Ditemukan 2 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 27-10-2016 — Upload : 21-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1348 K/Pdt/2016
Tanggal 27 Oktober 2016 — 1. HJ. RATNA DEWI SIREGAR, DKK VS PT PP LONDON SUMATERA INDONESIA
4929 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ha (seribu dua ratus empat puluhenam koma empat puluh enam hektar);Bahwa benar Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 1 Desa Pandumantanggal 4 September 1997 atas nama PT PP London SumatraIndonesia,Tbk seluas 1.246,46 Ha (seriou dua ratus empat puluh enamkoma empat puluh enam hektar) adalah perpanjangan dari Sertifikat HakGuna Usaha (HGU) Nomor 1 yang diterbitkan Badan Pertanahan NasionalKabupaten Simalungun tanggal 7 Agustus 1984 berdasarkan KeputusanMentri Negara Agraria/Kepala badan Pertanahan
    puluh enam koma empat puluh enam hektar), yangberakhir hingga 31 Desember 2023 adalah sah dan memiliki kekuatanhukum;Bahwa oleh karena Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 1 DesaPanduman tanggal 4 September 1997 atas nama PT PP London SumateraIndonesia,Tbk seluas 1.246,46 Ha (seriou dua ratus empat puluh enamkoma empat puluh enam hektar), yang berakhir hingga 31 Desember 2023adalah sah dan memiliki kekuatan hukum, maka patut dan beralasanmenurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
    perkara inimenyatakan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensipemegang alas hak yang sah atas tanah seluas 1.246,46 Ha (seribu duaratus empat puluh enam koma empat puluh enam hektar);Bahwa oleh karena Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 1 DesaPanduman tanggal 4 September 1997 atas nama PT PP London SumatraIndonesia,Tbk seluas 1.246,46 Ha (seriou dua ratus empat puluh enamkoma empat puluh enam hektar), yang berakhir hingga 31 Desember 2023adalah sah dan memiliki kekuatan hukum, maka patut
    Menyatakan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 1 Desa Pandumantanggal 4 September 1997 atas nama PT PP London SumateraIndonesia,Tbk seluas 1.246,46 Ha (seriou dua ratus empat puluh enamkoma empat puluh enam hektar) yang berakhir hingga 31 Desember 2023yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Simalungunadalah sah dan memiliki kekuatan hukum;3.
    Nomor 1348 K/Pdt/2016terletak di Bah Bulian, Nagori Amborokan Panei Raya, Kecamatan RayaKahean, Kabupaten Simalungun dengan batasbatas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kampung; Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kampung; Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Syamsudin Purba; Sebelah Barat berbatasan dengan jalan umum;yang merupakan bagian dari tanah seluas 1.246,46 Ha (seriou dua ratusempat puluh enam koma empat puluh enam hektar);4.
Register : 25-10-2013 — Putus : 19-05-2014 — Upload : 14-02-2015
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 60/Pdt.G/2013/PN.Sim.
Tanggal 19 Mei 2014 — 1.HJ.RATNA DEWI SIREGAR 2.IR.AHMAD SOFYAN SARAGIH 3.AHMAD IKSAN SARAGIH 4.AHMAD RIDUAN SARAGIH 5.AHMAD ZULFAN SARAGIH 6.AHMAD ARDIAN SARAGIH 7.AHMAD LUKMAN ELFATIH SARAGIH 8.Dr. ADE BURMAN SARAGIH 9.DESI ROSWITA SARAGIH melawan PT PP LONDON SUMATERA INDONESIA
5823
  • Menyatakan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No 1 Desa Panduman tanggal 4 September 1997 atas nama PT.PP London Sumatera Indonesia,Tbk seluas 1.246,46 Ha (seribu dua ratus empat puluh enam koma empat puluh enam hektar) yang berakhir hingga 31 Desember 2023 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Simalungun adalah sah dan memiliki kekuatan hukum;3.
    hak yang sah atas tanah perkara seluas 26,2937 Ha (dua puluh enam koma dua ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh hektar) terletak di Bah Bulian, Nagori Amborokan Panei Raya Kecamatan Raya Kahean Kabupaten Simalungun dengan batas-batas sebagai berikut:- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kampung;- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kampung;- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Syamsudin Purba;- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan umum;yang merupakan bagian dari tanah seluas 1.246,46
    Ha (seribu dua ratus empat puluh enam koma empat puluh enamhektar), yang berakhir hingga 31 Desember 2023 adalah sah dan memiliki kekuaanhukum,maka patut dan beralasan menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili perkara ini menyatakan Penggugat dr/Tergugat dkadalah pemegangalas hak yang sah atas tanah seluas 1.246,46 Ha (seribu dua ratus empat puluhenam koma empat puluh enam hektar);Bahwa oleh karena Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No 1 Desa Pandumantanggal 4 September 1997 atas nama
    PT PP London Sumatra Indonesia, Tokseluas 1.246,46 Ha (seribu dua ratus empat puluh enam koma empat puluh enamhektar), yang berakhir hingga 31 Desember 2023 adalh sah dan memiliki kekuatanhukum,maka patut dan beralasan menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili perkara ini menyatakan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepalabadan Pertanahan Nasional No 54/HGU?
    BPN/97 tanggal 27 Juni 1997 sah danmemilikikekuatan hukum;Bahwa oleh karena sertifikat Hak GUna Usaha (HGU) No 1 Desa Pandumantanggal 4 September 1997 atas nama PT PP London Sumatera Indonesia, Tbkseluas 1.246,46 Ha (seribu dua ratus empat puluh enam koma empat puluh enamhektar),yang berakhir hingga 31 Desember 2023 adalah sah dan memiliki kekuatanhukum,maka patut dan beralasan menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili perkara ini menyatakan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri NoSk
    Menyatakan Sertifikat Hak guna Usaha (HGU) No 1 Desa Pandumantanggal 4 September 1997 atas nama PT.PP London SumateraIndonesia, Tbk seluas 1.246,46 Ha (seribu dua ratus empat puluh enamkoma empat puluh enam hektar), yang berakhir hingga 31 DesemberHalaman 23 dari 58 halaman10.11.IZ,2023 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupatensimalungun adalah sah dan memiliki kekuatan hukum;Menyatakan Penggugat dalam rekonpensi/Tergugat dalam konpensiadalah pemegang alas hak yang sah atas tanah
    PT PP London Sumatra Indonesia, Tbkseluas 1.246,46 Ha (seribu dua ratus empat puluh enam koma empat puluh enamhektar), yang berakhir hingga 31 Desember 2023 adalh sah dan memiliki kekuatanhukum,maka patut dan beralasan menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili perkara ini menyatakan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepalabadan Pertanahan Nasional No 54/HGU?