Ditemukan 894 data
409 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
558 — 361
186 — 105
1170 — 1196 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 165 K/Pid.Sus/2015Jo.Pasal 6 ayat (1) huruf b UndangUndang Darurat Nomor 7 Tahun 1955tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pengadilan Tindak Pidana Ekonomi;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriBatusangkar tanggal 29 Januari 2014 sebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa IRZON OFNEDI PGL.
Sedangkan tindak pidana dimaksuddalam Pasal sub. 3e adalah pelanggaran suatu ketentuan dalam atauberdasarkan undangundang lain, sekedar undangundang tersebutmenyebut sebagai pelanggaran sebagai tindak pidana ekonomi;Bertolak dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa materi/ substansiketentuan Pasal 6 sama sekali tidak relevan dan berkaitan dengan peraturanMenteri perdagangan tersebut, artinya perbuatan sebagaimana dimaksuddalam peraturan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan RI.
61 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
1268 — 673 — Berkekuatan Hukum Tetap
367 — 162
terdakwatersebut juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 20 Peraturan MenteriPerdagangan Nomor : 15/MDAG/PER/4/2013 Tentang Pengadaan danPenyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, karena seharusnyaPupuk Bersubsidi wajib dijual kepada Kelompok Tani/Petani yang terdaftardalam RDKK di wilayah peruntukannya.Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas, diatur dan diancampidana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b UU Darurat RI Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan,Penuntutan dan Peradilan Tindak
Pidana Ekonomi jo Pasal 30 ayat (3) Peraturan MenteriPerdagangan RI Nomor 15/MDAG/PER/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran PupukBersubsidi Untuk Sektor Pertanian jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwamenyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan hukum;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akanmenghadapi sendiri persidangan ini sekalipun kepadanya telah dijelaskan akan
Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ATAU KEDUA melanggarPasal 6 ayat (1) huruf b UU Darurat RI Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutandan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo Pasal 30 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan RINomor 15/MDAG/PER/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi UntukSektor Pertanian jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Menimbang, bahwa memperhatikan dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk alternatif,maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang paling
875 — 789 — Berkekuatan Hukum Tetap
319 — 141
Menyatakan Terdakwa Tri Wibiyanto Bin Sutiyono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Tindak Pidana Ekonomi Dalam Penjualan Pupuk Bersubsidi; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 ( delapan ) bulan ;3.
Pidana Ekonomi, yang unsurunsurnyasebagai berikut:1.
Melakukan suatu tindak pidana ekonomi dalam hal kejahatan yangtermasuk dalam pasal 1 Sub 3 e;Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsurunsur tersebut sebagai berikut :Ad. 1. Barangsiapa;:Bahwa yang dimaksud Barangsiapa adalah menunjuk kepadapelaku tindak pidana yaitu siapa saja atau setiap orang, dan agar tidakhalaman 12 dari 21 Putusan no. 47/Pid.Sus/2015/PN.
sesuatu ketentuandalam atau berdasar undangundang lain, sekedar undangundang itumenyebut pelanggaran tersebut, sebagai tindak pidana ekonomi;Artinya, pelanggaran tindak pidana ekonomi, tidak hanya terbatas padaperbuatan yang diatur dalam ketentuan Undangundang Darurat No. 7tahun 1955, namun juga dapat diatur oleh Undangundang yang lain,asalkan undangundang tersebut, menyebut perbuatan yang dilanggartersebut, adalah termasuk sebagai perbuatan tindak pidana ekonomi;Menimbang bahwa pasal 1 huruf c
Unrperdagangan barangbarang dalam pengawasan; Kemudian dalamPasal 8 ayat (1) diatur ketentuan bahwa pelanggaranpelanggaran atasketentuan Perpu (Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang) iniserta peraturan pelaksanaannya adalah tindak pidana ekonomi; Artinya,siapapun yang melanggar ketentuan Perpu (Peraturan PemerintahPengganti UndangUndang) ini, in casu tanpa ijin melakukanperdagangan terhadap barangbarang dalam pengawasan, makasubjek hukum tersebut, telah melakukan tindak pidana ekonomi;Menimbang
Pidana Ekonomi dan pasalpasal lain dalam UndangUndang Republik Indonesia nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP sertaperaturanperaturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI1.
797 — 541 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 6 Ayat (1) huruf b UndangUndang DRT Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusulan Peruntukan danPeradilan Tindak Pidana Ekonomi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP;Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriNganjuk tanggal 24 Oktober 2016 sebagai berikut:1.
Pasal 6 Ayat (1) huruf b UndangUndangDarurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan Penuntutan danPeradilan Tindak Pidana Ekonomi jo.
Pasal 6 Ayat (1) huruf b Undangundang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan Penuntutandan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo.
Nomor 7 Tahun 1955 tentangPengusutan Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo.
