Ditemukan 344 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Pidana Kepabeanan
Putus : 28-09-2007 — Upload : 26-05-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 103K/PID/SUS/2007
Tanggal 28 September 2007 — Hasballah bin M. Taeb alias Roki; Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Idi
501459 Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 21-10-2011 — Putus : 05-01-2012 — Upload : 03-02-2014
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 180/Pid.B/2011/PN.TBK
Tanggal 5 Januari 2012 — NAZAR Bin NAHAR
426365
  • Menyatakan Terdakwa NAZAR Bin NAHAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kepabeanan
    Hukum; Pengadilan Negeri. tersebut 7 =e eeeTelah membaca berkas perkara dan suratsurat lainyang berkaitan dengan perkara ini ;~~~~~~~~~~~7Telah mendengar keterangan Terdakwa, para Saksiserta memperhatikan Bukti Bukti yang diajukan dipersidangan j er rr rr rr rn ern en ree ren rrrTelah mendengar Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umumtertanggal 19 Desember 2011, yang pada pokoknya menuntutsupaya Pengadilan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :1.Menyatakan terdakwa NAZAR Bin NAHAR telah bersalahmelakukan tindak
    pidana Kepabeanan sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 102A huruf (e) UURI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU RINomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimanadalam dakwaan tunggal kami; ~~~~~2.
Putus : 06-10-2016 — Upload : 06-09-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 73/Pid.Pra/2016/PN Mdn
Tanggal 6 Oktober 2016 — - BIDASARI LUBIS,SH. (PEMOHON I) - DANI SIANTARA,SH.MH (PEMOHON II) - H. AHMAD SHOLIHIN,SH (PEMOHON III) - Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (KAPOLDASU) (TERMOHON I) - Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kapoldasu) Cq. Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara (DIRESKRIMSUS POLDASU), (TERMOHON II)
16440
  • Bahwa selanjutnya Pemohon mendapatkan keterangan dari Supir dan Kernet yangmembawa Truk beserta muatannya bahwasanya Supir dan Kernet tersebut telahdimintai keterangannya sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana Kepabeanan danyang memeriksa adalah dari Direktorat Rerserse Kriminal Khusus Kepolisian DaerahSumatera Utara yang berada dibawah naungan Termohon Il.7.
    Dalam hal ini apakahTermohon dan Termohon II adalah Penyidik dibidang Tindak Pidana Kepabeanan?Bahwa dalam UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan jelasdisebutkan bahwa yang bertindak sebagai Penyidik dalam UndangUndangKepabeanan adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang dalam hal ini adalahPenyidik yang berada dibawah naungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
    Bahwa tindakan Termohon II yang berada dibawah Kepemimpinan Termohon telahmelakukan Abuse of Power (Penyalahgunaan wewenang) dalam melaksanakantugasnya, karena selain hingga saat sekarang ini Pemohon tidak diberitahukan ataudiperlihatkan izin Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri, Termohon dan TermohonI juga bukan merupakan Institusi yang berwenang untuk melakukan Penyidikandalam perkara Tindak Pidana Kepabeanan.14.
Putus : 24-09-2014 — Upload : 17-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 310 K/PID.SUS/2014
Tanggal 24 September 2014 — EDI SANTOSO Bin KUSRIN
186134 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 5/2008 pasal 2,bahwa kayu gergajian tersebut dilarang untuk dieksport.Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 103huruf a UndangUndang No.17 tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 10 tahun 1995, tentang Kepabeanan.Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriSemarang, tanggal 12 Juli 2012, sebagai berikut:IsMenyatakan Terdakwa EDI SANTOSO Bin KUSRIN, telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak
    Pidana Kepabeanan diatur dan diancampidana dalam Pasal 103 huruf a / UU No. 17 tahun 2006 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor: 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana dalamsurat dakwaan subsider;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDI SANTOSO Bin KUSRIN denganpidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara.
