Pidana Asal,penyidik menggabungkan penyidikan Tindak Pidana Asal denganpenyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang dan memberitahukannyakepada PPATK.Hal. 24 dari 53 Putusan Sela Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mtr3.

Kemudian tanah yangdipermasalahkan pada perkara Tindak Pidana Asal adalah tanahseluas yang di akui milik PT. GWS dengan luas 55.000 m2dengan SHGB No. 40 tersebut berasal dari AJB Nomor 12 dariNotaris SRI HARTATI, SH.,M.Kn antara PT.

pidana asal dilakukan nyarisbersamaan.

Sehingga perkara pelaku pencucian uang yang notabene bukanmateriele dader tindak pidana asal tersebut dapat diproses lebih dahuludibandingkan materiele dader tindak pidana asal, selama berkas perkaradipisah (splitshing) dan diproses dalam selisih waktu yang tidak lama.

pidana asal (Putusan Pidana Nomor 5/Pid.B/2019/PN.MtrJo.

mengadiliTerdakwa dalam perkara a quo sesuai hukum acara pidana yangberlaku serta tidak melampaui wewenangnya;Bahwa keberatan Terdakwa yang menyatakan perkara Terdakwa nebis in idem tidak dapat dibenarkan karena sesuai dengan ketentuanPasal 69 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahandan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menerangkanbahwa untuk melakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajibdibuktikan terlebin dahulu tindak

pidana asal.

Ketentuan tersebutbermakna sebaliknya, yakni walaupun tindak pidana asal sudahdiperiksa dan diputus lebih dahulu, maka tindak pidana pencucianuang dapat dilakukan penuntutan kemudian;Bahwa dalam tindak pidana asal, perbuatan Terdakwa telahdinyatakan terbukti melakukan perbuatan tindak pidana Narkotikasesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor42/Pid.Sus/2017/PN Mam serta telah berkekuatan hukum tetapdengan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 5(lima) tahun dan dalam kasus a

pidana asal dengan penyidikan tindak pidana pencucian uang dan memberitahukannya kepada PPATK .

Artinya Penyidikan Tindak PidanaPencucian Uang dapat dilakukan secarabersamaan/penggabungan dengan tindak pidana asal atau dapatjuga dilakukan secara terpisah setelah dibuktikan terlebin dahulutindak pidana asalnya, asal yang melakukan penyidikan adalahpenyidik yang menangani tindak pidana asal.

pidana asal, maka penyidik wajibmenggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindakpidana pencucian uang dan memberitahukannya kepada PPATK.Bahwa ketentuan pasal 75 ini memberi kemudahan kepada penyidikuntuk melakukan penggabungan antara proses penyidikan tindak pidana asaldengan penyidikan tindak pidana pencucian uang apabila penyidikmenemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucianuang dan tindak pidana asal;Menimbang, bahwa ketentuan pasal 69 UU No.8 tahun

Artinya penyidik dapat melakukan langsung penyidikan tindakpidana pencucian uang meskipun tindak pidana asal belum terbukti, penyidiktidak harus menunggu tindak pidana asal disidik terlebin dahulu dandiyatakan terbukti baru kemudian melakukan penyidikan terhadap tindakpidana pencucian uangnya;Menimbang, bahwa ketentuan pasal 74 UU No.8 tahun 2010menyatakan Penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan olehpenyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara danketentuan peraturan perundangundangan

Penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang dapat dilakukanoleh Penyidik secara tersendiri tanpa harus dalam waktu yangbersamaan dengan penyidikan tindak pidana asal;3. Penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang dapat dilakukanoleh Penyidik tanpa harus menunggu tindak pidana asal disidik terlebihdahulu dan diyatakan terbukti;4.

