Awayan

ZAHRA YUNITA, jenis kelamin perempuan, lahir di Bangkinang tanggal 16 September 2007, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1401-LT-14062011-0036 tanggal 14 Juni 2011 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar; untuk melakukan tindakan hukum dalam proses menjual sebidang tanah untuk perumahan dengan luas 383 M2 sebagaimana Sertipikat Hak Milik No.2131 tanggal 28 Januari 2005, Surat Ukur Nomor : 323/03.03/R/2005, tanggal 27 Januari 2005 terletak di Kelurahan

sebagaimana Sertipikat Hak Milik No.2131 tanggal 28 Januari 2005, SuratUkur Nomor : 323/03.03/R/2005, tanggal 27 Januari 2005 terletak diKelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, atas namapemegang hak : M.YUNUS;Bahwa Pemohon beserta ibu Pemohon bernama NURBAIDAH dan adikadik Pemohon yang bernama LISA YULIAR, LIA YUNIAR dan ZAHRAYUNITA merupakan ahli waris M.YUNUS sebagaimana Surat KeteranganAhli Waris Nomor : 470/KSLGN/2014/21 tanggal 28 Maret 2014 yangdikeluarkan oleh Kepala Kelurahan

Langgini;Bahwa setelah orang tua Pemohon bernama M.YUNUS meninggal dunia,terhadap Sertipikat Hak Milik No.2131 tanggal 28 Januari 2005, Surat UkurNomor : 323/03.03/R/2005, tanggal 27 Januari 2005 terletak di KelurahanLanggini Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, atas nama pemeganghak : M.YUNUS telah terjadi peralihan hak yaitu atas nama Pemohonbeserta nama ibu Pemohon (NURBAIDAH) dan adikadik Pemohon yangbernama LISA YULIAR, LIA YUNIAR dan ZAHRA YUNITA;Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2015 ibu Pemohon

sebagaimana Sertipikat Hak Milik No.2131tanggal 28 Januari 2005, Surat Ukur Nomor : 323/03.03/R/2005, tanggal 27Januari 2005 terletak di Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang KabupatenKampar, atas nama pemegang hak yaitu NURBAIDAH (ibu Pemohon),ZULFIKAR (Pemohon), LISA YULIAR, LIA YUNIAR dan ZAHRA YUNITA;3.

BuktiP9: Foto copy Sertipikat Hak Milik No.2131 tanggal 28 Januari2005, Surat Ukur Nomor : 323/03.03/R/2005, tanggal 27 Januari 2005terletak di Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar,atas nama pemegang hak : M.YUNUS;10.BuktiP10 : Foto copy Surat dan Lampiran Nomor :LA001/UKM/BKN/I/2015 tanggal 29 Januari 2015 yang ditujukan kepada sdri.Nurbaidahperinal Surat Penawaran Pemberian Fasilitas Pembiayaan Sahabat(SPPPFP);11.

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor M.HH02.HN.03.03 Tahun 2013 tanggal 31 Mei 2013tentang Pengumuman Hasil Verifikasi/Akreditasi Pelaksanaan PemberianBantuan Hukum berdasarkan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2011tentang Bantuan Hukum khusus terhadap cabangcabang pelaksanakegiatan yayasan Posbakum Adin Jakarta, yaitu: No. CABANG No. UrutanPengumuman1. Posbakumadin Kota Baru Solok 402. Posbakumadin PN Palembang 613. Posbakumadin Jakarta Utara 834.

Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH02.HN.03.03 Tahun2013 tanggal 31 Mei 2013 tentang Pengumuman HasilVerifikasi/Akreditasi Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukumberdasarkan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2011 tentang BantuanHukum juncto Surat Nomor M.HH.HN.03.0312 perihal PemberitahuanHasil Verifikasi, tanggal 30 Mei 2013;2.

Bahwa dalam perkara a quo, Penggugat mengajukan gugatan denganobyek sengketa :1) SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI NOMORM.HH02.HN.03.03 Tahun 2013 tanggal 31 Mei 2013 tentangPengumuman Hasil Verifikasi/Akreditasi Pelaksanaan PemberianBantuan Hukum berdasarkan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2011tentang Bantuan Hukum (Obyek Sengketa I) ; dan2) Surat Nomor M.HH.HN.03.0312 Perihal Pemberitahuan HasilVerifikasi, tanggal 30 Mei 2013 (Obyek Sengketa II) ;b.

Mengingat obyek sengketa Il tidak memenuhi syarat untuk dapatdikategorikan sebagai keputusan tata usaha negara yang dapat dijadikanobyek sengketa dalam perkara tata usaha negara, maka obyek sengketadalam perkara a quo menunjuk pada SURAT KEPUTUSAN MENTERIHUKUM DAN HAM RI NOMOR M.HH02.HN.03.03 Tahun 2013 tanggal31 Mei 2013 tentang Pengumuman Hasil Verifikasi/AkreditasiPelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum berdasarkan UndangUndangNomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum ;d.

Bahwa dengan memperhatikan pada unsur Individual sebagaimanatersebut diatas, maka pada dasarnya Penggugat bukanlah pihak yangdituju olehSURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM RINOMOR M.HH02.HN.03.03 Tahun 2013 tanggal 31 Mei 2013 tentangPengumuman Hasil Verifikasi/Akreditasi Pelaksanaan PemberianBantuan Hukum berdasarkan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2011tentang Bantuan Hukum (obyek sengketa).

