPringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten LombokTimur, para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/paraPembanding ;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangpara Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah mengajukangugatan harta wakaf terhadap
    Begitu juga dengan adaya Sertifikat Nomor 22tahun 2001 tanggal 20 November 2001 yang diterbitkan oleh BPN KabupatenLombok Timur para Penggugat merasa sangat kaget dan terkejut ;bahwa pewakafan tanah ladang sengketa hak milik para Penggugat yangluasnya 0.9100 Ha. tersebut oleh almarhum Haji Mukhtar digabungkan denganAkta lkrar Wakaf dan Sertifikat tanah wakaf tersebut luas tanah wakafnya adalah4.5340 Ha. tersebut didalamnya tanah ladang sengketa hak milik paraPenggugat yang luasnya 0.9100 Ha. tersebut
    hukum maka perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar yangmewakafan tanah ladang sengketa adalah perbuatan dan tindakan yang tidaksah menurut hukum maka perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar ataspewakafan tanah ladang sengketa tersebut haruslah dinyatakan batal demihukum atau haruslah dibatalkan ;bahwa begitu juga dengan Akta lkrar Wakaf tanggal 18 Mei 1993 NomorW.2/3/06/1993 serta Sertifikat tanah wakaf Nomor 22/2001, tanggal 20November 2001 yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Lombok Timur
    Menyatakan batal demi hukum dan tidak sah menurut hukum sertifikat tanahwakaf Nomor 22/2001, tanggal 20 November 2001 yang diterbitkan oleh BPNKabupaten Lombok Timur sepanjang mengenai tanah ladang sengketa milikpara Penggugat tersebut sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikatterhadap para Penggugat atas tanah ladang sengketa ;7. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbulsebagai akibat perkara ini ;8.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 19-02-2019 — Putus : 23-05-2019 — Upload : 12-09-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 24 P/HUM/2019
Tanggal 23 Mei 2019 — PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR (diwakili oleh Ir. H. ISMUNANDAR, MT) bersama DPRD KABUPATEN KUTAI TIMUR VS 1. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR., 2. DPRD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR;
158 — 470 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR (diwakili oleh Ir. H. ISMUNANDAR, MT) bersama DPRD KABUPATEN KUTAI TIMUR VS 1. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR., 2. DPRD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR;
    Pasal 1 angka 12 dan Pasal 5 ayat (2) juncto Lampiran Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 67 Tahun 2012 TentangPerlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karst Sangkulirang Mangkalihatdi Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur (Berita Daerah ProvinsiKalimantan Timur Tahun 2012 Nomor 63) dan 2).
    Pasal 28 ayat (1), (2)beserta penjelasannya dan Lampiran X Peraturan Daerah ProvinsiKalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata RuangWilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 2036 (Lembaran DaerahProvinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan LembaranDaerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 70), pada tingkat pertama danterakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR, dalam hal ini diwakilioleh Ir. H.
    Pada tahun2012, Gubernur Provinsi Kalimantan Timur menerbitkanPeraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 67Tahun 2012 tentang Perlindungan dan PengelolaanEkosistem Karst Sangkulirang Mangkalihat di KabupatenBerau danKabupaten Kutai Timur (selanjutnya disebutPergub Nomor 67 Tahun 2012).
    Bahwa termohon DPRD Provinsi Kalimantan Timur, tidak pernah terlibatbersamasama dengan Gubernur Kalimantan Timur membuat PeraturanGubernur Kalimantan Timur Nomor 67 Tahun 2012 tentangPerlindungan dan Pengelolaan Ekosisten Karst Sangkulirang Mangkalihat di Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur ;3. Bahwa tugas dan wewenang DPRD Provinsi Kalimantan Timur yangdiberikan oleh UndangUndang Nomor 1/7 Tahun 2014, jo.UndangUndang Nomor 42 Tahun, 2014, jo.
    Pasal 28 ayat (1),(2) beserta penjelasannya dan Lampiran X Peraturan Daerah ProvinsiKalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata RuangWilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 2036 (Lembaran DaerahProvinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan LembaranDaerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 70);Halaman 75 dari 78 halaman.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 17-01-2019 — Putus : 12-03-2019 — Upload : 13-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 110 K/TUN/2019
Tanggal 12 Maret 2019 — ISMUNANDAR HASAN VS ISKANDAR LITTE DAN BUPATI HALMAHERA TIMUR;
56 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ISMUNANDAR HASAN VS ISKANDAR LITTE DAN BUPATI HALMAHERA TIMUR;
    ,dan kawan, keduanya kewarganegaraan Indonesia, ParaAdvokat pada Kantor Hukum Yayasan Bantuan HukumJustice Maluku Utara, beralamat di Maluku Utara,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2018:Termohon Kasasi;DanBUPATI HALMAHERA TIMUR, tempat kedudukan diKompleks Pemerintahan, Jalan Trans Halmahera, DesaSoagimalaha, Kecamatan Kota Maba, KabupatenHalmahera Timur, Provinsi Maluku Utara;Turut Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak
    Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan BupatiHalmahera Timur Nomor 188.45/14153.5/2017, tanggal 30 November2017 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Waci danpengangkatan Kepala Desa Waci Kecamatan Maba Selatan Periode20172023:4.
    terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,putusan Judex Facti sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalampenerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa penerbitan objek sengketa dari aspek prosedur telahbertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan danmelanggar Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan, karena PanitiaPemilinan Kepala Desa Waci, Kecamatan Maba Selatan, KabupatenHalmahera Timur
    Atasdasar usulan pengesahan calon kepala desa terpilin dari BadanPermusyawaratan Desa (BPD) Desa Waci dan hasil klarifikasi sengketaPemilinan Kepala Desa (Pilkades) oleh Tim Penyelesaian SengketaPemilihan Kepala Desa Kabupaten Halmahera Timur tersebut kemudianBupati Halmahera Timur (Tergugat) menerbitkan surat keputusan yangmenjadi objek sengketa.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 04-01-2021 — Putus : 02-02-2021 — Upload : 08-09-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 66 K/TUN/2021
Tanggal 2 Februari 2021 — RIFAI, SH VS GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR;
143 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • RIFAI, SH VS GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR;
    ., kKewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal diJalan Adam Malik Perumahan Citra Griya D8, RT 026,Kelurahan Karang Asam llir, Kecamatan Sungai Kunjang,Kota Samarinda, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada DinasPendidikan Provinsi Kalimantan Timur;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Yoseph SK. Sabon, S.H.
    ., dan kawan, keduanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat, beralamat di KotaSamarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23Januari 2019;Pemohon Kasasi;LawanGUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, tempat kedudukan diJalan Gajah Mada, Nomor 2, Samarinda Kode Pos 75121Kalimantan Timur;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa H.
    ., jabatanKepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Timur, dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor180/325HK/2020, tanggal 14 Januari 2020;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 66 K/TUN/20211.
    Putusan Nomor 66 K/TUN/2021Bahwa objek gugatan dalam sengketa ini adalah Keputusan GubernurKalimantan Timur Nomor 880/IV.15717/TUUA/BKD tanggal 23 Desember2018 tentang Pemberhentian karena Malakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannyadengan Jabatan atas nama Rifai, S.H., NIP 19621011 198903 1 008;Bahwa objek sengketa in litis diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 23Desember 2018 dan pengakuan Penggugat dalam gugatannya telahmenerima atau mengetahui objek