Ditemukan 894 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Tindak pidana khusus ekonomi Pidana Khusus Tindak pidana ekonomi. Perdagangan Pidana ekonomi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 19-10-2011 — Upload : 19-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2747 K/Pid.Sus/2010
Tanggal 19 Oktober 2011 — RUSMIYATI;
409 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Khusus Tindak Pidana Ekonomi
Putus : 17-06-2016 — Upload : 30-01-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 120/Pid.Sus/2016/PT SMG
Tanggal 17 Juni 2016 — KASMADI ALIAS KATEK Bin KASBI
558 — 361
Pengadilan DILMIL III 13 MADIUN Pidana Militer
Register : 15-08-2011 — Putus : 27-09-2011 — Upload : 14-10-2011
Putusan DILMIL III 13 MADIUN Nomor 45-K/PM III-13/AD/VIII/2011
Tanggal 27 September 2011 — Roberthus Cristinus Wantik Kopda NRP 31970688480678.
186 — 105
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Tindak Pidana Ekonomi
Putus : 18-11-2015 — Upload : 08-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 165 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 18 Nopember 2015 — IRSON OFNEDI Pgl. ON Bin FAHRUL SALIM
1170 — 1196 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 165 K/Pid.Sus/2015Jo.Pasal 6 ayat (1) huruf b UndangUndang Darurat Nomor 7 Tahun 1955tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pengadilan Tindak Pidana Ekonomi;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriBatusangkar tanggal 29 Januari 2014 sebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa IRZON OFNEDI PGL.
    Sedangkan tindak pidana dimaksuddalam Pasal sub. 3e adalah pelanggaran suatu ketentuan dalam atauberdasarkan undangundang lain, sekedar undangundang tersebutmenyebut sebagai pelanggaran sebagai tindak pidana ekonomi;Bertolak dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa materi/ substansiketentuan Pasal 6 sama sekali tidak relevan dan berkaitan dengan peraturanMenteri perdagangan tersebut, artinya perbuatan sebagaimana dimaksuddalam peraturan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan RI.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 02-08-2023 — Upload : 07-03-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2361 K/Pid.Sus/2023
Tanggal 2 Agustus 2023 — MALIK ABDUL AZIS bin H. UJANG (Alm.);
61 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Tindak Pidana Ekonomi
Putus : 25-01-2022 — Upload : 14-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 78 K/Pid.Sus/2022
Tanggal 25 Januari 2022 — AHMAD MUCHADIRIN bin H HABIB ABDULLAH
1268 — 673 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PN KOTOBARU Pidana Khusus
Register : 23-09-2014 — Putus : 08-01-2015 — Upload : 05-03-2015
Putusan PN KOTOBARU Nomor 123/Pid.Sus/2014/PN Kbr
Tanggal 8 Januari 2015 — NURDEWATI Pgl. NUR
367 — 162
  • terdakwatersebut juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 20 Peraturan MenteriPerdagangan Nomor : 15/MDAG/PER/4/2013 Tentang Pengadaan danPenyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, karena seharusnyaPupuk Bersubsidi wajib dijual kepada Kelompok Tani/Petani yang terdaftardalam RDKK di wilayah peruntukannya.Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas, diatur dan diancampidana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b UU Darurat RI Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan,Penuntutan dan Peradilan Tindak
    Pidana Ekonomi jo Pasal 30 ayat (3) Peraturan MenteriPerdagangan RI Nomor 15/MDAG/PER/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran PupukBersubsidi Untuk Sektor Pertanian jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwamenyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan hukum;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akanmenghadapi sendiri persidangan ini sekalipun kepadanya telah dijelaskan akan
    Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ATAU KEDUA melanggarPasal 6 ayat (1) huruf b UU Darurat RI Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutandan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo Pasal 30 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan RINomor 15/MDAG/PER/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi UntukSektor Pertanian jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Menimbang, bahwa memperhatikan dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk alternatif,maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang paling
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Tindak Pidana Ekonomi
Putus : 24-09-2018 — Upload : 21-12-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 562 K/Pid.Sus/2018
Tanggal 24 September 2018 — JUNI HARTONO Alias IJUN Bin SENTONO
875 — 789 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PN KAB SEMARANG Pidana Khusus
Register : 21-09-2015 — Putus : 24-11-2015 — Upload : 11-12-2015
Putusan PN KAB SEMARANG Nomor 47/Pid.Sus/2015/PN Unr
Tanggal 24 Nopember 2015 — TERDAKWA : Tri Wibiyanto Bin Sutiyono
319 — 141
  • Menyatakan Terdakwa Tri Wibiyanto Bin Sutiyono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Tindak Pidana Ekonomi Dalam Penjualan Pupuk Bersubsidi; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 ( delapan ) bulan ;3.
    Pidana Ekonomi, yang unsurunsurnyasebagai berikut:1.