Kp.03.03/11/123/2012 tanggal 14 Maret 2012tentang Pembebasan sementara memberikan pelayanan kepada pasiendan tindakan medis, di RSUP DR M DJAMIL PADANG terhitung sejaktanggal 17 Maret 2012 atas nama dr.

Kp.03.03/11/123/2012 tanggal 14 Maret 2012 tentangPembebasan sementara memberikan pelayanan kepada pasien dan tindakanmedis, di RSUP DR M. DJAMIL PADANG terhitung sejak tanggal 17 Maret2012 atas nama dr.

Kp. 03.03/11/123/2012 tanggal 14 Maret 2012tentang Pembebasan sementara memberikan pelayanan kepada pasien dantindakan medis, di RSUP DR M. DJAMIL PADANG terhitung sejak tanggal 17Maret 2012 atas nama dr. Noverial Sp.OT.3. Mewajibkan kepada kepada Tergugat untuk mencabut surat Direktur UtamaRSUP DR M. DJAMIL PADANG (Tergugat) No. Kp.03.03/11/123/2012tanggal 14 Maret 2012 tentang Pembebasan sementara memberikanpelayanan kepada pasien dan tindakan medis, di RSUP DR M.

Djamil Padang Nomor :Kp.03.03/11/121/2012 tanggal 15 Maret 2012 tentang pembebasansementara memberikan pelayanan kepada pasien dan tindakkan medik diRSUP M. Djamil Padang bukan merupakan objek dalam sengketa TataUsaha Negara disebabkan putusan tersebut merupakan pemberhentiansementara dalam memberikan pelayanan medis di RSUP Dr. M.

Djamil Padang(Tergugat) No. : Kp.03.03/11/123/2012, tanggal 14 Maret 2012, tentangpembebasan sementara memberikan pelayanan kepada pasien dantindakan medis di RSUP Dr. M. Djamil Padang, terhitung sejak tanggal 17Maret 2012 atas nama dr. NOVERIAL, Sp.OT) adalah Direktur UtamaRumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Djamil Padang.

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor : M.HH02.HN.03.03 Tahun 2013 tanggal 31 Mei 2013tentang Pengumuman Hasil Verifikasi/Akreditasi Pelaksanaan PemberianBantuan Hukum berdasarkan UndangUndang Nomor 16 tahun 2011tentang Bantuan Hukum khusus terhadap cabangcabang pelaksanakegiatan yayasan Posbakum Adin Jakarta,yaitu : No. CABANG No. Urutan Pengumuman1. Posbakumadin Kota Baru Solok 402. Posbakumadin PN Palembang 613. Posbakumadin Jakarta Utara 834.

Definisi sebagaimana dikemukakan pada angka 1 diatas, SuratKeputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor : M.HH02.HN.03.03 Tahun 2013 tanggal 31Mei 2013 tentang Pengumuman Hasil Verifikasi/ AkreditasiPelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum berda sarkan UndangUndang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum JunctoSurat Nomor M.HH.HN.03.0312 perihal Pemberitahuan HasilVerifikasi, tanggal 30 Mei 2013adalah terang benderang sebuahkeputusan tertulis yang berisi penetapan (beschikking

Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Hukumdan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH02.HN.03.03 Tahun 2013 tanggal 31 Mei 2013 tentangPengumuman Hasil Verifikasi/Akreditasi Pelaksanaan PembernanBantuan Hukum berdasarkan UndangUndang Nomor 16 Tahun2011 tentang Bantuan Hukum Juncio Surat NomorM.HH.HN.03.0312 perihal Pemberitahuan Hasil Verifikasi,tanggal 30 Mel 2011 S fen eeeecece eee neereee erent2.

Sebelumnya Tergugat menerbitkan objek sengketa SuratKeputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor M.HH02.HN.03.03 Tahun 2013 tanggal 31Mei 2013 yang merupakan objek sengketa tata usaha negaradalam perkara ini, Tergugat telah mengirim objek sengketa SuratNomor M.HH.HN.03.0312 tanggal 30 Mei 2013, perhalPembentahuan Hasil Verifikasi, ditujukan kepada Posbakum AdinPusat, secara phisik surat aquo diterima oleh Penggugatmelalui Kantor Pos Jakarta Barat pada pertengahan bulanJuni

Terbitnya Surat Keputusan Menteri yang menjadi objek sengketadalam perkara ini, Penggugat telah menyurati Tergugat dengan suratNomor 16.PBHADIN.VI .2013, Perihal Mohon ditinjau ulangKeputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH02.HN.03.03 Tahun 2013 tertanggal 31 Mei 2013, tertanggal 1Juni 2013, namun sampai saat ini, Tergugat tidak menanggapisurat aquo Penggugat telah dirugikan dengan keputusanTergugat tersebut ; .

DJAMIL PADANG (Tergugat) No : Kp.03.03/11/121/2012, tanggal 15 Maret 2012, tentang pembebasan sementara memberikan pelayanan kepada pasien dan tindakan medis di RSUP DR. M. DJAMIL PADANG, terhitung sejak tanggal 17 Maret 2012 atas nama dr. H. Asril Zahari Sp.B, KBD (Penggugat);--------------------------------------------------------3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Direktur Utama RSUP DR. M.