WAWAN
Termohon:
DIREKTORAT TINDAK PIDANA EKONOMI DAN KHUSUS BARESKRIM POLRI
108 — 16
Pemohon:
WAWAN
Termohon:
DIREKTORAT TINDAK PIDANA EKONOMI DAN KHUSUS BARESKRIM POLRI
IWAN SANTOSO
Termohon:
DIREKTUR TINDAK PIDANA EKONOMI DAN KHUSUS BARESKRIM POLRI
110 — 45
Pemohon:
IWAN SANTOSO
Termohon:
DIREKTUR TINDAK PIDANA EKONOMI DAN KHUSUS BARESKRIM POLRI
Aan Christian, Dkk
Tergugat:
Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri
22 — 15
Penggugat:
Aan Christian, Dkk
Tergugat:
Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri
244 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTORAT TINDAK PIDANA EKONOMI KHUSUS c.q. KEPALA SUB DIREKTORAT PERBANKAN TINDAK PIDANA EKONOMI KHUSUS, c.q. KEPALA UNIT V SUB DIREKTORAT II DIREKTUR TINDAK PIDANA EKONOMI KHUSUS, DKK
Jackson Tandiono
Termohon:
Subdit I Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri
84 — 20
Pemohon:
Jackson Tandiono
Termohon:
Subdit I Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri
PT BALAI LELANG INDONESIA
Termohon:
BARESKRIM MABES POLRI DIREKTUR TINDAK PIDANA EKONOMI KHUSUS
225 — 105
Pemohon:
PT BALAI LELANG INDONESIA
Termohon:
BARESKRIM MABES POLRI DIREKTUR TINDAK PIDANA EKONOMI KHUSUSPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,cq KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, cq.KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL MARKASBESAR KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAcq DIREKTUR TINDAK PIDANA EKONOMI KHUSUSBARESKRIM MABES POLRI, yang selanjutnya disebutvsaeeesseeess TERMOHON;Pengadilan Negeri tersebut;Hal 1 dari 20 hal Put.No.24/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Pst.Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri JakartaPusat tentang penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini;Telah membaca surat Penetapan Hakim
GLENN RAHAYU ADLI ARIFF
Termohon:
DIREKTORAT TINDAK PIDANA EKONOMI DAN KHUSUS BARESKRIM POLRI
474 — 1238
Pemohon:
GLENN RAHAYU ADLI ARIFF
Termohon:
DIREKTORAT TINDAK PIDANA EKONOMI DAN KHUSUS BARESKRIM POLRIsebagaimanalaporan polisi Nomor: LP/1277/XII/2016/Bareskrim, tanggal 29 Desember2016, sesuai dengan Tanda Bukti Terima Laporan Nomor:TBL/918/XII/2016/Bareskrim, tanggal 29 Desember 2016;17)Bahwa selanjutnya atas Laporan Polisi yang dibuat oleh Pemohontersebut kemudian Termohon telah melaksanakan penyidikan,sebagaimana Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/43/l/2018/Dittipideksus, tanggal 5 Januari 2018;18) Bahwa pada tanggal 23 Juli 2018, Termohon melalui Penyidik BareskrimPolri pada Direktorat Tindak
Pidana Ekonomi dan Khusus Subdit V telahmenaikkan status Betty Halim selaku Komisaris Utama sekaligus pemilikPT Millenium Danatama Sekuritas menjadi Tersangka atas dugaan tindakpidana penipuan dan/atau penggelapan di bidang investasi saham,sebagaimana dijelaskan dalam surat pemberitahuan perkembangan hasilpenyidikan nomor B/234/VII/Res.2.5/2018/Dit.
ditetapbkan sebagai Tersangka makatentunya penyidik telah mempunyai bukti yang cukup yang menjadi dasarbagi penyidik untuk menetapkan Betty Halim sebagai Tersangka dantentunya oleh karena telah ditentukan Tersangkanya maka sudah pastijuga telah terang dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Tersangkayang mana terlihat dengan adanya bukti permulaan yang cukup danfaktafakta yang didapat dari hasil penyidikan;20)Bahwa pada tanggal 29 Desember 2019 Termohon melalui penyidikBareskrim Polri pada Direktorat tindak
pidana Ekonomi dan Khususmenerbitkan surat ketetapan yang pada pokoknya menyatakanmenghentikan Penyidikan atas Laporan Polisi Nomor:LP/1277/XI/2016/Bareskrim, tanggal 29 Desember 2016 yang diadukanoleh Pemohon dengan alasan tidak cukup bukti dan bukan tindak pidana;Halaman 7 dari 39 Hal.
DARWAN SIREGAR DAN AILIY
Termohon:
DIREKTUR TINDAK PIDANA EKONOMI DAN KHUSUS BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI
124 — 44
Pemohon:
DARWAN SIREGAR DAN AILIY
Termohon:
DIREKTUR TINDAK PIDANA EKONOMI DAN KHUSUS BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI
Gouw Iwan Kurniawan
Tergugat:
DIREKTORAT TINDAK PIDANA EKONOMI DAN KHUSUS BARESKRIM POLRI (SUBDIT 3)
28 — 9
Penggugat:
Gouw Iwan Kurniawan
Tergugat:
DIREKTORAT TINDAK PIDANA EKONOMI DAN KHUSUS BARESKRIM POLRI (SUBDIT 3)
MARTIN SOEBIJANTORO
Termohon:
Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Kriminal Khusus Badan Reserse Kriminal Bareskrim Polri
103 — 7
Pemohon:
MARTIN SOEBIJANTORO
Termohon:
Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Kriminal Khusus Badan Reserse Kriminal Bareskrim Polri