Talika Jaya Abadi diduga terdapat uang hasil Tindak PidanaPencucian Uang dengang Tindak Pidana Asal dari Tindak Pidana Narkotikasenilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); Bahwa diduga Terdakwa memiliki sejumlah bidang tanah hasil Tindak PidanaPencucian Uang dengan Tindak Pidana Asal dari Tindak Pidana Narkotikayang di atasnya berdiri bangunan SPBU yang belum selesai bertempat diDesa Gampong Raya Dagang, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen,Provinsi Aceh yang terdiri dari 4 (empat) Sertifikat Hak

TALIKA JAYA ABADI diduga terdapat uang hasil Tindak PidanaPencucian Uang dengang Tindak Pidana Asal dari Tindak Pidana Narkotikasenilai Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);Bahwa diduga Terdakwa memiliki sejumlah bidang tanah hasil Tindak PidanaPencucian Uang dengang Tindak Pidana Asal dari Tindak Pidana Narkotikayang di atasnya berdiri bangunan SPBU yang belum selesai bertempat diDesa Gampong Raya Dagang, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen,Provinsi Aceh yang terdiri dari 4 (empat) Sertifikat Hak

TALIKA JAYA ABADI diduga terdapat uang hasil Tindak PidanaPencucian Uang dengang Tindak Pidana Asal dari Tindak Pidana Narkotikasenilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);Bahwa diduga Terdakwa memiliki sejumlah bidang tanah hasil Tindak PidanaPencucian Uang dengang Tindak Pidana Asal dari Tindak Pidana Narkotikayang di atasnya berdiri bangunan SPBU yang belum selesai bertempat diDesa Gampong Raya Dagang, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen,Provinsi Aceh yang terdiri dari 4 (empat) Sertifikat Hak

MUHIBUT TIBRI diduga terdapat uang hasil Tindak Pidana PencucianUang dengang Tindak Pidana Asal dari Tindak Pidana Narkotika senilaiRp.10.300.000,00 (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah).Bahwa pada Rekening BCA Kantor Cabang Lhokseumawe No. 2960545888An. PT. TALIKA JAYA ABADI diduga terdapat uang hasil Tindak PidanaPencucian Uang dengang Tindak Pidana Asal dari Tindak Pidana Narkotikasenilai Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).Halaman 22 dari 68.

PEMOHON baru menyadari bahwa tindak pidana yangPemohon lakukan sebagaimana uraian dalam poin No.1 diatas telah dijadikan Tindak Pidana Asal (predicate crime) oleh TERMOHON untukmempersangka kan PEMOHON melakukan Tindak Pidana PencucianUang; (Vide surat Nomor: B/177/XI/ RES.2.6/2018/RES.NARKOBAtertanggal 7 November 2018)Bahwa selanjutnya Penetapan Pemohon sebagai Tersangka jugamenyebutkan dengan perkara pokok atau Tindak Pidana Asal (predicatecrime) Tindak Pidana Narkotika (berkas terpisah dan sudah

saat ini telah memilikiKeputusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) yangmerupakan Tindak Pidana Asal (predicate crime) DAN yang kedua nyaadalah Tindak Pidana Pencucian Uang sesuai Laporan Polisi Nomor :LP/233/X1/2018/SPKT/Riau/ Res.Bks/Res Narkoba tanggal 01 November2018 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tersangkaa.n.RAFIANDI Als ANDI als ANDI PUTEH Bin MUSTAFA KAMAL (alm);Bahwa tindakan termohon dalam melakukan penyitaan bendabendabergerak milik Pemohon yang pemohon

Tindak Pidana Asal (predicate crime)untuk mempersangkakan PEMOHON dalam Tindak Pidana PencucianUang telah DILAKUKAN PEMBUKTIAN di depan persidangan dan telahmempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) yang amarputusan sebagaimana kutifan dibawah ini: (Vide Putusan Nomor :713/Pid.Sus/ 2018/PN.BIs))MENGADILI :1.

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkarasejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);Bahwa dalam vonis majelis hakim sebagaimana kutipan diatas, sudahsangat terang dan jelas Tindak Pidana Asal (predicate crime) yang terbuktiHalaman 10 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2019/PN BIs5)pada diri PEMOHON sebagaimana yang telah di vonis oleh Majelis Hakimadalah sebagai orang yang melakukan Penyalah gunaan narkotika bagidiri sendiri (Sebagaimana Pasal 127 UU tentang Narkotika);Bahwa pada tanggal ...