DJAMIL PADANG (Tergugat) No : Kp.03.03/11/121/2012, tanggal 15 Maret 2012, tentang pembebasan sementara memberikan pelayanan kepada pasien dan tindakan medis di RSUP DR. M. DJAMIL PADANG, terhitung sejak tanggal 17 Maret 2012 atas nama dr. H. Asril Zahari Sp.B, KBD (Penggugat);------------------------------------4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi harkat dan martabat Penggugat;-5.

DJAMIL PADANG (Tergugat) No : Kp.03.03/11/121/2012, tanggal 15 Maret 2012, tentang pembebasan sementara memberikan pelayanan kepada pasien dan tindakan medis di RSUP DR. M. DJAMIL PADANG, terhitung sejak tanggal 17 Maret 2012 atas nama dr. H. Asril Zahari Sp.B, KBD (Penggugat) tetap dipertahankan sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap;--------------------------------------------------------------------------------------6.

M Jamil Padang Nomor :Kp.03.03/11/121/2012 tanggal 15 Maret 2012 Tentang Pembebasan Sementaramemberikan pelayanan kepada pasien dan tindakan medik di RSUP Dr. M. DJamilPadang terhitung sejak tanggal 17 Maret 2012 atas nama dr. Asril Zahari, Sp.B.KBD ;Il TENTANG TENGGANG WAKTU GUGATANe Bahwa diketahuinya Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat KeputusanDirektur Utama Dr. M.

Jamil Padang Nomor : Kp.03.03/11/121/2012 tanggal 15 Maret2012 Tentang Pembebasan sementara memberikan pelayanan kepada pasien dantindakan medik di RSUP. Dr. M. Jamil Padang terhitung sejak tanggal 17 Maret 2012atas nama dr.

PerintisKemerdekaan Padang, (Tergugat) Nomor : Kp.03.03/11/121/2012 tanggal 15 Maret2012 Tentang Pembebasan sementara memberikan pelayanan kepada pasien dantindakan medik di RSUP DR M DJAMIL Padang,terhitung sejak tanggal 17 Maret2012, atas nama dr Asril Zahari Sp.B.KBD(Pengugat) ;Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut Pengugat terima pada tanggal 16Maret 2012, sehingga gugatan ini masih dalam tenggang waktu tenggang 90 harisebagaimana yang ditentukan oleh perundangundangan Tentang Peradilan

PerintisKemerdekaan Padang, (Tergugat) Nomor : Kp.03.03/11/121/2012 tanggal 15 Maret2012 Tentang Pembebasan sementara memberikan pelayanan kepada pasien danSurat Keputusan yang dapat diajukan sebagai objek Peradilan Tata Usaha NegarayakniFinal yakni Surat Keputusan yang menjadi objek gugatan aquo ternyata langsungberlaku dan tidak memerlukan persetujuan instansi atasan untuk pelaksannya yakniterhitung sejak tanggal 17 Maret 2012, Pemohon tidak lagi diperkenankan untukmemberikan pelayanan kepada pasien

PerintisKemerdekaan Padang, (Tergugat) Nomor : Kp.03.03/11/121/2012 tanggal 15 Maret2012 Tentang Pembebasan sementara memberikan pelayanan kepada pasien dantindakan medik di RSUP DR M DJAMIL Padang,terhitung sejak tanggal 17 Maret2012, atas nama dr Asril Zahari Sp.B.KBD(Pengugat). tersebut, adalah batal atau tidaksah karena telah dikeluarkan bertentangan dengan peraturan perundangundang yangberlaku dan bertentangan dengan asas asas umum Pemerintahan yang baik khususnyaadalah asas kepastian hukum,

DJAMIL PADANG Nomor Kp.03.03/II/123/2012 tanggal 14 Maret2012 Tentang Pembebasan Sementara Memberikan Pelayanan KepadaPasien dan Tindakan Medis di RSUP DR. M. DJAMIL PADANG terhitungsejak tanggal 17 Maret 2012 atas nama Dr.

DJAMIL PADANG Nomor Kp.03.03/II/123/2012 tanggal 14 Maret2012 Tentang Pemberhentian Sementara Memberikan Pelayanan KepadaPasien dan Tindakan Medis di RSUP DR. M. DJAMIL PADANG terhitungsejak tanggal 17 Maret 2012 atas nama dr.

DJAMIL PADANGNomor Kp. 03.03/11/123/2012 tanggal 14 Maret 2012 tentangPembebasan Sementara Memberikan Pelayanan Kepada Pasien diRSUP DR. M. DJAMIL PADANG terhitung sejak tanggal 17 Maret2012 atas nama dr.

DJAMIL PADANG Nomor Kp.03.03/11/121/2012tanggal 15 Maret 2012 tentang Pembebasan Sementaramemberikan pelayanan kepada pasien dan tindakan medik diRSUP Dr. M. DJAMIL PADANG terhitung sejak tanggal 17 Maret2012 atas nama dr.

ERWIN SAPUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 295/Pid.B/2016/PN.Lbpe Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik guna memberikan keterangansehubungan dengan perbuatan Terdakwa; Bahwa hari Sabtu tanggal 26 Desember 2015 sekira pukul 03.03 wib terdakwatelah ditangkap karena mengambil buah kelapa sawit milik PTPN II TanjungGarbus di kebun PTPN II Tanjung Garbus Blok 90 tahun 1999 Desa KualanamuKec. Beringin Kab.