    Pengawasan dan PelayananBea dan Cukai Type Madya Tanjung Emas Semarang;6. 1 (satu) buah container nomor MSCU8071075/40 dikembalikan kepadaMediteranian Shipping Company.Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah).Membaca putusan Pengadilan Negeri Semarang, Nomor 99/Pid.Sus/ 2012 /PN.Smg, tanggal 9 Agustus 2012, yang amar lengkapnya sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa Edi Santoso Bin Kusrin, tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak
    pidana kepabeanan dalam dakwaan primair;Membebaskan Terdakwa Edi Santoso Bin Kusrin dari dakwaan primair tersebut;Menyatakan Terdakwa Edi Santoso Bin Kusrin, telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Kepabeanan dalam dakwaansubsidair;Menjatuhkan hukuman denda kepada Terdakwa Edi Santoso Bin Kusrin, sebesarRp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;Menyatakan barang bukti berupa:1.
    pidana Kepabeanan;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjaraselama 2 tahun (dua) tahun;Menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp100.000.000,00(seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar makaharus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;Menetapkan Terdakwa ditahan;Menetapkan barang bukti berupa :Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang Nomor 005231, tanggal 21 Januari2010.Dokumen Invoice/Packing List Nomor: 012/IPCBJP
Putus : 23-05-2016 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN DUMAI Nomor 73/Pid.Sus/2016/PN.Dum
Tanggal 23 Mei 2016 — RAJUDIN BIN MUKTAR
19127
  • pidana kepabeanan.
    pidana kepabeanan sebagaimanadimaksud dalam pasal 102 huruf (a) Jo Pasal 102 D UndangUndangNomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 17 tahun 2006.
    pidana kepabeanan;Halaman 29 dari 32Putusan Nomor 73Pid.Sus/2016/PN.DumHalhal yang meringankan : Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginyalagi; Terdakwa belum pernah dihukum; Terdakwa tulang punggung keluarga;Mengingat pasal Pasal 102D UndangUndang No. 17 Tahun 2006 tentangPerubahan atas UndangUndang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeananpasalpasal dalam KUHAP dan Peraturanperaturan lain yang bersangkutandengan perkara ini;MENGADILI:1.
    Menyatakan Terdakwa Rajuddin Bin Muktar telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kepabeanan;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 1(satu)Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,(sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidakdibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;3.
Putus : 05-10-2016 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 116 PK/Pid.Sus/2016
Tanggal 5 Oktober 2016 — Edi Santoso bin Kusrin
13875 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan Terdakwa Edi Santoso bin Kusrin, telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Kepabeanan diatur dandiancam pidana dalam Pasal 103 huruf a UndangUndang Nomor 17 tahun2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995tentang Kepabeanan sebagaimana dalam Surat Dakwaan Subsidair ;2.
    Nomor 116 PK/Pid.Sus/2016Membaca Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor99/Pid.Sus/2012/PN.Smg tanggal 9 Agustus 2012, yang amar lengkapnyasebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa Edi Santoso bin Kusrin, tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kepabeanan dalamDakwaan Primair;Membebaskan Terdakwa Edi Santoso bin Kusrin dari Dakwaan Primairtersebut:Menyatakan Terdakwa Edi Santoso bin Kusrin, telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kepabeanan
    Menyatakan Terdakwa Edi Santoso bin Kusrin, terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kepabeanan;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu denganpidana penjara selama 2 tahun (dua) tahun;3. Menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa sebesarRp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabiladenda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidanakurungan selama 3 (tiga) bulan;4. Menetapkan Terdakwa ditahan;5.
    persentase tertentu dan bea masuk yangseharusnya dibayar, persentase tertentu. minimum sampai denganmaksimum dan kekurangan pembayaran bea masuk atau bea keluar, ataupersentase tertentu minimum sampai dengan maksimum dan bea masukyang seharusnya dibayar ;Bahwa dengan dijatuhinya Pemohon Peninjauan Kembali pada pasalpidana hal tersebut menjadikan kerancuan hukum serta kesalahanpenerapan hukum oleh Mahkamah Agung;Pertimbangan Putusan Mahkamah Agung yang = menyatakanTerdakwa/Terkasasi bersalah melakukan tindak
    pidana kepabeanan adalahpertimbangan yang keliru dan tidak benar serta tidak sesuai fakta yangsebenarnya;6.