Pidana Asal telah dilakukan PEMBUKTIAN dan telahmempunyai kekuatan hukum tetap yang dalam fakta yuridisnya TIDAKADA satupun bukti terkait adanya TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANGdalam tindak pidana asal;Bahwa PEMOHON melalui lembaga praperadilan ini mengharapkanadanya penerapan asas aqusatoir dalam hukum acara pidana yangmenjamin perlindungan hukum dan kepentingan asasi Pemohon, hukummemberi sarana dan ruang untuk menuntut hak hak Pemohon yang dikebiri atas tindakan Termohon;Bahwa tindakan Termohon mengeluarkan

Tindak pidana lain yangdiancam dengan penjara 4 tahun atau lebih, yang dilakukan diwilayahNegara Kesatuan RI atau diluar Negara Kesatuan RI, dan tindakpidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukumIndonesia; Bahwa semua tindak pidana yang disebutkan dalam Pasal 2 aquo (a S/d Zz)merupakan tindak pidana asal atau tindak pidana semula atau predicatecrime/predicate OfenCe; 292222 == ==2.

Bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 2 UndangUndang No. 8Tahun 2010, Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak PidanaPecucian Uang, maka untuk dapat melakukan penyidikan/penuntutan disidangPengadilan, haruslah terlebih dahulu membuktikan minimal dua alat bukti yangsah yang membuktikan bahwa telah terjadi tindak pidana asal lalu Kemudianharus ada minimal dua alat bukti yang sah bahwa hartahartamilik sayaselaku Terdakwa/Pembanding diperoleh/bersumber dari tindak pidanapenipuan sebagai salah

saya selaku Terdakwa tanpa terlebih dahulumembuktikan adanya tindak pidana asal berdasarkan dua alat bukti yang sah,demikian juga tanpa adanya pembuktian bahwa hartaharta saya diperoleh daritindak pidana asal sebagaimana ketentuan Pasal 2 termaksud di atas adalahmerupakan suatu kekeliruan yang nyata dalam penerapan beban pembuktianyang berimplikasi Putusan hakim Pertama aquo harus dibatalkan;3.

, dan berdasarkan pandangan ahli diatas maka bebanpembuktian ada pada Jaksa Penuntut Umum);Bahwa setelah Jaksa bisa membuktikan adanya tindak pidana asal(predicate crime), selanjutnya ada pembuktian bahwa hartaharta berasal daritindak pidana asal, maka barulah kemudian dapat diterapkan sistem pembuktianterbalik, dimana Terdakwa diberi kesempatan terakhir untuk membuktikanperolehan hartahartanya, apakah berasal dari tindak pidana asal dan atau justruSebaliknya) 22 n nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn

pidana asal, yang tentunya menjadibeban Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikannya terlebih dahulu.;5.9 Bahwa mengenai sejumlah rekening yang diuraikan Jaksa Penuntutumum dalam Surat tuntutannya PT.

Surat Dakwaan Tidak Jelas karena Penuntut Umum Tidak Menguraikandengan jelas Tindak Pidana asal dari Penadahan dalam perkara AQuo Penasihat Hukum Terdakwa ingin mengajukan keberatan atasSurat Dakwaan dengan alasan SURAT DAKWAAN BATAL DEMIHUKUM karena tidak menguraikan tindak pidana yang didakwakansecara cermat, jelas, dan lengkap (obscuur libel).

mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatubenda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh darikejahatan penadahan.Frasa yang dicantumkar oleh Penuntut Umum yakni "Sesuatu benda yangdiketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatanpenadahan" menunjukan bahwa barang yang diperoleh Terdakwa MuhammadAli berasal dari tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh pelaku yang lainsebelumnya.Konsekuensinya, dalam Surat Dakwaannya Penuntut Umum harusmenguraikan tindak

pidana asal tersebut yakni tindak pidana penadahan danbukan tindak pidana yang lain.

Pasal 69 UndangUndang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan danPemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU No. 8/2010)memang menyatakan bahwa penyidikan terhadap tindak pidanapencucian uang tidak harus menunggu terbuktinya tindak pidana asal.Namun, hal ini tidak berarti bahwa tindak pidana asal dapat diabaikan..

Dalam perkara a quo, permintaan bantuan hukum datang dari AmerikaSerikat yang tengah memeriksa perkara perdata penyitaan aset (civilasset forfeiture in rem), sedangkan belum dilakukan proses pidanaterhadap tindak pidana asal yang diduga terjadi di Malaysia. Dengandemikian, Indonesia hanya melakukan pemeriksaan terhadap dugaantindak pidana pencucian uang, yang jelas merupakan tindak pidanaturunan, tanoa memulai proses terhadap dugaan tindak pidana asalnya..