SELAMET S dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:e Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik guna memberikan keterangansehubungan dengan perbuatan Terdakwa; Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2015 sekira pukul 03.03 wibterdakwa telah ditangkap karena mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IlTanjung Garbus di kebun PTPN II Tanjung Garbus Blok 90 tahun 1999 DesaKualanamu Kec. Beringin Kab.

MISMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:e Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik guna memberikan keterangansehubungan dengan perbuatan Terdakwa;e Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2015 sekira pukul 03.03 wibterdakwa telah ditangkap karena mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IlTanjung Garbus di kebun PTPN II Tanjung Garbus Blok 90 tahun 1999 DesaKualanamu Kec. Beringin Kab.

termasuk juga aliran listrik dan gas;Menimbang, bahwa barang tersebut sebagaiman disebut di atas tidak hanyadinilai ssecara umum nilai ekonomis, akan tetapi lebih tepat nilai dipandang sesuaidengan pandangan pemilik barang tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang terungkapdipersidangan yakni dari keterangan saksisaksi dihubungkan dengan keteranganTerdakwa dan bukti, serta barang bukti, maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa hariSabtu tanggal 26 Desember 2015 sekira pukul 03.03

wib;Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 295/Pid.B/2016/PN.LbpMenimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsurdalam pasal ini telah terpenuhi;Ad. 5 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutuMenimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang terungkapdipersidangan yakni dari keterangan saksisaksi dihubungkan dengan keteranganTerdakwa dan bukti surat, serta barang bukti, maka diperoleh fakta bahwa Terdakwahari Sabtu tanggal 26 Desember 2015 sekira pukul 03.03

Halaman 2 dari 67berdasarkan surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaNomor M.HH08.KP.03.03 tanggal 13 Maret 2018.

Halaman 6 dari 67berdasarkan surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaNomor M.HH08.KP.03.03 tanggal 13 Maret 2018.

Halaman 39 dari 6739.40.Seksi Bimbingan Kerja pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas Sukamiskin1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RINomor: SEK18.KP.03.03 Tahun 2018 tanggal 24 Mei 2018 tentangPengangkatan Sdr.

DUDUNG ABDUL AZIZ, M.Si sebagai KepalaSeksi Bimibingan Kerja pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas Sukamiskin.1 (satu) berkas print out Keputusan Menteri Hukum dan HAM RINomor: W.113280.KP.03.03 Tahun 2019 tanggal 28 Januari 2019tentang Pengangkatan Sdr. Drs.

Halaman 59 dari 67pertengahan bulan Maret 2018, berdasarkan Surat Keputusan MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH08.KP.03.03 Tahun 2018, tanggal 13 Maret 2018;Bahwa pada pertengahan bulan Maret 2018, Terdakwa dilantik menjadiKepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Klas 1 Sukamiskin Bandungberdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaNomor M.HH08.KP.03.03 tanggal 13 Maret 2018.

Foto kopi Peringatan 2 Nomor. 3428/KRD.03.03/007/2014, tertanggal 25 Agustus2014, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;2. Foto kopi Pemberitahuan Penetapan Hari dan Tanggal Lelang Nomor. 2390/KRD.03.03/007/2014, tertanggal 02 Oktober 2014, selanjutnya diberi tanda P. 2;3. Foto kopi Pengumuman Pertama Lelang Eksekusi Hak Tanggungan tertanggal 17September 2014, selanjutnya diberi tanda P .3;4. Foto kopi Penetapan Hari dan Tanggal Lelang Nomor.

Foto kopi Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 130/2012 tanggal 4 Mei 2012,selanjutnya diberi tanda bukti TI. 5b;c, Foto kopi Akta No. 8 tanggal 16 April 2012 tentang Surat Kuasa MembebankanHak Tanggungan, selanjutnya diberi tanda bukti T.I. 5c;Foto kopi Surat Peringatan I (pertama) No. 3408/KRD.03.03/007/2014 tanggal 5Agustus 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T.I. 6;Foto kopi Surat Peringatan II (kedua) No. 3428/KRD.03.03/007/2014 tanggal 25Agustus 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T.I. 7;Foto

kopi Surat Peringatan III (ketiga) No. 3488/KRD.03.03/007/2014 tanggal 20September 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T.I. 8;Foto kopi Laporan Penilaian Aset No.

Foto kopi Surat Peringatan I (pertama) No. 3408/KRD.03.03/007/2014tanggal 05 Agustus 2014, selanjutnya diberi tanda bukti TII. 3.a;b. Foto kopi Surat Peringatan II (kedu) No. 3428/KRD.03.03/007/201439tanggal 25 Agustus 2014, selanjutnya diberi tanda bukti TII. 3.b;c.

Foto kopi Surat Peringatan III (ketiga) No. 3488/KRD.03.03/007/2014tanggal 20 September 2014, selanjutnya diberi tanda bukti TII. 3.c;Foto kopi Surat Penetapan Hari dan Tanggal Lelang No. 1909/WKN.09/KNL.04/2014 tanggal 10 September 2014, selanjutnya diberi tanda bukti TII. 5;a. Foto kopi Surat Pemberitahuan Penetapan Hari dan Tanggal LelangNo.2251/KRD.03.03/007/2014 tanggal 11 September 2014, selanjutnyadiberi tanda bukti TIL. 6a;b.