Register : 07-10-2020 — Putus : 10-12-2020 — Upload : 14-12-2020
Putusan PN PALU Nomor 419/Pid.B/2020/PN Pal
Tanggal 10 Desember 2020 — Penuntut Umum:
ALFRED NOBEL PASANDE, S.H.,M.H
Terdakwa:
UMAR SALIM bin HAMIS
610185
  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa UMAR SALIM Bin HAMIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kepabeanan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,.
    Menyatakan Terdakwa UMAR SALIM Bin HAMIS telah terbukti secarasah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Kepabeanan melanggarPasal 102 Huruf a UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 tentangperubahan atas UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentangKepabeanan sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum ;Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 419/Pid.B/2020/PN Pal2.
    Saksi CHOIRUL NIZAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut: Bahwa saksi mengerti dihadapkan kedepan persidangan sehubungandengan masalah yang diduga tindak pidana kepabeanan yang didakwakankepada diri terdakwa ; Bahwa Saksi bertugas sebagai Mualim III pada Kapal Patroli BC.60002,bertanggungjawab untuk mengoperasikan peralatan navigasi yang ada diKapal Patroli Bea Cukai BC.60002; Bahwa KLM.
    Saksi HENDRA AL DESA, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut : Bahwa saksi mengerti dihadapkan kedepan persidangan sehubungandengan masalah yang diduga tindak pidana kepabeanan yang didakwakankepada diri terdakwa ; Bahwa Saksi bertugas sebagai Kelasi yang bertugas membantumengemudikan kapal di kapal BC 60002; Bahwa KLM FUNGKA PERMAI ditegah oleh Petugas Bea CukaiBC.60002 pada tanggal 27 Agustus 2020 pukul 21.00 WITA TelukDondo, Tolitoli, Sulawesi Tengah; Bahwa KLM FUNGKA PERMAI ditegah
    Saksi AKHMAD ROIS ASAD dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi mengerti dihadapkan kedepan persidangan sehubungandengan masalah yang diduga tindak pidana kepabeanan yang didakwakankepada diri terdakwa ; Bahwa Saksi sebagai Juru) Minyak Kapal BC 60002 danbertanggungjawab membantu kerja masinis; Bahwa kapal BC 60002 berangkat dari Pantoloan, ke Tolitoli, SulawesiTengah dengan rute melewati selat Makassar; Bahwa yang bertanggungjawab atas Kapal BC 60002 adalah Capt.Bayu
    palingsedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyakRp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); Bahwa menurut Saksi perkara tindak pidana kepabeanan di bidangimpor yaitu mengangkut barang impor ballpress sebanyak 290 (dua ratusSembilan puluh) ball, berupa barang bekas dari Tawau, Malaysia dengantujuan Tolitoli Sulawesi Tengah, Indonesia, mengangkut barang impor yangtidak tercantum dalam manifes yang dilakukan oleh Terdakwa UMAR SALIMbin HAMIS, selaku Nahkoda KLM.
Putus : 12-05-2015 — Upload : 02-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2911 K/Pdt/2014
Tanggal 12 Mei 2015 — KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI, KANTOR WILAYAH BALI, NTB, DAN NTT, KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE A3 KUPANG VS MAHMUD PAREWA
10466 Berkekuatan Hukum Tetap
  • memeriksa, mengadili dan memutusperkara a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;Eksepsi gugatan error in persona;2.1.DdsQedBahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah salah alamat(error in persona);Bahwa sebagaimana dalil Penggugat yang tercantum di dalamposita gugatan pada perkara a quo, latar belakang Penggugatmelakukan gugatan perdata adalah karena Penggugat merasa dirugikandengan dilakukannya penyitaan kapal yang diduga dipakai oleh Abu HariNuru untuk melakukan kegiatan tindak
    pidana kepabeanan;Bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas terbukti bahwa seharusnyaPenggugat mengajukan gugatan perdata/ganti rugi kepada AbuHari Nuru karena atas tindakan Abu Hari Nuru itulah kapal milikPenggugat dilakukan penyitaan oleh Tergugat karena diduga dapat dipakaiuntuk melakukan tindak pidana kepabeanan;Hal. 5 dari 26 hal.