Sita yang dilakukan Termohon bertentangan dengan konsep Pencucianuang dalam Undangundang Nomor 8 tahun 2010 tentang TINDAK PIDANAPENCUCIAN UANG;Hal 50 dari 59 Hal Putusan No. 38/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.SelWalaupun Pasal 69 UU Nomor 8 tahun 2010 tentang TINDAK PIDANAPENCUCIAN UANG menyatakan penyidik tidak perlu menunggu terbuktinyatindak pidana asal, namun tidak berarti tindak pidana asal diabaikan karenaterdapat beberapa putusan Mahkamah Konsitusi yang prinsipnyamenyatakan proses pidana terhadap tindak

pidana asal tersebut harusdimulai terlebih dahulu atau setidaktidaknya dimulai bersamaan denganproses pidana terhadap TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG, dalamproses penyitaan atas permintaan bantuan hukum dari Amerika Serikat yangtengah memeriksa perkara perdata, sementara tindak pidana asal didugaterjadi di Malaysia, sehingga tindakan Termohon yang menyita telahmendahului tindak pidana asalnya;.

Termohon dalam menyita telah melanggar azasazas hukum pidana karenatindakan penyitaan yang dilakukan Termohon terhadap kapal pesiarEquanimity telah melampuai kewenangannya karena dinyatakan tindakanpenyitaan karena adanya dugaan tindak pidana asal berupa tindak pidanakorupsi dan dugaan tindak pidana pencucian uang di Malaysia dan Amerikaserikat, hal ini bertentangan dengan ketentuan pasal 2,3 dan 4 KUHPidana;.

Menyatakan terdakwa Dimas Agus Bin Purnama telah terbukti danbersalah melakukan tindak pidana asal usul perkawinan sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat 1 ke 1 KUHP dalamdakwaan Primatr.2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Dimas Agus BinPurnama selama 10 (Sepuluh) bulan dengan dikurangkan sepenuhnyaselama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.3.

Menyatakan terdakwa Dimas Agus Bin Purnama telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Asal Usul Perkawinansebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;2. Menjatunkan pidana kepada terdakwa Dimas Agus Bin PurnamaHarahap.Alm oleh karena itu dengan pidana penjara selama5 (lima) bulan;3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalanioleh terdakwa tersebut diatas dikurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatunkan;4.

Apabila transfer langsung atau cleardisebut hasil tindak pidana asal, tetapi kalau dari rekening penampungandisebut tindak pidana asal tindak pidana lanjutan; Bahwa tidak mutlak tindak pidana asal dan tindak pidana lanjutan itusama;= Bahwa terkait perkara Terdakwa dengan modus mempergunakanrekening orang lain sudah termasuk kategori pencucian uang secarapasif;= Bahwa batas minimal tidak atur dalam kasus pencucian uang; Bahwa batasan transaksi penyetoran/penarikan di perbankan yangwajib di laporkan

pidana asal tidak terbukti, maka tidak ada tindak pidanapencucian uang karena TTPU tindak pidana lanjutan.

pidana asal dan ada tindak pidanalanjutan, menurut Ahli tindak pidana asal dan lanjutan itu bisa dilakukan 1(satu) orang maupun beberapa orang.

Jadi bisa orang yang melakukantindak pidana lanjutan misalnya dia menerima; Bahwa dalam hal orang yang melakukan tindak pidana asal dengantindak pidana lanjutan adalah 2 (dua) orang yang berbeda, menurut Ahli,bisa split dan bisa bersamasama dan bisa dipisah tergantung pasalnya;= Bahwa berkaitan surat dakwaan, kalau tindak pidana asal dilakukanoleh orang yang berbeda, lalu tindak pidana lanjutan dilakukan oleh orangberbeda juga, menurut Ahli dakwaan yang lebih tepat strukturnya adalahdisiplit, itu

Misalnya suami dalam TPPU maka kumulatif dakwaanpredikat crime dengan Tindak Pidana lanjutan itu, karena dia adalahkumulatif;= Bahwa kalau yang melakukan tindak pidana asal dan tindak pidanalanjutan 1 (Satu) orang, menurut Ahli dakwaannya kumulatif dan tidak bisaalternatit;Halaman 60 dari 76 Putusan Nomor 93/Pid.B/2019/PN Sbg= Bahwa kalau ternyata dakwaannya alternatif, padahal berdasarkanfakta dipersidangan tindak pidana asal dan tindak pidana lanjutandilakukan oleh 1 (Satu) orang, menurut Ahli