Jamil Padang Nomor : Kp.03.03/ 11/121/2012 tanggal 15Maret 2012 Tentang Pembebasan sementara memberikan pelayanan kepada pasiendan tindakan medik di RSUP. Dr. M. Jamil Padang terhitung sejak tanggal 17 Maret2012 atas nama dr.

Djamil Padang Nomor : Kp.03.03/11/121/2012 tanggal 15 Maret 2012 tentang pembebasan sementara memberikanpelayanan kepada pasien dan tindakkan medik di RSUP M Djamil Padang bukanmerupakan objek dalam sengketa Tata Usaha Negara disebabkan putusan tersebutmerupakan pemberhentian sementara dalam memberikan pelayanan medis di RSUPDr. M.

Djamil PadangNomor : Kp.03.03/11/121/2012 tanggal 15 Maret 2012 tentang pembebasansementara memberikan pelayanan kepada pasien dan tindakkan medik di RSUPM Djamil Padang, dilakukan adalah dalam kepentingan untuk kelancaranpemeriksaan klarifikasi dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksayang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direktur Utama No.

DJAMIL PADANG(Tergugat) No : Kp.03.03/11/121/2012, tanggal 15 Maret2012, tentang pembebasan sementara memberikanpelayanan kepada pasien dan tindakan medis di RSUPDR. M. DJAMIL PADANG, terhitung sejak tanggal 17Maret 2012 atas nama dr. H.

M.Jamil Padang Nomor : Kp.03.03/11/121/2012 tanggal 15 Maret 2012 TentangPembebasan Sementara memberikan pelayanan kepada pasien dan tindakan medik diRSUP Dr. M.

Pdldengan menempuh jalan perdamaian sebagaimana tertuang dalam Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 19 Mei 2015 yang isinya adalah sebagai berikut :Pasal 1Bahwa, para pihak bersepakat berdamai;Pasal 2Bahwa, pihak Tergugat memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melanjutkan proyeksesuai perjanjian kontrak Nomor KU.03.03/SP/F.01MBRPDG/SKPKPAMBTN/VIII/2014 tanggal 25Agustus 2014 Jo.

Addendum tertanggal 08 September 2014 antara Penggugat dan Tergugat;Pasal 3Bahwa, pihak Penggugat bersedia melanjutkan kegiatan pembangunan sesuai perjanjian kontrakNomor KU.03.03/SP/F.01MBRPDG/SKPKPAMBTN/VIII/2014 tanggal 25 Agustus 2014 Jo.Addendum tertanggal 08 September 2014 antara Penggugat dan Tergugat;Pasal 4Bahwa, pihak Tergugat bersedia memberikan ganti kerugian yang dialami oleh pihak Penggugatselama pekerjaan tersebut terhambat oleh demo masyarakat yang rinciannya adalah sebagai berikut

Rp. 542.474.263,30 (lima ratus empat puluh dua juta empat ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus enam puluh tigarupiah, tiga puluh perak) Pasal 5Bahwa, ganti kerugian tersebut baru dapat dilaksanakan oleh pihak Tergugat menunggu RevisiAnggaran tahun 2015 ;Halaman 2 dari 4 Halaman Pasal 6Bahwa, mewajibkan kepada Tergugat untuk membayar kerugian sesuai dengan perjanjian kontraknomor : KU.03.03/SP/F.01MBRPDG/SKPKPAMBTN/VIII/2014 tanggal 25 Agustus 2014 besertaAddendumaddendumnya;Pasal 7Bahwa, dengan

Angkasa Pura II i.c Tergugat I;Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan PKHL(Perjanjian Kerja Harian Lepas) antara Penggugat dan Para Tergugatyakni PKWT ~ antara Penggugat dan ~Tergugat NomorPJJ.03.03/05/12/2015/463 periode kerja tanggal 15 Desember 2015 s/dtanggal 14 Desember 2016 dan Nomor PJJ.03.03/05/12/2015/553periode kerja tanggal 15 Desember 2016 s/d tanggal 14 Desember 2017,PKWT antara Penggugat dan Tergugat Il Nomor /APS/PKWT/DIR/XII2017 priode kerja tanggal 15 Desember 2017

Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan PKHL(Perjanjian Kerja Harian Lepas) antara Pemohon Kasasi dengan ParaTermohon Kasasi yakni PKWT antara Penggugat dan Tergugat NomorPJJ.03.03/05/12/2015/463 periode kerja tanggal 15 Desember 2015s/d tanggal 14 Desember 2016 dan Nomor PJJ.03.03/05/12/2015/553periode kerja tanggal 15 Desember 2016 s/d tanggal 14 DesemberHalaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1178 K/Pdt.

Sertifikat hak milik Nomor : 332 surat ukur tertanggal 2711999 Nomor : 9/03.03/1999 seluas 155M2 (seratus lima puluh lima meter persegi) dengan NIB 12.11.03.03.00023 tertulis atas namapemegang hak Hajah NUNUK SRI ROCHMANINGSIH, ANDRE PRASETYO HANDAYANI,ANDITIA ANGGA KUSUMA, AMELIA NANDA WIJAYA K. dan :2.