    menerapkan hukum acara dan salah menerapkanatau melanggar hukum yang berlaku dengan mengambil alih begitu sajapertimbangan hukum putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Kupang yangpada pokoknya menolak permohonan penundaan sidang secara toodnaderyang Pembanding/Pemohon Kasasi ajukan;1 Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan JudexFacti Pengadilan Tinggi Kupang yang mengambil alih dan menguatkanbegitu saja pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kupang yangmenyatakan .....penyidikan terhadap tindak
    pidana kepabeanan dimanaKapal Intan Purnama merupakan barang bukti dalam perkara tersebutadalah merupakan suatu perkara yang berdiri sendiri dan tidakmempunyai hubungan kausalitas dengan perkara perdata ini karenayang dipermasalahkan dalam perkara ini berkaitan dengan penyitaanyang dilakukan oleh Penggugat berdasarkan putusan praperadilanNomor 01/Pid.Pra/2012/PN.Kpg. telah dinyatakan tidak sah sehinggaPenggugat sebagai pemilik kapal Intan Purnama menuntut ganti rugimelalui acara keperdataan sehingga
    apapun putusan nantinya baik yangmenyangkut tindak pidana kepabeanan maupun keperdataannya salingberdiri sendiri dan tidak saling mempengaruhi sebagimana pula dalilPenggugat yang mendasarkan pada ketentuan Pasal 1 PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1/1956 tanggal 18 Maret 1956 sehinggatidak ada alasan hukum untuk menunda persidangan atas perkara ini danalasan hukum Tergugat patut ditolak;2 Bahwa Judex Facti telah keliru dengan putusannya yang menganggappenyidikan tindak pidana kepabeanan dan perkara
Putus : 20-11-2012 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 894 K/PID.SUS/2012
Tanggal 20 Nopember 2012 — ZONY BAN TUKUNANG
8956 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000, (lima riburupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor. 326/PID.SUS/2011/PN.PTK tanggal 25 Agustus 2011 yang amar lengkapnyasebagai berikut :12leMenyatakan Terdakwa ZONY BAN TUKUNANG telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kepabeanan ;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ZONY BAN TUKUNANG olehkarena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam)bulan dan denda sebesar Rp.100.000.000
    Menyatakan Terdakwa ZONY BAN TUKUNANG telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kepabeanan* ;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ZONY BAN TUKUNANG olehkarena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan dendasebesar Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabiladenda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga) bulan ;3.
    pidana Kepabeanan ;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 3 (tiga) tahun, dan pidana denda sebesarRp.100.000.000, (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila dendatersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam)bulan ;Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelumputusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnyadari pidana yang dijatuhkan ;4.
Register : 21-12-2012 — Putus : 14-03-2013 — Upload : 12-06-2013
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 208/Pid.Sus/2012/PN.TBK
Tanggal 14 Maret 2013 — AIDIL FITRI bin PETTA KALLU
13098
  • HORNET GT.147 memuatbarang ekspor diluar kawasan Pabean berupa MFO (Marine FuelOil) atau minyak hitam tanpa seizin kepala kantor pabeanmelanggar tindak pidana Kepabeanan sebagaimana dimaksudpada Pasal 11A ayat (3) UndangUndang Nomor 17 Tahun2006 tetang Perubahan atas Undangundang Nomor 10 Tahun1995 tentang Kepabeanan ;Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Nautika dari Kanwil Beadan Cukai Khusus Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun(staf pada seksi Nautika Pengkalan Sarana Operasi Bea danCukai Tipe
    pidana kepabeanan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 102A huruf (c).
    pidana kepabeanan yang terjadi ;e Bahwa menurut ahli bahwa perbuatan terdakwa merupakan pelanggaran di bidangkepabeanan sebagaimana dimaksud dalam 102A huruf c jo. huruf e UU Nomor 17tahun 2006.
    HORNET jika mengetahui kapal miliknya digunakan/disewa untukkegiatan ilegal (menyelundupkan barang) maka pemilik kapal dapat dimintakanpertanggungjawaban atas tindak pidana kepabeanan, namun dalam hal pemilikkapal tidak mengetahui jika kapal miliknya digunakan/disewa untuk melakukantindak pidana kepabeanan maka pemilik kapal tidak dapat dimintakanpertanggungjawaban ;e Bahwa menurut ahli pemilik muatan jika mengetahui bahwa MT.