Pasal 114 (1) Undangundang RI Nomor 35 Tahun2009 Tentang Narkotika Sebagai tindak pidana asal(predicate crime)untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, sedangkan Terdakwa/Pemohon Banding memiliki Petikan Putusan yang sebenarnya (Sudahdilampirkan didalam Pledoi/ Nota Pembelaan namun tetapdikesampingkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin)dengan penyebutan pasal dimana Terdakwa/ Pemohon Banding terbuktimelanggar melanggar pasal 132 ayat (I) jo.

Pasal 112 (1) UndangundangRI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan putusan tersebutdiatas secara langsung menyatakan tindak pidana asal(predicate crime)yang dituduhkan oleh Penuntut Umum Tidak Terbukti Secara Sahsehingga Putusan Pidana Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor:191/Pid.Sus/2019/PN Bjm belum memberikan keadilan yang nyata bagiTerdakwa/ Pemohon Banding; Bahwa keterangan saksi Sella Biha Als Sella Binti Salimi (Alm), saksiKaderiansyah Abiet, ST, saksi Nada Soraya, saksi Fitriadi, dimanaketerangan

Pidana asal (predicate Crime), dimanaperolehan harta benda/kekayaan Terdakwa/ Pemohon Banding diperolehjauh sebelum perkara Narkotika dengan Nomor : 484/Pid.B/2018/PN Bjmmulai diperiksa di Pengadilan Negeri Banjarmasin, sehingga memperjelasbahwa bukan merupakan hasil perdagangan Narkotika; Bahwa dikarenakan Penuntut Umum terbukti salah dalam membuktikanpasal Dakwaannya yakni mengenai tindak pidana Pencucian Uangdengan menggunakan Putusan Perkara Narkotika Nomor484/Pid.B/2018/Pn Bjm yang dijadikan

Bjm belum memberikan keadilan yang nyata bagiterdakwa/pemohon banding.Point 3:Bahwa mengenai barang bukti yang disita dalam perkara ini tidak ada sangkutpautnya dengan tindak pidana asal (predicate crime), dimana perolehan hartabenda/kekayaan terdakwa diperoleh jauh sebelum perkara narkotika Nomor :484/Pid.B/2018/PN.Bjm mulai diperiksa di Pengadilan Negeri Banjarmasin,sehingga memperjelas bahwa bukan merupakan hasil perdagangan narkotika.Point 4 :Bahwa dikarenakan penuntut umum terbukti salah dalam

Pidana Asal (Predicate Crime) sebagaimanakeberatan dalam point 1, point 3, point 4, point 5 dan point 7 diatas adalah tidaktepat karena menurut hemat kami penuntut umum : Bahwa prinsif tidak wajib dibuktikan terlebin dahulu tindakpidana asalnya adalah suatu prinsif yang menjawab keraguraguan yang adadidalam undangundang tindak pidana pencucian uang.

Selanjutnyaintegration yakni menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang nampakseolaholah dari harta yang halal.Bahwa TPPU secara aktif adalah tindak pidana pencucian uang sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dalamPasal 3, maka pelakunya adalah pelaku tindak pidana asal, sedangkan Pasal 4 bisasaja pelaku Tindak Pidana asal, bisa juga tidak.Bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang secara pasif

Bahwa TPPU secara aktif adalah tindakpidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak PidanaPencucian Uang, dalam Pasal 3, maka pelakunya adalah pelaku tindak pidana asal,sedangkan Pasal 4 bisa saja pelaku Tindak Pidana asal, bisa juga tidak.Bahwa benar, terdakwa membuka rekening tabungan atas nama DANIEL ADNAN diBCA KCP Wahid Hasyim, dengan KTP yang dengan mudahnya Terdakwa peroleh didaerah Jakarta Pusat

Bahwa Pemohon Praperadilan diduga Oleh Direktorat TindakPidana Pencucian Uang atas dugaan Tindak Pidana Pencucian Uangdengan Tindak Pidana asal Narkotika (predicate crime) Nomor : LKN/88TPPU/VII/2019/BNN tanggal 14 Oktober 2019;3.