Sertifikat hak Milik Nomor : 333 surat ukur tertanggal 27121999 Nomor 10/03.03/1999 seluas235 M2 (dua ratus tiga uluh lima meter persegi) dengan NIB 12.11.03.03.00024 tertulis atas namapemegang hak Hajah NUNUK SRI ROCHMANINGSIH, ANDRE PRASETYO HANDAYANI,ANDITIA ANGGA KUSUMA, AMELIA NANDA WIJAYA K.

Mahasiswa, bertempat tinggal di jalan Mojopahit 455B RT. 002 RW. 001, Kelurahan Kranggan,Kecamatan Prajuritkulon,Kota Mojokerto ; 222 n nnn nn nnn nnn nnn nnnn Menimbang, bahwa setelah memperhatikan buktibukti surat, dihubungkan dengan keterangansaksisaksi dan Pemohon, bahwa pemohon serta anak anak pemohon mempunyai 2 (dua) bidang tanahyang terletak di Desa Kesiman tengah, Kecamatan Pacet sesuai dengan bukti kepemilikan berupa : 1.Sertifikat hak milik Nomor : 332 surat ukur tertanggal 2711999 Nomor : 9/03.03

Sertifikat hak Milik Nomor :333 surat ukur tertanggal 27121999 Nomor 10/03.03/1999 seluas 235 M2 (dua ratus tiga uluh limameter persegi) dengan NIB 12.11.03.03.00024 tertulis atas nama pemegang hak Hajah NUNUK SRIROCHMANINGSIH, ANDRE PRASETYO HANDAYANI, ANDITIA ANGGA KUSUMA,AMELIA NANDA WIJAYA K. ; Menimbang, bahwa setelah memperhatikan buktibukti surat, dihubungkan dengan keterangansaksisaksi dan Pemohon, bahwa sehubungan anak pemohon yang bernama AMELIA NANDAWIJAYA KUSUMA tersebut pada saat ini

Dengan AdanyaKeputusan kepala kantor kesehatan pelabuhan kelas Ill KupangHalaman 6 dari 58 Halaman Putusan Nomor: 16/G/2017/PTUN.KPG.No: KP.03.03/VII.3601/1289/2017 tanggal 21 April 2017 tentangHukuman disiplin bagi penggugat berupa penundaan kenaikanpangkat selama 1 tahun menyebabkan kerugian materiil danimateril bagi PenQQgugal; 20222 n en nn enn ne nn ene nec. Kehilangan kedudukan/jabatan dan tunjangan kinerja dan uang lauk.

UndangUndangNomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi :Pembiayaan sebagai dampak dilakukannya mutasi PNSsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaranpendapatan dan belanja negara untuk Instansi Pusat dan anggaranpendapatan dan belanja daerah untuk Instansi Daerah dengandemikian maka objek sengketa tersebut cacat formil; Bahwa pada tanggal 8 Maret 2017, Kepala Seksi PRL dan KLW KKPKelas Ill Kupang diketahui oleh Tergugat membuat surat panggilandengan Nomor: KP.03.03

Surat panggilan NomorKP.03.03/VII.36.01/893/2017 tanggal 8 Maret 2017kepada dr.Pina Yanti Pakpahan (Sesuai denganaslinya) ;Fotokopi Surat panggilan II Nomor KP.03.03/VII.36.01/1030/ 2017 tanggal 20 Maret 2017kepada dr.Pina Yanti Pakpahan (Sesuai denganASIINYA ) 2222 n nnn nnn n nnn n enn n nenHalaman 26 dari 58 Halaman Putusan Nomor: 16/G/2017/PTUN.KPG.13. Bukti14. Bukti15. Bukti16. Bukti17. Bukti18.

/VII.36.01/1289/2017 tanggal 21 April 2017yang isinya tentang Penjatuhan Disiplin berupapenundaan kenaikan pangkat selama 1 tahunkepada dr.Pina Yanti Pakpahan (Ssesuai denganaslinya) ;Fotokopi Surat Kepala KKP Kupang ditujukankepada Direktur Jenderal Pencegahan danPengendalian Penyakit Kementerian KesehatanNomor :KP.03.03/VII.36.01/1423/2017 perihal Suratpengantar tanggal 8 Mei 2017 (Sesual denganASIINYa) 2222222 one nena nnnFotokopi Surat Dugaan Perselingkuhan Nomor :KP.03.03/ VII.360.1/2010/2017

Bukti 1.10: Fotokopi surat Panggilan sebanyak 7 kali surat panggilankepada dr Pina Yanti Pakpahan yaitu Surat panggilan Nomor KP.03.03/VII.36.01/893/ 2017 tanggal O08 Maret2017, Surat panggilan Il Nomor KP.03.03/VII.36.01/1030/2017 tanggal 20 Maret 2017, Surat panggilan NomorKP.03.03/36.03/2115/ 2017 tanggal 31 Mei 2017 , Suratpanggilan Il Nomor KP.04.01/3/2221/ 2017 tanggal 08Juni 2017, Surat panggilan Nomor KP.04.01/3/2586/2017 tanggal 24 Juli 2017, Surat panggilan NomorKP.04.01/3/2717/ 2017 tanggal