    HORNET memuatbarang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean dan/ataumengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dokumen yang sah maka dapatdimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana kepabeanan.
Putus : 08-09-2016 — Upload : 16-01-2017
Putusan PN PALU Nomor 302/Pid.B/2016/PN Pal
Tanggal 8 September 2016 — TATO bin QURAIS.
8314
  • Menyatakan Terdakwa TATO bin QURAIStelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Kepabeanan";2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa TATO bin QURAISberupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apaibila pidana tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;3.
    Menyatakan Terdakwa TATO BIN QURAIS terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana" Kepabeanan ", sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf a Jo. Huruf e UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang UndangNomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaaimana dalam dakwaanpertama penuntut umum;2.
    Berkenaan denganpengertian unsur "setiap orang" tersebut di atas, dalam persidangan perkaratindak pidana ini, yang diajukan sebagai "Terdakwa" adalah TATO bin QURAISyang didakwa telah melakukan tindak pidana Kepabeanan, sebagaimana yangdiatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf a Jo.
    Menyatakan Terdakwa TATO bin QURAIStelah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Kepabeanan";2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa TATO bin QURAISberupa pidanapenjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan pidana denda sebesarRp50.000.000,00, (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apaibila pidanatersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga)bulan;3.
Putus : 03-05-2016 — Upload : 07-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 265 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 3 Mei 2016 — YOHANES FERDIS
247131 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan Terdakwa YOHANES FERDIS terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kepabeanan sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 huruf (a) UndangUndangNomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995;Hal. 14 dari 20 hal. Put. No. 265 K/Pid.Sus/20162.
    Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1221/Pid.Sus/2015/PN.Sby tanggal 11 Agustus 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa YOHANES FERDIS telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kepabeanan;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YOHANES FERDIS dengan pidanapenjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;Menghukum Terdakwa YOHANES FERDIS untuk membayar
    Bahwa kami sependapat dengan Majelis Hakim pada Pengadilan NegeriSurabaya dan Pengadilan Tinggi Surabaya mengenai telah terbuktinyaTerdakwa YOHANES FERDIS tersebut di atas secara sah dan meyakinkanterbukti bersalah melakukan tindak pidana Kepabeanan;2. Bahwa dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabayamaupun Pengadilan Tinggi Surabaya menjatuhkan pidana terhadapHal. 16 dari 20 hal. Put.
    Menyatakan Terdakwa YOHANES FERDIS telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kepabeanan;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp250.000.000,00 (duaratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidakdibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;3.
Putus : 12-04-2011 — Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 260 K/PID.SUS/2011
Tanggal 12 April 2011 — THOMAS BARAGI
8467 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan bahwa Terdakwa THOMAS BARAGI tersebut terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Kepabeanan"Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 260 K/PID.SUS/2011sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama Subsidair Pasal 103huruf d UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU RI No.10 Tahun1995 tentang Kepabeanan ;4.
    Bahwa dalam putusannya, Pengadilan Tinggi Pontianak telah menjatuhkanputusannya kepada Pemohon Kasasi, tindak pidana " Kepabeanan " yaitumembeli barang yang diketahui dan diduga dari hasil kejahatan kepabeanansebagaimana didakwakan kesatu Primair Pasal 103 huruf d UU No. 17Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 260 K/PID.SUS/201 1Tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 10 Tahun 1995 tentangKepabeanan dan seterusnya ;2.
    Pemohon Kasasimengutip pendapat Frans Loppy, yang mengatakan " Putusan Hakim itumahkota, mencerminkan segalanya bagi Hakim, tanggung jawabnya,kejujurannya, kearifannya, kecerdasannya, kreativitasnya, keilmuannya,moralitasnya, ketulusannya dan lain sebagainya ;Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggitidak salah menerapkan hukum, sebab perbuatan Terdakwa sudah memenuhiunsur dakwaan, yaitu melakukan tindak
    pidana Kepabeanan, lagi pula keberatantersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaanHal. 13 dari 15 hal.