Bahwa Permohonan Praperadilan ini diajukan oleh PemohonPraperadilan di Pengadilan Negeri Medan atas tindak Pidana Asal(predicate crime) yang sudah / telah diputus oleh Pengadilan NegeriMedan seperti yang dimaksud di atas, maka sangat beralasan menuruthukum Permohonan Praperadilan untuk dapat disidangkan di PengadilanNegeri Medan;6.

Bahwa Termohon Praperadilan menetapkan PemohonPraperadilan sebagai Tersangka dalam Tindak Pidana Pencucian Uangyang dimaksud diatas tidak memiliki Tindak Pidana Asal (predicate crime)maka dari itu penetapan Tersangka yang dilakukan oleh TermohonPraperadilan sangat mengadangada dan tidak dapat diterima logikahukum;Putusan Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2021/PN Mdnhalaman 9 dari 3621.

Bahwa kemudian Termohon Praperadilan menetapkan Tersangkakepada Pemohon Praperadilan dengan menggunakan tindak pidana asal(predicate crime) Nomor : LKN/78TPPU/V/2013/BNN tanggal 29 Mei 2013tidak dapat diterima karena Pemohon Praperadilan telah dinyatakanmelakukan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan tidak Pidana Asal(predicate crime) Nomor : LKN/78TPPU/V/2013/BNN tanggal 29 Mei 2013dan telah di Putus oleh Pengadilan Negeri Medan dengan Perkara Nomor :426/Pid.B/2014/PN.Mdn yang telah berkekuatan hukum

Pidana asal untuk melakukan Penahanan,Penetapan Tersangka, Pemblokiran Rekening Bank MANDIRI 1080019002006 terhadap Pemohon Praperadilan sehingga perbuatan tersebutadalah Perbuatan Melawan Hukum;Berdasarkan alasan tersebut diatas Pemohon Praperadilan memohon agarberkenan kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan memanggil pihakpihak yang ada hubungannya dalam sidang Praperadilan ini untuk hadir dipersidangan yang telah ditentukan seraya memeriksa dan mengadili sertamemutuskan dengan keputusan

perkara yangbersangkutan.Surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)ditembuskan kepada PPATK.Pasal 73Alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidanaPencucian Uang ialah:a.b.alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum AcaraPidana; dan/ataualat bukti lain berupa informasi yang diucapkan,dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronikdengan alat optik atau alat yang serupa optik danDokumen.Bagian KeduaPenyidikanPasal 74Penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dilakukan olehpenyidik tindak

pidana asal sesuai dengan ketentuan hukumacara dan ketentuan peraturan perundangundangan,kecuali ditentukan lain menurut UndangUndang ini.Pasal75 ...~ 33 Pasal 75Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yangcukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang dan tindakpidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindakpidana asal dengan penyidikan tindak pidana PencucianUang dan memberitahukannya kepada PPATK.Bagian KetigaPenuntutanPasal 76(1) Penuntut umum wajib menyerahkan berkas perkaratindak

pidana asal untukmenyidik dugaan tindak pidana Pencucian Uang;11. perluasan instansi yang berhak menerima hasil analisis ataupemeriksaan PPATK;12. penataan kembali kelembagaan PPATK;13. penambahan kewenangan PPATK, termasuk kewenangan untukmenghentikan sementara Transaksi;14. penataan kembali hukum acara pemeriksaan tindak pidana PencucianUang; dan15. pengaturan mengenai penyitaan Harta Kekayaan yang berasal daritindak pidana.PASAL DEMI PASALPasal 1Cukup jelas.Pasal2...Pasal 2Ayat (1)HurufaCukup

pidana asal adalah pejabatdari instansi yang oleh undangundang diberi kewenangan untukmelakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia,Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan NarkotikaNasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan DirektoratJenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia.Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindakpidana Pencucian Uang apabila menemukan bukti permulaan yangcukup terjadinya tindak pidana Pencucian

Uang saat melakukanpenyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya.Pasal 75Cukup jelas.Pasal 76Cukup jelas.Pasal 77Cukup jelas.Pasal 78Cukup jelas.Pasal 79Ayat (1)Ketentuan ini dimaksudkan agar upaya pencegahan danpemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dalam pelaksanaanperadilannya dapat berjalan dengan lancar, maka jikaterdakwa telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir disidang pengadilan tanpa alasan yang sah, perkara tersebut tetapdiperiksa tanpa kehadiran terdakwa.Ayat2... 22 Ayat