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menandatangani KontrakProyek Pekerjaan Peningkatan Jalan, Trotoarisasi dan Jembatan, Drainasedi Wilayah Kecamatan Kejaksan dan Kecamatan Lemahwungkuk KotaCirebon (Dana Alokasi Khusus Tambahan), dengan Nomor Kontrak:03.03/SPK/PPKP.105/DPUPESDM2016 tanggal 05 September 2016 danAddendum Kontrak Nomor: 11.03/ADD/PPKP.105/DPUPESDM2016tanggal 20 Desember 2016 dengan nilai kontrak Rp 22.095.114.000, (duapuluh dua milyar sembilan puluh lima juta seratus empat

Menyatakan sah kontrak proyek Pekerjaan Peningkatan Jalan,Trotoarisasi, Drainase dan Jembatan di Wilayah Kecamatan Kejaksandan Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon (Dana Alokasi KhususTambahan) yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat denganNomor kontrak: 03.03/SPK/PPKP.105/DPUPESDM2016 tanggal 05September 2016 dan Addendum Kontrak Nomor: 11.03/ADD/PPKP.105/DPUPESDM2016 tanggal 20 Desember 2016;3. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi;4.

Kejaksan danLemahwungkuk Kota Cirebon Nomor: 03.03/SPK/PPKP.105/DPUPESDM2016tanggal 30 Agustus 2016, bermaterai cukup, setelah diteliti ternyata fotocopi darifotocopy, diberi tanda P6, fotokopi Syaratsyarat Khusus Kontrak (SSKk),bermaterai cukup, setelah diteliti ternyata fotocopi dari fotocopy diberi tanda P7,fotokopi Berita Acara Penyesuaian Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Nomor:09.B/PPK/BAPWPP/VIII/16 tanggal 30 Agustus 2016, bermaterai cukup, setelahditeliti ternyata fotocopi sesuai dengan aslinya

Kejaksan danLemahwungkuk Kota Cirebon, bermaterai cukup, setelah diteliti ternyata fotohasil print out dari camera digital diberi tanda P10, fotokopi Dokumen KontrakKonstruksi Nomor: 03.03/SPK/PPKP.105/DPUESDM2016 tanggal 5September 2016, bermaterai cukup, setelah diteliti ternyata fotokopi dari fotokopidiberi tanda P11 serta telah pula mengajukan dua orang saksi yakni Saksi KikiGunawan Siregar yang menerangkan bahwa saksi adalah Direktur PT RatuKarya yang samasama melaksanakan pekerjaan peningkatan

Penggugat dan Tergugat tersebut,oleh karena tidak ditemukan adanya keadaan yang mengakibatkan perjanjianbatal demi hukum atau dapat dibatalkan, maka perjanjian/kontrak tersebutdinyatakan sah;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkantentang pelaksanaan kontrak/perjanjian Nomor 03.03/SPK/PPKP.105/DPUESDM2016 tanggal 5 September 2016 sebagai berikut;Menimbang, bahwa sesuai kontrak, kontrak berlaku yakni 5 September2016 sampai dengan 21 Desember 2016 atau 108 (seratus delapan)

Karunia Lestari segeramelunasi hutanghutangnya kepada Tergugat I, yaitu dengan dilakukannyapemberitahuan perihal Penyelesaian Kewajiban Kredit No. 072/DK.03.03/024/2011tertanggal 25 Januari 2011 yang kemudian ditindaklanjuti dengan disampaikannyasurat panggilan tentang penyelesaian surat pemberitahuan tentang penyelesaiankewajiban kredit (peringatan) sebagai berikute Surat Nomor : 0234/DK.03.03/024/2011, tanggal 11 Maret 2011 perihalPenyelesaian kewajiban kredit (PeringatanI); e Surat Nomor : 0390

/DK.03.03/024/2011, tanggal 20 April 2011 perihalPenyelesaian kewajiban kredit (PeringatanII); e Surat Nomor : 550/KRD.03.03/024/2011, tanggal 17 Juni 2011 perihalPenyelesaian kewajiban kredit (Peringatanterakhir );Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, meskipun telah dilakukan pendekatanpersuasive penagihan kredit dan telah dilakukan peringatan, namun tidak ada itikadbaik dari Penggugat sebagai Debitur untuk segera melunasi hutanghutangnya, olehkarenanya atas dasar ini layak dan patut dilakukannya

proses lelang berdasarkansurat pemberitahuan Nomor : 977/KRD.03.03/024/2011, tanggal 3 Oktober 2011kepada Penggugat/CV.

Karunia Lestarisegera melunasi hutangnya; T.I17;18.Peringatan II No. 0399/DK.03.03/024/2011 tanggal 20 April 2011, gunamembuktikan bahwa CV. Karunia Lestari tidak beritikad baik untuk melunasi hutangyang menjadi kewajibannya, sehingga oleh Tergugat I kepada CV. Karunia Lestaritelah disampaikan Surat Peringatan I agar CV. Karunia Lestari segera melunasihutangnya; T.I18; 2719. Peringatan terakhir No. 550/KRD.03.03/024/2011 tanggal 17 Juni 2011, gunamembuktikan bahwa CV.

Karunia Lestari segeramelunasi hutangnya; T.I19;20.Surat permohonan penetapan lelang Nomor : 561/KRD.03.03/024/2011 tanggal 21Juni 2011, guna membuktikan bahwa atas barang milik CV.