Putus : 19-12-2019 — Upload : 03-12-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4043 K/Pid.Sus/2019
Tanggal 19 Desember 2019 — RUSIMIN bin BUJANG SAHBUDIN
181101 Berkekuatan Hukum Tetap
  • UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 17 Tahun 2006;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancamSubsidair : pidana Pasal 102A huruf (e) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanansebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 17 Tahun 2006;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriPontianak tanggal 8 Mei 2019 sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa Rusimin terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak
    pidana kepabeanan sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 102A huruf e UndangUndang Nomor10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 1/7 Tahun 2006 dalam dakwaanSubsidair;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rusimin dengan pidanapenjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa beradadalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa ditahan;Denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), jika dalam 1(satu) bulan denda tidak dibayarkan, maka harta
    Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasiselengkapnya termuat dalam berkas perkara;Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan PemohonKasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi Il/Penuntut Umum tersebut,Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut: Bahwa alasan kasasi Terdakwa dan Penuntut Umum tidak dapatdibenarkan karena putusan judex facti Pengadilan Tinggi yangmemperbaiki putusan judex facti Pengadilan Negeri yang menyatakanTerdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak
    pidana Kepabeanan, tidak salah dan telahmenerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta caramengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undangundang; Bahwa putusan judex facti juga telah mempertimbangkan fakta hukumyang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai faktahukum yang terungkap di muka sidang, yaitu pada hari Sabtu tanggal 7April 2018 sekitar jam 17.00 WIB, KLM.
Putus : 23-06-2015 — Upload : 05-01-2016
Putusan PN PALU Nomor 168/Pid.Sus/2015/PN.Pl
Tanggal 23 Juni 2015 — SAMSUL Bin SAMSUDDIN
9431
  • Menyatakan SAMSUL Bin SAMSUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah meiakukan tindak pidana" KEPABEANAN";-----------------2.
    Pemberitahuan Pabean sebagimana dmaksud dalam pasal 9A ayat (1) "telahterpenuhi; 222 n2 neon nn nn nn nnn nnn nn nen nenMenimbang,bahwa apabila uraian fakta hukum tersebut diatas dihubungkan denganKeterangan para saksi, Keterangan Ahli atas nama ALIMUDDIN LISAW dan KeteranganTerdakwa serta dihubungkan dengan petunjuk dan Barang bukti yang telah diperlihatkandan dibenarkan oleh terdakwa dan para saksi, maka Terdakwa SAMSUL bin SAMSUDDINtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
    pidana Kepabeanan,sebagimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102A huruf e UndangUndang Nomor 17Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentangKepabeanan, sebagimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;Menimbang,bahwa Oleh karena selama persidangan perkara pidana ini berlangsung,tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat mnghapuskanpertanggungjawaban pidana atas din i terdaka, sehingga sepatutnya Terdakwa SAMSUL binSAMSUDDIN dijatuhi Pidana
    Menyatakan SAMSUL Bin SAMSUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah meiakukan tindak pidana" KEPABEANAN"2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAMSUL Bin SAMSUDDIN dengan PidanaPenjara selama 3 (Tiga) tahun dan 6 (Enam) bulan dan denda Sebesar Rp.50.000.000, (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar digantidengan Pidana kurungan selama 2 (dua)bulan; 3.
Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 314 K/PID.SUS/2010
Jaksa Penuntut Umum pada Kejari; F A I S A L
9565 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Terbatas (APIT), mempunyaiperizinan seperti Surat Ijin Usana Perdagangan (SIUP), Tanda DaftarPerusahaan (TDP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta mempunyaiBadan Hukum dan perseorangan.Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke 1e JoPasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana.Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriStabat tanggal 20 Agustus 2009 sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa FAISAL terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak
    pidana Kepabeanan, sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 104 huruf a UURI No. 17 Tahun 2006 tentangKepabeanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana, dalam dakwaan kesatu ;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAISAL dengan pidana penjaraselama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalamtahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dandenda sebesar Rp 500.000.000, (lima ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam)bulan kurungan ;Menetapkan barang bukti :e 1
    truck fuso BL.8897 ZA warna coklat biru.dirampas untuk Negara.e 120 (seratus dua puluh) bal pakaian bekas/monza.e 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 1600 warna hitam.dirampas untuk dimusnahkan.Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesarRp 1.000, (seribu rupiah).Membaca putusan Pengadilan Negeri Langkat No. 367/Pid.B/2009/PN.STBtanggal 20 Agustus 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :Menyatakan Terdakwa FAISAL telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak
    pidana Kepabeanan ;Menjatuhnkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama : 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan pidana dendasebesar Rp 500.000.000, (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabiladenda tersebut tidak dibayar, harus diganti dengan pidana kurungan selama:3 (tiga) bulan ;Hal. 6 dari 16 hal.
    pidana Kepabeanan ; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama : 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesarRp 500.000.000, (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabiladenda tersebut tidak dibayar, harus diganti dengan pidana kurunganselama: 3 (tiga) bulan ; Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangiseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ; Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu
Register : 26-11-2014 — Putus : 20-01-2015 — Upload : 04-05-2015
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 158/Pid.Sus/2014/PN.TBK
Tanggal 20 Januari 2015 — ZAINAL ABIDIN Bin MUKTAR DALEK Bin SAMSUDIN.
7438
  • ZAINAL ABIDIN Bin MUKTAR dan terdakwa IIDALEK Bin SAMSUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana kepabeanan yang dilakukan secara bersamasama,sebagaimana diatur dalam Pasal 102 huruf a UU RI No. 17 Tahun 2006tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo Pasal55 ayat (1) ke1 KUHP.2 Menjatuhkan pidana terhadap masingmasing terdakwa oleh karena itu denganpidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama masingmasingterdakwa ditahan, dengan perintah
    pidana kepabeanan ini, terdakwa II DALEK BinSAMSUDIN selaku ABK Kapal Tanpa Nama S.20 No. 219 menawarkanpekerjaan kepada terdakwa I untuk menjadi tekong/nahkoda Kapal TanpaNama S.20 No. 219 yang akan membawa muatan bawang merah dari KualaLinggi (Malaysia) menuju Selingsing Duma (Indonesia).
    DALEK Bin SAMSUDIN dalam keadaan sehat danmenyatakan bersedia diperiksa sebagai terdakwa dalam perkara yang didakwakankepadanya, yaitu melakukan tindak pidana kepabeanan sebagaimana dalam suratdakwaan penuntut umum.Menimbang, berdasarkan surat dakwaan dalam Perkara ini telah dimajukansaudara ZAINAL ABIDIN Bin MUKTAR dan saudara DALEK Bin SAMSUDINdalam persidangan yang didudukkan sebagai terdakwa dan didakwakan telahmelakukan perbuatan pidana berupa mengangkut barang impor yang tidak tercantumdalam
    DALEK Bin SAMSUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Kepabeanan berupa secara bersamasamaMengangkut Barang Impor Yang Tidak Tercantum Dalam Manifes;Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa I. ZAINAL ABIDINBin MUKTAR dan Terdakwa Il.
Putus : 23-03-2011 — Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 197 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 23 Maret 2011 — KIM JOONG SOON alias SANIM
7872 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan Terdakwa KIM JOONG SOON alias SANIM bersalahmelakukan tindak pidana Kepabeanan, sebagaimana diatur dandiancam melanggar Kedua Pasal 102 huruf f UndangUndangNomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan UndangUndangNomor 10 Tahun 1995 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP dalamsurat dakwaan ;2.
    Bahwa pemindahan terhadap Terdakwa bukanlah dimaksudsebagai suatu pembalasan yang dilakukan oleh Terdakwa, akantetapi pemidanaan itu syogyanya dapat menjadi alat prevensi,baik terhadap Terdakwa maupun masyarakat secara umum untukterjadinya tindak pidana yang sama dikemudian hari, sehinggapidana penjara selama 1 (satu) tahun hendaknya dipertimbangkan judex facti, karena tindak pidana yang dilakukan olehTerdakwa adalah tindak pidana Kepabeanan yang berpotensimengakibatkan kerugian keuangan Negara ;
    No.197 K/Pid.Sus/201 1Pemohon Kasasi ll/Terdakwa ;e Sebagaimana diketahui Pemohon Kasasi l/Terdakwa didakwaoleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara dugaanpelanggaran tindak pidana kepabeanan dengan alasan tidakhadir sebagai saksi dalam perkara penyidikan yang dilakukanPNS Bea Cukai pada tanggal 7 Januari 2008 dalam perkarapengeluaran barang milik P.T.