    Melakukan suatu tindak pidana ekonomi dalam hal kejahatan yangtermasuk dalam pasal 1 Sub 3 e;Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsurunsur tersebut sebagai berikut :Ad. 1. Barangsiapa;:Bahwa yang dimaksud Barangsiapa adalah menunjuk kepadapelaku tindak pidana yaitu siapa saja atau setiap orang, dan agar tidakhalaman 12 dari 21 Putusan no. 47/Pid.Sus/2015/PN.
    sesuatu ketentuandalam atau berdasar undangundang lain, sekedar undangundang itumenyebut pelanggaran tersebut, sebagai tindak pidana ekonomi;Artinya, pelanggaran tindak pidana ekonomi, tidak hanya terbatas padaperbuatan yang diatur dalam ketentuan Undangundang Darurat No. 7tahun 1955, namun juga dapat diatur oleh Undangundang yang lain,asalkan undangundang tersebut, menyebut perbuatan yang dilanggartersebut, adalah termasuk sebagai perbuatan tindak pidana ekonomi;Menimbang bahwa pasal 1 huruf c
    Unrperdagangan barangbarang dalam pengawasan; Kemudian dalamPasal 8 ayat (1) diatur ketentuan bahwa pelanggaranpelanggaran atasketentuan Perpu (Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang) iniserta peraturan pelaksanaannya adalah tindak pidana ekonomi; Artinya,siapapun yang melanggar ketentuan Perpu (Peraturan PemerintahPengganti UndangUndang) ini, in casu tanpa ijin melakukanperdagangan terhadap barangbarang dalam pengawasan, makasubjek hukum tersebut, telah melakukan tindak pidana ekonomi;Menimbang
    Pidana Ekonomi dan pasalpasal lain dalam UndangUndang Republik Indonesia nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP sertaperaturanperaturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Tindak Pidana Ekonomi
Upload : 07-12-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 838 K/Pid.Sus/2017
PUNARI bin TASLIM
797 — 541 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 6 Ayat (1) huruf b UndangUndang DRT Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusulan Peruntukan danPeradilan Tindak Pidana Ekonomi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP;Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriNganjuk tanggal 24 Oktober 2016 sebagai berikut:1.
    Pasal 6 Ayat (1) huruf b UndangUndangDarurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan Penuntutan danPeradilan Tindak Pidana Ekonomi jo.
    Pasal 6 Ayat (1) huruf b Undangundang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan Penuntutandan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo.
    Nomor 7 Tahun 1955 tentangPengusutan Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 12-11-2021 — Putus : 13-12-2021 — Upload : 27-09-2022
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 117/Pid.Pra/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 13 Desember 2021 — Pemohon:
WAWAN
Termohon:
DIREKTORAT TINDAK PIDANA EKONOMI DAN KHUSUS BARESKRIM POLRI
108 — 16
  • Pemohon:
    WAWAN
    Termohon:
    DIREKTORAT TINDAK PIDANA EKONOMI DAN KHUSUS BARESKRIM POLRI
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 10-05-2022 — Putus : 23-05-2022 — Upload : 02-09-2022
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 35/Pid.Pra/2022/PN JKT.SEL
Tanggal 23 Mei 2022 — Pemohon:
IWAN SANTOSO
Termohon:
DIREKTUR TINDAK PIDANA EKONOMI DAN KHUSUS BARESKRIM POLRI
110 — 45
  • Pemohon:
    IWAN SANTOSO
    Termohon:
    DIREKTUR TINDAK PIDANA EKONOMI DAN KHUSUS BARESKRIM POLRI
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 05-03-2024 — Putus : 11-07-2024 — Upload : 15-07-2024
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 88/G/2024/PTUN.JKT
Tanggal 11 Juli 2024 — Penggugat:
Aan Christian, Dkk
Tergugat:
Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri
22 — 15
  • Penggugat:
    Aan Christian, Dkk
    Tergugat:
    Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Kepailitan
Putus : 30-01-2024 — Upload : 16-02-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 46 K/Pdt.Sus-Pailit/2024
Tanggal 30 Januari 2024 — DIREKTORAT TINDAK PIDANA EKONOMI KHUSUS c.q. KEPALA SUB DIREKTORAT PERBANKAN TINDAK PIDANA EKONOMI KHUSUS, c.q. KEPALA UNIT V SUB DIREKTORAT II DIREKTUR TINDAK PIDANA EKONOMI KHUSUS, DKK
244 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTORAT TINDAK PIDANA EKONOMI KHUSUS c.q. KEPALA SUB DIREKTORAT PERBANKAN TINDAK PIDANA EKONOMI KHUSUS, c.q. KEPALA UNIT V SUB DIREKTORAT II DIREKTUR TINDAK PIDANA EKONOMI KHUSUS, DKK
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 29-11-2022 — Putus : 22-12-2022 — Upload : 10-02-2023
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 111/Pid.Pra/2022/PN JKT.SEL
Tanggal 22 Desember 2022 — Pemohon:
Jackson Tandiono
Termohon:
Subdit I Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri
84 — 20
  • Pemohon:
    Jackson Tandiono
    Termohon:
    Subdit I Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 05-12-2018 — Putus : 31-01-2019 — Upload : 22-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 24/Pid.Pra/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 31 Januari 2019 — Pemohon:
PT BALAI LELANG INDONESIA
Termohon:
BARESKRIM MABES POLRI DIREKTUR TINDAK PIDANA EKONOMI KHUSUS
225 — 105
  • Pemohon:
    PT BALAI LELANG INDONESIA
    Termohon:
    BARESKRIM MABES POLRI DIREKTUR TINDAK PIDANA EKONOMI KHUSUS
    PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,cq KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, cq.KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL MARKASBESAR KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAcq DIREKTUR TINDAK PIDANA EKONOMI KHUSUSBARESKRIM MABES POLRI, yang selanjutnya disebutvsaeeesseeess TERMOHON;Pengadilan Negeri tersebut;Hal 1 dari 20 hal Put.No.24/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Pst.Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri JakartaPusat tentang penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini;Telah membaca surat Penetapan Hakim
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 21-07-2021 — Putus : 14-09-2021 — Upload : 16-09-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 75/Pid.Pra/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 14 September 2021 — Pemohon:
GLENN RAHAYU ADLI ARIFF
Termohon:
DIREKTORAT TINDAK PIDANA EKONOMI DAN KHUSUS BARESKRIM POLRI
474 — 1238
  • Pemohon:
    GLENN RAHAYU ADLI ARIFF
    Termohon:
    DIREKTORAT TINDAK PIDANA EKONOMI DAN KHUSUS BARESKRIM POLRI
    sebagaimanalaporan polisi Nomor: LP/1277/XII/2016/Bareskrim, tanggal 29 Desember2016, sesuai dengan Tanda Bukti Terima Laporan Nomor:TBL/918/XII/2016/Bareskrim, tanggal 29 Desember 2016;17)Bahwa selanjutnya atas Laporan Polisi yang dibuat oleh Pemohontersebut kemudian Termohon telah melaksanakan penyidikan,sebagaimana Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/43/l/2018/Dittipideksus, tanggal 5 Januari 2018;18) Bahwa pada tanggal 23 Juli 2018, Termohon melalui Penyidik BareskrimPolri pada Direktorat Tindak
    Pidana Ekonomi dan Khusus Subdit V telahmenaikkan status Betty Halim selaku Komisaris Utama sekaligus pemilikPT Millenium Danatama Sekuritas menjadi Tersangka atas dugaan tindakpidana penipuan dan/atau penggelapan di bidang investasi saham,sebagaimana dijelaskan dalam surat pemberitahuan perkembangan hasilpenyidikan nomor B/234/VII/Res.2.5/2018/Dit.
    ditetapbkan sebagai Tersangka makatentunya penyidik telah mempunyai bukti yang cukup yang menjadi dasarbagi penyidik untuk menetapkan Betty Halim sebagai Tersangka dantentunya oleh karena telah ditentukan Tersangkanya maka sudah pastijuga telah terang dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Tersangkayang mana terlihat dengan adanya bukti permulaan yang cukup danfaktafakta yang didapat dari hasil penyidikan;20)Bahwa pada tanggal 29 Desember 2019 Termohon melalui penyidikBareskrim Polri pada Direktorat tindak
    pidana Ekonomi dan Khususmenerbitkan surat ketetapan yang pada pokoknya menyatakanmenghentikan Penyidikan atas Laporan Polisi Nomor:LP/1277/XI/2016/Bareskrim, tanggal 29 Desember 2016 yang diadukanoleh Pemohon dengan alasan tidak cukup bukti dan bukan tindak pidana;Halaman 7 dari 39 Hal.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 11-05-2022 — Putus : 21-06-2022 — Upload : 05-07-2022
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 38/Pid.Pra/2022/PN JKT.SEL
Tanggal 21 Juni 2022 — Pemohon:
DARWAN SIREGAR DAN AILIY
Termohon:
DIREKTUR TINDAK PIDANA EKONOMI DAN KHUSUS BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI
124 — 44
  • Pemohon:
    DARWAN SIREGAR DAN AILIY
    Termohon:
    DIREKTUR TINDAK PIDANA EKONOMI DAN KHUSUS BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Perdata
Register : 20-06-2023 — Putus : 01-02-2024 — Upload : 07-03-2024
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Pgp
Tanggal 1 Februari 2024 — Penggugat:
Gouw Iwan Kurniawan
Tergugat:
DIREKTORAT TINDAK PIDANA EKONOMI DAN KHUSUS BARESKRIM POLRI (SUBDIT 3)
28 — 9
  • Penggugat:
    Gouw Iwan Kurniawan
    Tergugat:
    DIREKTORAT TINDAK PIDANA EKONOMI DAN KHUSUS BARESKRIM POLRI (SUBDIT 3)
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 18-10-2022 — Putus : 14-11-2022 — Upload : 22-02-2023
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 106/Pid.Pra/2022/PN JKT.SEL
Tanggal 14 Nopember 2022 — Pemohon:
MARTIN SOEBIJANTORO
Termohon:
Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Kriminal Khusus Badan Reserse Kriminal Bareskrim Polri
103 — 7
  • Pemohon:
    MARTIN SOEBIJANTORO
    Termohon:
    Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Kriminal Khusus Badan Reserse Kriminal Bareskrim Polri