Surat ijin Keterangan Rencana Kota (KRK) dan Blok Plan/Rencana TataLetak Bangunan (RTLB) sebagaimana No. 604/5.2/31/1.711.531/2015/Stertanggal 27 Juli 2015;h. Surat Izin Pendahuluan (IP) Pondasi No. 28/8.2/31/1.785.51/2015tertanggal 14 Desember 2015;i.

Kerangka Acuan Amdal Pembangunan Hunian dan Fasilitasnya 45Antasari 07 Agustus 2015Bahwa, sehubungan dengan adanya perubahan luas lahan Apartemen45Antasari yang dimiliki oleh Tergugat I, maka Tergugat melakukanpenyempurnaan atas Surat Izin Penunjukan dan Penggunaan Tanah(SIPPT) No. 1444/1.711.534 tanggal 26 September 2012 dan KeteranganRencana Kota (KRK) dan Blok Plan/Rencana Tata Letak Bangunan (RTLB)No. 604/5.2/31/1.711.531/2015/S tertanggal 27 Juli 2015.

Ketetapan Rencana Kota (KRK) No. 1058/5.2/31/1.711.531/2015/Stertanggal 20 Oktober 2015;Hal. 21 dari 60 hal. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.b. Surat rekomendasi dari Kanwil BPN Propinsi DKI Jakarta kepadaGubernur yang ditujukan kepada Gubernur DKI Jakarta No. 1223/1231400/V/2016 tertanggal 12 Mei 2016, sehubungan dengan penerbitanSurat Izin Penunjukan dan Penggunaan Tanah;c.

Prospek Duta Sukses tanggal 12Mei 2016, diberi tanda T.142;43.Foto copy Ketetapan Rencana Kota No, 604/5.2/31/1.711.531/2015/S tanggal27 Juli 2015, diberi tanda T.143;44.Foto copy Ketetapan Rencana Kota No, 1058/5.2/31/1.711.531/2015/S tanggal20 Oktober 2015, diberi tanda T.144;45.Foto copy Ketetapan Rencana Kota No, 1037/5.2/31/1.711.531/2017/S tanggal04 Juli 2017, diberi tanda T.145;46.Foto copy kerangka acuan analisis dampak lingkungan (KAANDAL)pembangunan hunian dan fasilitas 45 Antasari, diberi

DutaSemesta Mas, tanggal 5 September 2016 (fotokopi darifotokopi);Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2342/Tanjung Barat(fotokopi sesuai dengan aslinya);Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2343/Tanjung Barat(fotokopi sesuai dengan aslinya);Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2344/Tanjung Barat(fotokopi sesuai dengan aslinya);Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2345/Tanjung Barat(fotokopi sesuai dengan aslinya);Ketetapan Rencana Kota No. 2219/5.2/31/1.711.531/2016/S (fotokopi sesuai dengan aslinya);Peta Rencana

Kota No. 2219/5.2/31/1.711.531/2016/S(fotokopi sesuai dengan aslinya);Surat Keterangan Tanah No. 345, 346 dan 347/2016(fotokopi sesuai dengan aslinya);Polis Asuransi semua risiko harta benda No.1010010916028013, atas nama Imam Sudjarwo,tanggal 17 November 2016 (fotokopi sesuai denganaslinya);Polis Asuransi semua risiko harta benda No.1010010916028137, atas nama SoehartoMartosudarmo, tanggal 18 November 2016 (fotokopisesuai dengan aslinya);Halaman 77 dari 114 halaman.

pembangunan oleh Tergugat Il Intervensi telah terbit : SertipikatHak Guna Bangunan Nomor 02342/Kel.Tanjung Barat (vide bukti T.llInt14a),Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02343/Kel.Tanjung Barat (vide bukti T.lLInt14b), Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02344/Kel.Tanjung Barat (vide buktiT.lLInt14c), Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02345/Kel.Tanjung Barat (videbukti T.lLInt14d) yang kesemuanya atas nama Tergugat Il Intervensi, dan telahdikeluarkan pula Ketetapan Rencana Kota Nomor 2219/5.2/31/1.711.531