Surat bernomor KP.03.03/Menkes/106/2019 kepada Penggugat , yangpada pokoknya meminta 4 (empat) nama calon;b. Surat bernomor KP.03.03/Menkes/107/2019 kepada Penggugat II;c. Surat bernomor KP.03.03/Menkes/104/2019 kepada Penggugat III;d. Surat bernomor KP.03.03/Menkes/105/2019 kepada Penggugat IVe.

Surat Nomor: KP.03.03/Menkes/106/2019 kepada Penggugat ,yang pada pokoknya meminta 4 (empat) nama calon;2. Surat Nomor: KP.03.03/Menkes/107/2019 kepada Penggugat II;Halaman 40 dari 105 halaman. Putusan Nomor 204/G/2020/PTUN.JKT.3. Surat Nomor: KP.03.03/Menkes/104/2019 kepada Penggugat III;4. Surat Nomor: KP.03.03/Menkes/105/2019 kepada Penggugat IV;5. Surat Nomor: KP.03.03/Menkes/109/2019 Kepada Penggugat V.i.

Bukti T7 : Surat Menteri Kesehatan Nomor KP.03.03/Menkes/104/2019 tanggal 20 Februari 2019 (fotokopisesuai dengan aslinya);8. Bukti T8 : Surat Menteri Kesehatan Nomor KP.03.03/Menkes /105/2019 tanggal 20 Februari 2019 (fotokopi sesuaidengan aslinya);Halaman 58 dari 105 halaman.

(fotokopi Sesuai dengan aslinya);Surat Kementerian Kesehatan Nomor: KP.03.03/ Menkes /336/2019 tanggal 17 Juni 2019 kepada Ikatan DokterIndonesia (IDI). (fotokopi sesuai dengan aslinya);Surat Kementerian Kesehatan Nomor: KP.03.03/Menkes /337/2019 tanggal 17 Juni 2019 kepada Persatuan DokterGigi Indonesia (PDGI). (fotokopi sesuai dengan aslinya);Surat Kementerian Kesehatan Nomor: KP.03.03/Menkes /338/2019 tanggal 17 Juni 2019 kepada Majelis KolegiumKedokteran Indonesia (MKKI).

(fotokopi sesuai denganaslinya);Surat Kementerian Kesehatan Nomor: KP.03.03/Menkes /339/2019 tanggal 17 Juni 2019 kepada Majelis KolegiumKedokteran Gigi Indonesia (MKKGIl).

Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikahpada tanggal 21 Juli 2006 di Kecamatan Koto Vil, Kabupaten Sijunjungyang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor KK.03.03/3/PW.01/03/2016sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah NomorKK.03.03/3/PW.01/03/2016 tanggal 4 April 2016, yang dikeluarkan olehKepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung,tanggal 04 April 2016;2.

karena dari dua kali pemanggilan tersebut Tergugat secara inperson tidak pernah hadir ke persidangan;Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugattertanggal 18 April 2016, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan olehPenggugat tanpa ada perubahan;Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir ke persidangan sehinggajawaban Tergugat tidak dapat didengar;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya, Penggugattelah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah NomorKK.03.03

Agama Sawahlunto agar diputuskanperkawinannya dengan menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat terhadapPenggugat;; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya Penggugattelah mengajukan alatalat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulisP dan dua orang saksi yang bernama Syamsiwat bin Ma'ah dan Tasirudin binJia'an yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P yang diajukanPenggugat, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah NomorKK.03.03

/3/PW.01/03/2016 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :KK.03.03/3/PW.01/03/2016 tanggal 4 April 2016, yang dikeluarkan oleh KepalaKantor Urusan Agama Kecamatan Koto VI!

Bahwa pada tanggal01 Maret 2003,Pemohon denganTermohonmelangsungkan pernikahan yang dicatat olen Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanSukodono Kabupaten Lumajang(Kutipan Akta Nikah Nomor:082/01/III/2003 sebagaimana tercantumdalam duplikat kutipan akta alee la nomor:Kk.15.05/02/PW.01/03.03/XII/2015 tanggal29 Desember 2015);. Bahwa setelah pernikahan tersebutPemohon denganTermohon bertempattinggaldi rumah orangtua Pemohon hingga September 2015.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:082/01/III/2003 sebagaimanatercantum dalam duplikat kutipan akta ial ela) nomor:Kk.15.05/02/PW.01/03.03/XII/2015 tanggal29 Desember 2015 yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanSukodonoKabupaten Lumajang, dengan materai cukup, telah dicocokkan denganaslinya dan cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;Foto kopi Kartu tanda Penduduk atas nama : TOTOK HARIYANTO,dengan materai cukup dan dicocokkan telah sesuai, kKemudian olehKetua majelis di beri

bahwa pokok permasalahan dari Permohonan Pemohonadalah perkara cerai talak yang diajukan oleh seorang muslim warga negaraRepublik Indonesia terhadap istrinya yang berdomisili di wilayah hukumPengadilan Agama Lumajang, untuk itu harus terlebih dahulu dibuktikanapakah Pemohon dan Termohon ada hubungan hukum sebagai suami istri;Menimbang, bahwa sebagaimana alat bukti P.1. fotokopi Kutipan AktaNikah Nomor:082/01/III/2003 sebagaimana tercantum dalam duplikat kutipanakta nikah nomor: Kk.15.05/02/PW.01/03.03