    Baju Indah di dalam penyidikan olehPNS Bea Cukai dan Penuntut Umum pada bulan Februari,telah nyata memenuhi unsur bukti permulaan yang cukupsebagai pelaku utama bekerjasama dengan Abubakar,namun tidak dijadikan sebagai Tersangka atas perbuatanyang terbukti telah melakukan tindak pidana Kepabeanan ;c. Saksi Kim Hengki :Bahwa terbukti Kim Hengki selaku Presiden Direktur P.T.
    Seiki Unggul Perkasa, maka tidakada timbul perbuatan tindak pidana kepabeanan ;Bahwa diketahui kenyataan Petugas Bea Cukai menangkapkendaraan yang mengangkut barang milik P.T. Baju Indahdiwilayah Bintaro, Jakarta Selatan, karena alasannya tidaksesuai dengan arah tujuan yang ditulis dalam Dokumen SubContract, sehingga judex facti seharusya menanyakan siapayang menyuruh, menginstruksikan terhadap kendaraan yangmengangkut barang milik P.T. Baju Indah tidak masuk ke P.T.Seiki Unggul Perkasa ?
Upload : 19-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 44 K/PID.SUS/2011
Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa; M. Tongam Silalahi, SP alias Tongam
5946 Berkekuatan Hukum Tetap
  • TONGAM SILALAHI, SP alias TONGAM terbuktibersalah melakukan tindak pidana "KEPABEANAN" sebagaimana dakwaankesatu primair melanggar Pasal 102 huruf (f) jo Pasal 109 ayat (1), ayat (2)UndangUndang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan UndangUndang RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, dan membebaskanTerdakwa dari dakwaan Subsidair melanggar Pasal 103 huruf d jo Pasal109 ayat (1), ayat (2) UndangUndang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentangPerubahan UndangUndang RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeananatau
    TONGAM SILALAHI, SP alias TONGAM tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana"KEPABEANAN".2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. TONGAM SILALAHI, SP aliasTONGAM tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dandenda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), apabila dendatersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulankurungan.3.
    Bahwa dalam putusannya, Pengadilan Tinggi Pontianak telah menjatuhkan putusannya kepada Pemohon Kasasi, tindak Pidana "Kepabeanan"yaitu membeli barang yang diketahui dan diduga dari hasil kejahatan kepabeanan sebagaimana didakwakan kesatu Primair Pasal 102 huruf f joPasal 109 ayat (1), ayat (2) UndangUndang No.17 tahun 2006 tentangPerubahan UndangUndang No.10 tahun 1995 tentang Kepabeanan danseterusnya ;e Bahwa melihat amar putusan Pengadilan Tinggi Pontianak itu artinyaPemohon Kasasi telah dinyatakan
Putus : 09-11-2010 — Upload : 14-06-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1019 K/PID.SUS/2009
Tanggal 9 Nopember 2010 — ELYZA ALIAS ELY BINTI EFENDI
4030 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan Terdakwa ELYZA Alias ELY Binti EFENDI bersalahmelakukan tindak pidana Kepabeanan sebagaimana diatur dan diancampidana dalam dakwaan melanggar Pasal 102 huruf a UndangUndangNomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 10Tahun 1995 tentang Kepabeanan;2.
    Evilianti;Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,(seribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Negeri Sanggau No.212/Pid.B/2008/PN.SGU. tanggal 13 Nopember 2008 yang amar lengkapnya sebagaiberikut :1.Menyatakan bahwa Terdakwa ELYZA Alias ELY Binti EFENDI,sebagaimana identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kepabeanan ;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 1 (satu) tahun dan