Tanah (SIPPT) Nomor : 1444/1.711.543tertanggal 26 September 2012, bukti T4, sesuai dengan aslinya ;Surat Persetujuan Konsultansi TABGAP Nomor :119/Sekret/TABGAP/X/2014, tertanggal 22 Oktober 2014, bukti T5, sesuai dengan aslinya ;Peta Gambar Keterangan Rencana Kota (KRK) Nomor0515/GSB/JS/CL/1 1/2012, bukti T6, copy dari copy ;Surat Ketetapan Rencana Kota (KRK) No. 604/5.2/31/1.785.51/2015,tertanggal 27 Juli 2015, bukti T7, sesuai dengan aslinya ;Surat Ketetapan Rencana Kota (KRK) No. 1058/5.2/31/1.711.531

proyekpembangunan jalan tol DepokAntasari dikarenakan adanya penyempurnaanmasterplan pada simpang susun Antasari, bersesuaian dengan buktibukti yangdiajukan oleh Tergugat yang terdiri dari :e Surat Keputusan Gubernur Pemerintah Propinsi DKI Jakarta Nomor 1177Tahun 2015 Tentang Penetapan Lokasi Untuk Jalan Tol Depok Antasari,tertanggal 25 Juni 2015, bukti T11;e Surat Ketetapan Rencana Kota (KRK) No. 604/5.2/31/1.785.51/2015,tertanggal 27 Juli 2015, bukti T7;e Surat Ketetapan Rencana Kota (KRK) No. 1058/5.2/31/1.711.531

kegiatan Pelaksanaan pembebasan lahan untuk RSUDJakarta Selatan dengan nilai anggaran Rp. 42.000.000.000,(empat puluh dua milyar rupiah). 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Tugas Walikotamadya JakartaSelatan Nomor : 232/1.711.37 tanggal 01 Maret 2006 tentangPelaksanaan Pembebasan Tanah/lahan untuk pembangunanRumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Kelurahan BintaroKecamatan Pesanggrahan Kotamadya Jakarta Selatan Tahun2006. 1 (satu) lembar foto copy Surat Sekretaris Kotamadya JakartaSelatan Nomor : 1057/1.711.531

Sus/2011 puluh dua milyar rupiah). 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Tugas Walikotamadya JakartaSelatan Nomor : 232/1.711.37 tanggal 01 Maret 2006 tentangPelaksanaan Pembebasan Tanah / lahan untuk pembangunanRumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Kelurahan Bintaro KecamatanPesanggrahan Kotamadya Jakarta Selatan Tahun 2006. 1 (satu) lembar foto copy Surat Sekretaris Kotamadya JakartaSelatan Nomor : 1057/1.711.531 tanggal 04 Juli 2006 perihalPengukuran dan Advice Planning. 1 (satu) eksemplar foto copy

kegiatan Pelaksanaan pembebasan lahan untuk RSUDJakarta Selatan dengan nilai anggaran Rp. 42.000.000.000, (empatpuluh dua milyar rupiah). 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Tugas Walikotamadya JakartaSelatan Nomor : 232/1.711.37 tanggal 01 Maret 2006 tentangPelaksanaan Pembebasan Tanah / lahan untuk pembangunanRumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Kelurahan BintaroKecamatan Pesanggrahan Kotamadya Jakarta Selatan Tahun 2006. 1 (satu) lembar foto copy Surat Sekretaris Kotamadya JakartaSelatan Nomor : 1057/1.711.531

(satu) lembar foto copy Surat Sekretaris Kotamadya Jakarta Selatan Nomor :1057/1.711.531 tanggal 04 Juli 2006 perihal Pengukuran dan Advice Planning;1 (satu) eksemplar foto copy Surat Walikota Jakarta Selatan Nomor :909/1711.1 tanggal 13 Juli 2006 perihal Permohonan Penetapan lokasi untukRSUD di Jakarta Selatan.1 (satu) eksemplar foto copy Surat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor :2499/1.778.11 tanggal 16 Oktober 2006 perihal Persetujuan Prinsip PenetapanLokasi RSUD di Kotamadya Jakarta Selatan