JAFAR alias JAFAR, mengakibatkan putusan Pengadilan Judex Facti tersebuttidak diterapkan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku ;Tentang tidak dapat dijatuhkannya hukuman atas tindak pidana yang dilakukan ;Bahwa sebagaimana diketahui terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang ini karenadipicu (bersumber) dari Tindak Pidana Asal (predicate crime), yang mana TindakPidana Asal (predicate crime) dalam perkara a quo berdasarkan faktafakta hukumyang terungkap di depan

persidangan yaitu berasal dari Tindak Pidana Psikotropikajenis shabushabu ;Bahwa Tindak Pidana Psikotropika jenis shabushabu adalah Tindak Pidana Asal(predicate crime) untuk mendakwakan Terdakwa M.

JAFAR ;e Bahwa oleh karena itu, Hakim Judex Facti tidak menerapkan hukum tersebutsebagaimana mestinya oleh karena tindak pidana asal (predicate crime) belumlahterbukti untuk perkara a quo, karena kepemilikan shabushabu sebagai tindak pidanaasal (predicate crime) tidak ada melekat pada diri Terdakwa M.

dalam membuat penafsirantentang penerapan hukum UndangUndang Tindak Pidana Pencucian Uangsebagai dasar hukum pertimbangannya sebagai berikut :a) Bahwa dalam tindak pidana pencucian uang, pembuktian hasil tindakanpidana akan merupakan unsurunsur delik yang harus dibuktikan.Pembuktian apakah benar harta kekayaan tersebut merupakan hasiltindak pidana adalah dengan membuktikan ada atau terjadi tindakpidana yang menghasilkan harta kekayaan tersebut, bukanlah untukmembuktikan apakah benar telah terjadi tindak

pidana asal (predicatecrime) yang menghasilkan harta kekayaan, namun haruslah dinyatakanbahwa telah terjadi suatu tindak pidana asal ;Hal. 54 dari 75 hal.

No.1105 K/Pid.Sus/201012.b)Bahwa tindak pidana pencucian uang sangat berkaitan erat dengantindak pidana asal karena unsur yang sangat menentukan dalam tindakpidana pencucian uang adalah "menyamarkan uang yang merupakanhasil tindak pidana" sehingga tentunya secara mutlak (absolut) harusterdapat atau dibuktikan telah terjadi Tindak Pidana Asal (predicatecrime) hingga putusan yang berkekuatan hukum tetap ;Bahwa dalam perkara pidana a quo, ternyata judex facti tidaklahmenjelaskan bahwa :Uang yang dikatakan

pidana asal,namun demikian tindak pidana asal jelas pada akhirnya harusdinyatakan terbukti dan dalam pemeriksaan persidangan haruslahjelas dinyatakan adanya tindak pidana asal yang terjadi sebagai asaldari aliran dana/uang tersebut ; Bahwa apabila ternyata tindak pidana asal dinyatakan tidak terbuktihingga pada putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap, makasebagai akibatnyapun tindak pidana pencucian uang harus jugadinyatakan tidak terbukti, atau batal demi hukum atau dibatalkan ataudapat digunakan

Bahwa apabila judex facti menyatakan hal tersebut, maka akan terjadi : Terhadap setiap orang yang didakwa dan dihukum melakukan tindakpidana apapun, berarti juga harus didakwa dan dihukum melakukantindak pidana pencucian uang ; Bahwa pada hakekatnya pelaku tindak pidana asal dan pelaku tindakpidana pencucian uang adalah dua subyek hukum yang berbeda dansubyek hukum tersebut hanya dapat dihukum atas satu tindakpidana asal, namun pelaku yang tidak melakukan tindak pidana asal akantetapi melakukan penyamaran

,LLM, di bawah sumpah pada pokoknyaberpendapat sebagai berikut : Bahwa ahli bekerja sebagai Analis Hukum Senior di Direktorat Hukum, PusatPelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dari tahun 2012 sekarang ; Bahwa Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana lanjutanatau turunan dari tindak pidana asal.