Provinsi DKI Jakarta telah menerbitkan KRK No.0515/GSB/JS/OL/III/2012, sebagaimana Permohonan dari Tergugat dengan No.Permohonan : 31.74.06.12.03.0081 tertanggal 10 April 2012, yang pada intinyamenerangkan luasan tanah yang dimiliki oleh Tergugat terdapat bidang tanahyang terkena rencana jalan dan saluran, namun rencana jalan (tol DepokAntasari) dan saluran tersebut tidak mengenai struktur bangunan Apartemen 45Antasar ;e Pada tahun 2015 BPTSP Provinsi DKI Jakarta menerbitkan lagi KRK No.604/5.2/31/1.711.531

tertanggal 27 Juli 2015, yangpada intinya menerangkan luasan tanah yang dimiliki olehTergugat terdapat bidang tanah yang terkena rencana tolDepokAntasari dan saluran ditambah bidang tanah yangdisarankan dibebaskan untuk keserasian blok, namunrencana jalan dan saluran serta bidang tanah yangdisarankan dibebaskan untuk keserasian blok tersebutmenjadikan jarak struktur bangunan Apartemen 45 Antasarimenjadi Sangat rapat dengan jalan ; BPTSP Provinsi DKI Jakarta lagilagi menerbitkan KRK No.1058/5.2/31/1.711.531

Sel.10.11.12.Surat ijin Keterangan Rencana Kota (KRK) dan Blok Plan/Rencana Tata letakbangunan (RTLB) No. 604/5.2/31/1.785.51/2015 tertanggal 27 Juli 2015dengan tujuan permohonan untuk Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), bukti T3.6, Sesuai dengan aslinya ;Surat Ketetapan Rencana Kota (KRK) No. 1058/5.2/31/1.711.531/2015/stertanggal 20 Oktober 2015 dengan tujuan permohonan untuk konsultasiBKPRD, bukti T3.c, Sesuai dengan aslinya ;Surat Ketetapan Rencana Kota (KRK) No. 1037/5.2/31/1.711.53/2017/Stertanggal

Nomor:1690/5.2.0/31.75.02/1.711.531/2016 tertanggal 03November 2016, (fotokopi sesuai dengan aslinya);Surat Pernyataan Kelebihan Luas tertanggal 09November 2016, (fotokopi sesuai dengan aslinya);Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanahtertanggal 14 November 2016, (fotokopi sesuaidengan aslinya);Halaman 25 dari 33 Halaman Putusan e court Nomor 195/G/2021/PTUNJKT.9.

DKI Jakarta (Sesuaidengan aslinya);Revisi Rencana Tata Letak Bangunan No.944/5.2/31/1.711.531/2015/S yang dikeluarkan oleh BPTSP Prov.DKI Jakarta (sesuai dengan aslinya);Ketetapan Rencana Kota No.944/5.2/31/ 1.711.531/2015/S tanggal 21 September 2015 yang dikeluarkanoleh BPTSP Prov.

Ketetapan Rencana Kota No. 963/5.2/1.711.531/2015/T tanggal 29September 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Badan PelayananTerpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta;b. Rencana Tata Letak Bangunan No. 320/C.25B/31.75/1.785.5.6/2017tanggal 10 Agustus 2017;c. Sertipikat Hak Milik (GHM) No. 3/Rawamangun seluas 1.263 M2 atasnama Ny. Maria Dominar Hutagalung Tambunan dengan GambarSituasi No. 2943 / 1986 tanggal 25 November 1986;d. Sertipikat Hak Milik (GHM) No. 7/Rawamangun luas 1.817 M2 atasnama 1.

berdasarkan Sertipikat Hak pakaiNo.15/Pekojan terbit tanggal 14 Oktober 1969 yang diuraikan dalam GambarSituasi tanggal 13 Oktober 1969 No.49/Pekojan tercatat atas nama Ali Husin(ayah Penggugat) diterbitkan SPPT PBB NOP.317404001000601770 atasnama Rahmah Shahab (Penggugat) mutasi dari atas nama Lim Tjoe Limyang pernah menempati tanah tersebut dan sekarang dikuasaioleh Penggugat sebagaimana surat pernyataan penguasaan fisik tanggal22 Februari 2017 tercatat di buku Kel Pekojan No. 036/1.711.531, tanggal15

(Bukti T24)Ketetapan Rencana Kota No. 944/5.2/31/1.711.531/2015/S, tanggal 21September 2015, diberikan atas permohonan dari PT Sadini Arianda ,sedangkan tujuan permohonan adalah untuk permohonan IMB . (Bukti125)Hasil Sidang Tim Ahli Bangunan Gedung, Bidang Mekanikal DanElektrikan (TABGME) Provinsi DKI Jakarta Nomor : 45/SL/TABGME/2015 , tanggal 28 Oktober 2015.

Didalam SIPPT tersebut , PT Sadini Arianda berkewajiban untukmembangun dan menyediakan dan / atau menyerahkan prasaranadan sarana sebagaimana tercantum dalam SIPPT yangpelaksanaannya dituangkan dalam Perjanjian .Surat Tim Ahli Bangunan Gedung Bidang Arsitektur Dan Perkotaan(TABGAP) Nomor : 70/Sekret/TABGAP/VI/2015, tanggal 10 Juni2015, ditujukan kepada PT Sadini Arianda, perihal PersetujuanKonsultasi TABGAP , (Bukti T32)KetetapanRencanakotaNo.944/5.2/31/1.711.531/2015/S,tanggal 21092015 , diberikan

pembangunan gedung Strata tittle non hunia /kantor T Tower jalanGatot Subroto kavling 93 Jakarta Selatan pada saat pemasaran tersebut belummemiliki :a)Surat Izin Penunjukan Penggunaan tanah SIPPT);b) Ketetapan Rencana Kota(KRK)dan Rencana Tata letak Bangunan(RTLB);c) Permohonan Izin mendirikan Bangunan (PIMB);Menimbang bahwa SIPPT baru di miliki tanggal 9 April 2015 , dengannomor izin , 342/1.711.534., KRK dan RTLB baru di miliki 13 juni 2013 dengannomor izin 03135/65 b/js/11/PC , dan 944/5.2/31/1.711.531

Setiabudi Real Estate

Duta sena Muda Perkasa No.325P1/DSP/XII/2005, perihal permohonan ijin tanggal 26 Desember 2005 ;Bukti T 1.3 : Surat perintah setor Pemanfaatan titik Reklame Nomor:111/1.713.6 tanggal 16 Januari 2006 ;Bukti T 1.4: Surat tanda setoran No.111/1.713.6/Rokap tanggal 03Februari 2006 ;Bukti T 1.5:Surat Ketetapan Restribusi Daerah (SKRD) Nomor :185/DTK/RTLBBR/III/2006 tanggal 03 Februari 2006;Bukti T 1. 6: Surat dari Dinas Tatakota Nomor :259/1.711.531 Kepada BiroPerlengkapan Setda Provinsi DKI Jakarta tanggal

Setiabudi Real Estate

51. 1 (satu) Fotokopi Legalisir Surat Gubernur Dki Jakarta No. 338/a/k/bkd/75 Tanggal 28 Februari 1975

52. 1 (satu) Fotokopi Legalisir Surat Walikotamadya Jakarta Selatan Berita Acara Kesepakatan Teknis Nomor : 40/077.73 Tanggal 31 Januari 1996

53. 1 (satu) Fotokopi Legalisir Surat Walikotamadya Jakarta Selatan Berita Acara Serah Terima Nomor : 99/077.73 Tanggal 31 Januari 1996

54. 1 (satu) Fotokopi Legalisir Surat Ketetapan Rencana Kota No. 1327/5.2/31/1.711.531

(satu) Fotokopi Legalisir Surat Gubernur Dki Jakarta No. 338/a/k/bkd/75 Tanggal 28 Februari 1975

49) 1 (satu) Fotokopi Legalisir Surat Walikotamadya Jakarta Selatan Berita Acara Kesepakatan Teknis Nomor : 40/077.73 Tanggal 31 Januari 1996

50) 1 (satu) Fotokopi Legalisir Surat Walikotamadya Jakarta Selatan Berita Acara Serah Terima Nomor : 99/077.73 Tanggal 31 Januari 1996

51) 1 (satu) Fotokopi Legalisir Surat Ketetapan Rencana Kota No. 1327/5.2/31/1.711.531