Sebagai suatu tindak pidana lanjutanatau turunan dari tindak pidana asal maka penyelidikan dan penyidikantindak pidana pencucian uang dilakukan setelah ditemukan adanya dugaanatau indikasi tindak pidana asal yang menghasilkan harta kekayaan dankemudian ditemukan adanya dugaan atau indikasi tindak pidana pencucianuang berdasarkan buktibukti permulaan yang ditemukan oleh penyidik.Penemuan bukti permulaan yang cukup tentang tindak pidana pencucianuang menjadi dasar bagi penyidik untuk melakukan penyelidikan

Modus lain dalam tindak pidana pencucian uangyaitu pelaku menempatkan atau menginvestasikan uang hasil tindak pidanauntuk membiayai suatu kegiatan usaha yang sah dengan tujuan untukmenghasilkan keuntungan yang seolaholeh atau tampak sah ; Bahwa tidak selalu pencucian uang tersebut melalui penempatan ke rekening perbankan ;Bahwa tindak pidana asal tidak wajib dibuktikan terlebin dahulu sebelum mengajukan perara pencucian uang ;Bahwa menurut pendapat ahli berpendapat menyembunyikan dalamTindak Pidana

Putusan No. 1755/Pid.B/2015/PN.JKT.PST.mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berhargaatau perbuatan lain atas Harta Kekayaan.Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, dimana tindak pidana pencucianuang merupakan tindak pidana lanjutan atau turunan dari tindak pidana asal.Sebagai suatu tindak pidana lanjutan atau turunan dari tindak pidana asal makapenyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan setelahditemukan adanya dugaan atau indikasi tindak pidana asal yang menghasilkanharta

pidana asal.

pidana asal maka penanganan tindakpidana pencucian uang dilakukan setelah ditemukanadanya dugaan tindak pidana asal yangmenghasilkan harta kekayaan dari hasil tindakpidana tersebut dan penyidik menemukan adanyabukti permulaan yang cukup terjadinya tindakpidana pencucian uang.

Penemuan bukti permulaanyang cukup tentang tindak pidana asal dan tindakpidana pencucian uang menjadi dasar bagi penyidikuntuk melakukan penyelidikan dan penyidikan suatuperkara tindak pidana pencucian uang.Buktibukti permulaan yang cukup terjadainya tindakpidana pencucian yang berupa upaya untukmenyembunyikan atau menyamarkan asal usul hasiltindak pidana misalnya seseorang yang didugamelakukan suatu tindak pidana dan menghasilkanharta kekayaan hasil tindak pidana memiliki banyakrekening baik atas

pidana asal dansekaligus pelaku tindak pidana pencucian uang,pelaku pasif adalah hanya sebagai pelaku tindakpidana pencucian uang dan bersifat pasif menerimapenempatan, pentransferan penitipan, Sumbanganatau mempergunakanharta kekayaan hasil tindakpidana.

Transaksi keuangan yang diminta Oleh PPATK untuk dilaporkan OlehPihak pihak pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang didugaberasal dari tindak pidana.Bahwa Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana lanjutanatau turunan dari tindak pidana asal.

Sebagai suatu tindak pidana lanjutanatau turunan dari tindak pidana asal maka penyelidikan dan penyidikantindak pidana pencucian uang dilakukan setelah ditemukan adanyadugaan atau indikasi tindak pidana asal yang menghasilkan hartakekayaan dan kemudian ditemukan adanya dugaan atau indikasi tindakHal.22 dari 35 hal. Putusan No.783/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.pidana pencucian uang berdasarkan buktibukti permulaan yangditemukan oleh penyidik.

Bukti permulaan yang cukup tersebut dapat berupacatatancatatan, dokumendukumen, keteranganketerangan atau faktafakta perouatan yang mengindikasikan bahwa seorang tersangka pelakupelaku tindak pidana berupaya menyembunyikan atau menyamarkan asalusul hasil tindak pidana asal dimaksud.Bahwa Buktibukti permulaan yang cukup mengenai adanya upayapenyembunyian atau penyamaran asal usul hasil tindak pidana tersebutdan juga merupakan modus atau tipologi dalam tindak pidana pencucianuang misalnya seseorang

AMPRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, atas harta kekayaan yang diketahui merupakan hasil tindak pidana, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan;

pidana asal yaitu Tindak pidana Narkotika berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1675/Pid.Sus/2018/PN.PLG, tanggal 7 Februari 2019 Terdakwa dipidana dengan pidana MATI;